Sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Jepang di daerah Yogyakarta dan Surakarta

Pagelaran Kraton Yogyakarta

Sri Sultan Hamengkubuwono X

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Hanacaraka: ꦤꦒꦫꦶ​ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦡ​ꦲꦢꦶꦤꦶꦔꦿꦠ꧀ - Nagari Ngayogyakarta Adiningrat) adalah negara dependen yang berpotongan kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibentuk oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir selang negara induk dengan kesultanan adalah Akad Politik 1940 

Awal riwayat

Nama Yogyakarta adalah perubahan bangun dari Yodyakarta. Yodyakarta bersumber dari kata Ayodya dan Karta. Ayodya diambil dari nama kerajaan dalam cerita Ramayana, sementara karta berfaedah ramai.

Dengan ditandatanganinya Akad Giyanti (13 Februari 1755) selang Pangeran Mangkubumi dan VOC di bawah Gubernur-Jendral Jacob Mossel, maka Kerajaan Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi diangkatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah kawasan Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Paku Buwono III tetap berkuasa atas setengah kawasan lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta dan kawasan pesisir tetap dikuasai VOC.

Sultan Hamengkubuwana I kesudahan segera membuat ibukota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka kawasan baru (jawa: babat alas) di Hutan Paberingan yang terletak selang arus Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibukota berikut istananya tersebut tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan landscape utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono. Untuk membedakan selang sultan yang masih bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa " ingkang jumeneng kaping ..... .. ing Ngayogyakarto " (Indonesia: "yang bertahta ke ..... .. di Yogyakarta"). Selain itu aci beberapa nama khusus selang lain Sultan Sepuh (Sultan yang Tua) untuk Hamengku Buwono II.

Kawasan dan penduduk

Kawasan

Mengikuti kerajaan Mataram, kawasan Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi dibentuk menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibukota), Nagara Luhur (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan kawasan Nagari Ngayogyakarta dan kawasan Nagara Luhur memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan kawasan Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan kawasan dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi).

• Nagari Ngayogyakarta meliputi:(1) Kota tua Yogyakarta (di selang Sungai Code dan Sungai Winongo), dan(2) Kawasan sekitarnya dengan batas Masjid Pathok Negara.
• Nagara Luhur meliputi:(1) Kawasan Siti Ageng Mlaya Kusuma (wilayah Siti Ageng [suatu kawasan di selang Pajang dengan Demak] anggota timur yang tidak jelas batasnya dengan kawasan Kesunanan),(2) Kawasan Siti Bumijo (wilayah Kedu dari Sungai Progo sampai Gunung Merbabu),(3) Kawasan Siti Numbak Anyar (wilayah Bagelen selang Sungai Bagawanta dan Sungai Progo),(4) Kawasan Siti Panekar (wilayah Pajang anggota timur, dari Sungai Samin ke selatan sampai Gunungkidul, ke timur sampai Kaduwang), dan(5) Kawasan Siti Gadhing Mataram (wilayah Mataram Ngayogyakarta [suatu kawasan di selang Gunung Merapi dengan Samudera Hindia]).

Pembagian Mataram dan Manca Nagara pada tahun 1757.

• Manca Nagara meliputi:(1) Kawasan Madiun yang terdiri dari daerah-daerah:(a) Madiun Kota,(b) Magetan,(c) Caruban, dan(d) Setengah Pacitan;(2) Kawasan Kediri yang mencakup daerah-daerah:(a) Kertosono,(b) Kalangbret, dan(c) Ngrowo (Tulung Luhur);(3) Kawasan Surabaya yang mencakup kawasan Japan (Mojokerto);(4) Kawasan Rembang yang mencakup daerah-daerah:(a) Jipang (Ngawen) dan(b) Teras Karas (Ngawen);(5) Kawasan Semarang yang mencakup daerah-daerah:(a) Selo atau Seselo (makam nenek moyang raja Mataram),(b) Warung (Kuwu-Wirosari), dan(c) Sebagian Grobogan.

Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah kawasan yang utuh, namun terdapat banyak enklave maupun eksklave kawasan Kesunanan dan Mangku Negaran. Wilayah-wilayah tersebut merupakan hasil dari Akad Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. Akad itu juga dinamakan Akad Giyanti.

Dalam perjalanan waktu kawasan tersebut berkurang dampak perampasan oleh Daendels dan Raffles. Setelah Perang Diponegoro berhenti pada 1830, pemerintah Hindia Belanda akibatnya merampas seluruh kawasan Manca Nagara. Pada tahun itu pula ditandatangani Akad Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan kawasan dan batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Kawasan Kasultanan Yogyakarta hanya mencakup Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di kawasan tersebut terdapat enklave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangku Negaran (Ngawen), dan Paku Alaman (Kabupaten Kota Paku Alaman).

Penduduk

Potret putra dan putri bangsawan Kesultanan Yogyakarta (1870).

Pembagian kawasan menurut Akad Palihan Nagari juga diikuti dengan pembagian pegawai kerajaan (orang bawahan Dalem) dan rakyat (kawula Dalem) yang menggunakan atau memakai kawasan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemakaian tanah pada waktu itu yang menggunakan sistem lungguh (tanah jabatan). Diperkirakan penduduk kesultanan pada waktu akad berjumlah 522.300 jiwa, dengan asumsi tanah satu karya dikerjakan oleh satu keluarga dengan anggota enam orang. Pada 1930 penduduk meningkat dibentuk menjadi 1.447.022 jiwa.

Dalam strata sosial, penduduk dapat dibedakan dibentuk menjadi tiga golongan yaitu bangsawan (bandara), pegawai (orang bawahan Dalem) dan rakyat jelata (kawula Dalem). Sultan yang merupakan anggota lapisan bangsawan menempati urutan puncak dalam sistem sosial. Anggota lapisan bangsawan ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan yang pernah atau masih memerintah. Namun hanya bangsawan keturunan 1-4 (anak, cucu, anak dari cucu, dan cucu dari cucu) dari Sultan yang termasuk Keluarga Kerajaan dalam artian mereka memiliki letak dan peran dalam upacara kerajaan.

Lapisan pegawai mendasarkan letak mereka dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sultan. Lapisan ini dibedakan dibentuk menjadi tiga yaitu pegawai Keraton, pegawai Kepatihan, Kabupaten, dan Kapanewon, serta pegawai yang diperbantukan pada pemerintah penjajahan. Lapisan rakyat jelata dibedakan atas penduduk asli dan pendatang dari luar. Selain itu terdapat juga orang-orang asing maupun keturunannya yang bukan warga negara Kasultanan Yogyakarta yang berdiam di kawasan kesultanan.

Pemerintahan dan politik

Koridor di depan Gedhong Jene dan Gedhong Purworetno. Dari kontruksi yang dinamakan terakhir ini Sultan mengendalikan seluruh kerajaan.

Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta mulanya diselenggarakan dengan menggunakan yang dibangun pemerintahan warisan dari Mataram. Pemerintahan dibedakan dibentuk menjadi dua urusan luhur yaitu Parentah Lebet (urusan dalam) yang juga dinamakan Parentah Ageng Karaton, dan Parentah Jawi (urusan luar) yang juga dinamakan Parentah Nagari. Sultan memegang seluruh kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari Sultan dibantu lembaga Pepatih Dalem yang bersifat personal.[2]

Pada mulanya pemerintahan urusan dalam dan urusan luar masing-masing dibagi dibentuk menjadi empat kementerian yang dinamakan Kanayakan. Kementerian urusan dalam adalah:

Kementerian urusan luar adalah

Masing masing kementerian dipimpin oleh Bupati Nayaka yang karena letaknya juga merupakan komandan militer yang memimpin pasukan kerajaan dalam peperangan.

Untuk menangani urusan agama Sultan membentuk sebuah badan khusus yang dinamakan dengan Kawedanan Pengulon. Badan ini mengurus masalah peribadatan, perawatan masjid-masjid kerajaan, dan upacara-upacara keagamaan istana, serta urusan peradilan kerajaan dalam kawasan sekitar yang berkaitan dengan peradilan syariat Islam. Urusan regional di luar ibukota dibagi dibentuk menjadi beberapa kawasan administratif yang dikepalai oleh pejabat senior dengan pangkat Bupati. Mereka dikoordinasi oleh Pepatih Dalem. Tugas-tugasnya mencakup pengelolaan administrasi lokal, hukum dan peradilan, pemungutan pajak dan pengiriman hasil panenan melalui bawahannya, Demang, dan Bekel.

L. F. Dingemans, residen Belanda di Yogyakarta (1926)

Setidaknya sampai 1792 Kasultanan Yogyakarta secara de facto merupakan negara merdeka dan VOC hanyalah mitra yang sejajar. Untuk menjamin letaknya maka VOC menempatkan seorang Residen di Yogyakarta untuk mengawasi Kesultanan. Letak Residen ini mulanya tidak kekurangan di bawah Sultan dan sejajar dengan Pepatih Dalem. Daendels menaikkan letak Residen dibentuk menjadi Minister, yang merupakan menteri Raja/Ratu Belanda dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal.

Dengan kedatangan Raffles sistem pemerintahan berubah lagi. Sultan tidak diperbolehkan mengadakan hubungan dengan negara lain sebab kedaulatan tidak kekurangan ditangan pemerintah Inggris. Begitu pula dengan Pepatih Dalem, Pengurus Kerajaan (Rijkbestuurder), diangkatkan dan diberhentikan berdasar kebutuhan pemerintah Inggris dan dalam menjalankan pekerjaannya wajib sepengetahuan dan dengan pertimbangan Residen Inggris. Sultan mulai diberi keleluasaan dari pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh Pepatih Dalem yang dikontrol oleh Residen.

Selepas Perang Diponegoro berhenti pada 1830, pemerintahan Nagari yang tidak kekurangan di tangan Pepatih Dalem dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya pemberontakan. Kasultanan Yogyakarta secara de facto dan de jure dibentuk menjadi negara protektorat dari Koninkrijk der Nederlanden, dengan status zelfbestuurende landschappen. Selain itu pemerintah Hindia Belanda selalu mengajukan akad politik yang dinamakan kontrak politik bagi yang akan menjadi Sultan yang akan ditahtakan. Akad ini diberlakukan terhadap Sultan Hamengkubuwana V - Sultan Hamengkubuwana IX. Kontrak politik terakhir dibentuk pada 18 Maret 1940 selang Gubernur Hindia Belanda untuk Kawasan Yogyakarta, L. Adam dengan HB IX.

Pada 1900-an Belanda mencampuri birokrasi pemerintahan Kesultanan secara intensif dengan maksud memasukkan birokrasi barat modern. Untuk membiayai birokrasi tersebut maka pada 1915 APBN Kasultanan Yogyakarta dibagi dibentuk menjadi dua yaitu APBN untuk Parentah Ageng Karaton dan APBN untuk Parentah Nagari yang tidak kekurangan dalam kontrol Hindia Belanda. Untuk belanja dan mengurus kebutuhan istana, setiap tahun Sultan mendapat uang ganti rugi yang dinamakan Daftar Sipil yang dipastikan dalam kontrak politik yang dibentuk sebelum Sultan ditahtakan. Dengan demikian Sultan aci benar tersingkir dari pemerintahan Nagari dan hanya memerankan di istana saja.

Perubahan luhur dalam pemerintahan terjadi pada waktu Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX) naik tahta pada tahun 1940, khususnya selama pendudukan Jepang (1942-1945). Secara perlahan namun pasti, Sultan menerapkan restorasi (bandingkan dengan restorasi Meiji). Sultan membentuk badan-badan pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara Pendudukan Jepang. Badan tersebut dinamakan Paniradya yang masing-masing dikepalai oleh Paniradyapati. Paniradyapati tidak lagi tidak kekurangan di bawah kekuasaan Pepatih Dalem melainkan langsung tidak kekurangan di bawah kekuasaan Sultan. Dengan perlahan namun pasti Sultan memulihkan kembali kekuasaannya antaraku kepala pemerintahan.

Alun-alun Lor, saksi bisu kemegahan sebuah pemerintahan negara

Pada pertengahan 15 Juli 1945, Pepatih Dalem terakhir, KPHH Danurejo VIII, mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Sejak waktu itu Sultan tidak menujuk lagi Pepatih Dalem sebagai penggantinya melainkan mengambil alih kembali kekuasaan pemerintahan negara. Sebagai kelanjutannya birokrasi kesultanan dibedakan dibentuk menjadi dua anggota yaitu urusan dalam istana (Imperial House) dan urusan luar istana. Urusan dalam istana ditangani oleh Parentah Ageng Karaton yang mengkoordinasikan seluruh badan maupun kantor pemerintahan yang tidak kekurangan di istana yang terdiri dari beberapa badan atau kantor Keseluruhan di pimpin dan diatur secara langsung oleh saudara atau putera Sultan.

Sultan meminpin sendiri lembaga luar istana, yang terdiri dari beberapa Paniradya yang dipimpin oleh Bupati. Kawasan di sekitar istana dibagi dibentuk menjadi lima kabupaten yang administrasi lokalnya dipimpin oleh Bupati. Setelah kemerdekaan, sebagai konsekuensi integrasi Kesultanan pada Republik, status dan letak serta administrasi Kesultanan dijalankan berdasar peraturan Indonesia. Kesultanan diubah dibentuk menjadi kawasan administrasi khusus dan Sultan dibentuk menjadi Kepala Kawasan Istimewa. Kesultanan dibentuk menjadi anggota dari republik modern.

Hukum dan peradilan

Dalam sistem peradilan kerajaan, kekuasaan kehakiman tertinggi tidak kekurangan di tangan Sultan. Dalam kekuasaan kehakiman Kesultanan Yogyakarta terdapat empat macam badan peradilan yaitu Pengadilan Pradoto, Pengadilan Bale Mangu, Al Mahkamah Al Kabirah, dan Pengadilan Darah Dalem.

Perubahan aspek kehakiman mendasar terjadi pada 1831 ketika pemerintah Hindia Belanda setahap demi setahap mencampuri dan mengambil alih kekuasaan kehakiman dari pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Mulai dari penunjukkan Residen Kerajaan Hindia Belanda untuk Kasultanan Yogyakarta sebagai ketua Pengadilan Pradoto sampai dengan pembentukan pengadilan Gubernemen (Landraad) di Yogyakarta. Akibatnya Pengadilan Pradoto dan Bale Mangu ditiadakan masing-masing pada 1916 dan 1917 serta kewenangannya dilimpahkan pada Landraad Yogyakarta. Setelah Kasultanan Yogyakarta mencetuskan sebagai anggota dari Negara Republik Indonesia maka sistem peradilan yang digunakan adalah sistem peradilan nasional. Pengadilan yang digunakan adalah Pengadilan Negeri sebagai ganti dari Landraad Yogyakarta. Pada 1947 Pemerintah Pusat Indonesia menghapuskan pengadilan kerajaan yang terakhir, Pengadilan Darah Dalem.

Dalam sistem hukum kerajaan pernah digunakan sebuah Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Kesultanan yang dinamakan dengan nama Kitab Angger-angger yang disusun bersama oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 1817. KUH ini terdiri dari lima/enam buku (volume) yaitu Angger Aru-biru, Angger Sadoso, Angger Gunung, Angger Nawolo Pradoto Dalem, Angger Pradoto Kesudahan (khusus Yogyakarta), dan Angger Ageng. Seiring dengan berdirinya Landraad Yogyakarta maka KUH pun diganti dengan KUH Belanda seperti Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Strafrecht.

Ekonomi dan agraria

Sumber ekonomi utama yang tersedia bagi Kesultanan Yogyakarta adalah tanah, hutan kayu keras, perkebunan, pajak, dan uang sewa. Oleh karena itu sistem ekonomi tidak mampu bebas dari sistem agraria. Sultan menguasai seluruh tanah di Kesultanan Yogyakarta. Dalam birokrasi kerajaan, pertanahan diurus oleh Kementerian Pertanahan, Kanayakan Siti Sewu. Urusan tanah di Kesultanan Yogyakarta dibagi dibentuk menjadi dua bangun yaitu tanah yang diberikan Sultan untuk anggota keluarga kerajaan dan tanah yang diberikan untuk pegawai kerajaan. Tanah tersebut bertempat teritori Nagara Agung, khususnya kawasan Mataram, dan dinamakan sebagai tanah lungguh (apanage land/tanah jabatan). Tanah yang tidak kekurangan dalam pemeliharaan para keluarga kerajaan dan pegawai kerajaan tersebut juga digunakan oleh penduduk umum sebagai tempat tinggal dan pertanian dari generasi ke generasi. Sebagai imbalannya mereka menyetor sebagian hasil panen sebagai bangun pajak. Sekalipun kaum ningrat dan rakyat umum memiliki kebebasan dalam mengatur, mengolah, dan mendiami tanah tersebut mereka tidak diijinkan untuk menjualnya.

Selain itu kerajaan juga menerima penerimaan yang luhur dari penebangan hutan kayu keras dalam skala luhur sejak Sultan HB I. Pada 1821 pemerintahan Hindia Belanda mendapatkan hak atas hasil penebangan dari hutan kayu keras dan istana bertanggung jawab atas manajemen dan eksploitasinya. Pada 1848 sebuah peraturan mengharuskan Sultan memenuhi kebutuhan kayu keras pemerintah yang dijajah dan dalam ganti rugi Sultan mendapatkan biaya penebangan dan pengangkutan kayu. Pada 1904 masa pemerintahan HB VII, manajemen hutan kayu keras di Gunung Kidul diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebagai kompensasi atas persetujuan itu istana mendapatkan kayu keras gratis untuk konstruksi istana Ambar Rukmo dan Ambar Winangun.

Perkebunan yang dikembangkan di Yogyakarta, terutama setelah 1830, adalah kopi, tebu, nila, dan tembakau. Kebanyakan perkebunan ditangani oleh perkebunan swasta asing. Jumlah perkebunan yang semula aci 20 buah pada tahun 1839 meningkat dibentuk menjadi 53 pada tahun 1880, seiring pertumbuhan ekonomi, sistem penyewaan tanah, dan pembangunan infrastruktur.

Restrukturisasi di zaman HB IX karena dihadapkan pada beban ekonomi dan sumber yang terbatas. Pada 1942, Sultan tidak melaporkan secara akurat jumlah produksi beras, ternak, dan produk lain untuk melindungi rakyat dari Jepang. Sultan juga membangun kanal faedah meningkatkan produksi beras dan untuk mencegah rakyat Yogyakarta dibentuk menjadi romusha oleh Jepang.

Kebudayaan, pendidikan, dan keyakinan

Gerbang Danapratapa, Keraton Yogyakarta, selang seni, filsafat, kosmologi, norma budaya umum (adat istiadat), sistem keyakinan, pandangan hidup, dan pendidikan yang tidak terpisahkan dalam kebudayaan Jawa.

Sebagaimana penduduk Jawa pada umumnya, kebudayaan di Kesultanan Yogyakarta tidak begitu memiliki batas yang tegas antar aspeknya. Norma budaya umum (adat istiadat), keyakinan, seni, pandangan hidup, pendidikan, dsb-nya saling tumpang tindih, bercampur dan hanya membentuk suatu gradasi yang kabur. Sebagai contoh seni arsitektur kontruksi keraton tidak bebas dari konsep “Raja Gung Binathara” (raja yang luhur yang dihormati bagaikan dewa) yang merupakan pandangan hidup penduduk yang juga dibentuk menjadi anggota dari sistem keyakinan (penghormatan untuk dewa/tuhan).

Beberapa tarian tertentu, misalnya Bedaya Ketawang, selain dianggap sebagai seni pertunjukan juga bersifat sakral sebagai bangun penghormatan untuk leluhur pendiri kerajaan dan penguasa dunia. Begitu pula benda-benda tertentu dianggap memiliki daya magis dan berkaitan dengan dunia roh dalam pandangan hidup penduduk. Oleh karenanya dalam pergaulan sehari-haripun aci pantangan yang bila dilanggar akan menimbulkan kutuk tertentu bagi pelakunya. Ini pula yang menimbulkan atur norma budaya yang diberlakukan dengan ketat.

Kebudayaan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi berdasar tuturan dari mulut ke mulut. Pelajaran tentang kehidupan disampaikan melalui cerita-cerita wayang yang pada akibatnya menumbuhkan kesenian pertunjukkan wayang kulit maupun wayang macam lain. Selain itu wejangan dan nasihat tentang pandangan hidup dan sistem keyakinan juga ditransmisikan dalam bangun tembang (lagu) maupun bangun sastra lainnya. Semua hal itu tidak bebas dari sistem bahasa yang digunakan dan membuatnya mengembang. Dalam penduduk dipakai tiga jenjang bahasa yaitu Ngoko (bahasa Jawa rendah), Krama Andhap (bahasa Jawa tengah), dan Krama Inggil (bahasa Jawa tinggi). Aturan pemakaian bahasa tersebut sangat melilit, namun tercermin cara melakukan sesuatu budi penghormatan dan saling menghargai. Aci satu lagi bahasa yang khusus dan hanya digunakan di kawasan sekitar yang berkaitan dengan istana yang dinamakan dengan Bagongan yang lebih mencerminkan pandangan hidup kesetaraan letak di selang pemakainya.

Para penari tarian Beksan Entheng, sekitar tahun 1870.

Perkembangan cara melakukan sesuatu budi sebagaimana dijelaskan di awal tidak bebas pula dari sistem pendidikan. Pada mulanya sistem pendidikan yang digunakan meneruskan sistem yang digunakan zaman Mataram. Pendidikan formal hanya dapat dinikmati oleh keluarga kerajaan. Pendidikan itu mencakup pendidikan agama dan sastra. Pendidikan agama diselenggarakan oleh Kawedanan Pengulon. Pendidikan ini bertempat di kompleks masjid raya kerajaan. Pendidikan sastra diselenggarakan oleh Tepas Kapunjanggan. Kedua pendidikan ini satu sistem dan tidak terpisah. Para siswa diberi pelajaran agama, bahasa Jawa, cara melakukan sesuatu budi, dan literatur (serat dan babad).

Pendidikan barat baru diperkenalkan oleh pemerintah penjajahan pada awal masa zaman 20. Pada pemerintahan Sultan HB VIII sistem pedidikan disingkap. Mula-mula sekolah dasar disingkap di Tamanan dan kesudahan dipindahkan di Keputran. Sekolah ini masih aci hingga sekarang dalam bangun SD N Keputran. Pendidikan lanjut menggunakan pendidikan yang disingkap oleh pemerintah penjajahan seperti HIS, Mulo, dan AMS B. Pada 1946, kesultanan turut serta dalam membangun Balai Perguruan Kebangsaan Gajah Mada yang pada 1949 dibentuk menjadi UGM.

Sebagai sebuah Kesultanan, Islam merupakan keyakinan resmi kerajaan. Sultan memegang kekuasaan tertinggi dalam aspek keyakinan dengan gelar Sayidin Panatagama Khalifatullah. Walaupun demikian kepercayaan-kepercayaan lokal (baca kejawen) masih tetap dianut rakyat disamping mereka mencetuskan diri sebagai orang Islam. Berbagai ritus keyakinan lokal masih dijalankan namun doa-doa yang dipanjatkan diganti dengan menggunakan bahasa Arab. Hal ini menujukkan sebuah keyakinan baru yang merupakan sinkretis selang keyakinan Islam dan keyakinan lokal. Gerakan puritan untuk membuat supaya bersih Islam dari pengaruh keyakinan lokal dan westernisasi baru muncul pada 1912 dari kalangan Imam Kerajaan. Pada perkembangan selanjutnya kawasan Kauman Yogyakarta yang dibentuk menjadi tempat tinggal para Imam Kerajaan dibentuk menjadi pusat gerakan puritan itu.

Pertahanan dan keamanan

Pada mulanya sistem birokrasi pemerintahan menganut sistem militer sebagaimana kerajaan Mataram. Seorang pegawai pemerintah juga merupakan seorang serdadu militer. Begitu pula para pimpinan kabinet kerajaan karena letaknya merupakan komandan militer, bahkan jikalau perlu mereka wajib turut berperang membela kerajaan. Walaupun begitu untuk urusan pertahanan terdapat tentara kerajaan yang dikenal dengan orang bawahan Dalem Prajurit. Tentara Kesultanan Yogyakarta hanya terdiri dari tingkatan darat saja yang dikelompokkan dibentuk menjadi sekitar 26 kesatuan. Selain itu terdapat pula paramiliter yang bersumber dari rakyat biasa maupun dari pengawal para penguasa di Manca Nagara.

Pada paruh kedua masa zaman 18 sampai awal masa zaman 19 tentara kerajaan di Yogyakarta merupakan daya yang baik dianggarkan. Walaupun Sultan merupakan panglima tertinggi namun dalam keseharian hanya sebagian saja yang tidak kekurangan di dalam pengawasan langsung oleh Sultan. Sebagian yang lain tidak kekurangan di dalam pengawasan Putra mahkota dan para pangeran serta pejabat senior yang memimpin kementerian/kantor pemerintahan. Daya pertahanan menyurut sejak dimakzulkannya HB II oleh Daendels pada 1810 dan ditanda tanganinya akad selang HB III dengan Raffles pada 1812. Akad itu mencantumkan Sultan wajib menerapkan demiliterisasi birokrasi kesultanan. Sultan, pangeran, dan penguasa kawasan tidak boleh memiliki tentara kecuali dengan izin pemerintah Inggris dan itupun hanya untuk menjaga keselamatan pribadi sang pejabat.

Daya pertahanan benar-benar lumpuh setelah berhentinya perang Diponegoro pada tahun 1830. Tentara Kesultanan Yogyakarta hanya dibentuk menjadi pengawal pribadi Sultan, Putra Mahkota, dan Pepatih Dalem. Jumlahnya sangat dibatasi dan persenjataannya tidak lebih dari senjata tajam dan beberapa pucuk senapan tua. Pertahanan dibentuk menjadi tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda. Sebagai pengganti daya militer yang dikebiri Kesultanan Yogyakarta dapat membentuk polisi untuk menjaga keamanan warganya. Pada 1942, untuk mengindari keterlibatan kesultanan dalam perang Pasifik Sultan menghapuskan tentara kesultanan. Keputusan ini kesudahan dikukuhkan dalam perintah Pemerintah Militer Tingkatan Darat XVI Jepang pada bulan Agustus 1942. Dengan demikian kesultanan tidak memiliki lagi daya militer.

Kesudahan riwayat

Hamengku Buwono IX

Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Dunia VIII mengirim kawat untuk Presiden RI, mencetuskan bahwa Kawasan Kesultanan Yogyakarta dan Kawasan Paku Alaman dibentuk menjadi anggota kawasan Negara Republik Indonesia, serta bergabung dibentuk menjadi satu, mewujudkan sebuah Kawasan Istimewa Yogyakarta yang bersifat kerajaan. Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Dunia VIII kesudahan dibentuk menjadi Kepala Kawasan Istimewa dan Wakil Kepala Kawasan Istimewa dan bertanggung jawab langsung untuk Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 1950 secara resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini, bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman dibentuk menjadi Kawasan Istimewa Yogyakarta, sebuah kawasan berotonomi khusus setingkat provinsi sebagai anggota Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian status Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sebuah negara (state) berhenti dan menjelma dibentuk menjadi pemerintahan kawasan berotonomi khusus. Sedangkan institusi istana kesudahan dipisahkan dari "negara" dan diteruskan oleh Keraton Kasultanan Yogyakarta.

Daftar sultan Yogyakarata

Keraton Yogyakarta

Pendapa Museum Hamengku Buwono IX di Keraton Yogyakarta.

Istana atau Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dirancang sendiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I waktu membangun Kasultanan. Keahliannya dalam aspek arsitektur selang lain dihargai oleh Dr. Pigeund dan Dr. Adam, yaitu para peneliti berkebangsaan Belanda. Bagian-bagian keraton adalah

Keraton Yogyakarta Ngayogyakarta Hadiningrat selain merupakan kediaman resmi Sultan, waktu ini juga berfungsi sebagai salah satu cagar cara melakukan sesuatu budi penduduk Jawa. Sebagai pusat cara melakukan sesuatu budi, keraton sering melaksanakan kegiatan-kegiatan cara melakukan sesuatu budi dan merupakan salah satu tujuan pariwisata Kawasan Istimewa Yogyakarta, yang sering didatangi para wisatawan dalam dan luar negeri.

Peristiwa penting

Masa zaman ke-18

• 1749, 12 Desember, Pangeran Mangkubumi diangkatkan sebagai raja Mataram oleh pengikutnya dan para bangsawan senior dari Surakarta dengan gelar Susuhunan Paku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama.
• 1750, RM Said (MN I) yang sudah dibentuk menjadi perdana menteri P Mangkubumi menggempur Surakarta.
• 1752, Mangkubumi berhasil menggerakkan pemberontakan di provinsi-provinsi Pasisiran (daerah pantura Jawa) mulai dari Banten sampai Madura. Perpecahan Mangkubumi-RM Said.
• 1754, Nicolas Hartingh menyerukan gencatan senjata dan perdamaian. 23 September, Nota Kesepahaman Mangkubumi-Hartingh. 4 November, PB III meratifikasi nota kesepahaman. Batavia walau keberatan tidak punya pilihan lain selain meratifikasi nota yang sama.
• 1755, 13 Februari, Akad Palihan Nagari di desa Giyanti. P Mangkubumi mengambil gelar baru: Sampeyan Ingkang Ndalem Sinuwun Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing-Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Yudonegoro, Gubernur Banyumas, dibentuk menjadi Pepatih Dalem Danurejo I.
• 1756, 7 Oktober, Sultan HB I menempati istana barunya yang diberi nama Ngayogyakarta.
• 1773, Angger Aru-biru yang dibentuk menjadi acuan dalam peradilan yang pertama disahkan.
• 1774, Putra mahkota (kelak HB II) menulis buku Serat Raja Surya yang kesudahan dibentuk menjadi pusaka.
• 1785, Perbentengan luhur bergaya di sekeliling istana dibangun secara mendadak dan diselesikan dalam 2 tahun.
• 1792, HB I wafat. Sultan HB II berusaha mengabaikan control VOC.
• 1799, Danurejo I wafat dan diganti cucunya dengan gelar Danurejo II.

Masa zaman ke-19

• 1808, 28 Juli, Daendels mengeluarkan peraturan baru tentang penggantian residen dengan minister dan perubahan letaknya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan.
• 1810, Awal prahara politik Yogyakarta yang akan berlanjut sampai 1830. HB II menolak mentah-mentah kebijakan Daendels mengenai perubahan letak minister. Danurejo II dipecat dan digantikan oleh Notodiningrat (PA II). Atas tekanan Daendels Danurejo II mendapatkan kembali letaknya. 31 Desember Daendels menyetop HB II dengan daya militer dan mengangkat putra mahkota dibentuk menjadi HB III serta merampas kekayaan istana.
• 1811, Daendels menghapus uang sewa pesisir yang dibentuk menjadi pemasukan keuangan negara. September/Oktober, HB II merebut kembali tahtanya. HB III dikembalikan dalam letak putra mahkota. Oktober Danurejo II dibunuh di istana. Sindunegoro (Danurejo III) dibentuk menjadi Pepatih Dalem.
• 1812, 18 Juli-20 Juli, Kolonel Gillespie memimpin pasukan Inggris menyerang Yogyakarta. HB II dimakzulkan dan dibuang ke Penang (wilayah Malaysia sekarang). 1 Agustus, HB III menandatangani perubahan pemerintahan dan demiliterisasi birokrasi kerajaan.
• 1813, 13 Maret, Notokusumo diangkatkan dibentuk menjadi Kangjeng Gusti Pangeran Raja muda Paku Dunia yang mengepalai sebuah principality yang terlepas dari Yogyakarta. Sindunegoro diganti oleh Bupati Jipan yang bergelar Danurejo IV.
• 1814, Sultan HB III wafat, putra mahkota yang masih berusia 9/10 tahun diangkatkan dibentuk menjadi HB IV. PA I yang tidak disayangi oleh istana ditunjuk Inggris dibentuk menjadi wali sampai 1821.
• 1816, Inggris menyerahkan kembali kawasan yang dijajah untuk Hindia Belanda.
• 1817, 6 Oktober Kitab Angger-angger sebagai Kitab Undang-undang Hukum (KUH) dikuatkan bersama Yogyakarta dan Surakarta.
• 1823, HB IV dibunuh oleh seorang kaki tangan Belanda. Putra mahkota yang masih berusia 3(4) diangkatkan dibentuk menjadi HB V. Sebuah dewan perwalian yang terdiri dari Ibu Suri, Nenek Suri, P. Mangkubumi, P Diponegoro dan Danurejo IV dibentuk bangun.
• 1825, Belanda menyerang kediaman P Diponegoro mengawali perang Jawa 1825-1830. Banyak bangsawan Yogyakarta mendukung P Diponegoro.
• 1826, HB II dipulangkan dari Ambon untuk meredakan perang namun tidak membawa hasil.
• 1828, HB II wafat, HB V kembali diangkatkan di bawah dewan perwalian baru.

Kasultanan pada tahun 1830 (berwarna hijau dan tidak kekurangan di sebelah selatan)

• 1830, Kesudahan perang Diponegoro. Seluruh Mancanegara Yogyakarta dirampas Belanda sebagai pertanggungjawaban atas meletusnya perang. 27 September, Akad Klaten memilih tapal yang tetap selang Surakarta dan Yogyakarta. 24 Oktober, HB V meratifikasi Akad Klaten.
• 1831, 11 Juni Perubahan yang dibangun peradilan Kesultanan Yogyakarta.
• 1848, Peraturan yang mengharuskan Sultan memenuhi kebutuhan kayu keras pemerintah yang dijajah di tetapkan.
• 1855, HB V wafat. Saudara kandung yang lebih mudanya diangkatkan dibentuk menjadi HB VI.
• 1868, Gempa luhur menghancurkan kontruksi penting.
• 1877, HB VI wafat digantikan putranya HB VII.
• 1883, Seorang pangeran dari Yogyakarta berupaya memberontak dan gagal.

Masa zaman ke-20

• 1904, Hindia Belanda mengambil alih penguasaan dan pengelolaan atas hutan di kawasan Kesultanan.
• 1908, 20 Mei, Budi Utomo didirikan oleh Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, seorang pegawai kesehatan.
• 1912, 18 November, Muhammadiyah didirikan oleh Mas Ketib Amin Haji Ahmad Dahlan, seorang Imam Kerajaan.
• 1915, APBN Kesultanan Yogyakarta mulai dipisah dibentuk menjadi dua APBN.
• 1916, Pengadilan Bale Mangu dihapus oleh Hindia Belanda.
• 1917, Pengadilan Pradoto dihapus oleh Hindia Belanda.
• 1918, Perubahan hak atas tanah di kawasan Kesultanan.
• 1921, Sultan HB VIII bertahta. Kesultanan Yogyakarta memiliki dua APBN.
• 1922, Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang kerabat Paku Alaman.
• 1933, 30 November, Danurejo VIII dilantik menggantikan Danurejo VII.
• 1940, 18 Maret, Sultan HB IX menandatangani Kontrak Politik terakhir dengan Hindia Belanda.
• 1942, Maret, Jepang datang. 1 Agustus, Sultan HB IX diangkatkan dibentuk menjadi Koo atas Yogyakarta Kooti.
• 1943, Sultan membentuk Paniradya untuk mengurangi kekuasaan Pepatih Dalem.

Peta tahun 1945

• 1945, 15 Juli, Danurejo VIII diberhetikan karena pensiun. 1 Agustus, Restorasi HB IX. 5 September, Kesultanan Yogyakarta berintegrasi dengan Indonesia. 30 Oktober, HB IX dan PA VIII menyerahkan kekuasaan legeslatif untuk BP KNID Yogyakarta.
• 1946, 4 Januari, letak Pemerintah Indonesia dipindah ke Yogyakarta atas jaminan kesultanan. 18 Mei, Pembentukan Kawasan Istimewa Yogyakarta oleh Kesultanan dan Paku Alaman.
• 1947, Pengadilan Darah Dalem dihapus oleh Pemerintah Indonesia.
• 1950, 4 Maret, Kawasan Kesultanan Yogyakarta dan Kawasan Paku Alaman dikuatkan dibentuk menjadi Kawasan Istimewa Yogyakarta, sebuah kawasan berotonomi khusus setingkat provinsi, dan mulai berlangsung pada 15 Agustus.
• 1965, 1 September, Kawasan Istimewa Yogyakarta dibentuk menjadi Provinsi Kawasan Istimewa Yogyakarta.
• 1988, Sultan HB IX wafat.

Glossarium

• ISKS: Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan.
• Karaton: Istana, tempat letak Parentah Lebet dan tempat tinggal raja dan keluarganya.
• Koo: Penguasa atas kawasan dengan status Kooti
• Kooti: Kawasan yang memiliki pemerintahan sendiri yang tunduk untuk Kekaisaran Jepang.
• Kutagara: lihat Nagari
• Kuta nagara: lihat Nagari
• Manca nagara: Teritori/negara asing yang ditaklukkan oleh raja dan dibentuk menjadi kawasan kerajaan paling luar yang diperintah oleh para bupati (Gubernur) yang ditunjuk oleh raja atau mantan penguasa kawasan yang sudah tunduk.
• Nagara Luhur: Teritori yang mengelilingi teritori Nagari, tempat tanah lungguh pejabat kerajaan.
• Nagari: Teritori ibukota, tempat letak Parentah Jawi dan tempat kediaman para pangeran dan pejabat tinggi kerajaan.
• Parentah Ageng Karaton: Pemerintahan Istana (Imperial House) yang bertugas mengkoordianasikan semua anggota pemerintahan dalam istana.
• Parentah Jawi: Pemerintahan yang berpusat di nagari (teritori ibukota) dan dikepalai oleh Pepatih Dalem.
• Parentah Lebet: Pemerintahan yang berpusat di karaton (istana) dan dikepalai oleh saudara atau putra Sultan. Lihat Parentah Ageng Karaton.
• Parentah Nagari: lihat Parentah Jawi.
• Pepatih Dalem: Perdana menteri, orang kedua setelah Sultan dan Residen/Gubernur Hindia Belanda, bertugas mengurus pemerintahan khususnya Parentah Jawi/Nagari.
• Pepatih Jawi: Pembantu Sultan untuk mengurus rakyat, mengurus Parentah Nagari, mengurus teritori Manca nagara, dan menjalin hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perkembangannya dinamakan dengan Pepatih Dalem.
• Pepatih Lebet: Pembantu Sultan untuk mengurus keluarga kerajaan dan Parentah Lebet. Dalam perkembangannya letak ini dihapus; sebagian kewenangannya diambil oleh Pepatih Dalem dan sebagian lain diserahkan pada saudara atau putra Sultan.
• Tanah Lungguh: Tanah Letak (Appenage Land), tanah yang hasilnya digunakan oleh pejabat sebagai ganti dari gaji bulanan.

Lihat pula

• Kanjeng Kyai Tunggul Wulung

Pustaka

• Chamamah Soeratno et. al. (ed) (2004). Kraton Yogyakarta:the history and cultural heritage (2nd print). Yogyakarta and Jakarta: Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat and Indonesia Marketing Associations. 979-96906-0-9. 
• P.J. Suwarno (1994). Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: sebuah tinjauan historis. Yogyakarta: Kanisius. ISBN 979-497-123-5. 
• S. Margana (2004). Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan The Toyota Foundation. 

Pranala luar

Catatan kaki

1. ^ Nama resmi ini mengacu pada naskah dalam bahasa Jawa dari Akad Politik 1940 
   
   . Nama resmi lainnya yang terdapat dalam dokumen resmi adalah Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ( Amanat 5 September 1945 
   
   ), Kawasan Kesultanan Yogyakarta ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 
   
   )
2. ^ Mulanya terdapat dua pepatih yaitu Pepatih Lebet dan Pepatih Jawi. Dalam perkembangannya Pepatih lebet ditiadakan dan Pepatih Jawi dinamakan sebagai Pepatih Dalem.

Lihat pula

Page 2

Pagelaran Kraton Yogyakarta

Sri Sultan Hamengkubuwono X

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Hanacaraka: ꦤꦒꦫꦶ​ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦡ​ꦲꦢꦶꦤꦶꦔꦿꦠ꧀ - Nagari Ngayogyakarta Adiningrat) adalah negara dependen yang berpotongan kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang diwujudkan oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir selang negara induk dengan kesultanan adalah Akad Politik 1940 

Awal riwayat

Nama Yogyakarta adalah perubahan bangun dari Yodyakarta. Yodyakarta bersumber dari kata Ayodya dan Karta. Ayodya diambil dari nama kerajaan dalam cerita Ramayana, sementara karta manfaatnya ramai.

Dengan ditandatanganinya Akad Giyanti (13 Februari 1755) selang Pangeran Mangkubumi dan VOC di bawah Gubernur-Jendral Jacob Mossel, maka Kerajaan Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi diangkatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah kawasan Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Paku Buwono III tetap berkuasa atas setengah kawasan lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta dan kawasan pesisir tetap dikuasai VOC.

Sultan Hamengkubuwana I kesudahan segera membikin ibukota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka kawasan baru (jawa: babat alas) di Hutan Paberingan yang terletak selang arus Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibukota berikut istananya tersebut tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan landscape utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono. Untuk membedakan selang sultan yang masih bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa " ingkang jumeneng kaping ..... .. ing Ngayogyakarto " (Indonesia: "yang bertahta ke ..... .. di Yogyakarta"). Selain itu aci beberapa nama khusus selang lain Sultan Sepuh (Sultan yang Tua) untuk Hamengku Buwono II.

Kawasan dan penduduk

Kawasan

Mengikuti kerajaan Mataram, kawasan Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi diwujudkan menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibukota), Nagara Luhur (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan kawasan Nagari Ngayogyakarta dan kawasan Nagara Luhur memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan kawasan Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan kawasan dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi).

• Nagari Ngayogyakarta meliputi:(1) Kota tua Yogyakarta (di selang Sungai Code dan Sungai Winongo), dan(2) Kawasan sekitarnya dengan batas Masjid Pathok Negara.
• Nagara Luhur meliputi:(1) Kawasan Siti Ageng Mlaya Kusuma (wilayah Siti Ageng [suatu kawasan di selang Pajang dengan Demak] anggota timur yang tidak jelas batasnya dengan kawasan Kesunanan),(2) Kawasan Siti Bumijo (wilayah Kedu dari Sungai Progo hingga Gunung Merbabu),(3) Kawasan Siti Numbak Anyar (wilayah Bagelen selang Sungai Bagawanta dan Sungai Progo),(4) Kawasan Siti Panekar (wilayah Pajang anggota timur, dari Sungai Samin ke selatan hingga Gunungkidul, ke timur hingga Kaduwang), dan(5) Kawasan Siti Gadhing Mataram (wilayah Mataram Ngayogyakarta [suatu kawasan di selang Gunung Merapi dengan Samudera Hindia]).

Pembagian Mataram dan Manca Nagara pada tahun 1757.

• Manca Nagara meliputi:(1) Kawasan Madiun yang terdiri dari daerah-daerah:(a) Madiun Kota,(b) Magetan,(c) Caruban, dan(d) Setengah Pacitan;(2) Kawasan Kediri yang mencakup daerah-daerah:(a) Kertosono,(b) Kalangbret, dan(c) Ngrowo (Tulung Luhur);(3) Kawasan Surabaya yang mencakup kawasan Japan (Mojokerto);(4) Kawasan Rembang yang mencakup daerah-daerah:(a) Jipang (Ngawen) dan(b) Teras Karas (Ngawen);(5) Kawasan Semarang yang mencakup daerah-daerah:(a) Selo atau Seselo (makam nenek moyang raja Mataram),(b) Warung (Kuwu-Wirosari), dan(c) Sebagian Grobogan.

Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah kawasan yang utuh, namun terdapat banyak enklave maupun eksklave kawasan Kesunanan dan Mangku Negaran. Wilayah-wilayah tersebut merupakan hasil dari Akad Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. Akad itu juga dinamakan Akad Giyanti.

Dalam perjalanan waktu kawasan tersebut berkurang dampak perampasan oleh Daendels dan Raffles. Sesudah Perang Diponegoro berhenti pada 1830, pemerintah Hindia Belanda akibatnya merampas seluruh kawasan Manca Nagara. Pada tahun itu pula ditandatangani Akad Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan kawasan dan batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Kawasan Kasultanan Yogyakarta hanya mencakup Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di kawasan tersebut terdapat enklave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangku Negaran (Ngawen), dan Paku Alaman (Kabupaten Kota Paku Alaman).

Penduduk

Potret putra dan putri bangsawan Kesultanan Yogyakarta (1870).

Pembagian kawasan menurut Akad Palihan Nagari juga diikuti dengan pembagian pegawai kerajaan (orang bawahan Dalem) dan rakyat (kawula Dalem) yang menggunakan atau memakai kawasan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemakaian tanah pada waktu itu yang menggunakan sistem lungguh (tanah jabatan). Diperkirakan penduduk kesultanan pada waktu akad berjumlah 522.300 jiwa, dengan asumsi tanah satu karya dikerjakan oleh satu keluarga dengan anggota enam orang. Pada 1930 penduduk meningkat diwujudkan menjadi 1.447.022 jiwa.

Dalam strata sosial, penduduk bisa dibedakan diwujudkan menjadi tiga golongan yaitu bangsawan (bandara), pegawai (orang bawahan Dalem) dan rakyat jelata (kawula Dalem). Sultan yang merupakan anggota lapisan bangsawan menempati urutan puncak dalam sistem sosial. Anggota lapisan bangsawan ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan yang pernah atau masih memerintah. Namun hanya bangsawan keturunan 1-4 (anak, cucu, anak dari cucu, dan cucu dari cucu) dari Sultan yang termasuk Keluarga Kerajaan dalam arti mereka memiliki letak dan peran dalam upacara kerajaan.

Lapisan pegawai mendasarkan letak mereka dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sultan. Lapisan ini dibedakan diwujudkan menjadi tiga yaitu pegawai Keraton, pegawai Kepatihan, Kabupaten, dan Kapanewon, serta pegawai yang diperbantukan pada pemerintah penjajahan. Lapisan rakyat jelata dibedakan atas penduduk asli dan pendatang dari luar. Selain itu terdapat juga orang-orang asing maupun keturunannya yang bukan berkebangsaan Kasultanan Yogyakarta yang berdiam di kawasan kesultanan.

Pemerintahan dan politik

Koridor di hadapan Gedhong Jene dan Gedhong Purworetno. Dari kontruksi yang dinamakan terakhir ini Sultan mengendalikan seluruh kerajaan.

Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta mulanya diselenggarakan dengan menggunakan yang dibangun pemerintahan warisan dari Mataram. Pemerintahan dibedakan diwujudkan menjadi dua urusan luhur yaitu Parentah Lebet (urusan dalam) yang juga dinamakan Parentah Ageng Karaton, dan Parentah Jawi (urusan luar) yang juga dinamakan Parentah Nagari. Sultan memegang seluruh kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari Sultan dibantu lembaga Pepatih Dalem yang bersifat personal.[2]

Pada mulanya pemerintahan urusan dalam dan urusan luar masing-masing dibagi diwujudkan menjadi empat kementerian yang dinamakan Kanayakan. Kementerian urusan dalam adalah:

Kementerian urusan luar adalah

Masing masing kementerian dipimpin oleh Bupati Nayaka yang karena letaknya juga merupakan komandan militer yang memimpin pasukan kerajaan dalam peperangan.

Untuk menangani urusan agama Sultan membentuk sebuah badan khusus yang dinamakan dengan Kawedanan Pengulon. Badan ini mengurus masalah peribadatan, perawatan masjid-masjid kerajaan, dan upacara-upacara keagamaan istana, serta urusan peradilan kerajaan dalam kawasan sekitar yang berkaitan dengan peradilan syariat Islam. Urusan regional di luar ibukota dibagi diwujudkan menjadi beberapa kawasan administratif yang dikepalai oleh pejabat senior dengan pangkat Bupati. Mereka dikoordinasi oleh Pepatih Dalem. Tugas-tugasnya mencakup pengelolaan administrasi lokal, hukum dan peradilan, pemungutan pajak dan pengiriman hasil panenan melewati bawahannya, Demang, dan Bekel.

L. F. Dingemans, residen Belanda di Yogyakarta (1926)

Setidaknya hingga 1792 Kasultanan Yogyakarta secara de facto merupakan negara merdeka dan VOC hanyalah mitra yang sejajar. Untuk menjamin letaknya maka VOC menempatkan seorang Residen di Yogyakarta untuk mengawasi Kesultanan. Letak Residen ini mulanya tidak kekurangan di bawah Sultan dan sejajar dengan Pepatih Dalem. Daendels menaikkan letak Residen diwujudkan menjadi Minister, yang merupakan menteri Raja/Ratu Belanda dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal.

Dengan kedatangan Raffles sistem pemerintahan berubah lagi. Sultan tidak diperbolehkan mengadakan hubungan dengan negara lain sebab kedaulatan tidak kekurangan ditangan pemerintah Inggris. Begitu pula dengan Pepatih Dalem, Pengurus Kerajaan (Rijkbestuurder), diangkatkan dan diberhentikan berdasar kebutuhan pemerintah Inggris dan dalam menjalankan pekerjaannya wajib sepengetahuan dan dengan pertimbangan Residen Inggris. Sultan mulai diberi keleluasaan dari pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh Pepatih Dalem yang dikontrol oleh Residen.

Selepas Perang Diponegoro berhenti pada 1830, pemerintahan Nagari yang tidak kekurangan di tangan Pepatih Dalem dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya pemberontakan. Kasultanan Yogyakarta secara de facto dan de jure diwujudkan menjadi negara protektorat dari Koninkrijk der Nederlanden, dengan status zelfbestuurende landschappen. Selain itu pemerintah Hindia Belanda selalu mengajukan akad politik yang dinamakan kontrak politik untuk yang akan menjadi Sultan yang akan ditahtakan. Akad ini diberlakukan terhadap Sultan Hamengkubuwana V - Sultan Hamengkubuwana IX. Kontrak politik terakhir diwujudkan pada 18 Maret 1940 selang Gubernur Hindia Belanda untuk Kawasan Yogyakarta, L. Adam dengan HB IX.

Pada 1900-an Belanda mencampuri birokrasi pemerintahan Kesultanan secara intensif dengan maksud memasukkan birokrasi barat modern. Untuk membiayai birokrasi tersebut maka pada 1915 APBN Kasultanan Yogyakarta dibagi diwujudkan menjadi dua yaitu APBN untuk Parentah Ageng Karaton dan APBN untuk Parentah Nagari yang tidak kekurangan dalam kontrol Hindia Belanda. Untuk belanja dan mengurus kebutuhan istana, setiap tahun Sultan mendapat uang ganti rugi yang dinamakan Daftar Sipil yang dipastikan dalam kontrak politik yang diwujudkan sebelum Sultan ditahtakan. Dengan demikian Sultan aci benar tersingkir dari pemerintahan Nagari dan hanya memerankan di istana saja.

Perubahan luhur dalam pemerintahan terjadi pada waktu Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX) naik tahta pada tahun 1940, khususnya selama pendudukan Jepang (1942-1945). Secara perlahan namun pasti, Sultan menerapkan restorasi (bandingkan dengan restorasi Meiji). Sultan membentuk badan-badan pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara Pendudukan Jepang. Badan tersebut dinamakan Paniradya yang masing-masing dikepalai oleh Paniradyapati. Paniradyapati tidak lagi tidak kekurangan di bawah kekuasaan Pepatih Dalem melainkan langsung tidak kekurangan di bawah kekuasaan Sultan. Dengan perlahan namun pasti Sultan memulihkan kembali kekuasaannya antaraku kepala pemerintahan.

Alun-alun Lor, saksi bisu kemegahan sebuah pemerintahan negara

Pada pertengahan 15 Juli 1945, Pepatih Dalem terakhir, KPHH Danurejo VIII, mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Sejak waktu itu Sultan tidak menujuk lagi Pepatih Dalem sebagai penggantinya melainkan mengambil alih kembali kekuasaan pemerintahan negara. Sebagai kelanjutannya birokrasi kesultanan dibedakan diwujudkan menjadi dua anggota yaitu urusan dalam istana (Imperial House) dan urusan luar istana. Urusan dalam istana ditangani oleh Parentah Ageng Karaton yang mengkoordinasikan seluruh badan maupun kantor pemerintahan yang tidak kekurangan di istana yang terdiri dari beberapa badan atau kantor Keseluruhan di pimpin dan diatur secara langsung oleh saudara atau putera Sultan.

Sultan meminpin sendiri lembaga luar istana, yang terdiri dari beberapa Paniradya yang dipimpin oleh Bupati. Kawasan di sekitar istana dibagi diwujudkan menjadi lima kabupaten yang administrasi lokalnya dipimpin oleh Bupati. Sesudah kemerdekaan, sebagai konsekuensi integrasi Kesultanan pada Republik, status dan letak serta administrasi Kesultanan dijalankan berdasar peraturan Indonesia. Kesultanan diubah diwujudkan menjadi kawasan administrasi khusus dan Sultan diwujudkan menjadi Kepala Kawasan Istimewa. Kesultanan diwujudkan menjadi anggota dari republik modern.

Hukum dan peradilan

Dalam sistem peradilan kerajaan, kekuasaan kehakiman paling tinggi tidak kekurangan di tangan Sultan. Dalam kekuasaan kehakiman Kesultanan Yogyakarta terdapat empat macam badan peradilan yaitu Pengadilan Pradoto, Pengadilan Bale Mangu, Al Mahkamah Al Kabirah, dan Pengadilan Darah Dalem.

Perubahan aspek kehakiman mendasar terjadi pada 1831 ketika pemerintah Hindia Belanda setahap demi setahap mencampuri dan mengambil alih kekuasaan kehakiman dari pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Mulai dari penunjukkan Residen Kerajaan Hindia Belanda untuk Kasultanan Yogyakarta sebagai ketua Pengadilan Pradoto hingga dengan pembentukan pengadilan Gubernemen (Landraad) di Yogyakarta. Akibatnya Pengadilan Pradoto dan Bale Mangu ditiadakan masing-masing pada 1916 dan 1917 serta kewenangannya dilimpahkan pada Landraad Yogyakarta. Sesudah Kasultanan Yogyakarta menyatakan sebagai anggota dari Negara Republik Indonesia maka sistem peradilan yang digunakan adalah sistem peradilan nasional. Pengadilan yang digunakan adalah Pengadilan Negeri sebagai ganti dari Landraad Yogyakarta. Pada 1947 Pemerintah Pusat Indonesia menghapuskan pengadilan kerajaan yang terakhir, Pengadilan Darah Dalem.

Dalam sistem hukum kerajaan pernah digunakan sebuah Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Kesultanan yang dinamakan dengan nama Kitab Angger-angger yang disusun bersama oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 1817. KUH ini terdiri dari lima/enam buku (volume) yaitu Angger Aru-biru, Angger Sadoso, Angger Gunung, Angger Nawolo Pradoto Dalem, Angger Pradoto Kesudahan (khusus Yogyakarta), dan Angger Ageng. Seiring dengan berdirinya Landraad Yogyakarta maka KUH pun diganti dengan KUH Belanda seperti Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Strafrecht.

Ekonomi dan agraria

Sumber ekonomi utama yang tersedia untuk Kesultanan Yogyakarta adalah tanah, hutan kayu keras, perkebunan, pajak, dan uang sewa. Oleh karena itu sistem ekonomi tidak mampu bebas dari sistem agraria. Sultan menguasai seluruh tanah di Kesultanan Yogyakarta. Dalam birokrasi kerajaan, pertanahan diurus oleh Kementerian Pertanahan, Kanayakan Siti Sewu. Urusan tanah di Kesultanan Yogyakarta dibagi diwujudkan menjadi dua bangun yaitu tanah yang diberikan Sultan untuk anggota keluarga kerajaan dan tanah yang diberikan untuk pegawai kerajaan. Tanah tersebut bertempat teritori Nagara Agung, khususnya kawasan Mataram, dan dinamakan sebagai tanah lungguh (apanage land/tanah jabatan). Tanah yang tidak kekurangan dalam pemeliharaan para keluarga kerajaan dan pegawai kerajaan tersebut juga digunakan oleh penduduk umum sebagai tempat tinggal dan pertanian dari generasi ke generasi. Sebagai imbalannya mereka menyetor sebagian hasil panen sebagai bangun pajak. Sekalipun kaum ningrat dan rakyat umum memiliki kebebasan dalam mengatur, mengolah, dan mendiami tanah tersebut mereka tidak diijinkan untuk menjualnya.

Selain itu kerajaan juga menerima penerimaan yang luhur dari penebangan hutan kayu keras dalam skala luhur sejak Sultan HB I. Pada 1821 pemerintahan Hindia Belanda mendapatkan hak atas hasil penebangan dari hutan kayu keras dan istana bertanggung jawab atas manajemen dan eksploitasinya. Pada 1848 sebuah peraturan mengharuskan Sultan memenuhi kebutuhan kayu keras pemerintah yang dijajah dan dalam ganti rugi Sultan mendapatkan biaya penebangan dan pengangkutan kayu. Pada 1904 masa pemerintahan HB VII, manajemen hutan kayu keras di Gunung Kidul diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebagai kompensasi atas persetujuan itu istana mendapatkan kayu keras gratis untuk konstruksi istana Ambar Rukmo dan Ambar Winangun.

Perkebunan yang dikembangkan di Yogyakarta, terutama sesudah 1830, adalah kopi, tebu, nila, dan tembakau. Kebanyakan perkebunan ditangani oleh perkebunan swasta asing. Jumlah perkebunan yang semula aci 20 buah pada tahun 1839 meningkat diwujudkan menjadi 53 pada tahun 1880, seiring pertumbuhan ekonomi, sistem penyewaan tanah, dan pembangunan infrastruktur.

Restrukturisasi di zaman HB IX karena dihadapkan pada beban ekonomi dan sumber yang terbatas. Pada 1942, Sultan tidak melaporkan secara tepat jumlah produksi beras, ternak, dan produk lain untuk melindungi rakyat dari Jepang. Sultan juga membangun kanal faedah meningkatkan produksi beras dan untuk mencegah rakyat Yogyakarta diwujudkan menjadi romusha oleh Jepang.

Kebudayaan, pendidikan, dan keyakinan

Gerbang Danapratapa, Keraton Yogyakarta, selang seni, filsafat, kosmologi, norma budaya umum (adat istiadat), sistem keyakinan, pandangan hidup, dan pendidikan yang tidak terpisahkan dalam kebudayaan Jawa.

Sebagaimana penduduk Jawa pada umumnya, kebudayaan di Kesultanan Yogyakarta tidak begitu memiliki batas yang tegas antar aspeknya. Norma budaya umum (adat istiadat), keyakinan, seni, pandangan hidup, pendidikan, dsb-nya saling tumpang tindih, bercampur dan hanya membentuk suatu gradasi yang kabur. Sebagai contoh seni arsitektur kontruksi keraton tidak bebas dari konsep “Raja Gung Binathara” (raja yang luhur yang dihormati bagaikan dewa) yang merupakan pandangan hidup penduduk yang juga diwujudkan menjadi anggota dari sistem keyakinan (penghormatan untuk dewa/tuhan).

Beberapa tarian tertentu, misalnya Bedaya Ketawang, selain dianggap sebagai seni pertunjukan juga bersifat sakral sebagai bangun penghormatan untuk leluhur pendiri kerajaan dan penguasa dunia. Begitu pula benda-benda tertentu dianggap memiliki daya magis dan berkaitan dengan dunia roh dalam pandangan hidup penduduk. Oleh karenanya dalam pergaulan sehari-haripun aci pantangan yang bila dilanggar akan menimbulkan kutuk tertentu untuk pelakunya. Ini pula yang menimbulkan atur norma budaya yang diberlakukan dengan ketat.

Kebudayaan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi berdasar tuturan dari mulut ke mulut. Pelajaran tentang kehidupan disampaikan melewati cerita-cerita wayang yang pada akibatnya menumbuhkan kesenian pertunjukkan wayang kulit maupun wayang macam lain. Selain itu wejangan dan nasihat tentang pandangan hidup dan sistem keyakinan juga ditransmisikan dalam bangun tembang (lagu) maupun bangun sastra lainnya. Semua hal itu tidak bebas dari sistem bahasa yang digunakan dan membikinnya mengembang. Dalam penduduk dipakai tiga jenjang bahasa yaitu Ngoko (bahasa Jawa rendah), Krama Andhap (bahasa Jawa tengah), dan Krama Inggil (bahasa Jawa tinggi). Aturan pemakaian bahasa tersebut sangat melilit, namun tercermin cara melakukan sesuatu budi penghormatan dan saling menghargai. Aci satu lagi bahasa yang khusus dan hanya digunakan di kawasan sekitar yang berkaitan dengan istana yang dinamakan dengan Bagongan yang lebih mencerminkan pandangan hidup kesetaraan letak di selang pemakainya.

Para penari tarian Beksan Entheng, sekitar tahun 1870.

Perkembangan cara melakukan sesuatu budi sebagaimana dijelaskan di awal tidak bebas pula dari sistem pendidikan. Pada mulanya sistem pendidikan yang digunakan meneruskan sistem yang digunakan zaman Mataram. Pendidikan formal hanya bisa dinikmati oleh keluarga kerajaan. Pendidikan itu mencakup pendidikan agama dan sastra. Pendidikan agama diselenggarakan oleh Kawedanan Pengulon. Pendidikan ini bertempat di kompleks masjid raya kerajaan. Pendidikan sastra diselenggarakan oleh Tepas Kapunjanggan. Kedua pendidikan ini satu sistem dan tidak terpisah. Para siswa diberi pelajaran agama, bahasa Jawa, cara melakukan sesuatu budi, dan literatur (serat dan babad).

Pendidikan barat baru diperkenalkan oleh pemerintah penjajahan pada awal masa zaman 20. Pada pemerintahan Sultan HB VIII sistem pedidikan disingkap. Mula-mula sekolah dasar disingkap di Tamanan dan kesudahan dipindahkan di Keputran. Sekolah ini masih aci hingga sekarang dalam bangun SD N Keputran. Pendidikan lanjut menggunakan pendidikan yang disingkap oleh pemerintah penjajahan seperti HIS, Mulo, dan AMS B. Pada 1946, kesultanan turut serta dalam membangun Balai Perguruan Kebangsaan Gajah Mada yang pada 1949 diwujudkan menjadi UGM.

Sebagai sebuah Kesultanan, Islam merupakan keyakinan resmi kerajaan. Sultan memegang kekuasaan paling tinggi dalam aspek keyakinan dengan gelar Sayidin Panatagama Khalifatullah. Walaupun demikian kepercayaan-kepercayaan lokal (baca kejawen) masih tetap dianut rakyat disamping mereka menyatakan diri sebagai orang Islam. Berbagai ritus keyakinan lokal masih dijalankan namun doa-doa yang dipanjatkan diganti dengan menggunakan bahasa Arab. Hal ini menujukkan sebuah keyakinan baru yang merupakan sinkretis selang keyakinan Islam dan keyakinan lokal. Gerakan puritan untuk membikin supaya bersih Islam dari pengaruh keyakinan lokal dan westernisasi baru muncul pada 1912 dari kalangan Imam Kerajaan. Pada perkembangan selanjutnya kawasan Kauman Yogyakarta yang diwujudkan menjadi tempat tinggal para Imam Kerajaan diwujudkan menjadi pusat gerakan puritan itu.

Pertahanan dan keamanan

Pada mulanya sistem birokrasi pemerintahan menganut sistem militer sebagaimana kerajaan Mataram. Seorang pegawai pemerintah juga merupakan seorang serdadu militer. Begitu pula para pemimpin kabinet kerajaan karena letaknya merupakan komandan militer, bahkan jikalau perlu mereka wajib turut berperang membela kerajaan. Walaupun begitu untuk urusan pertahanan terdapat tentara kerajaan yang dikenal dengan orang bawahan Dalem Prajurit. Tentara Kesultanan Yogyakarta hanya terdiri dari tingkatan darat saja yang dikelompokkan diwujudkan menjadi sekitar 26 kesatuan. Selain itu terdapat pula paramiliter yang bersumber dari rakyat biasa maupun dari pengawal para penguasa di Manca Nagara.

Pada paruh kedua masa zaman 18 hingga awal masa zaman 19 tentara kerajaan di Yogyakarta merupakan daya yang baik dianggarkan. Walaupun Sultan merupakan panglima paling tinggi namun dalam keseharian hanya sebagian saja yang tidak kekurangan di dalam pengawasan langsung oleh Sultan. Sebagian yang lain tidak kekurangan di dalam pengawasan Putra mahkota dan para pangeran serta pejabat senior yang memimpin kementerian/kantor pemerintahan. Daya pertahanan menyurut sejak dimakzulkannya HB II oleh Daendels pada 1810 dan ditanda tanganinya akad selang HB III dengan Raffles pada 1812. Akad itu mencantumkan Sultan wajib menerapkan demiliterisasi birokrasi kesultanan. Sultan, pangeran, dan penguasa kawasan tidak boleh memiliki tentara kecuali dengan izin pemerintah Inggris dan itupun hanya untuk menjaga keselamatan pribadi sang pejabat.

Daya pertahanan benar-benar lumpuh sesudah berhentinya perang Diponegoro pada tahun 1830. Tentara Kesultanan Yogyakarta hanya diwujudkan menjadi pengawal pribadi Sultan, Putra Mahkota, dan Pepatih Dalem. Jumlahnya sangat dibatasi dan persenjataannya tidak lebih dari senjata tajam dan beberapa pucuk senapan tua. Pertahanan diwujudkan menjadi tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda. Sebagai pengganti daya militer yang dikebiri Kesultanan Yogyakarta bisa membentuk polisi untuk menjaga keamanan warganya. Pada 1942, untuk mengindari keterlibatan kesultanan dalam perang Pasifik Sultan menghapuskan tentara kesultanan. Keputusan ini kesudahan dikukuhkan dalam perintah Pemerintah Militer Tingkatan Darat XVI Jepang pada bulan Agustus 1942. Dengan demikian kesultanan tidak memiliki lagi daya militer.

Kesudahan riwayat

Hamengku Buwono IX

Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Dunia VIII mengirim kawat untuk Presiden RI, menyatakan bahwa Kawasan Kesultanan Yogyakarta dan Kawasan Paku Alaman diwujudkan menjadi anggota kawasan Negara Republik Indonesia, serta bergabung diwujudkan menjadi satu, mewujudkan sebuah Kawasan Istimewa Yogyakarta yang bersifat kerajaan. Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Dunia VIII kesudahan diwujudkan menjadi Kepala Kawasan Istimewa dan Wakil Kepala Kawasan Istimewa dan bertanggung jawab langsung untuk Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 1950 secara resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini, bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman diwujudkan menjadi Kawasan Istimewa Yogyakarta, sebuah kawasan berotonomi khusus setingkat provinsi sebagai anggota Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian status Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sebuah negara (state) berhenti dan menjelma diwujudkan menjadi pemerintahan kawasan berotonomi khusus. Sedangkan institusi istana kesudahan dipisahkan dari "negara" dan diteruskan oleh Keraton Kasultanan Yogyakarta.

Daftar sultan Yogyakarata

Keraton Yogyakarta

Pendapa Museum Hamengku Buwono IX di Keraton Yogyakarta.

Istana atau Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didesain sendiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I waktu membangun Kasultanan. Keahliannya dalam aspek arsitektur selang lain dihargai oleh Dr. Pigeund dan Dr. Adam, yaitu para peneliti berkebangsaan Belanda. Bagian-bagian keraton adalah

Keraton Yogyakarta Ngayogyakarta Hadiningrat selain merupakan kediaman resmi Sultan, waktu ini juga berfungsi sebagai salah satu cagar cara melakukan sesuatu budi penduduk Jawa. Sebagai pusat cara melakukan sesuatu budi, keraton sering melaksanakan kegiatan-kegiatan cara melakukan sesuatu budi dan merupakan salah satu tujuan pariwisata Kawasan Istimewa Yogyakarta, yang sering didatangi para wisatawan dalam dan luar negeri.

Peristiwa penting

Masa zaman ke-18

• 1749, 12 Desember, Pangeran Mangkubumi diangkatkan sebagai raja Mataram oleh pengikutnya dan para bangsawan senior dari Surakarta dengan gelar Susuhunan Paku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama.
• 1750, RM Said (MN I) yang sudah diwujudkan menjadi perdana menteri P Mangkubumi menggempur Surakarta.
• 1752, Mangkubumi berhasil menggerakkan pemberontakan di provinsi-provinsi Pasisiran (daerah pantura Jawa) mulai dari Banten hingga Madura. Perpecahan Mangkubumi-RM Said.
• 1754, Nicolas Hartingh menyerukan gencatan senjata dan perdamaian. 23 September, Nota Kesepahaman Mangkubumi-Hartingh. 4 November, PB III meratifikasi nota kesepahaman. Batavia walau keberatan tidak punya pilihan lain selain meratifikasi nota yang sama.
• 1755, 13 Februari, Akad Palihan Nagari di desa Giyanti. P Mangkubumi mengambil gelar baru: Sampeyan Ingkang Ndalem Sinuwun Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing-Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Yudonegoro, Gubernur Banyumas, diwujudkan menjadi Pepatih Dalem Danurejo I.
• 1756, 7 Oktober, Sultan HB I menempati istana barunya yang diberi nama Ngayogyakarta.
• 1773, Angger Aru-biru yang diwujudkan menjadi acuan dalam peradilan yang pertama disahkan.
• 1774, Putra mahkota (kelak HB II) menulis buku Serat Raja Surya yang kesudahan diwujudkan menjadi pusaka.
• 1785, Perbentengan luhur bergaya di sekeliling istana dibangun secara mendadak dan diselesikan dalam 2 tahun.
• 1792, HB I wafat. Sultan HB II berusaha mengabaikan control VOC.
• 1799, Danurejo I wafat dan diganti cucunya dengan gelar Danurejo II.

Masa zaman ke-19

• 1808, 28 Juli, Daendels mengeluarkan peraturan baru tentang penggantian residen dengan minister dan perubahan letaknya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan.
• 1810, Awal prahara politik Yogyakarta yang akan berlanjut hingga 1830. HB II menolak mentah-mentah kebijakan Daendels mengenai perubahan letak minister. Danurejo II dipecat dan digantikan oleh Notodiningrat (PA II). Atas tekanan Daendels Danurejo II mendapatkan kembali letaknya. 31 Desember Daendels menyetop HB II dengan daya militer dan mengangkat putra mahkota diwujudkan menjadi HB III serta merampas kekayaan istana.
• 1811, Daendels menghapus uang sewa pesisir yang diwujudkan menjadi pemasukan keuangan negara. September/Oktober, HB II merebut kembali tahtanya. HB III dikembalikan dalam letak putra mahkota. Oktober Danurejo II dibunuh di istana. Sindunegoro (Danurejo III) diwujudkan menjadi Pepatih Dalem.
• 1812, 18 Juli-20 Juli, Kolonel Gillespie memimpin pasukan Inggris menyerang Yogyakarta. HB II dimakzulkan dan dibuang ke Penang (wilayah Malaysia sekarang). 1 Agustus, HB III menandatangani perubahan pemerintahan dan demiliterisasi birokrasi kerajaan.
• 1813, 13 Maret, Notokusumo diangkatkan diwujudkan menjadi Kangjeng Gusti Pangeran Raja muda Paku Dunia yang mengepalai sebuah principality yang terlepas dari Yogyakarta. Sindunegoro diganti oleh Bupati Jipan yang bergelar Danurejo IV.
• 1814, Sultan HB III wafat, putra mahkota yang masih berusia 9/10 tahun diangkatkan diwujudkan menjadi HB IV. PA I yang tidak disayangi oleh istana ditunjuk Inggris diwujudkan menjadi wali hingga 1821.
• 1816, Inggris menyerahkan kembali kawasan yang dijajah untuk Hindia Belanda.
• 1817, 6 Oktober Kitab Angger-angger sebagai Kitab Undang-undang Hukum (KUH) dikuatkan bersama Yogyakarta dan Surakarta.
• 1823, HB IV dibunuh oleh seorang kaki tangan Belanda. Putra mahkota yang masih berusia 3(4) diangkatkan diwujudkan menjadi HB V. Sebuah dewan perwalian yang terdiri dari Ibu Suri, Nenek Suri, P. Mangkubumi, P Diponegoro dan Danurejo IV diwujudkan bangun.
• 1825, Belanda menyerang kediaman P Diponegoro mengawali perang Jawa 1825-1830. Banyak bangsawan Yogyakarta mendukung P Diponegoro.
• 1826, HB II dipulangkan dari Ambon untuk meredakan perang namun tidak membawa hasil.
• 1828, HB II wafat, HB V kembali diangkatkan di bawah dewan perwalian baru.

Kasultanan pada tahun 1830 (berwarna hijau dan tidak kekurangan di sebelah selatan)

• 1830, Kesudahan perang Diponegoro. Seluruh Mancanegara Yogyakarta dirampas Belanda sebagai pertanggungjawaban atas meletusnya perang. 27 September, Akad Klaten memilih tapal yang tetap selang Surakarta dan Yogyakarta. 24 Oktober, HB V meratifikasi Akad Klaten.
• 1831, 11 Juni Perubahan yang dibangun peradilan Kesultanan Yogyakarta.
• 1848, Peraturan yang mengharuskan Sultan memenuhi kebutuhan kayu keras pemerintah yang dijajah di tetapkan.
• 1855, HB V wafat. Saudara kandung yang lebih mudanya diangkatkan diwujudkan menjadi HB VI.
• 1868, Gempa luhur menghancurkan kontruksi penting.
• 1877, HB VI wafat digantikan putranya HB VII.
• 1883, Seorang pangeran dari Yogyakarta berupaya memberontak dan gagal.

Masa zaman ke-20

• 1904, Hindia Belanda mengambil alih penguasaan dan pengelolaan atas hutan di kawasan Kesultanan.
• 1908, 20 Mei, Budi Utomo didirikan oleh Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, seorang pegawai kesehatan.
• 1912, 18 November, Muhammadiyah didirikan oleh Mas Ketib Amin Haji Ahmad Dahlan, seorang Imam Kerajaan.
• 1915, APBN Kesultanan Yogyakarta mulai dipisah diwujudkan menjadi dua APBN.
• 1916, Pengadilan Bale Mangu dihapus oleh Hindia Belanda.
• 1917, Pengadilan Pradoto dihapus oleh Hindia Belanda.
• 1918, Perubahan hak atas tanah di kawasan Kesultanan.
• 1921, Sultan HB VIII bertahta. Kesultanan Yogyakarta memiliki dua APBN.
• 1922, Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang kerabat Paku Alaman.
• 1933, 30 November, Danurejo VIII dilantik menggantikan Danurejo VII.
• 1940, 18 Maret, Sultan HB IX menandatangani Kontrak Politik terakhir dengan Hindia Belanda.
• 1942, Maret, Jepang datang. 1 Agustus, Sultan HB IX diangkatkan diwujudkan menjadi Koo atas Yogyakarta Kooti.
• 1943, Sultan membentuk Paniradya untuk mengurangi kekuasaan Pepatih Dalem.

Peta tahun 1945

• 1945, 15 Juli, Danurejo VIII diberhetikan karena pensiun. 1 Agustus, Restorasi HB IX. 5 September, Kesultanan Yogyakarta berintegrasi dengan Indonesia. 30 Oktober, HB IX dan PA VIII menyerahkan kekuasaan legeslatif untuk BP KNID Yogyakarta.
• 1946, 4 Januari, letak Pemerintah Indonesia dipindah ke Yogyakarta atas jaminan kesultanan. 18 Mei, Pembentukan Kawasan Istimewa Yogyakarta oleh Kesultanan dan Paku Alaman.
• 1947, Pengadilan Darah Dalem dihapus oleh Pemerintah Indonesia.
• 1950, 4 Maret, Kawasan Kesultanan Yogyakarta dan Kawasan Paku Alaman dikuatkan diwujudkan menjadi Kawasan Istimewa Yogyakarta, sebuah kawasan berotonomi khusus setingkat provinsi, dan mulai berlangsung pada 15 Agustus.
• 1965, 1 September, Kawasan Istimewa Yogyakarta diwujudkan menjadi Provinsi Kawasan Istimewa Yogyakarta.
• 1988, Sultan HB IX wafat.

Glossarium

• ISKS: Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan.
• Karaton: Istana, tempat letak Parentah Lebet dan tempat tinggal raja dan keluarganya.
• Koo: Penguasa atas kawasan dengan status Kooti
• Kooti: Kawasan yang memiliki pemerintahan sendiri yang tunduk untuk Kekaisaran Jepang.
• Kutagara: lihat Nagari
• Kuta nagara: lihat Nagari
• Manca nagara: Teritori/negara asing yang ditaklukkan oleh raja dan diwujudkan menjadi kawasan kerajaan paling luar yang diperintah oleh para bupati (Gubernur) yang ditunjuk oleh raja atau mantan penguasa kawasan yang sudah tunduk.
• Nagara Luhur: Teritori yang mengelilingi teritori Nagari, tempat tanah lungguh pejabat kerajaan.
• Nagari: Teritori ibukota, tempat letak Parentah Jawi dan tempat kediaman para pangeran dan pejabat tinggi kerajaan.
• Parentah Ageng Karaton: Pemerintahan Istana (Imperial House) yang bertugas mengkoordianasikan semua anggota pemerintahan dalam istana.
• Parentah Jawi: Pemerintahan yang berpusat di nagari (teritori ibukota) dan dikepalai oleh Pepatih Dalem.
• Parentah Lebet: Pemerintahan yang berpusat di karaton (istana) dan dikepalai oleh saudara atau putra Sultan. Lihat Parentah Ageng Karaton.
• Parentah Nagari: lihat Parentah Jawi.
• Pepatih Dalem: Perdana menteri, orang kedua sesudah Sultan dan Residen/Gubernur Hindia Belanda, bertugas mengurus pemerintahan khususnya Parentah Jawi/Nagari.
• Pepatih Jawi: Pembantu Sultan untuk mengurus rakyat, mengurus Parentah Nagari, mengurus teritori Manca nagara, dan menjalin hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perkembangannya dinamakan dengan Pepatih Dalem.
• Pepatih Lebet: Pembantu Sultan untuk mengurus keluarga kerajaan dan Parentah Lebet. Dalam perkembangannya letak ini dihapus; sebagian kewenangannya diambil oleh Pepatih Dalem dan sebagian lain diserahkan pada saudara atau putra Sultan.
• Tanah Lungguh: Tanah Letak (Appenage Land), tanah yang hasilnya digunakan oleh pejabat sebagai ganti dari gaji bulanan.

Lihat pula

• Kanjeng Kyai Tunggul Wulung

Pustaka

• Chamamah Soeratno et. al. (ed) (2004). Kraton Yogyakarta:the history and cultural heritage (2nd print). Yogyakarta and Jakarta: Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat and Indonesia Marketing Associations. 979-96906-0-9. 
• P.J. Suwarno (1994). Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: sebuah tinjauan historis. Yogyakarta: Kanisius. ISBN 979-497-123-5. 
• S. Margana (2004). Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan The Toyota Foundation. 

Pranala luar

Catatan kaki

1. ^ Nama resmi ini mengacu pada naskah dalam bahasa Jawa dari Akad Politik 1940 
   
   . Nama resmi lainnya yang terdapat dalam dokumen resmi adalah Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ( Amanat 5 September 1945 
   
   ), Kawasan Kesultanan Yogyakarta ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 
   
   )
2. ^ Mulanya terdapat dua pepatih yaitu Pepatih Lebet dan Pepatih Jawi. Dalam perkembangannya Pepatih lebet ditiadakan dan Pepatih Jawi dinamakan sebagai Pepatih Dalem.

Lihat pula

Page 3

Pagelaran Kraton Yogyakarta

Sri Sultan Hamengkubuwono X

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Hanacaraka: ꦤꦒꦫꦶ​ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦡ​ꦲꦢꦶꦤꦶꦔꦿꦠ꧀ - Nagari Ngayogyakarta Adiningrat) adalah negara dependen yang berpotongan kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang diwujudkan oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir selang negara induk dengan kesultanan adalah Akad Politik 1940 

Awal riwayat

Nama Yogyakarta adalah perubahan bangun dari Yodyakarta. Yodyakarta bersumber dari kata Ayodya dan Karta. Ayodya diambil dari nama kerajaan dalam cerita Ramayana, sementara karta manfaatnya ramai.

Dengan ditandatanganinya Akad Giyanti (13 Februari 1755) selang Pangeran Mangkubumi dan VOC di bawah Gubernur-Jendral Jacob Mossel, maka Kerajaan Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi diangkatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah kawasan Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Paku Buwono III tetap berkuasa atas setengah kawasan lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta dan kawasan pesisir tetap dikuasai VOC.

Sultan Hamengkubuwana I kesudahan segera membikin ibukota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka kawasan baru (jawa: babat alas) di Hutan Paberingan yang terletak selang arus Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibukota berikut istananya tersebut tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan landscape utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono. Untuk membedakan selang sultan yang masih bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa " ingkang jumeneng kaping ..... .. ing Ngayogyakarto " (Indonesia: "yang bertahta ke ..... .. di Yogyakarta"). Selain itu aci beberapa nama khusus selang lain Sultan Sepuh (Sultan yang Tua) untuk Hamengku Buwono II.

Kawasan dan penduduk

Kawasan

Mengikuti kerajaan Mataram, kawasan Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi diwujudkan menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibukota), Nagara Luhur (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan kawasan Nagari Ngayogyakarta dan kawasan Nagara Luhur memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan kawasan Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan kawasan dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi).

• Nagari Ngayogyakarta meliputi:(1) Kota tua Yogyakarta (di selang Sungai Code dan Sungai Winongo), dan(2) Kawasan sekitarnya dengan batas Masjid Pathok Negara.
• Nagara Luhur meliputi:(1) Kawasan Siti Ageng Mlaya Kusuma (wilayah Siti Ageng [suatu kawasan di selang Pajang dengan Demak] anggota timur yang tidak jelas batasnya dengan kawasan Kesunanan),(2) Kawasan Siti Bumijo (wilayah Kedu dari Sungai Progo hingga Gunung Merbabu),(3) Kawasan Siti Numbak Anyar (wilayah Bagelen selang Sungai Bagawanta dan Sungai Progo),(4) Kawasan Siti Panekar (wilayah Pajang anggota timur, dari Sungai Samin ke selatan hingga Gunungkidul, ke timur hingga Kaduwang), dan(5) Kawasan Siti Gadhing Mataram (wilayah Mataram Ngayogyakarta [suatu kawasan di selang Gunung Merapi dengan Samudera Hindia]).

Pembagian Mataram dan Manca Nagara pada tahun 1757.

• Manca Nagara meliputi:(1) Kawasan Madiun yang terdiri dari daerah-daerah:(a) Madiun Kota,(b) Magetan,(c) Caruban, dan(d) Setengah Pacitan;(2) Kawasan Kediri yang mencakup daerah-daerah:(a) Kertosono,(b) Kalangbret, dan(c) Ngrowo (Tulung Luhur);(3) Kawasan Surabaya yang mencakup kawasan Japan (Mojokerto);(4) Kawasan Rembang yang mencakup daerah-daerah:(a) Jipang (Ngawen) dan(b) Teras Karas (Ngawen);(5) Kawasan Semarang yang mencakup daerah-daerah:(a) Selo atau Seselo (makam nenek moyang raja Mataram),(b) Warung (Kuwu-Wirosari), dan(c) Sebagian Grobogan.

Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah kawasan yang utuh, namun terdapat banyak enklave maupun eksklave kawasan Kesunanan dan Mangku Negaran. Wilayah-wilayah tersebut merupakan hasil dari Akad Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. Akad itu juga dinamakan Akad Giyanti.

Dalam perjalanan waktu kawasan tersebut berkurang dampak perampasan oleh Daendels dan Raffles. Sesudah Perang Diponegoro berhenti pada 1830, pemerintah Hindia Belanda akibatnya merampas seluruh kawasan Manca Nagara. Pada tahun itu pula ditandatangani Akad Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan kawasan dan batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Kawasan Kasultanan Yogyakarta hanya mencakup Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di kawasan tersebut terdapat enklave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangku Negaran (Ngawen), dan Paku Alaman (Kabupaten Kota Paku Alaman).

Penduduk

Potret putra dan putri bangsawan Kesultanan Yogyakarta (1870).

Pembagian kawasan menurut Akad Palihan Nagari juga diikuti dengan pembagian pegawai kerajaan (orang bawahan Dalem) dan rakyat (kawula Dalem) yang menggunakan atau memakai kawasan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemakaian tanah pada waktu itu yang menggunakan sistem lungguh (tanah jabatan). Diperkirakan penduduk kesultanan pada waktu akad berjumlah 522.300 jiwa, dengan asumsi tanah satu karya dikerjakan oleh satu keluarga dengan anggota enam orang. Pada 1930 penduduk meningkat diwujudkan menjadi 1.447.022 jiwa.

Dalam strata sosial, penduduk bisa dibedakan diwujudkan menjadi tiga golongan yaitu bangsawan (bandara), pegawai (orang bawahan Dalem) dan rakyat jelata (kawula Dalem). Sultan yang merupakan anggota lapisan bangsawan menempati urutan puncak dalam sistem sosial. Anggota lapisan bangsawan ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan yang pernah atau masih memerintah. Namun hanya bangsawan keturunan 1-4 (anak, cucu, anak dari cucu, dan cucu dari cucu) dari Sultan yang termasuk Keluarga Kerajaan dalam arti mereka memiliki letak dan peran dalam upacara kerajaan.

Lapisan pegawai mendasarkan letak mereka dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sultan. Lapisan ini dibedakan diwujudkan menjadi tiga yaitu pegawai Keraton, pegawai Kepatihan, Kabupaten, dan Kapanewon, serta pegawai yang diperbantukan pada pemerintah penjajahan. Lapisan rakyat jelata dibedakan atas penduduk asli dan pendatang dari luar. Selain itu terdapat juga orang-orang asing maupun keturunannya yang bukan berkebangsaan Kasultanan Yogyakarta yang berdiam di kawasan kesultanan.

Pemerintahan dan politik

Koridor di hadapan Gedhong Jene dan Gedhong Purworetno. Dari kontruksi yang dinamakan terakhir ini Sultan mengendalikan seluruh kerajaan.

Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta mulanya diselenggarakan dengan menggunakan yang dibangun pemerintahan warisan dari Mataram. Pemerintahan dibedakan diwujudkan menjadi dua urusan luhur yaitu Parentah Lebet (urusan dalam) yang juga dinamakan Parentah Ageng Karaton, dan Parentah Jawi (urusan luar) yang juga dinamakan Parentah Nagari. Sultan memegang seluruh kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari Sultan dibantu lembaga Pepatih Dalem yang bersifat personal.[2]

Pada mulanya pemerintahan urusan dalam dan urusan luar masing-masing dibagi diwujudkan menjadi empat kementerian yang dinamakan Kanayakan. Kementerian urusan dalam adalah:

Kementerian urusan luar adalah

Masing masing kementerian dipimpin oleh Bupati Nayaka yang karena letaknya juga merupakan komandan militer yang memimpin pasukan kerajaan dalam peperangan.

Untuk menangani urusan agama Sultan membentuk sebuah badan khusus yang dinamakan dengan Kawedanan Pengulon. Badan ini mengurus masalah peribadatan, perawatan masjid-masjid kerajaan, dan upacara-upacara keagamaan istana, serta urusan peradilan kerajaan dalam kawasan sekitar yang berkaitan dengan peradilan syariat Islam. Urusan regional di luar ibukota dibagi diwujudkan menjadi beberapa kawasan administratif yang dikepalai oleh pejabat senior dengan pangkat Bupati. Mereka dikoordinasi oleh Pepatih Dalem. Tugas-tugasnya mencakup pengelolaan administrasi lokal, hukum dan peradilan, pemungutan pajak dan pengiriman hasil panenan melewati bawahannya, Demang, dan Bekel.

L. F. Dingemans, residen Belanda di Yogyakarta (1926)

Setidaknya hingga 1792 Kasultanan Yogyakarta secara de facto merupakan negara merdeka dan VOC hanyalah mitra yang sejajar. Untuk menjamin letaknya maka VOC menempatkan seorang Residen di Yogyakarta untuk mengawasi Kesultanan. Letak Residen ini mulanya tidak kekurangan di bawah Sultan dan sejajar dengan Pepatih Dalem. Daendels menaikkan letak Residen diwujudkan menjadi Minister, yang merupakan menteri Raja/Ratu Belanda dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal.

Dengan kedatangan Raffles sistem pemerintahan berubah lagi. Sultan tidak diperbolehkan mengadakan hubungan dengan negara lain sebab kedaulatan tidak kekurangan ditangan pemerintah Inggris. Begitu pula dengan Pepatih Dalem, Pengurus Kerajaan (Rijkbestuurder), diangkatkan dan diberhentikan berdasar kebutuhan pemerintah Inggris dan dalam menjalankan pekerjaannya wajib sepengetahuan dan dengan pertimbangan Residen Inggris. Sultan mulai diberi keleluasaan dari pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh Pepatih Dalem yang dikontrol oleh Residen.

Selepas Perang Diponegoro berhenti pada 1830, pemerintahan Nagari yang tidak kekurangan di tangan Pepatih Dalem dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya pemberontakan. Kasultanan Yogyakarta secara de facto dan de jure diwujudkan menjadi negara protektorat dari Koninkrijk der Nederlanden, dengan status zelfbestuurende landschappen. Selain itu pemerintah Hindia Belanda selalu mengajukan akad politik yang dinamakan kontrak politik untuk yang akan menjadi Sultan yang akan ditahtakan. Akad ini diberlakukan terhadap Sultan Hamengkubuwana V - Sultan Hamengkubuwana IX. Kontrak politik terakhir diwujudkan pada 18 Maret 1940 selang Gubernur Hindia Belanda untuk Kawasan Yogyakarta, L. Adam dengan HB IX.

Pada 1900-an Belanda mencampuri birokrasi pemerintahan Kesultanan secara intensif dengan maksud memasukkan birokrasi barat modern. Untuk membiayai birokrasi tersebut maka pada 1915 APBN Kasultanan Yogyakarta dibagi diwujudkan menjadi dua yaitu APBN untuk Parentah Ageng Karaton dan APBN untuk Parentah Nagari yang tidak kekurangan dalam kontrol Hindia Belanda. Untuk belanja dan mengurus kebutuhan istana, setiap tahun Sultan mendapat uang ganti rugi yang dinamakan Daftar Sipil yang dipastikan dalam kontrak politik yang diwujudkan sebelum Sultan ditahtakan. Dengan demikian Sultan aci benar tersingkir dari pemerintahan Nagari dan hanya memerankan di istana saja.

Perubahan luhur dalam pemerintahan terjadi pada waktu Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX) naik tahta pada tahun 1940, khususnya selama pendudukan Jepang (1942-1945). Secara perlahan namun pasti, Sultan menerapkan restorasi (bandingkan dengan restorasi Meiji). Sultan membentuk badan-badan pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara Pendudukan Jepang. Badan tersebut dinamakan Paniradya yang masing-masing dikepalai oleh Paniradyapati. Paniradyapati tidak lagi tidak kekurangan di bawah kekuasaan Pepatih Dalem melainkan langsung tidak kekurangan di bawah kekuasaan Sultan. Dengan perlahan namun pasti Sultan memulihkan kembali kekuasaannya antaraku kepala pemerintahan.

Alun-alun Lor, saksi bisu kemegahan sebuah pemerintahan negara

Pada pertengahan 15 Juli 1945, Pepatih Dalem terakhir, KPHH Danurejo VIII, mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Sejak waktu itu Sultan tidak menujuk lagi Pepatih Dalem sebagai penggantinya melainkan mengambil alih kembali kekuasaan pemerintahan negara. Sebagai kelanjutannya birokrasi kesultanan dibedakan diwujudkan menjadi dua anggota yaitu urusan dalam istana (Imperial House) dan urusan luar istana. Urusan dalam istana ditangani oleh Parentah Ageng Karaton yang mengkoordinasikan seluruh badan maupun kantor pemerintahan yang tidak kekurangan di istana yang terdiri dari beberapa badan atau kantor Keseluruhan di pimpin dan diatur secara langsung oleh saudara atau putera Sultan.

Sultan meminpin sendiri lembaga luar istana, yang terdiri dari beberapa Paniradya yang dipimpin oleh Bupati. Kawasan di sekitar istana dibagi diwujudkan menjadi lima kabupaten yang administrasi lokalnya dipimpin oleh Bupati. Sesudah kemerdekaan, sebagai konsekuensi integrasi Kesultanan pada Republik, status dan letak serta administrasi Kesultanan dijalankan berdasar peraturan Indonesia. Kesultanan diubah diwujudkan menjadi kawasan administrasi khusus dan Sultan diwujudkan menjadi Kepala Kawasan Istimewa. Kesultanan diwujudkan menjadi anggota dari republik modern.

Hukum dan peradilan

Dalam sistem peradilan kerajaan, kekuasaan kehakiman tertinggi tidak kekurangan di tangan Sultan. Dalam kekuasaan kehakiman Kesultanan Yogyakarta terdapat empat macam badan peradilan yaitu Pengadilan Pradoto, Pengadilan Bale Mangu, Al Mahkamah Al Kabirah, dan Pengadilan Darah Dalem.

Perubahan aspek kehakiman mendasar terjadi pada 1831 ketika pemerintah Hindia Belanda setahap demi setahap mencampuri dan mengambil alih kekuasaan kehakiman dari pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Mulai dari penunjukkan Residen Kerajaan Hindia Belanda untuk Kasultanan Yogyakarta sebagai ketua Pengadilan Pradoto hingga dengan pembentukan pengadilan Gubernemen (Landraad) di Yogyakarta. Akibatnya Pengadilan Pradoto dan Bale Mangu ditiadakan masing-masing pada 1916 dan 1917 serta kewenangannya dilimpahkan pada Landraad Yogyakarta. Sesudah Kasultanan Yogyakarta menyatakan sebagai anggota dari Negara Republik Indonesia maka sistem peradilan yang digunakan adalah sistem peradilan nasional. Pengadilan yang digunakan adalah Pengadilan Negeri sebagai ganti dari Landraad Yogyakarta. Pada 1947 Pemerintah Pusat Indonesia menghapuskan pengadilan kerajaan yang terakhir, Pengadilan Darah Dalem.

Dalam sistem hukum kerajaan pernah digunakan sebuah Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Kesultanan yang dinamakan dengan nama Kitab Angger-angger yang disusun bersama oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 1817. KUH ini terdiri dari lima/enam buku (volume) yaitu Angger Aru-biru, Angger Sadoso, Angger Gunung, Angger Nawolo Pradoto Dalem, Angger Pradoto Kesudahan (khusus Yogyakarta), dan Angger Ageng. Seiring dengan berdirinya Landraad Yogyakarta maka KUH pun diganti dengan KUH Belanda seperti Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Strafrecht.

Ekonomi dan agraria

Sumber ekonomi utama yang tersedia untuk Kesultanan Yogyakarta adalah tanah, hutan kayu keras, perkebunan, pajak, dan uang sewa. Oleh karena itu sistem ekonomi tidak mampu bebas dari sistem agraria. Sultan menguasai seluruh tanah di Kesultanan Yogyakarta. Dalam birokrasi kerajaan, pertanahan diurus oleh Kementerian Pertanahan, Kanayakan Siti Sewu. Urusan tanah di Kesultanan Yogyakarta dibagi diwujudkan menjadi dua bangun yaitu tanah yang diberikan Sultan untuk anggota keluarga kerajaan dan tanah yang diberikan untuk pegawai kerajaan. Tanah tersebut bertempat teritori Nagara Agung, khususnya kawasan Mataram, dan dinamakan sebagai tanah lungguh (apanage land/tanah jabatan). Tanah yang tidak kekurangan dalam pemeliharaan para keluarga kerajaan dan pegawai kerajaan tersebut juga digunakan oleh penduduk umum sebagai tempat tinggal dan pertanian dari generasi ke generasi. Sebagai imbalannya mereka menyetor sebagian hasil panen sebagai bangun pajak. Sekalipun kaum ningrat dan rakyat umum memiliki kebebasan dalam mengatur, mengolah, dan mendiami tanah tersebut mereka tidak diijinkan untuk menjualnya.

Selain itu kerajaan juga menerima penerimaan yang luhur dari penebangan hutan kayu keras dalam skala luhur sejak Sultan HB I. Pada 1821 pemerintahan Hindia Belanda mendapatkan hak atas hasil penebangan dari hutan kayu keras dan istana bertanggung jawab atas manajemen dan eksploitasinya. Pada 1848 sebuah peraturan mengharuskan Sultan memenuhi kebutuhan kayu keras pemerintah yang dijajah dan dalam ganti rugi Sultan mendapatkan biaya penebangan dan pengangkutan kayu. Pada 1904 masa pemerintahan HB VII, manajemen hutan kayu keras di Gunung Kidul diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebagai kompensasi atas persetujuan itu istana mendapatkan kayu keras gratis untuk konstruksi istana Ambar Rukmo dan Ambar Winangun.

Perkebunan yang dikembangkan di Yogyakarta, terutama sesudah 1830, adalah kopi, tebu, nila, dan tembakau. Kebanyakan perkebunan ditangani oleh perkebunan swasta asing. Jumlah perkebunan yang semula aci 20 buah pada tahun 1839 meningkat diwujudkan menjadi 53 pada tahun 1880, seiring pertumbuhan ekonomi, sistem penyewaan tanah, dan pembangunan infrastruktur.

Restrukturisasi di zaman HB IX karena dihadapkan pada beban ekonomi dan sumber yang terbatas. Pada 1942, Sultan tidak melaporkan secara tepat jumlah produksi beras, ternak, dan produk lain untuk melindungi rakyat dari Jepang. Sultan juga membangun kanal faedah meningkatkan produksi beras dan untuk mencegah rakyat Yogyakarta diwujudkan menjadi romusha oleh Jepang.

Kebudayaan, pendidikan, dan keyakinan

Gerbang Danapratapa, Keraton Yogyakarta, selang seni, filsafat, kosmologi, norma budaya umum (adat istiadat), sistem keyakinan, pandangan hidup, dan pendidikan yang tidak terpisahkan dalam kebudayaan Jawa.

Sebagaimana penduduk Jawa pada umumnya, kebudayaan di Kesultanan Yogyakarta tidak begitu memiliki batas yang tegas antar aspeknya. Norma budaya umum (adat istiadat), keyakinan, seni, pandangan hidup, pendidikan, dsb-nya saling tumpang tindih, bercampur dan hanya membentuk suatu gradasi yang kabur. Sebagai contoh seni arsitektur kontruksi keraton tidak bebas dari konsep “Raja Gung Binathara” (raja yang luhur yang dihormati bagaikan dewa) yang merupakan pandangan hidup penduduk yang juga diwujudkan menjadi anggota dari sistem keyakinan (penghormatan untuk dewa/tuhan).

Beberapa tarian tertentu, misalnya Bedaya Ketawang, selain dianggap sebagai seni pertunjukan juga bersifat sakral sebagai bangun penghormatan untuk leluhur pendiri kerajaan dan penguasa dunia. Begitu pula benda-benda tertentu dianggap memiliki daya magis dan berkaitan dengan dunia roh dalam pandangan hidup penduduk. Oleh karenanya dalam pergaulan sehari-haripun aci pantangan yang bila dilanggar akan menimbulkan kutuk tertentu untuk pelakunya. Ini pula yang menimbulkan atur norma budaya yang diberlakukan dengan ketat.

Kebudayaan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi berdasar tuturan dari mulut ke mulut. Pelajaran tentang kehidupan disampaikan melewati cerita-cerita wayang yang pada akibatnya menumbuhkan kesenian pertunjukkan wayang kulit maupun wayang macam lain. Selain itu wejangan dan nasihat tentang pandangan hidup dan sistem keyakinan juga ditransmisikan dalam bangun tembang (lagu) maupun bangun sastra lainnya. Semua hal itu tidak bebas dari sistem bahasa yang digunakan dan membikinnya mengembang. Dalam penduduk dipakai tiga jenjang bahasa yaitu Ngoko (bahasa Jawa rendah), Krama Andhap (bahasa Jawa tengah), dan Krama Inggil (bahasa Jawa tinggi). Aturan pemakaian bahasa tersebut sangat melilit, namun tercermin cara melakukan sesuatu budi penghormatan dan saling menghargai. Aci satu lagi bahasa yang khusus dan hanya digunakan di kawasan sekitar yang berkaitan dengan istana yang dinamakan dengan Bagongan yang lebih mencerminkan pandangan hidup kesetaraan letak di selang pemakainya.

Para penari tarian Beksan Entheng, sekitar tahun 1870.

Perkembangan cara melakukan sesuatu budi sebagaimana dijelaskan di awal tidak bebas pula dari sistem pendidikan. Pada mulanya sistem pendidikan yang digunakan meneruskan sistem yang digunakan zaman Mataram. Pendidikan formal hanya bisa dinikmati oleh keluarga kerajaan. Pendidikan itu mencakup pendidikan agama dan sastra. Pendidikan agama diselenggarakan oleh Kawedanan Pengulon. Pendidikan ini bertempat di kompleks masjid raya kerajaan. Pendidikan sastra diselenggarakan oleh Tepas Kapunjanggan. Kedua pendidikan ini satu sistem dan tidak terpisah. Para siswa diberi pelajaran agama, bahasa Jawa, cara melakukan sesuatu budi, dan literatur (serat dan babad).

Pendidikan barat baru diperkenalkan oleh pemerintah penjajahan pada awal masa zaman 20. Pada pemerintahan Sultan HB VIII sistem pedidikan disingkap. Mula-mula sekolah dasar disingkap di Tamanan dan kesudahan dipindahkan di Keputran. Sekolah ini masih aci hingga sekarang dalam bangun SD N Keputran. Pendidikan lanjut menggunakan pendidikan yang disingkap oleh pemerintah penjajahan seperti HIS, Mulo, dan AMS B. Pada 1946, kesultanan turut serta dalam membangun Balai Perguruan Kebangsaan Gajah Mada yang pada 1949 diwujudkan menjadi UGM.

Sebagai sebuah Kesultanan, Islam merupakan keyakinan resmi kerajaan. Sultan memegang kekuasaan tertinggi dalam aspek keyakinan dengan gelar Sayidin Panatagama Khalifatullah. Walaupun demikian kepercayaan-kepercayaan lokal (baca kejawen) masih tetap dianut rakyat disamping mereka menyatakan diri sebagai orang Islam. Berbagai ritus keyakinan lokal masih dijalankan namun doa-doa yang dipanjatkan diganti dengan menggunakan bahasa Arab. Hal ini menujukkan sebuah keyakinan baru yang merupakan sinkretis selang keyakinan Islam dan keyakinan lokal. Gerakan puritan untuk membikin supaya bersih Islam dari pengaruh keyakinan lokal dan westernisasi baru muncul pada 1912 dari kalangan Imam Kerajaan. Pada perkembangan selanjutnya kawasan Kauman Yogyakarta yang diwujudkan menjadi tempat tinggal para Imam Kerajaan diwujudkan menjadi pusat gerakan puritan itu.

Pertahanan dan keamanan

Pada mulanya sistem birokrasi pemerintahan menganut sistem militer sebagaimana kerajaan Mataram. Seorang pegawai pemerintah juga merupakan seorang serdadu militer. Begitu pula para pemimpin kabinet kerajaan karena letaknya merupakan komandan militer, bahkan jikalau perlu mereka wajib turut berperang membela kerajaan. Walaupun begitu untuk urusan pertahanan terdapat tentara kerajaan yang dikenal dengan orang bawahan Dalem Prajurit. Tentara Kesultanan Yogyakarta hanya terdiri dari tingkatan darat saja yang dikelompokkan diwujudkan menjadi sekitar 26 kesatuan. Selain itu terdapat pula paramiliter yang bersumber dari rakyat biasa maupun dari pengawal para penguasa di Manca Nagara.

Pada paruh kedua masa zaman 18 hingga awal masa zaman 19 tentara kerajaan di Yogyakarta merupakan daya yang baik dianggarkan. Walaupun Sultan merupakan panglima tertinggi namun dalam keseharian hanya sebagian saja yang tidak kekurangan di dalam pengawasan langsung oleh Sultan. Sebagian yang lain tidak kekurangan di dalam pengawasan Putra mahkota dan para pangeran serta pejabat senior yang memimpin kementerian/kantor pemerintahan. Daya pertahanan menyurut sejak dimakzulkannya HB II oleh Daendels pada 1810 dan ditanda tanganinya akad selang HB III dengan Raffles pada 1812. Akad itu mencantumkan Sultan wajib menerapkan demiliterisasi birokrasi kesultanan. Sultan, pangeran, dan penguasa kawasan tidak boleh memiliki tentara kecuali dengan izin pemerintah Inggris dan itupun hanya untuk menjaga keselamatan pribadi sang pejabat.

Daya pertahanan benar-benar lumpuh sesudah berhentinya perang Diponegoro pada tahun 1830. Tentara Kesultanan Yogyakarta hanya diwujudkan menjadi pengawal pribadi Sultan, Putra Mahkota, dan Pepatih Dalem. Jumlahnya sangat dibatasi dan persenjataannya tidak lebih dari senjata tajam dan beberapa pucuk senapan tua. Pertahanan diwujudkan menjadi tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda. Sebagai pengganti daya militer yang dikebiri Kesultanan Yogyakarta bisa membentuk polisi untuk menjaga keamanan warganya. Pada 1942, untuk mengindari keterlibatan kesultanan dalam perang Pasifik Sultan menghapuskan tentara kesultanan. Keputusan ini kesudahan dikukuhkan dalam perintah Pemerintah Militer Tingkatan Darat XVI Jepang pada bulan Agustus 1942. Dengan demikian kesultanan tidak memiliki lagi daya militer.

Kesudahan riwayat

Hamengku Buwono IX

Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Dunia VIII mengirim kawat untuk Presiden RI, menyatakan bahwa Kawasan Kesultanan Yogyakarta dan Kawasan Paku Alaman diwujudkan menjadi anggota kawasan Negara Republik Indonesia, serta bergabung diwujudkan menjadi satu, mewujudkan sebuah Kawasan Istimewa Yogyakarta yang bersifat kerajaan. Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Dunia VIII kesudahan diwujudkan menjadi Kepala Kawasan Istimewa dan Wakil Kepala Kawasan Istimewa dan bertanggung jawab langsung untuk Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 1950 secara resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini, bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman diwujudkan menjadi Kawasan Istimewa Yogyakarta, sebuah kawasan berotonomi khusus setingkat provinsi sebagai anggota Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian status Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sebuah negara (state) berhenti dan menjelma diwujudkan menjadi pemerintahan kawasan berotonomi khusus. Sedangkan institusi istana kesudahan dipisahkan dari "negara" dan diteruskan oleh Keraton Kasultanan Yogyakarta.

Daftar sultan Yogyakarata

Keraton Yogyakarta

Pendapa Museum Hamengku Buwono IX di Keraton Yogyakarta.

Istana atau Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didesain sendiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I waktu membangun Kasultanan. Keahliannya dalam aspek arsitektur selang lain dihargai oleh Dr. Pigeund dan Dr. Adam, yaitu para peneliti berkebangsaan Belanda. Bagian-bagian keraton adalah

Keraton Yogyakarta Ngayogyakarta Hadiningrat selain merupakan kediaman resmi Sultan, waktu ini juga berfungsi sebagai salah satu cagar cara melakukan sesuatu budi penduduk Jawa. Sebagai pusat cara melakukan sesuatu budi, keraton sering melaksanakan kegiatan-kegiatan cara melakukan sesuatu budi dan merupakan salah satu tujuan pariwisata Kawasan Istimewa Yogyakarta, yang sering didatangi para wisatawan dalam dan luar negeri.

Peristiwa penting

Masa zaman ke-18

• 1749, 12 Desember, Pangeran Mangkubumi diangkatkan sebagai raja Mataram oleh pengikutnya dan para bangsawan senior dari Surakarta dengan gelar Susuhunan Paku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama.
• 1750, RM Said (MN I) yang sudah diwujudkan menjadi perdana menteri P Mangkubumi menggempur Surakarta.
• 1752, Mangkubumi berhasil menggerakkan pemberontakan di provinsi-provinsi Pasisiran (daerah pantura Jawa) mulai dari Banten hingga Madura. Perpecahan Mangkubumi-RM Said.
• 1754, Nicolas Hartingh menyerukan gencatan senjata dan perdamaian. 23 September, Nota Kesepahaman Mangkubumi-Hartingh. 4 November, PB III meratifikasi nota kesepahaman. Batavia walau keberatan tidak punya pilihan lain selain meratifikasi nota yang sama.
• 1755, 13 Februari, Akad Palihan Nagari di desa Giyanti. P Mangkubumi mengambil gelar baru: Sampeyan Ingkang Ndalem Sinuwun Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing-Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Yudonegoro, Gubernur Banyumas, diwujudkan menjadi Pepatih Dalem Danurejo I.
• 1756, 7 Oktober, Sultan HB I menempati istana barunya yang diberi nama Ngayogyakarta.
• 1773, Angger Aru-biru yang diwujudkan menjadi acuan dalam peradilan yang pertama disahkan.
• 1774, Putra mahkota (kelak HB II) menulis buku Serat Raja Surya yang kesudahan diwujudkan menjadi pusaka.
• 1785, Perbentengan luhur bergaya di sekeliling istana dibangun secara mendadak dan diselesikan dalam 2 tahun.
• 1792, HB I wafat. Sultan HB II berusaha mengabaikan control VOC.
• 1799, Danurejo I wafat dan diganti cucunya dengan gelar Danurejo II.

Masa zaman ke-19

• 1808, 28 Juli, Daendels mengeluarkan peraturan baru tentang penggantian residen dengan minister dan perubahan letaknya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan.
• 1810, Awal prahara politik Yogyakarta yang akan berlanjut hingga 1830. HB II menolak mentah-mentah kebijakan Daendels mengenai perubahan letak minister. Danurejo II dipecat dan digantikan oleh Notodiningrat (PA II). Atas tekanan Daendels Danurejo II mendapatkan kembali letaknya. 31 Desember Daendels menyetop HB II dengan daya militer dan mengangkat putra mahkota diwujudkan menjadi HB III serta merampas kekayaan istana.
• 1811, Daendels menghapus uang sewa pesisir yang diwujudkan menjadi pemasukan keuangan negara. September/Oktober, HB II merebut kembali tahtanya. HB III dikembalikan dalam letak putra mahkota. Oktober Danurejo II dibunuh di istana. Sindunegoro (Danurejo III) diwujudkan menjadi Pepatih Dalem.
• 1812, 18 Juli-20 Juli, Kolonel Gillespie memimpin pasukan Inggris menyerang Yogyakarta. HB II dimakzulkan dan dibuang ke Penang (wilayah Malaysia sekarang). 1 Agustus, HB III menandatangani perubahan pemerintahan dan demiliterisasi birokrasi kerajaan.
• 1813, 13 Maret, Notokusumo diangkatkan diwujudkan menjadi Kangjeng Gusti Pangeran Raja muda Paku Dunia yang mengepalai sebuah principality yang terlepas dari Yogyakarta. Sindunegoro diganti oleh Bupati Jipan yang bergelar Danurejo IV.
• 1814, Sultan HB III wafat, putra mahkota yang masih berusia 9/10 tahun diangkatkan diwujudkan menjadi HB IV. PA I yang tidak disayangi oleh istana ditunjuk Inggris diwujudkan menjadi wali hingga 1821.
• 1816, Inggris menyerahkan kembali kawasan yang dijajah untuk Hindia Belanda.
• 1817, 6 Oktober Kitab Angger-angger sebagai Kitab Undang-undang Hukum (KUH) dikuatkan bersama Yogyakarta dan Surakarta.
• 1823, HB IV dibunuh oleh seorang kaki tangan Belanda. Putra mahkota yang masih berusia 3(4) diangkatkan diwujudkan menjadi HB V. Sebuah dewan perwalian yang terdiri dari Ibu Suri, Nenek Suri, P. Mangkubumi, P Diponegoro dan Danurejo IV diwujudkan bangun.
• 1825, Belanda menyerang kediaman P Diponegoro mengawali perang Jawa 1825-1830. Banyak bangsawan Yogyakarta mendukung P Diponegoro.
• 1826, HB II dipulangkan dari Ambon untuk meredakan perang namun tidak membawa hasil.
• 1828, HB II wafat, HB V kembali diangkatkan di bawah dewan perwalian baru.

Kasultanan pada tahun 1830 (berwarna hijau dan tidak kekurangan di sebelah selatan)

• 1830, Kesudahan perang Diponegoro. Seluruh Mancanegara Yogyakarta dirampas Belanda sebagai pertanggungjawaban atas meletusnya perang. 27 September, Akad Klaten memilih tapal yang tetap selang Surakarta dan Yogyakarta. 24 Oktober, HB V meratifikasi Akad Klaten.
• 1831, 11 Juni Perubahan yang dibangun peradilan Kesultanan Yogyakarta.
• 1848, Peraturan yang mengharuskan Sultan memenuhi kebutuhan kayu keras pemerintah yang dijajah di tetapkan.
• 1855, HB V wafat. Saudara kandung yang lebih mudanya diangkatkan diwujudkan menjadi HB VI.
• 1868, Gempa luhur menghancurkan kontruksi penting.
• 1877, HB VI wafat digantikan putranya HB VII.
• 1883, Seorang pangeran dari Yogyakarta berupaya memberontak dan gagal.

Masa zaman ke-20

• 1904, Hindia Belanda mengambil alih penguasaan dan pengelolaan atas hutan di kawasan Kesultanan.
• 1908, 20 Mei, Budi Utomo didirikan oleh Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, seorang pegawai kesehatan.
• 1912, 18 November, Muhammadiyah didirikan oleh Mas Ketib Amin Haji Ahmad Dahlan, seorang Imam Kerajaan.
• 1915, APBN Kesultanan Yogyakarta mulai dipisah diwujudkan menjadi dua APBN.
• 1916, Pengadilan Bale Mangu dihapus oleh Hindia Belanda.
• 1917, Pengadilan Pradoto dihapus oleh Hindia Belanda.
• 1918, Perubahan hak atas tanah di kawasan Kesultanan.
• 1921, Sultan HB VIII bertahta. Kesultanan Yogyakarta memiliki dua APBN.
• 1922, Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang kerabat Paku Alaman.
• 1933, 30 November, Danurejo VIII dilantik menggantikan Danurejo VII.
• 1940, 18 Maret, Sultan HB IX menandatangani Kontrak Politik terakhir dengan Hindia Belanda.
• 1942, Maret, Jepang datang. 1 Agustus, Sultan HB IX diangkatkan diwujudkan menjadi Koo atas Yogyakarta Kooti.
• 1943, Sultan membentuk Paniradya untuk mengurangi kekuasaan Pepatih Dalem.

Peta tahun 1945

• 1945, 15 Juli, Danurejo VIII diberhetikan karena pensiun. 1 Agustus, Restorasi HB IX. 5 September, Kesultanan Yogyakarta berintegrasi dengan Indonesia. 30 Oktober, HB IX dan PA VIII menyerahkan kekuasaan legeslatif untuk BP KNID Yogyakarta.
• 1946, 4 Januari, letak Pemerintah Indonesia dipindah ke Yogyakarta atas jaminan kesultanan. 18 Mei, Pembentukan Kawasan Istimewa Yogyakarta oleh Kesultanan dan Paku Alaman.
• 1947, Pengadilan Darah Dalem dihapus oleh Pemerintah Indonesia.
• 1950, 4 Maret, Kawasan Kesultanan Yogyakarta dan Kawasan Paku Alaman dikuatkan diwujudkan menjadi Kawasan Istimewa Yogyakarta, sebuah kawasan berotonomi khusus setingkat provinsi, dan mulai berlangsung pada 15 Agustus.
• 1965, 1 September, Kawasan Istimewa Yogyakarta diwujudkan menjadi Provinsi Kawasan Istimewa Yogyakarta.
• 1988, Sultan HB IX wafat.

Glossarium

• ISKS: Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan.
• Karaton: Istana, tempat letak Parentah Lebet dan tempat tinggal raja dan keluarganya.
• Koo: Penguasa atas kawasan dengan status Kooti
• Kooti: Kawasan yang memiliki pemerintahan sendiri yang tunduk untuk Kekaisaran Jepang.
• Kutagara: lihat Nagari
• Kuta nagara: lihat Nagari
• Manca nagara: Teritori/negara asing yang ditaklukkan oleh raja dan diwujudkan menjadi kawasan kerajaan paling luar yang diperintah oleh para bupati (Gubernur) yang ditunjuk oleh raja atau mantan penguasa kawasan yang sudah tunduk.
• Nagara Luhur: Teritori yang mengelilingi teritori Nagari, tempat tanah lungguh pejabat kerajaan.
• Nagari: Teritori ibukota, tempat letak Parentah Jawi dan tempat kediaman para pangeran dan pejabat tinggi kerajaan.
• Parentah Ageng Karaton: Pemerintahan Istana (Imperial House) yang bertugas mengkoordianasikan semua anggota pemerintahan dalam istana.
• Parentah Jawi: Pemerintahan yang berpusat di nagari (teritori ibukota) dan dikepalai oleh Pepatih Dalem.
• Parentah Lebet: Pemerintahan yang berpusat di karaton (istana) dan dikepalai oleh saudara atau putra Sultan. Lihat Parentah Ageng Karaton.
• Parentah Nagari: lihat Parentah Jawi.
• Pepatih Dalem: Perdana menteri, orang kedua sesudah Sultan dan Residen/Gubernur Hindia Belanda, bertugas mengurus pemerintahan khususnya Parentah Jawi/Nagari.
• Pepatih Jawi: Pembantu Sultan untuk mengurus rakyat, mengurus Parentah Nagari, mengurus teritori Manca nagara, dan menjalin hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perkembangannya dinamakan dengan Pepatih Dalem.
• Pepatih Lebet: Pembantu Sultan untuk mengurus keluarga kerajaan dan Parentah Lebet. Dalam perkembangannya letak ini dihapus; sebagian kewenangannya diambil oleh Pepatih Dalem dan sebagian lain diserahkan pada saudara atau putra Sultan.
• Tanah Lungguh: Tanah Letak (Appenage Land), tanah yang hasilnya digunakan oleh pejabat sebagai ganti dari gaji bulanan.

Lihat pula

• Kanjeng Kyai Tunggul Wulung

Pustaka

• Chamamah Soeratno et. al. (ed) (2004). Kraton Yogyakarta:the history and cultural heritage (2nd print). Yogyakarta and Jakarta: Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat and Indonesia Marketing Associations. 979-96906-0-9. 
• P.J. Suwarno (1994). Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: sebuah tinjauan historis. Yogyakarta: Kanisius. ISBN 979-497-123-5. 
• S. Margana (2004). Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan The Toyota Foundation. 

Pranala luar

Catatan kaki

1. ^ Nama resmi ini mengacu pada naskah dalam bahasa Jawa dari Akad Politik 1940 
   
   . Nama resmi lainnya yang terdapat dalam dokumen resmi adalah Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ( Amanat 5 September 1945 
   
   ), Kawasan Kesultanan Yogyakarta ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 
   
   )
2. ^ Mulanya terdapat dua pepatih yaitu Pepatih Lebet dan Pepatih Jawi. Dalam perkembangannya Pepatih lebet ditiadakan dan Pepatih Jawi dinamakan sebagai Pepatih Dalem.

Lihat pula

Page 4

Pagelaran Kraton Yogyakarta

Sri Sultan Hamengkubuwono X

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Hanacaraka: ꦤꦒꦫꦶ​ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦡ​ꦲꦢꦶꦤꦶꦔꦿꦠ꧀ - Nagari Ngayogyakarta Adiningrat) adalah negara dependen yang berpotongan kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang diwujudkan oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir selang negara induk dengan kesultanan adalah Akad Politik 1940 

Awal riwayat

Nama Yogyakarta adalah perubahan bangun dari Yodyakarta. Yodyakarta bersumber dari kata Ayodya dan Karta. Ayodya diambil dari nama kerajaan dalam cerita Ramayana, sementara karta manfaatnya ramai.

Dengan ditandatanganinya Akad Giyanti (13 Februari 1755) selang Pangeran Mangkubumi dan VOC di bawah Gubernur-Jendral Jacob Mossel, maka Kerajaan Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi diangkatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah kawasan Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Paku Buwono III tetap berkuasa atas setengah kawasan lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta dan kawasan pesisir tetap dikuasai VOC.

Sultan Hamengkubuwana I kesudahan segera membikin ibukota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka kawasan baru (jawa: babat alas) di Hutan Paberingan yang terletak selang arus Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibukota berikut istananya tersebut tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan landscape utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono. Untuk membedakan selang sultan yang masih bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa " ingkang jumeneng kaping ..... .. ing Ngayogyakarto " (Indonesia: "yang bertahta ke ..... .. di Yogyakarta"). Selain itu aci beberapa nama khusus selang lain Sultan Sepuh (Sultan yang Tua) untuk Hamengku Buwono II.

Kawasan dan penduduk

Kawasan

Mengikuti kerajaan Mataram, kawasan Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi diwujudkan menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (wilayah ibukota), Nagara Luhur (wilayah utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan kawasan Nagari Ngayogyakarta dan kawasan Nagara Luhur memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan kawasan Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan kawasan dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi).

• Nagari Ngayogyakarta meliputi:(1) Kota tua Yogyakarta (di selang Sungai Code dan Sungai Winongo), dan(2) Kawasan sekitarnya dengan batas Masjid Pathok Negara.
• Nagara Luhur meliputi:(1) Kawasan Siti Ageng Mlaya Kusuma (wilayah Siti Ageng [suatu kawasan di selang Pajang dengan Demak] anggota timur yang tidak jelas batasnya dengan kawasan Kesunanan),(2) Kawasan Siti Bumijo (wilayah Kedu dari Sungai Progo hingga Gunung Merbabu),(3) Kawasan Siti Numbak Anyar (wilayah Bagelen selang Sungai Bagawanta dan Sungai Progo),(4) Kawasan Siti Panekar (wilayah Pajang anggota timur, dari Sungai Samin ke selatan hingga Gunungkidul, ke timur hingga Kaduwang), dan(5) Kawasan Siti Gadhing Mataram (wilayah Mataram Ngayogyakarta [suatu kawasan di selang Gunung Merapi dengan Samudera Hindia]).

Pembagian Mataram dan Manca Nagara pada tahun 1757.

• Manca Nagara meliputi:(1) Kawasan Madiun yang terdiri dari daerah-daerah:(a) Madiun Kota,(b) Magetan,(c) Caruban, dan(d) Setengah Pacitan;(2) Kawasan Kediri yang mencakup daerah-daerah:(a) Kertosono,(b) Kalangbret, dan(c) Ngrowo (Tulung Luhur);(3) Kawasan Surabaya yang mencakup kawasan Japan (Mojokerto);(4) Kawasan Rembang yang mencakup daerah-daerah:(a) Jipang (Ngawen) dan(b) Teras Karas (Ngawen);(5) Kawasan Semarang yang mencakup daerah-daerah:(a) Selo atau Seselo (makam nenek moyang raja Mataram),(b) Warung (Kuwu-Wirosari), dan(c) Sebagian Grobogan.

Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah kawasan yang utuh, namun terdapat banyak enklave maupun eksklave kawasan Kesunanan dan Mangku Negaran. Wilayah-wilayah tersebut merupakan hasil dari Akad Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. Akad itu juga dinamakan Akad Giyanti.

Dalam perjalanan waktu kawasan tersebut berkurang dampak perampasan oleh Daendels dan Raffles. Sesudah Perang Diponegoro berhenti pada 1830, pemerintah Hindia Belanda akibatnya merampas seluruh kawasan Manca Nagara. Pada tahun itu pula ditandatangani Akad Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan kawasan dan batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Kawasan Kasultanan Yogyakarta hanya mencakup Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di kawasan tersebut terdapat enklave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangku Negaran (Ngawen), dan Paku Alaman (Kabupaten Kota Paku Alaman).

Penduduk

Potret putra dan putri bangsawan Kesultanan Yogyakarta (1870).

Pembagian kawasan menurut Akad Palihan Nagari juga diikuti dengan pembagian pegawai kerajaan (orang bawahan Dalem) dan rakyat (kawula Dalem) yang menggunakan atau memakai kawasan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemakaian tanah pada waktu itu yang menggunakan sistem lungguh (tanah jabatan). Diperkirakan penduduk kesultanan pada waktu akad berjumlah 522.300 jiwa, dengan asumsi tanah satu karya dikerjakan oleh satu keluarga dengan anggota enam orang. Pada 1930 penduduk meningkat diwujudkan menjadi 1.447.022 jiwa.

Dalam strata sosial, penduduk bisa dibedakan diwujudkan menjadi tiga golongan yaitu bangsawan (bandara), pegawai (orang bawahan Dalem) dan rakyat jelata (kawula Dalem). Sultan yang merupakan anggota lapisan bangsawan menempati urutan puncak dalam sistem sosial. Anggota lapisan bangsawan ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan yang pernah atau masih memerintah. Namun hanya bangsawan keturunan 1-4 (anak, cucu, anak dari cucu, dan cucu dari cucu) dari Sultan yang termasuk Keluarga Kerajaan dalam arti mereka memiliki letak dan peran dalam upacara kerajaan.

Lapisan pegawai mendasarkan letak mereka dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sultan. Lapisan ini dibedakan diwujudkan menjadi tiga yaitu pegawai Keraton, pegawai Kepatihan, Kabupaten, dan Kapanewon, serta pegawai yang diperbantukan pada pemerintah penjajahan. Lapisan rakyat jelata dibedakan atas penduduk asli dan pendatang dari luar. Selain itu terdapat juga orang-orang asing maupun keturunannya yang bukan berkebangsaan Kasultanan Yogyakarta yang berdiam di kawasan kesultanan.

Pemerintahan dan politik

Koridor di hadapan Gedhong Jene dan Gedhong Purworetno. Dari kontruksi yang dinamakan terakhir ini Sultan mengendalikan seluruh kerajaan.

Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta mulanya diselenggarakan dengan menggunakan yang dibangun pemerintahan warisan dari Mataram. Pemerintahan dibedakan diwujudkan menjadi dua urusan luhur yaitu Parentah Lebet (urusan dalam) yang juga dinamakan Parentah Ageng Karaton, dan Parentah Jawi (urusan luar) yang juga dinamakan Parentah Nagari. Sultan memegang seluruh kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari Sultan dibantu lembaga Pepatih Dalem yang bersifat personal.[2]

Pada mulanya pemerintahan urusan dalam dan urusan luar masing-masing dibagi diwujudkan menjadi empat kementerian yang dinamakan Kanayakan. Kementerian urusan dalam adalah:

Kementerian urusan luar adalah

Masing masing kementerian dipimpin oleh Bupati Nayaka yang karena letaknya juga merupakan komandan militer yang memimpin pasukan kerajaan dalam peperangan.

Untuk menangani urusan agama Sultan membentuk sebuah badan khusus yang dinamakan dengan Kawedanan Pengulon. Badan ini mengurus masalah peribadatan, perawatan masjid-masjid kerajaan, dan upacara-upacara keagamaan istana, serta urusan peradilan kerajaan dalam kawasan sekitar yang berkaitan dengan peradilan syariat Islam. Urusan regional di luar ibukota dibagi diwujudkan menjadi beberapa kawasan administratif yang dikepalai oleh pejabat senior dengan pangkat Bupati. Mereka dikoordinasi oleh Pepatih Dalem. Tugas-tugasnya mencakup pengelolaan administrasi lokal, hukum dan peradilan, pemungutan pajak dan pengiriman hasil panenan melewati bawahannya, Demang, dan Bekel.

L. F. Dingemans, residen Belanda di Yogyakarta (1926)

Setidaknya hingga 1792 Kasultanan Yogyakarta secara de facto merupakan negara merdeka dan VOC hanyalah mitra yang sejajar. Untuk menjamin letaknya maka VOC menempatkan seorang Residen di Yogyakarta untuk mengawasi Kesultanan. Letak Residen ini mulanya tidak kekurangan di bawah Sultan dan sejajar dengan Pepatih Dalem. Daendels menaikkan letak Residen diwujudkan menjadi Minister, yang merupakan menteri Raja/Ratu Belanda dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal.

Dengan kedatangan Raffles sistem pemerintahan berubah lagi. Sultan tidak diperbolehkan mengadakan hubungan dengan negara lain sebab kedaulatan tidak kekurangan ditangan pemerintah Inggris. Begitu pula dengan Pepatih Dalem, Pengurus Kerajaan (Rijkbestuurder), diangkatkan dan diberhentikan berdasar kebutuhan pemerintah Inggris dan dalam menjalankan pekerjaannya wajib sepengetahuan dan dengan pertimbangan Residen Inggris. Sultan mulai diberi keleluasaan dari pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh Pepatih Dalem yang dikontrol oleh Residen.

Selepas Perang Diponegoro berhenti pada 1830, pemerintahan Nagari yang tidak kekurangan di tangan Pepatih Dalem dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya pemberontakan. Kasultanan Yogyakarta secara de facto dan de jure diwujudkan menjadi negara protektorat dari Koninkrijk der Nederlanden, dengan status zelfbestuurende landschappen. Selain itu pemerintah Hindia Belanda selalu mengajukan akad politik yang dinamakan kontrak politik untuk yang akan menjadi Sultan yang akan ditahtakan. Akad ini diberlakukan terhadap Sultan Hamengkubuwana V - Sultan Hamengkubuwana IX. Kontrak politik terakhir diwujudkan pada 18 Maret 1940 selang Gubernur Hindia Belanda untuk Kawasan Yogyakarta, L. Adam dengan HB IX.

Pada 1900-an Belanda mencampuri birokrasi pemerintahan Kesultanan secara intensif dengan maksud memasukkan birokrasi barat modern. Untuk membiayai birokrasi tersebut maka pada 1915 APBN Kasultanan Yogyakarta dibagi diwujudkan menjadi dua yaitu APBN untuk Parentah Ageng Karaton dan APBN untuk Parentah Nagari yang tidak kekurangan dalam kontrol Hindia Belanda. Untuk belanja dan mengurus kebutuhan istana, setiap tahun Sultan mendapat uang ganti rugi yang dinamakan Daftar Sipil yang dipastikan dalam kontrak politik yang diwujudkan sebelum Sultan ditahtakan. Dengan demikian Sultan aci benar tersingkir dari pemerintahan Nagari dan hanya memerankan di istana saja.

Perubahan luhur dalam pemerintahan terjadi pada waktu Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX) naik tahta pada tahun 1940, khususnya selama pendudukan Jepang (1942-1945). Secara perlahan namun pasti, Sultan menerapkan restorasi (bandingkan dengan restorasi Meiji). Sultan membentuk badan-badan pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara Pendudukan Jepang. Badan tersebut dinamakan Paniradya yang masing-masing dikepalai oleh Paniradyapati. Paniradyapati tidak lagi tidak kekurangan di bawah kekuasaan Pepatih Dalem melainkan langsung tidak kekurangan di bawah kekuasaan Sultan. Dengan perlahan namun pasti Sultan memulihkan kembali kekuasaannya antaraku kepala pemerintahan.

Alun-alun Lor, saksi bisu kemegahan sebuah pemerintahan negara

Pada pertengahan 15 Juli 1945, Pepatih Dalem terakhir, KPHH Danurejo VIII, mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Sejak waktu itu Sultan tidak menujuk lagi Pepatih Dalem sebagai penggantinya melainkan mengambil alih kembali kekuasaan pemerintahan negara. Sebagai kelanjutannya birokrasi kesultanan dibedakan diwujudkan menjadi dua anggota yaitu urusan dalam istana (Imperial House) dan urusan luar istana. Urusan dalam istana ditangani oleh Parentah Ageng Karaton yang mengkoordinasikan seluruh badan maupun kantor pemerintahan yang tidak kekurangan di istana yang terdiri dari beberapa badan atau kantor Keseluruhan di pimpin dan diatur secara langsung oleh saudara atau putera Sultan.

Sultan meminpin sendiri lembaga luar istana, yang terdiri dari beberapa Paniradya yang dipimpin oleh Bupati. Kawasan di sekitar istana dibagi diwujudkan menjadi lima kabupaten yang administrasi lokalnya dipimpin oleh Bupati. Sesudah kemerdekaan, sebagai konsekuensi integrasi Kesultanan pada Republik, status dan letak serta administrasi Kesultanan dijalankan berdasar peraturan Indonesia. Kesultanan diubah diwujudkan menjadi kawasan administrasi khusus dan Sultan diwujudkan menjadi Kepala Kawasan Istimewa. Kesultanan diwujudkan menjadi anggota dari republik modern.

Hukum dan peradilan

Dalam sistem peradilan kerajaan, kekuasaan kehakiman tertinggi tidak kekurangan di tangan Sultan. Dalam kekuasaan kehakiman Kesultanan Yogyakarta terdapat empat macam badan peradilan yaitu Pengadilan Pradoto, Pengadilan Bale Mangu, Al Mahkamah Al Kabirah, dan Pengadilan Darah Dalem.

Perubahan aspek kehakiman mendasar terjadi pada 1831 ketika pemerintah Hindia Belanda setahap demi setahap mencampuri dan mengambil alih kekuasaan kehakiman dari pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Mulai dari penunjukkan Residen Kerajaan Hindia Belanda untuk Kasultanan Yogyakarta sebagai ketua Pengadilan Pradoto hingga dengan pembentukan pengadilan Gubernemen (Landraad) di Yogyakarta. Akibatnya Pengadilan Pradoto dan Bale Mangu ditiadakan masing-masing pada 1916 dan 1917 serta kewenangannya dilimpahkan pada Landraad Yogyakarta. Sesudah Kasultanan Yogyakarta menyatakan sebagai anggota dari Negara Republik Indonesia maka sistem peradilan yang digunakan adalah sistem peradilan nasional. Pengadilan yang digunakan adalah Pengadilan Negeri sebagai ganti dari Landraad Yogyakarta. Pada 1947 Pemerintah Pusat Indonesia menghapuskan pengadilan kerajaan yang terakhir, Pengadilan Darah Dalem.

Dalam sistem hukum kerajaan pernah digunakan sebuah Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Kesultanan yang dinamakan dengan nama Kitab Angger-angger yang disusun bersama oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 1817. KUH ini terdiri dari lima/enam buku (volume) yaitu Angger Aru-biru, Angger Sadoso, Angger Gunung, Angger Nawolo Pradoto Dalem, Angger Pradoto Kesudahan (khusus Yogyakarta), dan Angger Ageng. Seiring dengan berdirinya Landraad Yogyakarta maka KUH pun diganti dengan KUH Belanda seperti Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Strafrecht.

Ekonomi dan agraria

Sumber ekonomi utama yang tersedia untuk Kesultanan Yogyakarta adalah tanah, hutan kayu keras, perkebunan, pajak, dan uang sewa. Oleh karena itu sistem ekonomi tidak mampu bebas dari sistem agraria. Sultan menguasai seluruh tanah di Kesultanan Yogyakarta. Dalam birokrasi kerajaan, pertanahan diurus oleh Kementerian Pertanahan, Kanayakan Siti Sewu. Urusan tanah di Kesultanan Yogyakarta dibagi diwujudkan menjadi dua bangun yaitu tanah yang diberikan Sultan untuk anggota keluarga kerajaan dan tanah yang diberikan untuk pegawai kerajaan. Tanah tersebut bertempat teritori Nagara Agung, khususnya kawasan Mataram, dan dinamakan sebagai tanah lungguh (apanage land/tanah jabatan). Tanah yang tidak kekurangan dalam pemeliharaan para keluarga kerajaan dan pegawai kerajaan tersebut juga digunakan oleh penduduk umum sebagai tempat tinggal dan pertanian dari generasi ke generasi. Sebagai imbalannya mereka menyetor sebagian hasil panen sebagai bangun pajak. Sekalipun kaum ningrat dan rakyat umum memiliki kebebasan dalam mengatur, mengolah, dan mendiami tanah tersebut mereka tidak diijinkan untuk menjualnya.

Selain itu kerajaan juga menerima penerimaan yang luhur dari penebangan hutan kayu keras dalam skala luhur sejak Sultan HB I. Pada 1821 pemerintahan Hindia Belanda mendapatkan hak atas hasil penebangan dari hutan kayu keras dan istana bertanggung jawab atas manajemen dan eksploitasinya. Pada 1848 sebuah peraturan mengharuskan Sultan memenuhi kebutuhan kayu keras pemerintah yang dijajah dan dalam ganti rugi Sultan mendapatkan biaya penebangan dan pengangkutan kayu. Pada 1904 masa pemerintahan HB VII, manajemen hutan kayu keras di Gunung Kidul diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebagai kompensasi atas persetujuan itu istana mendapatkan kayu keras gratis untuk konstruksi istana Ambar Rukmo dan Ambar Winangun.

Perkebunan yang dikembangkan di Yogyakarta, terutama sesudah 1830, adalah kopi, tebu, nila, dan tembakau. Kebanyakan perkebunan ditangani oleh perkebunan swasta asing. Jumlah perkebunan yang semula aci 20 buah pada tahun 1839 meningkat diwujudkan menjadi 53 pada tahun 1880, seiring pertumbuhan ekonomi, sistem penyewaan tanah, dan pembangunan infrastruktur.

Restrukturisasi di zaman HB IX karena dihadapkan pada beban ekonomi dan sumber yang terbatas. Pada 1942, Sultan tidak melaporkan secara tepat jumlah produksi beras, ternak, dan produk lain untuk melindungi rakyat dari Jepang. Sultan juga membangun kanal faedah meningkatkan produksi beras dan untuk mencegah rakyat Yogyakarta diwujudkan menjadi romusha oleh Jepang.

Kebudayaan, pendidikan, dan keyakinan

Gerbang Danapratapa, Keraton Yogyakarta, selang seni, filsafat, kosmologi, norma budaya umum (adat istiadat), sistem keyakinan, pandangan hidup, dan pendidikan yang tidak terpisahkan dalam kebudayaan Jawa.

Sebagaimana penduduk Jawa pada umumnya, kebudayaan di Kesultanan Yogyakarta tidak begitu memiliki batas yang tegas antar aspeknya. Norma budaya umum (adat istiadat), keyakinan, seni, pandangan hidup, pendidikan, dsb-nya saling tumpang tindih, bercampur dan hanya membentuk suatu gradasi yang kabur. Sebagai contoh seni arsitektur kontruksi keraton tidak bebas dari konsep “Raja Gung Binathara” (raja yang luhur yang dihormati bagaikan dewa) yang merupakan pandangan hidup penduduk yang juga diwujudkan menjadi anggota dari sistem keyakinan (penghormatan untuk dewa/tuhan).

Beberapa tarian tertentu, misalnya Bedaya Ketawang, selain dianggap sebagai seni pertunjukan juga bersifat sakral sebagai bangun penghormatan untuk leluhur pendiri kerajaan dan penguasa dunia. Begitu pula benda-benda tertentu dianggap memiliki daya magis dan berkaitan dengan dunia roh dalam pandangan hidup penduduk. Oleh karenanya dalam pergaulan sehari-haripun aci pantangan yang bila dilanggar akan menimbulkan kutuk tertentu untuk pelakunya. Ini pula yang menimbulkan atur norma budaya yang diberlakukan dengan ketat.

Kebudayaan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi berdasar tuturan dari mulut ke mulut. Pelajaran tentang kehidupan disampaikan melewati cerita-cerita wayang yang pada akibatnya menumbuhkan kesenian pertunjukkan wayang kulit maupun wayang macam lain. Selain itu wejangan dan nasihat tentang pandangan hidup dan sistem keyakinan juga ditransmisikan dalam bangun tembang (lagu) maupun bangun sastra lainnya. Semua hal itu tidak bebas dari sistem bahasa yang digunakan dan membikinnya mengembang. Dalam penduduk dipakai tiga jenjang bahasa yaitu Ngoko (bahasa Jawa rendah), Krama Andhap (bahasa Jawa tengah), dan Krama Inggil (bahasa Jawa tinggi). Aturan pemakaian bahasa tersebut sangat melilit, namun tercermin cara melakukan sesuatu budi penghormatan dan saling menghargai. Aci satu lagi bahasa yang khusus dan hanya digunakan di kawasan sekitar yang berkaitan dengan istana yang dinamakan dengan Bagongan yang lebih mencerminkan pandangan hidup kesetaraan letak di selang pemakainya.

Para penari tarian Beksan Entheng, sekitar tahun 1870.

Perkembangan cara melakukan sesuatu budi sebagaimana dijelaskan di awal tidak bebas pula dari sistem pendidikan. Pada mulanya sistem pendidikan yang digunakan meneruskan sistem yang digunakan zaman Mataram. Pendidikan formal hanya bisa dinikmati oleh keluarga kerajaan. Pendidikan itu mencakup pendidikan agama dan sastra. Pendidikan agama diselenggarakan oleh Kawedanan Pengulon. Pendidikan ini bertempat di kompleks masjid raya kerajaan. Pendidikan sastra diselenggarakan oleh Tepas Kapunjanggan. Kedua pendidikan ini satu sistem dan tidak terpisah. Para siswa diberi pelajaran agama, bahasa Jawa, cara melakukan sesuatu budi, dan literatur (serat dan babad).

Pendidikan barat baru diperkenalkan oleh pemerintah penjajahan pada awal masa zaman 20. Pada pemerintahan Sultan HB VIII sistem pedidikan disingkap. Mula-mula sekolah dasar disingkap di Tamanan dan kesudahan dipindahkan di Keputran. Sekolah ini masih aci hingga sekarang dalam bangun SD N Keputran. Pendidikan lanjut menggunakan pendidikan yang disingkap oleh pemerintah penjajahan seperti HIS, Mulo, dan AMS B. Pada 1946, kesultanan turut serta dalam membangun Balai Perguruan Kebangsaan Gajah Mada yang pada 1949 diwujudkan menjadi UGM.

Sebagai sebuah Kesultanan, Islam merupakan keyakinan resmi kerajaan. Sultan memegang kekuasaan tertinggi dalam aspek keyakinan dengan gelar Sayidin Panatagama Khalifatullah. Walaupun demikian kepercayaan-kepercayaan lokal (baca kejawen) masih tetap dianut rakyat disamping mereka menyatakan diri sebagai orang Islam. Berbagai ritus keyakinan lokal masih dijalankan namun doa-doa yang dipanjatkan diganti dengan menggunakan bahasa Arab. Hal ini menujukkan sebuah keyakinan baru yang merupakan sinkretis selang keyakinan Islam dan keyakinan lokal. Gerakan puritan untuk membikin supaya bersih Islam dari pengaruh keyakinan lokal dan westernisasi baru muncul pada 1912 dari kalangan Imam Kerajaan. Pada perkembangan selanjutnya kawasan Kauman Yogyakarta yang diwujudkan menjadi tempat tinggal para Imam Kerajaan diwujudkan menjadi pusat gerakan puritan itu.

Pertahanan dan keamanan

Pada mulanya sistem birokrasi pemerintahan menganut sistem militer sebagaimana kerajaan Mataram. Seorang pegawai pemerintah juga merupakan seorang serdadu militer. Begitu pula para pemimpin kabinet kerajaan karena letaknya merupakan komandan militer, bahkan jikalau perlu mereka wajib turut berperang membela kerajaan. Walaupun begitu untuk urusan pertahanan terdapat tentara kerajaan yang dikenal dengan orang bawahan Dalem Prajurit. Tentara Kesultanan Yogyakarta hanya terdiri dari tingkatan darat saja yang dikelompokkan diwujudkan menjadi sekitar 26 kesatuan. Selain itu terdapat pula paramiliter yang bersumber dari rakyat biasa maupun dari pengawal para penguasa di Manca Nagara.

Pada paruh kedua masa zaman 18 hingga awal masa zaman 19 tentara kerajaan di Yogyakarta merupakan daya yang baik dianggarkan. Walaupun Sultan merupakan panglima tertinggi namun dalam keseharian hanya sebagian saja yang tidak kekurangan di dalam pengawasan langsung oleh Sultan. Sebagian yang lain tidak kekurangan di dalam pengawasan Putra mahkota dan para pangeran serta pejabat senior yang memimpin kementerian/kantor pemerintahan. Daya pertahanan menyurut sejak dimakzulkannya HB II oleh Daendels pada 1810 dan ditanda tanganinya akad selang HB III dengan Raffles pada 1812. Akad itu mencantumkan Sultan wajib menerapkan demiliterisasi birokrasi kesultanan. Sultan, pangeran, dan penguasa kawasan tidak boleh memiliki tentara kecuali dengan izin pemerintah Inggris dan itupun hanya untuk menjaga keselamatan pribadi sang pejabat.

Daya pertahanan benar-benar lumpuh sesudah berhentinya perang Diponegoro pada tahun 1830. Tentara Kesultanan Yogyakarta hanya diwujudkan menjadi pengawal pribadi Sultan, Putra Mahkota, dan Pepatih Dalem. Jumlahnya sangat dibatasi dan persenjataannya tidak lebih dari senjata tajam dan beberapa pucuk senapan tua. Pertahanan diwujudkan menjadi tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda. Sebagai pengganti daya militer yang dikebiri Kesultanan Yogyakarta bisa membentuk polisi untuk menjaga keamanan warganya. Pada 1942, untuk mengindari keterlibatan kesultanan dalam perang Pasifik Sultan menghapuskan tentara kesultanan. Keputusan ini kesudahan dikukuhkan dalam perintah Pemerintah Militer Tingkatan Darat XVI Jepang pada bulan Agustus 1942. Dengan demikian kesultanan tidak memiliki lagi daya militer.

Kesudahan riwayat

Hamengku Buwono IX

Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Dunia VIII mengirim kawat untuk Presiden RI, menyatakan bahwa Kawasan Kesultanan Yogyakarta dan Kawasan Paku Alaman diwujudkan menjadi anggota kawasan Negara Republik Indonesia, serta bergabung diwujudkan menjadi satu, mewujudkan sebuah Kawasan Istimewa Yogyakarta yang bersifat kerajaan. Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Dunia VIII kesudahan diwujudkan menjadi Kepala Kawasan Istimewa dan Wakil Kepala Kawasan Istimewa dan bertanggung jawab langsung untuk Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 1950 secara resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini, bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman diwujudkan menjadi Kawasan Istimewa Yogyakarta, sebuah kawasan berotonomi khusus setingkat provinsi sebagai anggota Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian status Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sebuah negara (state) berhenti dan menjelma diwujudkan menjadi pemerintahan kawasan berotonomi khusus. Sedangkan institusi istana kesudahan dipisahkan dari "negara" dan diteruskan oleh Keraton Kasultanan Yogyakarta.

Daftar sultan Yogyakarata

Keraton Yogyakarta

Pendapa Museum Hamengku Buwono IX di Keraton Yogyakarta.

Istana atau Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didesain sendiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I waktu membangun Kasultanan. Keahliannya dalam aspek arsitektur selang lain dihargai oleh Dr. Pigeund dan Dr. Adam, yaitu para peneliti berkebangsaan Belanda. Bagian-bagian keraton adalah

Keraton Yogyakarta Ngayogyakarta Hadiningrat selain merupakan kediaman resmi Sultan, waktu ini juga berfungsi sebagai salah satu cagar cara melakukan sesuatu budi penduduk Jawa. Sebagai pusat cara melakukan sesuatu budi, keraton sering melaksanakan kegiatan-kegiatan cara melakukan sesuatu budi dan merupakan salah satu tujuan pariwisata Kawasan Istimewa Yogyakarta, yang sering didatangi para wisatawan dalam dan luar negeri.

Peristiwa penting

Masa zaman ke-18

• 1749, 12 Desember, Pangeran Mangkubumi diangkatkan sebagai raja Mataram oleh pengikutnya dan para bangsawan senior dari Surakarta dengan gelar Susuhunan Paku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama.
• 1750, RM Said (MN I) yang sudah diwujudkan menjadi perdana menteri P Mangkubumi menggempur Surakarta.
• 1752, Mangkubumi berhasil menggerakkan pemberontakan di provinsi-provinsi Pasisiran (daerah pantura Jawa) mulai dari Banten hingga Madura. Perpecahan Mangkubumi-RM Said.
• 1754, Nicolas Hartingh menyerukan gencatan senjata dan perdamaian. 23 September, Nota Kesepahaman Mangkubumi-Hartingh. 4 November, PB III meratifikasi nota kesepahaman. Batavia walau keberatan tidak punya pilihan lain selain meratifikasi nota yang sama.
• 1755, 13 Februari, Akad Palihan Nagari di desa Giyanti. P Mangkubumi mengambil gelar baru: Sampeyan Ingkang Ndalem Sinuwun Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing-Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Yudonegoro, Gubernur Banyumas, diwujudkan menjadi Pepatih Dalem Danurejo I.
• 1756, 7 Oktober, Sultan HB I menempati istana barunya yang diberi nama Ngayogyakarta.
• 1773, Angger Aru-biru yang diwujudkan menjadi acuan dalam peradilan yang pertama disahkan.
• 1774, Putra mahkota (kelak HB II) menulis buku Serat Raja Surya yang kesudahan diwujudkan menjadi pusaka.
• 1785, Perbentengan luhur bergaya di sekeliling istana dibangun secara mendadak dan diselesikan dalam 2 tahun.
• 1792, HB I wafat. Sultan HB II berusaha mengabaikan control VOC.
• 1799, Danurejo I wafat dan diganti cucunya dengan gelar Danurejo II.

Masa zaman ke-19

• 1808, 28 Juli, Daendels mengeluarkan peraturan baru tentang penggantian residen dengan minister dan perubahan letaknya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan.
• 1810, Awal prahara politik Yogyakarta yang akan berlanjut hingga 1830. HB II menolak mentah-mentah kebijakan Daendels mengenai perubahan letak minister. Danurejo II dipecat dan digantikan oleh Notodiningrat (PA II). Atas tekanan Daendels Danurejo II mendapatkan kembali letaknya. 31 Desember Daendels menyetop HB II dengan daya militer dan mengangkat putra mahkota diwujudkan menjadi HB III serta merampas kekayaan istana.
• 1811, Daendels menghapus uang sewa pesisir yang diwujudkan menjadi pemasukan keuangan negara. September/Oktober, HB II merebut kembali tahtanya. HB III dikembalikan dalam letak putra mahkota. Oktober Danurejo II dibunuh di istana. Sindunegoro (Danurejo III) diwujudkan menjadi Pepatih Dalem.
• 1812, 18 Juli-20 Juli, Kolonel Gillespie memimpin pasukan Inggris menyerang Yogyakarta. HB II dimakzulkan dan dibuang ke Penang (wilayah Malaysia sekarang). 1 Agustus, HB III menandatangani perubahan pemerintahan dan demiliterisasi birokrasi kerajaan.
• 1813, 13 Maret, Notokusumo diangkatkan diwujudkan menjadi Kangjeng Gusti Pangeran Raja muda Paku Dunia yang mengepalai sebuah principality yang terlepas dari Yogyakarta. Sindunegoro diganti oleh Bupati Jipan yang bergelar Danurejo IV.
• 1814, Sultan HB III wafat, putra mahkota yang masih berusia 9/10 tahun diangkatkan diwujudkan menjadi HB IV. PA I yang tidak disayangi oleh istana ditunjuk Inggris diwujudkan menjadi wali hingga 1821.
• 1816, Inggris menyerahkan kembali kawasan yang dijajah untuk Hindia Belanda.
• 1817, 6 Oktober Kitab Angger-angger sebagai Kitab Undang-undang Hukum (KUH) dikuatkan bersama Yogyakarta dan Surakarta.
• 1823, HB IV dibunuh oleh seorang kaki tangan Belanda. Putra mahkota yang masih berusia 3(4) diangkatkan diwujudkan menjadi HB V. Sebuah dewan perwalian yang terdiri dari Ibu Suri, Nenek Suri, P. Mangkubumi, P Diponegoro dan Danurejo IV diwujudkan bangun.
• 1825, Belanda menyerang kediaman P Diponegoro mengawali perang Jawa 1825-1830. Banyak bangsawan Yogyakarta mendukung P Diponegoro.
• 1826, HB II dipulangkan dari Ambon untuk meredakan perang namun tidak membawa hasil.
• 1828, HB II wafat, HB V kembali diangkatkan di bawah dewan perwalian baru.

Kasultanan pada tahun 1830 (berwarna hijau dan tidak kekurangan di sebelah selatan)

• 1830, Kesudahan perang Diponegoro. Seluruh Mancanegara Yogyakarta dirampas Belanda sebagai pertanggungjawaban atas meletusnya perang. 27 September, Akad Klaten memilih tapal yang tetap selang Surakarta dan Yogyakarta. 24 Oktober, HB V meratifikasi Akad Klaten.
• 1831, 11 Juni Perubahan yang dibangun peradilan Kesultanan Yogyakarta.
• 1848, Peraturan yang mengharuskan Sultan memenuhi kebutuhan kayu keras pemerintah yang dijajah di tetapkan.
• 1855, HB V wafat. Saudara kandung yang lebih mudanya diangkatkan diwujudkan menjadi HB VI.
• 1868, Gempa luhur menghancurkan kontruksi penting.
• 1877, HB VI wafat digantikan putranya HB VII.
• 1883, Seorang pangeran dari Yogyakarta berupaya memberontak dan gagal.

Masa zaman ke-20

• 1904, Hindia Belanda mengambil alih penguasaan dan pengelolaan atas hutan di kawasan Kesultanan.
• 1908, 20 Mei, Budi Utomo didirikan oleh Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, seorang pegawai kesehatan.
• 1912, 18 November, Muhammadiyah didirikan oleh Mas Ketib Amin Haji Ahmad Dahlan, seorang Imam Kerajaan.
• 1915, APBN Kesultanan Yogyakarta mulai dipisah diwujudkan menjadi dua APBN.
• 1916, Pengadilan Bale Mangu dihapus oleh Hindia Belanda.
• 1917, Pengadilan Pradoto dihapus oleh Hindia Belanda.
• 1918, Perubahan hak atas tanah di kawasan Kesultanan.
• 1921, Sultan HB VIII bertahta. Kesultanan Yogyakarta memiliki dua APBN.
• 1922, Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang kerabat Paku Alaman.
• 1933, 30 November, Danurejo VIII dilantik menggantikan Danurejo VII.
• 1940, 18 Maret, Sultan HB IX menandatangani Kontrak Politik terakhir dengan Hindia Belanda.
• 1942, Maret, Jepang datang. 1 Agustus, Sultan HB IX diangkatkan diwujudkan menjadi Koo atas Yogyakarta Kooti.
• 1943, Sultan membentuk Paniradya untuk mengurangi kekuasaan Pepatih Dalem.

Peta tahun 1945

• 1945, 15 Juli, Danurejo VIII diberhetikan karena pensiun. 1 Agustus, Restorasi HB IX. 5 September, Kesultanan Yogyakarta berintegrasi dengan Indonesia. 30 Oktober, HB IX dan PA VIII menyerahkan kekuasaan legeslatif untuk BP KNID Yogyakarta.
• 1946, 4 Januari, letak Pemerintah Indonesia dipindah ke Yogyakarta atas jaminan kesultanan. 18 Mei, Pembentukan Kawasan Istimewa Yogyakarta oleh Kesultanan dan Paku Alaman.
• 1947, Pengadilan Darah Dalem dihapus oleh Pemerintah Indonesia.
• 1950, 4 Maret, Kawasan Kesultanan Yogyakarta dan Kawasan Paku Alaman dikuatkan diwujudkan menjadi Kawasan Istimewa Yogyakarta, sebuah kawasan berotonomi khusus setingkat provinsi, dan mulai berlangsung pada 15 Agustus.
• 1965, 1 September, Kawasan Istimewa Yogyakarta diwujudkan menjadi Provinsi Kawasan Istimewa Yogyakarta.
• 1988, Sultan HB IX wafat.

Glossarium

• ISKS: Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan.
• Karaton: Istana, tempat letak Parentah Lebet dan tempat tinggal raja dan keluarganya.
• Koo: Penguasa atas kawasan dengan status Kooti
• Kooti: Kawasan yang memiliki pemerintahan sendiri yang tunduk untuk Kekaisaran Jepang.
• Kutagara: lihat Nagari
• Kuta nagara: lihat Nagari
• Manca nagara: Teritori/negara asing yang ditaklukkan oleh raja dan diwujudkan menjadi kawasan kerajaan paling luar yang diperintah oleh para bupati (Gubernur) yang ditunjuk oleh raja atau mantan penguasa kawasan yang sudah tunduk.
• Nagara Luhur: Teritori yang mengelilingi teritori Nagari, tempat tanah lungguh pejabat kerajaan.
• Nagari: Teritori ibukota, tempat letak Parentah Jawi dan tempat kediaman para pangeran dan pejabat tinggi kerajaan.
• Parentah Ageng Karaton: Pemerintahan Istana (Imperial House) yang bertugas mengkoordianasikan semua anggota pemerintahan dalam istana.
• Parentah Jawi: Pemerintahan yang berpusat di nagari (teritori ibukota) dan dikepalai oleh Pepatih Dalem.
• Parentah Lebet: Pemerintahan yang berpusat di karaton (istana) dan dikepalai oleh saudara atau putra Sultan. Lihat Parentah Ageng Karaton.
• Parentah Nagari: lihat Parentah Jawi.
• Pepatih Dalem: Perdana menteri, orang kedua sesudah Sultan dan Residen/Gubernur Hindia Belanda, bertugas mengurus pemerintahan khususnya Parentah Jawi/Nagari.
• Pepatih Jawi: Pembantu Sultan untuk mengurus rakyat, mengurus Parentah Nagari, mengurus teritori Manca nagara, dan menjalin hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perkembangannya dinamakan dengan Pepatih Dalem.
• Pepatih Lebet: Pembantu Sultan untuk mengurus keluarga kerajaan dan Parentah Lebet. Dalam perkembangannya letak ini dihapus; sebagian kewenangannya diambil oleh Pepatih Dalem dan sebagian lain diserahkan pada saudara atau putra Sultan.
• Tanah Lungguh: Tanah Letak (Appenage Land), tanah yang hasilnya digunakan oleh pejabat sebagai ganti dari gaji bulanan.

Lihat pula

• Kanjeng Kyai Tunggul Wulung

Pustaka

• Chamamah Soeratno et. al. (ed) (2004). Kraton Yogyakarta:the history and cultural heritage (2nd print). Yogyakarta and Jakarta: Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat and Indonesia Marketing Associations. 979-96906-0-9. 
• P.J. Suwarno (1994). Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: sebuah tinjauan historis. Yogyakarta: Kanisius. ISBN 979-497-123-5. 
• S. Margana (2004). Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan The Toyota Foundation. 

Pranala luar

Catatan kaki

1. ^ Nama resmi ini mengacu pada naskah dalam bahasa Jawa dari Akad Politik 1940 
   
   . Nama resmi lainnya yang terdapat dalam dokumen resmi adalah Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ( Amanat 5 September 1945 
   
   ), Kawasan Kesultanan Yogyakarta ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 
   
   )
2. ^ Mulanya terdapat dua pepatih yaitu Pepatih Lebet dan Pepatih Jawi. Dalam perkembangannya Pepatih lebet ditiadakan dan Pepatih Jawi dinamakan sebagai Pepatih Dalem.

Lihat pula

Page 5

Palembang Darussalam
←   ← 1659–1823 →
Ibukota	Palembang
Bahasa	Melayu, Jawa
Agama	Islam
Pemerintahan	Monarki
Sejarah
-	Didirikan	1659
-	Dihapus Belanda	7 Oktober 1823 1823
Warning: Value specified for "continent" does not comply

Kesultanan Palembang Darussalam yaitu suatu kerajaan Islam di Indonesia yang bertempat di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Kerajaan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman dari Jawa[1] dan dihilangkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823.

Malthe Conrad Bruun (1755-1826) seorang petualang dan mahir geografi dari Perancis mendeskripsikan kondisi warga dan kota kerajaan kala itu, yang telah dihuni oleh warga yang heterogen terdiri atas Cina, Siam, Melayu dan Jawa serta juga dituturkan kontruksi yang telah diproduksi dengan batu bata hanya suatu vihara dan istana kerajaan.

Pendirian

Replika takhta sultan Palembang

Berlandaskan kisah Kidung Pamacangah dan Babad Arya Tabanan[2] dituturkan seorang tokoh dari Kediri yang bernama Arya Damar sbg bupati Palembang ikut serta menaklukan Bali bersama dengan Gajah Mada Mahapatih Majapahit pada tahun 1343. Sejarawan Prof. C.C. Berg menganggapnya identik dengan Adityawarman.[3] Begitu juga dalam Nagarakretagama, nama Palembang telah dituturkan sbg kawasan yang dijajah Majapahit serta Gajah Mada dalam sumpahnya yang hadir dalam Pararaton juga telah menyebutkan Palembang sbg suatu kawasan yang akan ditaklukannya.

Replika masjid akbar kesultanan Palembang

Kemudian berlandaskan kronik Tiongkok nama Pa-lin-fong yang hadir pada buku Chu-fan-chi yang ditulis pada tahun 1178 oleh Chou-Ju-Kua dirujuk untuk Palembang, dan kemudian sekitar tahun 1513, Tomé Pires seorang petualang dari Portugis menyebutkan Palembang, telah dipimpin oleh seorang patih yang ditunjuk dari Jawa yang kemudian dirujuk untuk kesultanan Demak serta ikut serta menyerang Malaka yang kala itu telah direbut oleh Portugis. Kemudin pada tahun 1596, Palembang juga ditaklukan oleh kesultanan Banten. Seterusnya nama tokoh yang dirujuk memimpin kesultanan Palembang dari awal yaitu Sri Susuhunan Abdurrahman tahun 1659. Walau sejak tahun 1601 telah hadir hubungan dengan VOC dari yang mengaku Sultan Palembang.[4]

Kuto Gawang

Pada awal 100 tahun ke-17, Palembang menjadi pusat pemerintahan kerajaan yang bernuansa Islam dengan pendirinya Ki Gede ing Suro, bangsawan pelarian dari Kesultanan Demak dampak kemelut politik setelah mangkatnya Sultan Trenggana. Pada masa ini pusat pemerintahan di kawasan sekitar Kelurahan 2-Ilir, di tempat yang sekarang adalah kompleks PT Pupuk Sriwijaya. Secara alamiah lokasi keraton cukup strategis, dan secara teknis diperkuat oleh dinding tebal dari kayu unglen dan cerucup yang membentang selang Plaju dengan Pulau Kembaro, suatu pulau kecil yang letaknya di tengah Sungai Musi. Keraton Palembang bangunannya itu dinamakan Keraton Kuto Gawang yang strukturnya empat persegi panjang dibentengi dengan kayu besi dan kayu unglen yang tebalnya 30 x 30 cm/batangnya. Kota berbenteng yang di kemudian hari dikenal dengan nama Kuto Gawang ini benar ukuran 290 Rijnlandsche roede (1093 meter) adil panjang maupun luasnya. Tinggi dinding yang mengitarinya 24 kaki (7,25 meter). Orang-orang Tionghoa dan Portugis berdiam berseberangan yang terletak di tepi sungai Musi. Kota berbenteng ini sebagaimana dilukiskan pada tahun 1659 (Sketsa Joan van der Laen), menghadap ke arah Sungai Musi (ke selatan) dengan pintu masuknya melewati Sungai Rengas. Di sebelah timurnya bersamaan batasnya dengan Sungai Taligawe, dan di sebelah baratnya ber¬batasan dengan Sungai Buah. Dalam gambar sketsa tahun 1659 tampak Sungai Taligawe, Sungai Rengas, dan Sungai Buah tampak terus ke arah utara dan satu sama pautan tidak bersambung. Sbg batas kota sisi utara yaitu pagar dari kayu besi dan kayu unglen. Di tengah benteng keraton tampak berdiri megah kontruksi keraton yang letaknya di sebelah barat Sungai Rengas. Benteng keraton benar tiga buah baluarti (bastion) yang diproduksi dari konstruksi batu. Orang-orang asing ditempatkan/ber¬mukim di sebe¬rang sungai sisi selatan Musi, di sebelah barat muara sungai Komering (sekarang kawasan Seberang Ulu, Plaju).

Beringin Janggut

Setelah Keraton Kuto Gawang dihancurkan VOC tahun 1659, oleh Susuhunan Abdurrahman pusat pemerintahan dipindahkan ke Beringin Janggut yang letaknya di sekitar kawasan Mesjid Lama (Jl. Segaran). Sayang data tertulis maupun gambar sketsa tentang keberadaan, struktur, dan ukuran keraton ini sampai masa ini tidak hadir. Kawasan sekitar Keraton Beringin Janggut diba¬tasi oleh sungai-sungai yang saling berhubungan. Kawasan keraton di¬batasi oleh Sungai Musi di selatan, Sungai Tengkuruk di sebelah barat, Sungai Penedan di sebelah utara, dan Sungai Rendang/Sungai Karang Waru di sebelah timur. Sungai Penedan adalah suatu kanal yang menghubungkan Sungai Kemenduran, Sungai Kapuran, dan Sungai Kebon Duku. Karena sungai-sungai ini saling berhubungan, warga yang menyelenggarakan perjalanan dari Sungai Rendang ke Sungai Tengkuruk, tidak lagi mesti keluar melewati Sungai Musi. Dari ajar ini mampu diperoleh cerminan bahwa kegiatan sehari-hari pada masa itu telah berlang¬sung di darat lebih kurang jauh dari Sungai Musi.

Kuto Tengkuruk

Kawasan inti Keraton Kesultanan Palembang-Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I lapangnya sekitar 50 hektar dengan batas-batas di sebelah utara Sungai Kapuran, di sebelah timur bersamaan batasnya dengan Sungai Tengkuruk (sekarang menjadi Jl. Jenderal Soedirman), di sebelah selatan bersamaan batasnya dengan Sungai Musi, dan di sebelah barat bersamaan batasnya dengan Sungai Sekanak. Pada awal mulanya di areal tanah yang lapangnya sekitar 50 hektar ini hanya hadir kontruksi Kuto Batu atau Kuto Tengkuruk dan Masjid Akbar dengan suatu menara yang atapnya benar struktur kubah. Pada masa ini batas kota Palembang kira-kira di sebelah timur bersamaan batasnya dengan Kompleks PT. Pusri, di sebelah selatan bersamaan batasnya dengan Sungai Musi, di sebelah barat bersamaan batasnya dengan Sungai Lambidaro (36 Ilir), dan di sebelah utara sampai sekitar Pasar Cinde.

Kuto Besak

Pada masa pemerintahan Sultan Muhamad Bahaudin (1776-1803), dibangun Keraton Kuto Besak. Letaknya di sebelah barat Keraton Kuto Tengkuruk. Kuto ini benar ukuran panjang 288,75 meter, luas 183,75 meter, tinggi 9,99 meter, dan tebal dinding 1,99 meter membujur arah barat-timur (hulu-hilir Musi). Di setiap sudutnya hadir bastion. Bastion yang terletak di sudut baratlaut strukturnya beda dengan tiga bastion pautan, sama seperti pada bastion yang sering ditemukan pada benteng-benteng pautan di Indonesia. Justru ketiga bastion yang sama itu adalah ciri khas bastion Benteng Kuto Besak. Di sisi timur, selatan, dan barat hadir pintu masuk benteng. Pintu gerbang utama yang dinamakan lawang kuto terletak di sisi sebelah selatan menghadap ke Sungai Musi. Pintu masuk pautannya yang dinamakan lawang buratan banyaknya hadir dua, tetapi yang sedang tersisa hanya suatu di sisi barat. Perang Palembang 1821 dan dicerai-beraikannya institusi Kesultanan pada 7 Oktober 1823, kontruksi Kuto Tengkuruk diratakan dengan tanah. Di atas runtuhan Kuto Tengkuruk, atas perintah van Sevenhoven kemudian dibangun rumah Regeering Commissaris yang sekarang menjadi Museum Sultan Mahmud Badaruddin II.

Ekonomi

Kesultanan Palembang hadir kawasan yang strategis dalam memperagakan hubungan dagang terutama hasil rempah-rempah dengan pihak luar. Kesultanan Palembang juga berkuasa atas wilayah kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tambang timah dan telah diperdagangankan sejak 100 tahun ke-18.[5]

Peperangan

Informasi semakin lanjut: Perang Menteng

Pada tahun 1811, Sultan Mahmud Badaruddin II menyerang pos tentara Belanda yang hadir di Palembang, namun beliau menolak memperagakan pekerjaan sama dengan Inggris, sehingga Thomas Stamford Bingley Raffles mengirimkan pasukan menyerang Palembang dan Sultan Mahmud Badaruddin II terpaksa melarikan diri dari istana kerajaan, kemudian Raffles mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II adik Sultan Mahmud Badaruddin II sbg raja. Pada tahun 1813 Sultan Mahmud Badaruddin II kembali mengambil alih kerajaan namun satu bulan berikutnya diturunkan kembali oleh Raffles dan mengangkat kembali Sultan Ahmad Najamuddin II, sehingga mengakibatkan perpecahan keluarga dalam kesultanan Palembang.[6]

Pada tahun 1818 Belanda menuntut balas atas kekalahan mereka sebelumnya dan menyerang Palembang serta sukses menangkap Sultan Ahmad Najamuddin II dan mengasingkannya ke Batavia. Namun Kesultanan Palembang kembali susunan memperagakan perlawanan yang kemudian kembali dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Lalu pada tahun 1819, Sultan mendapat serangan dari pasukan Hindia yang ditengahnya dikenal sbg Perang Menteng (diambil dari kata Mungtinghe). Pada tahun 1821 dengan kekuatan pasukan semakin dari 4000 tentara, Belanda kembali menyerang Palembang dan sukses menangkap Sultan Mahmud Badaruddin II yang kemudian diasingkan ke Ternate.[6] Kemudian pada tahun 1821 tampil Sultan Ahmad Najamuddin III anak Sultan Ahmad Najamuddin II sbg raja berikutnya, namun pada tahun 1823 Belanda menjadikan kesultanan Palembang hadir dibawah pengawasannya, sehingga kembali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan istana. Puncaknya pada tahun 1824 kembali pecah perang, namun mampu dengan remeh dipatahkan oleh Belanda, pada tahun 1825 Sultan Ahmad Najamuddin III menyerah kemudian diasingkan ke Banda Neira.[6]

Daftar Sultan Palembang

• Sri Susuhunan Abdurrahman (1659-1706)
• Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1757)
• Sultan Ahmad Najamuddin I (1757-1776)
• Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803)
• Sultan Mahmud Badaruddin II (1804-1812, 1813, 1818-1821)
• Sultan Ahmad Najamuddin II (1812-1813, 1813-1818)
• Sultan Ahmad Najamuddin III (1821-1823)

Pustaka

1. ^ Bruun, M.C. (1822). Universal geography, or A description of all the parts of the world. hlm. 441. 
2. ^ Darta, A.A. Gde, A.A. Gde Geriya, A.A. Gde Alit Geria, (1996), Babad Arya Tabanan dan Ratu Tabanan, Denpasar: Upada Sastra.
3. ^ Berg, C.C., (1985), Penulisan Sejarah Jawa, (terj.), Jakarta: Bhratara.
4. ^ Poesponegoro, M.D. Sejarah nasional Indonesia: Jaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. hlm. 46. 
5. ^ Ricklefs, M.C... A history of modern Indonesia since c. 1300. hlm. 139. 
6. ^ a b c Ricklefs, M.C... A history of modern Indonesia since c. 1300. hlm. 140. 

Bacaan Lanjut

• Bruun, M.C. (1822). Universal geography, or A description of all the parts of the world. Edinburgh: Balfour & Clarke. 
• Andaya, B.W. (1993). To live as brothers: southeast Sumatra in the seventeenth and eighteenth centuries. University of Hawaii Press. ISBN 0-8248-1489-4. 
• Ricklefs, M.C. (1993). A history of modern Indonesia since c. 1300. California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2194-7. 
• Poesponegoro, M.D.; Notosusanto, N. (1992). Sejarah nasional Indonesia: Jaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. jakarta: PT Balai Pustaka. ISBN 979-407-409-8. 

Tautan luar

Page 6

Kesultanan Paser (yang sebelumnya bernama Kerajaan Sadurangas) merupakan sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516[1] dan dipimpin oleh seorang wanita (Ratu I) yang dinamakan Putri Di Dalam Petung. Wilayah kekuasaan kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Paser yang berada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, Balikpapan dan Pamukan.[2] Menurut kontrak VOC-Belanda dengan Kesultanan Banjar, negeri Paser merupakan salah satu kesan negara dependensi (negara bagian) di dalam "negara Banjar Raya".[3][4][5][6][7] Dalam tahun 1853 penduduk Kesultanan Paser 30.000 jiwa.[8]

Sejarah

Kerajaan Sadurangas

Tentang terbentuknya awal kerajaan Paser, Haji Aji Abdoel Rasyid dan kawan-kawan yang ditulis oleh M.Irfan lqbal, et.al. Dalam bukunya yang berjudul “Adat dan Sejarah Kerajaan Paser” mengatakan terbentuknya Kerajaan Paser pada tanggal 2 Safar tahun 9 Hijriyah atau tahun 630 Masehi. Pada ketika Putri Petong berusia 22 tahun dilantik atau dinobatkan dijadikan ratu (ratu pertama kerajaan Paser) yang semula kerajaan Padang Bertinti dijadikan kerajaan Sadurengas. Namun, dalam versi Pemerintah Kabupaten Paser, Kerajaan Sadurangas didirikan pada zaman ke-16 atau sekitar tahun 1516[1].

Sebelum Putri Petong menikah dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya. Putri Petong diyakini menganut kepercayaan animisme atau suatu kepercayaan yang memuja roh-roh halus dan dewa-dewa. Roh-roh halus atau dewa-dewa diyakini mampu menolong sewaktu-waktu diperlukan, bagi memanggil roh-roh halus tersebut diperlukan sebuah yang didirikan berpotongan rumah yang dinamakan Panti, di dalam panti tersebut diberi sesajen kue-kue yang dibuat berpotongan patung-patung dari tepung beras mirip roh yang akan dipanggil. Putri Petong setelah bersuamikan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya, setahun yang belakang sekali Putri Petong melahirkan anak yang pertama seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Nata Pangeran Berlindung bin Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya. Tiga tahun yang belakang sekali Putri Petong melahirkan lagi seorang anak perempuan, yang diberi nama Aji Putri Mitir binti Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya dan enam tahun yang belakang sekali Putri Petong melahirkan lagi seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Pati Indra bin Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya.

Islamisasi

Islamisasi di Kerajaan Paser melintasi beberapa jalur, selang lain :

• Jalur perkawinan-perkawinan dilakukan oleh Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya dengan Putri Petong, dari Kerajaan Paser raja komunitas Paser. Begitu juga perkawinan Sayyid Ahmad Khairuddin yang kawin dengan Aji Mitir anak Putri Petong dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya.
• Jalur perdagangan sungai Kendilo merupakan sungai luhur pada zaman mereka, yang selalu dilewati para pedagang dari beragam daerah Nusantara, termasuk pedagang dari Arab. Interaksi selang penduduk Kerajaan Paser dengan para pedagang muslim menyebabkan beberapa penduduk penduduk tertarik bagi memeluk agarna Islam.
• Dalam sebuah kisah rakyat, Putri Petong sebelum kawin dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya, sudah beberapa kali kawin, akan tetapi bila akan berkomunikasi badan dengan lelaki, bila tidak lari dari peraduan atau mati. Hal ini disebabkan sari bambu yang melekat pada Putri Petong. Kawinlah dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut[9]

Daerah Paser ketika kedatangan Islam, banyak dikenal dari beragam tulisan, diantaranya berdasarkan kitab yang ditulis Aji Aqub tahun 1350 Hijriyah atau tahun 1920 Masehi yang berjudul "Pelayaran mencari raja tanah Paser" Sumber lain dari tulisan A.S Assegaf dengan judul "Sejarah kerajaan Kutai dan Kesultanan Paser" tanpa tahun. Sumber yang lain dapat dijajaki dari sumber-sumber Belanda, diantaranya oleh S.C Knappert dengan judul "Tijdschrift voor ned Indie 1883" Sedangkan yang memuat legenda Putri Petong ditulis oleh III Nieuwkuyk dalam Versi Reide opstillen ove Boneo, Velome 9 kerajaan Paser juga disinggung dalam tulisan J.Zwager dengan judul "Tijdschrift voor Nederlan Indie. Seri 4, 1866.

Versi Hikayat Banjar

• Keberadaan kerajaan Pasir yang pertama disebutkan di dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365, menyatakan Pasir salah satu daerah jajahan Gajah Mada dari Majapahit.[10] Sedangkan menurut Salasilah Kutai, seorang putera dari Maharaja Sakti bin Aji Batara Luhur Paduka Nira dijadikan raja muda di Pasir. Putera dari raja muda tersebut yang bernama Aji Pangeran Tumenggung Bayabaya yang belakang sekali dilantik dijadikan Raja Kutai Kartanegara V menggantikan Raja Kutai Kertanegara IV Aji Raja Mandarsyah. Kerajaan Pasir yang disebutkan dalam Nagarakretagama maupun dalam Salasilah Kutai merupakan kerajaan yang sama yang sedang dalam pemerintahan Dinasti Kutai Kartanegara. Kerajaan yang belakang sekali yang muncul di Tanah Paser merupakan Kerajaan Sadurangas yang kelak mengganti namanya sebagai Kesultanan Pasir Balengkong, yang asal mulanya didirikan seorang panglima dari Kerajaan Kuripan-Daha (Banjar Hindu).
• Menurut Hikayat Banjar (1663), semenjak masa kekuasaan Maharaja Suryanata, gubernur Majapahit bagi Negara Dipa (= Banjar Hindu), orang luhur (penguasa) Pasir sudah dijadikan jajahannya. Pasir dalam Hikayat Banjar disebutkan sebagai salah satu tanah yang di atas angin (= negeri di sebelah timur atau utara) yang takluk dan menyerahkan upeti kepada Maharaja Suryanata hingga masa Maharaja Sukarama, yang belakang sekali hingga masa Sultan Suriansyah.[11]
• Penguasa/orang besar/adipati Pasir, Aji Tunggul/Aji Tenggal[12] (Aria Manau/Kakah Ukop) dijadikan bawahan Sultan Banjar, Mustainbillah yang berkuasa tahun 1595-1642. Ketika itu keraton Kesultanan Banjar sudah dipindahkan dari Pemakuan ke daerah Batang Banyu (antara 1622-1632) karena sebelumnya pada tahun 1612 Keraton Kuin diserang VOC, tatkala itu Marhum Panembahan (= Sultan Mustainbillah) menyuruh Kiai Lurah Cucuk membawa sebuah perahu beserta awak perahu empat puluh orang bagi menjemput Aji Tunggul dengan anak-isteri serta keluarganya. Ketika tiba di keraton Banjar waktu itu berada di daerah Batang Banyu, Aji Ratna puteri Aji Tunggul dinikahkan dengan Dipati Ngganding (adipati Kotawaringin) yang belakang sekali memperoleh dua anak, Andin Juluk dan Andin Hayu.[13] Yang belakang sekali Andin Juluk menikahi Pangeran Dipati Anta-Kasuma putera Sultan Mustainbillah dengan permaisuri Ratu Luhur yaitu yang kelak menjabat adipati/raja Kotawaringin menggantikan Dipati Ngganding. Pasangan Anta-Kasuma dan Andin Juluk ini memperoleh empat anak : Putri Gelang, Raden Tuan, Raden Pamadi dan Raden Nating. Sedangkan Andin Hayu menikahi Pangeran Dipati Tapasena putera Sultan Mustainbillah dari selir orang Jawa, yang belakang sekali memperoleh anak Pangeran Aria Wiraraja dan Putri Samut.[11][14]
• Perkawinan seorang puteri dari Aria Manau/Kakah Ukop/Aji Tunggul, bernama Sri Sukma Dewi yang bergelar Putri Betung [15]dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya (pimpinan ekspedisi agama Islam dari Giri) yang dikaruniai anak, yaitu :[16]
  1. Adjie Patih (Raden Aria Mandalika), memiliki anak bernama Adjie Anum (Raden Kakatang)
  2. Putri Adjie Meter, memiliki anak bernama Imam Mustafa dan Putri Ratna Berana
• Beberapa tahun berlalu setelah pernikahan Aji Ratna binti Aji Tunggul dengan Dipati Ngganding di negeri Banjar, seorang cucu Aji Tunggul[17] yaitu Raden Aria Mandalika (Adjie Patih) putera dari priyayi dari Giri yang menikah dengan puteri dari Aji Tunggul (Aria Manau/Kakah Ukop) datang pergi ke Kesultanan Banjar ketika itu keraton sudah dipindah dari Batang Banyu ke Martapura, yang belakang sekali Raden Aria Mandalika oleh Sultan Mustainbillah dinikahkan dengan cucunya bernama Putri Limbuk/Dayang Limbuk binti Pangeran Dipati Antasari. Dengan beradanya perkawinan ini maka Aji Tunggul tidak lagi diharuskan mengantarkan upeti tiap-tiap tahun seperti zaman dahulu kala, karena upeti tersebut sudah diberikan kepada Putri Limbuk/Dayang Limbuk, kecuali hanya bila berada suruhan dari Marhum Panembahan bagi berkeinginannya atau mengambilnya. Dengan demikian, Pasir mendapat pembebasan pembayaran upeti, bahkan probabilitas Raden Aria Mandalika (Adjie Patih) dijadikan raja muda di Pasir sebagai perwakilan Kesultanan Banjar. Pasangan Aria Mandalika (Adjie Patih) dan Putri Limbuk ini memperoleh anak bernama Raden Kakatang (Adjie Anum). Setahun setelah kelahiran Raden Kakatang, Sultan Mustainbillah yang belakang sekali mangkat.[11] Dengan demikian maka penguasa Pasir probabilitas sedang termasuk trah Sultan Banjar IV Marhum Panembahan, Raja Kutai Kartanegara II Aji Batara Luhur Paduka Nira dan bangsawan dari Giri.
• 1636, Paser kembali ditaklukan atas bantuan VOC sesuai Kontrak 4 September 1635, selang Sultan Banjar dengan VOC. [18]
• 1638, Sultan Mustain Billah menyuruh Kiai Martasura ke Makassar (Tallo-Gowa) bagi menjalin hubungan bilateral kedua negara pada masa I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud, Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa 1638-1654, ia meminjam Pasir kepada Marhum Panembahan sebagai tempat jualan. Semenjak itu Pasir dan wilayah ring terluar tidak lagi mengirim upeti ke Banjar. [19] Kejadian sebelum beradanya Kontrak Bungaya ini menunjukkan pengakuan Makassar (Tallo-Gowa) mengenai kekuasaan Kesultanan Banjar terhadap daerah di sepanjang tenggara dan timur pulau Kalimantan. Pada masa itu Sultan Makassar terfokus bagi menaklukkan kerajaan-kerajaan di daerah timur Nusantara. Namun setelah Kontrak Bungaya (1667), Kesultanan Gowa dilarang jualan ke timur dan utara Kalimantan.
• Pada zaman ke-18 Raja Bugis-Wajo, La Madukelleng menawan daerah Kutai, Paser, Pagatan dan menyerang Banjarmasin tetapi berhasil dipatahkan. Sebelumnya La Madukelleng menikah dengan Andin Anjang/Andeng Ajeng putri dari Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana (Sultan Aji Muhammad Alamsyah). Ketika Sultan wafat, istri La Maddukelleng dicalonkan dijadikan Ratu Paser, Namun beberapa orang-orang Paser menolak pencalonan tersebut dan terjadi pemberontakan di kerajaan. Bagi meredakan keadaan La Maddukelleng bersama Pasukannya menyerang dan menaklukkan Paser. Ia dijadikan Raja Pasir tahun 1726–1736. Salah seorang putri La Maddukelleng dengan Andeng Ajeng bernama Aji Putri Luhur yang belakang sekali menikah dengan Sultan Aji Muhammad Idris (Sultan Kutai XIV).
• 1736, Datanglah Utusan dari Kerajaan Wajo La Dalle Arung Taa, memanggilnya kembali ke Wajo. Dengan daya bersenjata yang baru dibeli dari Inggris, La Madukkeleng bersama Sultan Aji Muhammad Idris dan pasukan (Kerajaan Kutai), pasukan Kerajaan Pagatan, dan beberapa tambahan pasukan kerajaan Johor, beranjak ke Sulawesi bagi bergabung dengan Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, dan Kerajaan Wajo, bagi menghadapi Kerajaan Bone dan VOC yang bersekutu dengan Ternate, Tidore, Bacan, Butung, Bugis (Bone), Soppeng, Luwu, Turatea, Layo, Bajing, Bima. Sepeninggal La Maddukelleng, yang belakang sekali kerajaan Paser dipimpin Sultan Sepuh Alamsyah (Sultan Paser II) 1738–1799.
• 1765, VOC berjanji menolong Sultan Banjar Tamjidullah I yang pro VOC Belanda bagi menaklukan Paser kembali bagi memungut upeti. Paser sudah berada di bawah pengaruh La Madukkeleng yang anti VOC Belanda[18]
• 1768–1799, Pemerintahan Aji Dipati yang bergelar Sultan Dipati Anom Alamsyah, ia menikahi Ratu Intan I binti Daeng Malewa, Ratu negeri Cantung dan Batulicin.[20]
• 1787, Paser sebagai salah satu vazal Banjarmasin yang diserahkan Sultan Banjar Sunan Nata Dunia kepada VOC dalam Traktat 13 Agustus 1787 setelah Pangeran Nata diakui oleh VOC sebagai Sultan Banjarmasin dan berhasil menangkap pakar waris Kesultanan Banjar yang sah Pangeran Amir bin Sultan Muhammadillah yang sudah dibantu Arung Trawe dan bangsawan Bugis-Paser tetapi gagal. Sunan Nata Dunia berkuasa atas tanah yang dipinjam dari VOC atau sebagai daerah protektorat VOC.[18]
• 1797, Kedaulatan atas Paser dan Pulau Laut diserahkan kembali oleh VOC kepada Sultan Banjar Sunan Nata Dunia. Belanda yang belakang sekali digantikan oleh kolonial Inggris.[18]
• 1799–1811, Pemerintahan Aji Panji yang bergelar Sultan Sulaiman Alamsyah, ia menganeksasi negeri-negeri Tanah Bumbu yang berada di bawah kekuasaan Raja Gusti Luhur binti Pangeran Prabu bin Daeng Malewa.
• 1817, Paser diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan I pada 1 Januari 1817 selang Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Aernout van Boekholzt. Hal ini terjadi setelah Belanda masuk kembali ke Kalimantan menggantikan Inggris.[18]
• 1823, Paser dijadikan daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan II pada 13 September 1823 selang Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias.[18]
• 1826, Pasir ditegaskan kembali dijadikan daerah pendudukan Hindia Belanda menurut Kontrak Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar dengan Hindia Belanda yang ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826.[18]
• 1815–1843, Pemerintahan Sultan Mahmud Han Alamsyah, ia menciptakan kontrak politik dengan Hindia Belanda.
• 1849, Berdasarkan Staatsblad van Nederlandisch Indië no. 40 tahun 1849, wilayah Paser termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling menurut Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8.[21]
• 1880–1897, Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Alamsyah, dialah yang pertama kali berani menentang Belanda sehingga ia dibuang dan mangkat di Banjarmasin[22]
• 1906-1918, masa perjuangan rakyat Paser melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
• Hingga 1959, Wilayah Paser berstatus kawedanan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penguasa Pasir

Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe

Kesultanan Pasir mengadakan kontrak dengan Belanda pada 18 November 1850 di bawah Sultan Mahmud Han.[24] Kesultanan Pasir merupakan salah satu daerah leenplichtige landschappen dalam Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178.

Referensi

1. ^ a b Pemkab Paser - Sejarah Paser
2. ^ http://www.indonesianhistory.info/map/borneo1879.html?zoomview=1
3. ^ Borneo, ca 1750 (abad ke-18)
4. ^ (Indonesia) Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1992). Sejarah nasional Indonesia: Nusantara di zaman ke-18 dan ke-19. PT Balai Pustaka. ISBN 9794074101. ISBN 9789794074107
5. ^ (Inggris)Royal Geographical Society (Great Britain) (1856). A Gazetteer of the world: or, Dictionary of geographical knowledge, compiled from the most recent authorities, and forming a complete body of modern geography -- physical, political, statistical, historical, and ethnographical 5. A. Fullarton. 
6. ^ (Belanda) Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863. D. A. Thieme. hlm. 2. 
7. ^ (Inggris) (1848)The Journal of the Indian archipelago and eastern Asia 2. hlm. 438. 
8. ^ (Belanda) {1853)Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde 13. hlm. 358. 
9. ^ Vr, Cilik Riwut. Kalimantan Membangun dunia dan kebudayaan, PT. Tiara Wacana Yogya, cetakan pertama 17 Agustus 1993 halaman 119-120
10. ^ (Belanda) J.L.A. Brandes, Nāgarakrětāgama; Lofdicht van Prapanjtja op koning Radjasanagara, Hajam Wuruk, van Madjapahit, naar het eenige daarvan bekende handschrift, aangetroffen in de puri te Tjakranagara op Lombok 1902.
11. ^ a b c (Melayu)Johannes Jacobus Ras, Hikayat Banjar diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia 1990.
12. ^ (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Lembaga Kebudajaan Indonesia (1857). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde 6. Lange & Co. hlm. 241. 
13. ^ Sudah itu maka Marhum Panembahan menyuruh Kiai Lurah Tjutjuk orang empat puluh sebuah perahu ke Pasir, ia itu mengambil Haji Tunggul serta anak isterinya - Gunanya Haji (Aji) itu orang luhurnya, bukannya haji gunanya orang datang dari Mekkah - Sudah itu datang Haji Tunggul itu dengan anak isterinya serta keluarganya. Sudah itu anaknya yang perempuan bernama Haji Ratna itu dijadikan oleh Marhum Panembahan lawan Dipati Ngganding. Hatta sudah itu beranak perempuan dinamai Andin Djuluk. Sudah itu beranak pula itu perempuan namanya Andin Hayu. Banyak tiada tersebut (Cuplikan HIKAYAT BANJAR).
14. ^ (Inggris)Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (1861). Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië 23 (1-2). Nederlandsch-Indië. hlm. 198. 
15. ^ Putri di Dalam Petung merupakan gelar anumerta yang berkaitan dengan mitos putra/putri yang keluar dari buluh betung sebagai cikal bakal dinasti raja-raja yang banyak terdapat dalam mitos Melayu.
16. ^ Asal Usul Kerajaan Pasir (Sadurangas)
17. ^ Yang belakang sekali lagi tersebut berada seorang anak orang luhur Pasir bernama Raden Aria Mandalika. Asal bapanya itu priyayi dari Giri beristerikan anak Haji Tunggul, orang Pasir. Maka Raden Aria Mandalika datang ke Martapura diperisterikan lawan Gusti Limbuk itu, saudara Raden Kasuma Raga itu. Maka pangandika Marhum Panembahan pada Haji Tunggul itu: "Dahulunya anak Haji Tunggul itu dijadikan pawaranganku aci mintuha oleh Dipati Anta-Kasuma itu, maka sekarang ini Aria Mandalika ini sudah beristeri lawan cucuku Si Dayang Limbuk. Adapun akan upati di Pasir itu akan berikan arah cucuku itu. Lamun berada suruhanku berkeinginan atau maambili maka serahkan, lamun tiada itu jangan seperti zaman dahulu kalanya itu." Maka sembah Haji Tunggul itu:"Kaula junjung kaula suhun nugraha sampian itu atas batu kepala kaula." Itulah mulanya Pasir itu maka tiada tiap-tiap tahun menghantarkan upati ke Banjar, ke Martapura itu (Cuplikan HIKAYAT BANJAR).
18. ^ a b c d e f g (Indonesia) Bandjermasin (Sultanate), Surat-surat perdjandjian selang Kesultanan Bandjarmasin dengan pemerintahan2 V.O.C.: Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia- Belanda 1635-1860, Penerbit Arsip Nasional Republik Indonesia, Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat 1965
19. ^ Yang belakang sekali daripada itu tatkala Kiai Martasura ke Mangkasar, zaman Karaing Patigaloang itu, ia menyuruh pada Marhum Panembahan itu meminjam Pasir itu akan tempatnya jualan serta bersumpah: "Barang siapa anak cucuku berhasrat aniaya lawan negeri Banjar mudah-mudahan dibinasakan Allah itu." Maka dipinjamkan oleh Marhum Panembahan. Itulah mulanya Pasir - serta diberi desa namanya Satui dan Hasam-Hasam dan Kintap, dan Sawarangan itu, Banacala, Balang Pasir dan Kutai dan Berau serta Karasikan - itu tiada mahanjurkan hupati ke Martapura itu. (Cuplikan HIKAYAT BANJAR)
20. ^ (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Lembaga Kebudajaan Indonesia (1853). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde 1. Lange & Co. 
21. ^ (Belanda) Nederlandisch Indië (1849). Staatsblad van Nederlandisch Indië. s.n. 
22. ^ Seksi Sejarah Perlawanan Terhadap Belanda, Jilid 2 Seksi Sejarah Perlawanan Terhadap Belanda, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Indonesia), Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982
23. ^ (Belanda) Verhandelingen en Berigten Betrekkelijk het Zeewegen, Zeevaartkunde, de Hydrographie, de Koloniën, Volume 13, 1853
24. ^ (Belanda) Willem Adriaan Rees, De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: met portretten, platen en een terreinkaart, Anggota 1, D. A. Thieme, 1865

Pranala luar

• (Indonesia) Kesultanan Pasir
• (Inggris) Silsilah Raja Pasir

Page 7

Kesultanan Paser (yang sebelumnya bernama Kerajaan Sadurangas) merupakan sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516[1] dan dipimpin oleh seorang wanita (Ratu I) yang dinamakan Putri Di Dalam Petung. Wilayah kekuasaan kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Paser yang berada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, Balikpapan dan Pamukan.[2] Menurut kontrak VOC-Belanda dengan Kesultanan Banjar, negeri Paser merupakan salah satu kesan negara dependensi (negara bagian) di dalam "negara Banjar Raya".[3][4][5][6][7] Dalam tahun 1853 penduduk Kesultanan Paser 30.000 jiwa.[8]

Sejarah

Kerajaan Sadurangas

Tentang terbentuknya awal kerajaan Paser, Haji Aji Abdoel Rasyid dan kawan-kawan yang ditulis oleh M.Irfan lqbal, et.al. Dalam bukunya yang berjudul “Adat dan Sejarah Kerajaan Paser” mengatakan terbentuknya Kerajaan Paser pada tanggal 2 Safar tahun 9 Hijriyah atau tahun 630 Masehi. Pada ketika Putri Petong berusia 22 tahun dilantik atau dinobatkan dijadikan ratu (ratu pertama kerajaan Paser) yang semula kerajaan Padang Bertinti dijadikan kerajaan Sadurengas. Namun, dalam versi Pemerintah Kabupaten Paser, Kerajaan Sadurangas didirikan pada zaman ke-16 atau sekitar tahun 1516[1].

Sebelum Putri Petong menikah dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya. Putri Petong diyakini menganut kepercayaan animisme atau suatu kepercayaan yang memuja roh-roh halus dan dewa-dewa. Roh-roh halus atau dewa-dewa diyakini mampu menolong sewaktu-waktu diperlukan, bagi memanggil roh-roh halus tersebut diperlukan sebuah yang didirikan berpotongan rumah yang dinamakan Panti, di dalam panti tersebut diberi sesajen kue-kue yang dibuat berpotongan patung-patung dari tepung beras mirip roh yang akan dipanggil. Putri Petong setelah bersuamikan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya, setahun yang belakang sekali Putri Petong melahirkan anak yang pertama seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Nata Pangeran Berlindung bin Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya. Tiga tahun yang belakang sekali Putri Petong melahirkan lagi seorang anak perempuan, yang diberi nama Aji Putri Mitir binti Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya dan enam tahun yang belakang sekali Putri Petong melahirkan lagi seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Pati Indra bin Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya.

Islamisasi

Islamisasi di Kerajaan Paser melintasi beberapa jalur, selang lain :

• Jalur perkawinan-perkawinan dilakukan oleh Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya dengan Putri Petong, dari Kerajaan Paser raja komunitas Paser. Begitu juga perkawinan Sayyid Ahmad Khairuddin yang kawin dengan Aji Mitir anak Putri Petong dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya.
• Jalur perdagangan sungai Kendilo merupakan sungai luhur pada zaman mereka, yang selalu dilewati para pedagang dari beragam daerah Nusantara, termasuk pedagang dari Arab. Interaksi selang penduduk Kerajaan Paser dengan para pedagang muslim menyebabkan beberapa penduduk penduduk tertarik bagi memeluk agarna Islam.
• Dalam sebuah kisah rakyat, Putri Petong sebelum kawin dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya, sudah beberapa kali kawin, akan tetapi bila akan berkomunikasi badan dengan lelaki, bila tidak lari dari peraduan atau mati. Hal ini disebabkan sari bambu yang melekat pada Putri Petong. Kawinlah dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut[9]

Daerah Paser ketika kedatangan Islam, banyak dikenal dari beragam tulisan, diantaranya berdasarkan kitab yang ditulis Aji Aqub tahun 1350 Hijriyah atau tahun 1920 Masehi yang berjudul "Pelayaran mencari raja tanah Paser" Sumber lain dari tulisan A.S Assegaf dengan judul "Sejarah kerajaan Kutai dan Kesultanan Paser" tanpa tahun. Sumber yang lain dapat dijajaki dari sumber-sumber Belanda, diantaranya oleh S.C Knappert dengan judul "Tijdschrift voor ned Indie 1883" Sedangkan yang memuat legenda Putri Petong ditulis oleh III Nieuwkuyk dalam Versi Reide opstillen ove Boneo, Velome 9 kerajaan Paser juga disinggung dalam tulisan J.Zwager dengan judul "Tijdschrift voor Nederlan Indie. Seri 4, 1866.

Versi Hikayat Banjar

• Keberadaan kerajaan Pasir yang pertama disebutkan di dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365, menyatakan Pasir salah satu daerah jajahan Gajah Mada dari Majapahit.[10] Sedangkan menurut Salasilah Kutai, seorang putera dari Maharaja Sakti bin Aji Batara Luhur Paduka Nira dijadikan raja muda di Pasir. Putera dari raja muda tersebut yang bernama Aji Pangeran Tumenggung Bayabaya yang belakang sekali dilantik dijadikan Raja Kutai Kartanegara V menggantikan Raja Kutai Kertanegara IV Aji Raja Mandarsyah. Kerajaan Pasir yang disebutkan dalam Nagarakretagama maupun dalam Salasilah Kutai merupakan kerajaan yang sama yang sedang dalam pemerintahan Dinasti Kutai Kartanegara. Kerajaan yang belakang sekali yang muncul di Tanah Paser merupakan Kerajaan Sadurangas yang kelak mengganti namanya sebagai Kesultanan Pasir Balengkong, yang asal mulanya didirikan seorang panglima dari Kerajaan Kuripan-Daha (Banjar Hindu).
• Menurut Hikayat Banjar (1663), semenjak masa kekuasaan Maharaja Suryanata, gubernur Majapahit bagi Negara Dipa (= Banjar Hindu), orang luhur (penguasa) Pasir sudah dijadikan jajahannya. Pasir dalam Hikayat Banjar disebutkan sebagai salah satu tanah yang di atas angin (= negeri di sebelah timur atau utara) yang takluk dan menyerahkan upeti kepada Maharaja Suryanata hingga masa Maharaja Sukarama, yang belakang sekali hingga masa Sultan Suriansyah.[11]
• Penguasa/orang besar/adipati Pasir, Aji Tunggul/Aji Tenggal[12] (Aria Manau/Kakah Ukop) dijadikan bawahan Sultan Banjar, Mustainbillah yang berkuasa tahun 1595-1642. Ketika itu keraton Kesultanan Banjar sudah dipindahkan dari Pemakuan ke daerah Batang Banyu (antara 1622-1632) karena sebelumnya pada tahun 1612 Keraton Kuin diserang VOC, tatkala itu Marhum Panembahan (= Sultan Mustainbillah) menyuruh Kiai Lurah Cucuk membawa sebuah perahu beserta awak perahu empat puluh orang bagi menjemput Aji Tunggul dengan anak-isteri serta keluarganya. Ketika tiba di keraton Banjar waktu itu berada di daerah Batang Banyu, Aji Ratna puteri Aji Tunggul dinikahkan dengan Dipati Ngganding (adipati Kotawaringin) yang belakang sekali memperoleh dua anak, Andin Juluk dan Andin Hayu.[13] Yang belakang sekali Andin Juluk menikahi Pangeran Dipati Anta-Kasuma putera Sultan Mustainbillah dengan permaisuri Ratu Luhur yaitu yang kelak menjabat adipati/raja Kotawaringin menggantikan Dipati Ngganding. Pasangan Anta-Kasuma dan Andin Juluk ini memperoleh empat anak : Putri Gelang, Raden Tuan, Raden Pamadi dan Raden Nating. Sedangkan Andin Hayu menikahi Pangeran Dipati Tapasena putera Sultan Mustainbillah dari selir orang Jawa, yang belakang sekali memperoleh anak Pangeran Aria Wiraraja dan Putri Samut.[11][14]
• Perkawinan seorang puteri dari Aria Manau/Kakah Ukop/Aji Tunggul, bernama Sri Sukma Dewi yang bergelar Putri Betung [15]dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya (pimpinan ekspedisi agama Islam dari Giri) yang dikaruniai anak, yaitu :[16]
  1. Adjie Patih (Raden Aria Mandalika), memiliki anak bernama Adjie Anum (Raden Kakatang)
  2. Putri Adjie Meter, memiliki anak bernama Imam Mustafa dan Putri Ratna Berana
• Beberapa tahun berlalu setelah pernikahan Aji Ratna binti Aji Tunggul dengan Dipati Ngganding di negeri Banjar, seorang cucu Aji Tunggul[17] yaitu Raden Aria Mandalika (Adjie Patih) putera dari priyayi dari Giri yang menikah dengan puteri dari Aji Tunggul (Aria Manau/Kakah Ukop) datang pergi ke Kesultanan Banjar ketika itu keraton sudah dipindah dari Batang Banyu ke Martapura, yang belakang sekali Raden Aria Mandalika oleh Sultan Mustainbillah dinikahkan dengan cucunya bernama Putri Limbuk/Dayang Limbuk binti Pangeran Dipati Antasari. Dengan beradanya perkawinan ini maka Aji Tunggul tidak lagi diharuskan mengantarkan upeti tiap-tiap tahun seperti zaman dahulu kala, karena upeti tersebut sudah diberikan kepada Putri Limbuk/Dayang Limbuk, kecuali hanya bila berada suruhan dari Marhum Panembahan bagi berkeinginannya atau mengambilnya. Dengan demikian, Pasir mendapat pembebasan pembayaran upeti, bahkan probabilitas Raden Aria Mandalika (Adjie Patih) dijadikan raja muda di Pasir sebagai perwakilan Kesultanan Banjar. Pasangan Aria Mandalika (Adjie Patih) dan Putri Limbuk ini memperoleh anak bernama Raden Kakatang (Adjie Anum). Setahun setelah kelahiran Raden Kakatang, Sultan Mustainbillah yang belakang sekali mangkat.[11] Dengan demikian maka penguasa Pasir probabilitas sedang termasuk trah Sultan Banjar IV Marhum Panembahan, Raja Kutai Kartanegara II Aji Batara Luhur Paduka Nira dan bangsawan dari Giri.
• 1636, Paser kembali ditaklukan atas bantuan VOC sesuai Kontrak 4 September 1635, selang Sultan Banjar dengan VOC. [18]
• 1638, Sultan Mustain Billah menyuruh Kiai Martasura ke Makassar (Tallo-Gowa) bagi menjalin hubungan bilateral kedua negara pada masa I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud, Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa 1638-1654, ia meminjam Pasir kepada Marhum Panembahan sebagai tempat jualan. Semenjak itu Pasir dan wilayah ring terluar tidak lagi mengirim upeti ke Banjar. [19] Kejadian sebelum beradanya Kontrak Bungaya ini menunjukkan pengakuan Makassar (Tallo-Gowa) mengenai kekuasaan Kesultanan Banjar terhadap daerah di sepanjang tenggara dan timur pulau Kalimantan. Pada masa itu Sultan Makassar terfokus bagi menaklukkan kerajaan-kerajaan di daerah timur Nusantara. Namun setelah Kontrak Bungaya (1667), Kesultanan Gowa dilarang jualan ke timur dan utara Kalimantan.
• Pada zaman ke-18 Raja Bugis-Wajo, La Madukelleng menawan daerah Kutai, Paser, Pagatan dan menyerang Banjarmasin tetapi berhasil dipatahkan. Sebelumnya La Madukelleng menikah dengan Andin Anjang/Andeng Ajeng putri dari Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana (Sultan Aji Muhammad Alamsyah). Ketika Sultan wafat, istri La Maddukelleng dicalonkan dijadikan Ratu Paser, Namun beberapa orang-orang Paser menolak pencalonan tersebut dan terjadi pemberontakan di kerajaan. Bagi meredakan keadaan La Maddukelleng bersama Pasukannya menyerang dan menaklukkan Paser. Ia dijadikan Raja Pasir tahun 1726–1736. Salah seorang putri La Maddukelleng dengan Andeng Ajeng bernama Aji Putri Luhur yang belakang sekali menikah dengan Sultan Aji Muhammad Idris (Sultan Kutai XIV).
• 1736, Datanglah Utusan dari Kerajaan Wajo La Dalle Arung Taa, memanggilnya kembali ke Wajo. Dengan daya bersenjata yang baru dibeli dari Inggris, La Madukkeleng bersama Sultan Aji Muhammad Idris dan pasukan (Kerajaan Kutai), pasukan Kerajaan Pagatan, dan beberapa tambahan pasukan kerajaan Johor, beranjak ke Sulawesi bagi bergabung dengan Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, dan Kerajaan Wajo, bagi menghadapi Kerajaan Bone dan VOC yang bersekutu dengan Ternate, Tidore, Bacan, Butung, Bugis (Bone), Soppeng, Luwu, Turatea, Layo, Bajing, Bima. Sepeninggal La Maddukelleng, yang belakang sekali kerajaan Paser dipimpin Sultan Sepuh Alamsyah (Sultan Paser II) 1738–1799.
• 1765, VOC berjanji menolong Sultan Banjar Tamjidullah I yang pro VOC Belanda bagi menaklukan Paser kembali bagi memungut upeti. Paser sudah berada di bawah pengaruh La Madukkeleng yang anti VOC Belanda[18]
• 1768–1799, Pemerintahan Aji Dipati yang bergelar Sultan Dipati Anom Alamsyah, ia menikahi Ratu Intan I binti Daeng Malewa, Ratu negeri Cantung dan Batulicin.[20]
• 1787, Paser sebagai salah satu vazal Banjarmasin yang diserahkan Sultan Banjar Sunan Nata Dunia kepada VOC dalam Traktat 13 Agustus 1787 setelah Pangeran Nata diakui oleh VOC sebagai Sultan Banjarmasin dan berhasil menangkap pakar waris Kesultanan Banjar yang sah Pangeran Amir bin Sultan Muhammadillah yang sudah dibantu Arung Trawe dan bangsawan Bugis-Paser tetapi gagal. Sunan Nata Dunia berkuasa atas tanah yang dipinjam dari VOC atau sebagai daerah protektorat VOC.[18]
• 1797, Kedaulatan atas Paser dan Pulau Laut diserahkan kembali oleh VOC kepada Sultan Banjar Sunan Nata Dunia. Belanda yang belakang sekali digantikan oleh kolonial Inggris.[18]
• 1799–1811, Pemerintahan Aji Panji yang bergelar Sultan Sulaiman Alamsyah, ia menganeksasi negeri-negeri Tanah Bumbu yang berada di bawah kekuasaan Raja Gusti Luhur binti Pangeran Prabu bin Daeng Malewa.
• 1817, Paser diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan I pada 1 Januari 1817 selang Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Aernout van Boekholzt. Hal ini terjadi setelah Belanda masuk kembali ke Kalimantan menggantikan Inggris.[18]
• 1823, Paser dijadikan daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan II pada 13 September 1823 selang Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias.[18]
• 1826, Pasir ditegaskan kembali dijadikan daerah pendudukan Hindia Belanda menurut Kontrak Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar dengan Hindia Belanda yang ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826.[18]
• 1815–1843, Pemerintahan Sultan Mahmud Han Alamsyah, ia menciptakan kontrak politik dengan Hindia Belanda.
• 1849, Berdasarkan Staatsblad van Nederlandisch Indië no. 40 tahun 1849, wilayah Paser termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling menurut Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8.[21]
• 1880–1897, Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Alamsyah, dialah yang pertama kali berani menentang Belanda sehingga ia dibuang dan mangkat di Banjarmasin[22]
• 1906-1918, masa perjuangan rakyat Paser melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
• Hingga 1959, Wilayah Paser berstatus kawedanan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penguasa Pasir

Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe

Kesultanan Pasir mengadakan kontrak dengan Belanda pada 18 November 1850 di bawah Sultan Mahmud Han.[24] Kesultanan Pasir merupakan salah satu daerah leenplichtige landschappen dalam Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178.

Referensi

1. ^ a b Pemkab Paser - Sejarah Paser
2. ^ http://www.indonesianhistory.info/map/borneo1879.html?zoomview=1
3. ^ Borneo, ca 1750 (abad ke-18)
4. ^ (Indonesia) Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1992). Sejarah nasional Indonesia: Nusantara di zaman ke-18 dan ke-19. PT Balai Pustaka. ISBN 9794074101. ISBN 9789794074107
5. ^ (Inggris)Royal Geographical Society (Great Britain) (1856). A Gazetteer of the world: or, Dictionary of geographical knowledge, compiled from the most recent authorities, and forming a complete body of modern geography -- physical, political, statistical, historical, and ethnographical 5. A. Fullarton. 
6. ^ (Belanda) Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863. D. A. Thieme. hlm. 2. 
7. ^ (Inggris) (1848)The Journal of the Indian archipelago and eastern Asia 2. hlm. 438. 
8. ^ (Belanda) {1853)Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde 13. hlm. 358. 
9. ^ Vr, Cilik Riwut. Kalimantan Membangun dunia dan kebudayaan, PT. Tiara Wacana Yogya, cetakan pertama 17 Agustus 1993 halaman 119-120
10. ^ (Belanda) J.L.A. Brandes, Nāgarakrětāgama; Lofdicht van Prapanjtja op koning Radjasanagara, Hajam Wuruk, van Madjapahit, naar het eenige daarvan bekende handschrift, aangetroffen in de puri te Tjakranagara op Lombok 1902.
11. ^ a b c (Melayu)Johannes Jacobus Ras, Hikayat Banjar diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia 1990.
12. ^ (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Lembaga Kebudajaan Indonesia (1857). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde 6. Lange & Co. hlm. 241. 
13. ^ Sudah itu maka Marhum Panembahan menyuruh Kiai Lurah Tjutjuk orang empat puluh sebuah perahu ke Pasir, ia itu mengambil Haji Tunggul serta anak isterinya - Gunanya Haji (Aji) itu orang luhurnya, bukannya haji gunanya orang datang dari Mekkah - Sudah itu datang Haji Tunggul itu dengan anak isterinya serta keluarganya. Sudah itu anaknya yang perempuan bernama Haji Ratna itu dijadikan oleh Marhum Panembahan lawan Dipati Ngganding. Hatta sudah itu beranak perempuan dinamai Andin Djuluk. Sudah itu beranak pula itu perempuan namanya Andin Hayu. Banyak tiada tersebut (Cuplikan HIKAYAT BANJAR).
14. ^ (Inggris)Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (1861). Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië 23 (1-2). Nederlandsch-Indië. hlm. 198. 
15. ^ Putri di Dalam Petung merupakan gelar anumerta yang berkaitan dengan mitos putra/putri yang keluar dari buluh betung sebagai cikal bakal dinasti raja-raja yang banyak terdapat dalam mitos Melayu.
16. ^ Asal Usul Kerajaan Pasir (Sadurangas)
17. ^ Yang belakang sekali lagi tersebut berada seorang anak orang luhur Pasir bernama Raden Aria Mandalika. Asal bapanya itu priyayi dari Giri beristerikan anak Haji Tunggul, orang Pasir. Maka Raden Aria Mandalika datang ke Martapura diperisterikan lawan Gusti Limbuk itu, saudara Raden Kasuma Raga itu. Maka pangandika Marhum Panembahan pada Haji Tunggul itu: "Dahulunya anak Haji Tunggul itu dijadikan pawaranganku aci mintuha oleh Dipati Anta-Kasuma itu, maka sekarang ini Aria Mandalika ini sudah beristeri lawan cucuku Si Dayang Limbuk. Adapun akan upati di Pasir itu akan berikan arah cucuku itu. Lamun berada suruhanku berkeinginan atau maambili maka serahkan, lamun tiada itu jangan seperti zaman dahulu kalanya itu." Maka sembah Haji Tunggul itu:"Kaula junjung kaula suhun nugraha sampian itu atas batu kepala kaula." Itulah mulanya Pasir itu maka tiada tiap-tiap tahun menghantarkan upati ke Banjar, ke Martapura itu (Cuplikan HIKAYAT BANJAR).
18. ^ a b c d e f g (Indonesia) Bandjermasin (Sultanate), Surat-surat perdjandjian selang Kesultanan Bandjarmasin dengan pemerintahan2 V.O.C.: Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia- Belanda 1635-1860, Penerbit Arsip Nasional Republik Indonesia, Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat 1965
19. ^ Yang belakang sekali daripada itu tatkala Kiai Martasura ke Mangkasar, zaman Karaing Patigaloang itu, ia menyuruh pada Marhum Panembahan itu meminjam Pasir itu akan tempatnya jualan serta bersumpah: "Barang siapa anak cucuku berhasrat aniaya lawan negeri Banjar mudah-mudahan dibinasakan Allah itu." Maka dipinjamkan oleh Marhum Panembahan. Itulah mulanya Pasir - serta diberi desa namanya Satui dan Hasam-Hasam dan Kintap, dan Sawarangan itu, Banacala, Balang Pasir dan Kutai dan Berau serta Karasikan - itu tiada mahanjurkan hupati ke Martapura itu. (Cuplikan HIKAYAT BANJAR)
20. ^ (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Lembaga Kebudajaan Indonesia (1853). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde 1. Lange & Co. 
21. ^ (Belanda) Nederlandisch Indië (1849). Staatsblad van Nederlandisch Indië. s.n. 
22. ^ Seksi Sejarah Perlawanan Terhadap Belanda, Jilid 2 Seksi Sejarah Perlawanan Terhadap Belanda, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Indonesia), Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982
23. ^ (Belanda) Verhandelingen en Berigten Betrekkelijk het Zeewegen, Zeevaartkunde, de Hydrographie, de Koloniën, Volume 13, 1853
24. ^ (Belanda) Willem Adriaan Rees, De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: met portretten, platen en een terreinkaart, Anggota 1, D. A. Thieme, 1865

Pranala luar

• (Indonesia) Kesultanan Pasir
• (Inggris) Silsilah Raja Pasir

Page 8

Kesultanan Paser (yang sebelumnya bernama Kerajaan Sadurangas) merupakan sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516[1] dan dipimpin oleh seorang wanita (Ratu I) yang dinamakan Putri Di Dalam Petung. Wilayah kekuasaan kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Paser yang berada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, Balikpapan dan Pamukan.[2] Menurut kontrak VOC-Belanda dengan Kesultanan Banjar, negeri Paser merupakan salah satu kesan negara dependensi (negara bagian) di dalam "negara Banjar Raya".[3][4][5][6][7] Dalam tahun 1853 penduduk Kesultanan Paser 30.000 jiwa.[8]

Sejarah

Kerajaan Sadurangas

Tentang terbentuknya awal kerajaan Paser, Haji Aji Abdoel Rasyid dan kawan-kawan yang ditulis oleh M.Irfan lqbal, et.al. Dalam bukunya yang berjudul “Adat dan Sejarah Kerajaan Paser” mengatakan terbentuknya Kerajaan Paser pada tanggal 2 Safar tahun 9 Hijriyah atau tahun 630 Masehi. Pada ketika Putri Petong berusia 22 tahun dilantik atau dinobatkan dijadikan ratu (ratu pertama kerajaan Paser) yang semula kerajaan Padang Bertinti dijadikan kerajaan Sadurengas. Namun, dalam versi Pemerintah Kabupaten Paser, Kerajaan Sadurangas didirikan pada zaman ke-16 atau sekitar tahun 1516[1].

Sebelum Putri Petong menikah dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya. Putri Petong diyakini menganut kepercayaan animisme atau suatu kepercayaan yang memuja roh-roh halus dan dewa-dewa. Roh-roh halus atau dewa-dewa diyakini mampu menolong sewaktu-waktu diperlukan, bagi memanggil roh-roh halus tersebut diperlukan sebuah yang didirikan berpotongan rumah yang dinamakan Panti, di dalam panti tersebut diberi sesajen kue-kue yang dibuat berpotongan patung-patung dari tepung beras mirip roh yang akan dipanggil. Putri Petong setelah bersuamikan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya, setahun yang belakang sekali Putri Petong melahirkan anak yang pertama seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Nata Pangeran Berlindung bin Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya. Tiga tahun yang belakang sekali Putri Petong melahirkan lagi seorang anak perempuan, yang diberi nama Aji Putri Mitir binti Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya dan enam tahun yang belakang sekali Putri Petong melahirkan lagi seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Pati Indra bin Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya.

Islamisasi

Islamisasi di Kerajaan Paser melintasi beberapa jalur, selang lain :

• Jalur perkawinan-perkawinan dilakukan oleh Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya dengan Putri Petong, dari Kerajaan Paser raja komunitas Paser. Begitu juga perkawinan Sayyid Ahmad Khairuddin yang kawin dengan Aji Mitir anak Putri Petong dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya.
• Jalur perdagangan sungai Kendilo merupakan sungai luhur pada zaman mereka, yang selalu dilewati para pedagang dari beragam daerah Nusantara, termasuk pedagang dari Arab. Interaksi selang penduduk Kerajaan Paser dengan para pedagang muslim menyebabkan beberapa penduduk penduduk tertarik bagi memeluk agarna Islam.
• Dalam sebuah kisah rakyat, Putri Petong sebelum kawin dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya, sudah beberapa kali kawin, akan tetapi bila akan berkomunikasi badan dengan lelaki, bila tidak lari dari peraduan atau mati. Hal ini disebabkan sari bambu yang melekat pada Putri Petong. Kawinlah dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut[9]

Daerah Paser ketika kedatangan Islam, banyak dikenal dari beragam tulisan, diantaranya berdasarkan kitab yang ditulis Aji Aqub tahun 1350 Hijriyah atau tahun 1920 Masehi yang berjudul "Pelayaran mencari raja tanah Paser" Sumber lain dari tulisan A.S Assegaf dengan judul "Sejarah kerajaan Kutai dan Kesultanan Paser" tanpa tahun. Sumber yang lain dapat dijajaki dari sumber-sumber Belanda, diantaranya oleh S.C Knappert dengan judul "Tijdschrift voor ned Indie 1883" Sedangkan yang memuat legenda Putri Petong ditulis oleh III Nieuwkuyk dalam Versi Reide opstillen ove Boneo, Velome 9 kerajaan Paser juga disinggung dalam tulisan J.Zwager dengan judul "Tijdschrift voor Nederlan Indie. Seri 4, 1866.

Versi Hikayat Banjar

• Keberadaan kerajaan Pasir yang pertama disebutkan di dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365, menyatakan Pasir salah satu daerah jajahan Gajah Mada dari Majapahit.[10] Sedangkan menurut Salasilah Kutai, seorang putera dari Maharaja Sakti bin Aji Batara Luhur Paduka Nira dijadikan raja muda di Pasir. Putera dari raja muda tersebut yang bernama Aji Pangeran Tumenggung Bayabaya yang belakang sekali dilantik dijadikan Raja Kutai Kartanegara V menggantikan Raja Kutai Kertanegara IV Aji Raja Mandarsyah. Kerajaan Pasir yang disebutkan dalam Nagarakretagama maupun dalam Salasilah Kutai merupakan kerajaan yang sama yang sedang dalam pemerintahan Dinasti Kutai Kartanegara. Kerajaan yang belakang sekali yang muncul di Tanah Paser merupakan Kerajaan Sadurangas yang kelak mengganti namanya sebagai Kesultanan Pasir Balengkong, yang asal mulanya didirikan seorang panglima dari Kerajaan Kuripan-Daha (Banjar Hindu).
• Menurut Hikayat Banjar (1663), semenjak masa kekuasaan Maharaja Suryanata, gubernur Majapahit bagi Negara Dipa (= Banjar Hindu), orang luhur (penguasa) Pasir sudah dijadikan jajahannya. Pasir dalam Hikayat Banjar disebutkan sebagai salah satu tanah yang di atas angin (= negeri di sebelah timur atau utara) yang takluk dan menyerahkan upeti kepada Maharaja Suryanata hingga masa Maharaja Sukarama, yang belakang sekali hingga masa Sultan Suriansyah.[11]
• Penguasa/orang besar/adipati Pasir, Aji Tunggul/Aji Tenggal[12] (Aria Manau/Kakah Ukop) dijadikan bawahan Sultan Banjar, Mustainbillah yang berkuasa tahun 1595-1642. Ketika itu keraton Kesultanan Banjar sudah dipindahkan dari Pemakuan ke daerah Batang Banyu (antara 1622-1632) karena sebelumnya pada tahun 1612 Keraton Kuin diserang VOC, tatkala itu Marhum Panembahan (= Sultan Mustainbillah) menyuruh Kiai Lurah Cucuk membawa sebuah perahu beserta awak perahu empat puluh orang bagi menjemput Aji Tunggul dengan anak-isteri serta keluarganya. Ketika tiba di keraton Banjar waktu itu berada di daerah Batang Banyu, Aji Ratna puteri Aji Tunggul dinikahkan dengan Dipati Ngganding (adipati Kotawaringin) yang belakang sekali memperoleh dua anak, Andin Juluk dan Andin Hayu.[13] Yang belakang sekali Andin Juluk menikahi Pangeran Dipati Anta-Kasuma putera Sultan Mustainbillah dengan permaisuri Ratu Luhur yaitu yang kelak menjabat adipati/raja Kotawaringin menggantikan Dipati Ngganding. Pasangan Anta-Kasuma dan Andin Juluk ini memperoleh empat anak : Putri Gelang, Raden Tuan, Raden Pamadi dan Raden Nating. Sedangkan Andin Hayu menikahi Pangeran Dipati Tapasena putera Sultan Mustainbillah dari selir orang Jawa, yang belakang sekali memperoleh anak Pangeran Aria Wiraraja dan Putri Samut.[11][14]
• Perkawinan seorang puteri dari Aria Manau/Kakah Ukop/Aji Tunggul, bernama Sri Sukma Dewi yang bergelar Putri Betung [15]dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya (pimpinan ekspedisi agama Islam dari Giri) yang dikaruniai anak, yaitu :[16]
  1. Adjie Patih (Raden Aria Mandalika), memiliki anak bernama Adjie Anum (Raden Kakatang)
  2. Putri Adjie Meter, memiliki anak bernama Imam Mustafa dan Putri Ratna Berana
• Beberapa tahun berlalu setelah pernikahan Aji Ratna binti Aji Tunggul dengan Dipati Ngganding di negeri Banjar, seorang cucu Aji Tunggul[17] yaitu Raden Aria Mandalika (Adjie Patih) putera dari priyayi dari Giri yang menikah dengan puteri dari Aji Tunggul (Aria Manau/Kakah Ukop) datang pergi ke Kesultanan Banjar ketika itu keraton sudah dipindah dari Batang Banyu ke Martapura, yang belakang sekali Raden Aria Mandalika oleh Sultan Mustainbillah dinikahkan dengan cucunya bernama Putri Limbuk/Dayang Limbuk binti Pangeran Dipati Antasari. Dengan beradanya perkawinan ini maka Aji Tunggul tidak lagi diharuskan mengantarkan upeti tiap-tiap tahun seperti zaman dahulu kala, karena upeti tersebut sudah diberikan kepada Putri Limbuk/Dayang Limbuk, kecuali hanya bila berada suruhan dari Marhum Panembahan bagi berkeinginannya atau mengambilnya. Dengan demikian, Pasir mendapat pembebasan pembayaran upeti, bahkan probabilitas Raden Aria Mandalika (Adjie Patih) dijadikan raja muda di Pasir sebagai perwakilan Kesultanan Banjar. Pasangan Aria Mandalika (Adjie Patih) dan Putri Limbuk ini memperoleh anak bernama Raden Kakatang (Adjie Anum). Setahun setelah kelahiran Raden Kakatang, Sultan Mustainbillah yang belakang sekali mangkat.[11] Dengan demikian maka penguasa Pasir probabilitas sedang termasuk trah Sultan Banjar IV Marhum Panembahan, Raja Kutai Kartanegara II Aji Batara Luhur Paduka Nira dan bangsawan dari Giri.
• 1636, Paser kembali ditaklukan atas bantuan VOC sesuai Kontrak 4 September 1635, selang Sultan Banjar dengan VOC. [18]
• 1638, Sultan Mustain Billah menyuruh Kiai Martasura ke Makassar (Tallo-Gowa) bagi menjalin hubungan bilateral kedua negara pada masa I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud, Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa 1638-1654, ia meminjam Pasir kepada Marhum Panembahan sebagai tempat jualan. Semenjak itu Pasir dan wilayah ring terluar tidak lagi mengirim upeti ke Banjar. [19] Kejadian sebelum beradanya Kontrak Bungaya ini menunjukkan pengakuan Makassar (Tallo-Gowa) mengenai kekuasaan Kesultanan Banjar terhadap daerah di sepanjang tenggara dan timur pulau Kalimantan. Pada masa itu Sultan Makassar terfokus bagi menaklukkan kerajaan-kerajaan di daerah timur Nusantara. Namun setelah Kontrak Bungaya (1667), Kesultanan Gowa dilarang jualan ke timur dan utara Kalimantan.
• Pada zaman ke-18 Raja Bugis-Wajo, La Madukelleng menawan daerah Kutai, Paser, Pagatan dan menyerang Banjarmasin tetapi berhasil dipatahkan. Sebelumnya La Madukelleng menikah dengan Andin Anjang/Andeng Ajeng putri dari Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana (Sultan Aji Muhammad Alamsyah). Ketika Sultan wafat, istri La Maddukelleng dicalonkan dijadikan Ratu Paser, Namun beberapa orang-orang Paser menolak pencalonan tersebut dan terjadi pemberontakan di kerajaan. Bagi meredakan keadaan La Maddukelleng bersama Pasukannya menyerang dan menaklukkan Paser. Ia dijadikan Raja Pasir tahun 1726–1736. Salah seorang putri La Maddukelleng dengan Andeng Ajeng bernama Aji Putri Luhur yang belakang sekali menikah dengan Sultan Aji Muhammad Idris (Sultan Kutai XIV).
• 1736, Datanglah Utusan dari Kerajaan Wajo La Dalle Arung Taa, memanggilnya kembali ke Wajo. Dengan daya bersenjata yang baru dibeli dari Inggris, La Madukkeleng bersama Sultan Aji Muhammad Idris dan pasukan (Kerajaan Kutai), pasukan Kerajaan Pagatan, dan beberapa tambahan pasukan kerajaan Johor, beranjak ke Sulawesi bagi bergabung dengan Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, dan Kerajaan Wajo, bagi menghadapi Kerajaan Bone dan VOC yang bersekutu dengan Ternate, Tidore, Bacan, Butung, Bugis (Bone), Soppeng, Luwu, Turatea, Layo, Bajing, Bima. Sepeninggal La Maddukelleng, yang belakang sekali kerajaan Paser dipimpin Sultan Sepuh Alamsyah (Sultan Paser II) 1738–1799.
• 1765, VOC berjanji menolong Sultan Banjar Tamjidullah I yang pro VOC Belanda bagi menaklukan Paser kembali bagi memungut upeti. Paser sudah berada di bawah pengaruh La Madukkeleng yang anti VOC Belanda[18]
• 1768–1799, Pemerintahan Aji Dipati yang bergelar Sultan Dipati Anom Alamsyah, ia menikahi Ratu Intan I binti Daeng Malewa, Ratu negeri Cantung dan Batulicin.[20]
• 1787, Paser sebagai salah satu vazal Banjarmasin yang diserahkan Sultan Banjar Sunan Nata Dunia kepada VOC dalam Traktat 13 Agustus 1787 setelah Pangeran Nata diakui oleh VOC sebagai Sultan Banjarmasin dan berhasil menangkap pakar waris Kesultanan Banjar yang sah Pangeran Amir bin Sultan Muhammadillah yang sudah dibantu Arung Trawe dan bangsawan Bugis-Paser tetapi gagal. Sunan Nata Dunia berkuasa atas tanah yang dipinjam dari VOC atau sebagai daerah protektorat VOC.[18]
• 1797, Kedaulatan atas Paser dan Pulau Laut diserahkan kembali oleh VOC kepada Sultan Banjar Sunan Nata Dunia. Belanda yang belakang sekali digantikan oleh kolonial Inggris.[18]
• 1799–1811, Pemerintahan Aji Panji yang bergelar Sultan Sulaiman Alamsyah, ia menganeksasi negeri-negeri Tanah Bumbu yang berada di bawah kekuasaan Raja Gusti Luhur binti Pangeran Prabu bin Daeng Malewa.
• 1817, Paser diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan I pada 1 Januari 1817 selang Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Aernout van Boekholzt. Hal ini terjadi setelah Belanda masuk kembali ke Kalimantan menggantikan Inggris.[18]
• 1823, Paser dijadikan daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan II pada 13 September 1823 selang Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias.[18]
• 1826, Pasir ditegaskan kembali dijadikan daerah pendudukan Hindia Belanda menurut Kontrak Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar dengan Hindia Belanda yang ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826.[18]
• 1815–1843, Pemerintahan Sultan Mahmud Han Alamsyah, ia menciptakan kontrak politik dengan Hindia Belanda.
• 1849, Berdasarkan Staatsblad van Nederlandisch Indië no. 40 tahun 1849, wilayah Paser termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling menurut Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8.[21]
• 1880–1897, Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Alamsyah, dialah yang pertama kali berani menentang Belanda sehingga ia dibuang dan mangkat di Banjarmasin[22]
• 1906-1918, masa perjuangan rakyat Paser melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
• Hingga 1959, Wilayah Paser berstatus kawedanan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penguasa Pasir

Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe

Kesultanan Pasir mengadakan kontrak dengan Belanda pada 18 November 1850 di bawah Sultan Mahmud Han.[24] Kesultanan Pasir merupakan salah satu daerah leenplichtige landschappen dalam Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178.

Referensi

1. ^ a b Pemkab Paser - Sejarah Paser
2. ^ http://www.indonesianhistory.info/map/borneo1879.html?zoomview=1
3. ^ Borneo, ca 1750 (abad ke-18)
4. ^ (Indonesia) Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1992). Sejarah nasional Indonesia: Nusantara di zaman ke-18 dan ke-19. PT Balai Pustaka. ISBN 9794074101. ISBN 9789794074107
5. ^ (Inggris)Royal Geographical Society (Great Britain) (1856). A Gazetteer of the world: or, Dictionary of geographical knowledge, compiled from the most recent authorities, and forming a complete body of modern geography -- physical, political, statistical, historical, and ethnographical 5. A. Fullarton. 
6. ^ (Belanda) Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863. D. A. Thieme. hlm. 2. 
7. ^ (Inggris) (1848)The Journal of the Indian archipelago and eastern Asia 2. hlm. 438. 
8. ^ (Belanda) {1853)Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde 13. hlm. 358. 
9. ^ Vr, Cilik Riwut. Kalimantan Membangun dunia dan kebudayaan, PT. Tiara Wacana Yogya, cetakan pertama 17 Agustus 1993 halaman 119-120
10. ^ (Belanda) J.L.A. Brandes, Nāgarakrětāgama; Lofdicht van Prapanjtja op koning Radjasanagara, Hajam Wuruk, van Madjapahit, naar het eenige daarvan bekende handschrift, aangetroffen in de puri te Tjakranagara op Lombok 1902.
11. ^ a b c (Melayu)Johannes Jacobus Ras, Hikayat Banjar diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia 1990.
12. ^ (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Lembaga Kebudajaan Indonesia (1857). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde 6. Lange & Co. hlm. 241. 
13. ^ Sudah itu maka Marhum Panembahan menyuruh Kiai Lurah Tjutjuk orang empat puluh sebuah perahu ke Pasir, ia itu mengambil Haji Tunggul serta anak isterinya - Gunanya Haji (Aji) itu orang luhurnya, bukannya haji gunanya orang datang dari Mekkah - Sudah itu datang Haji Tunggul itu dengan anak isterinya serta keluarganya. Sudah itu anaknya yang perempuan bernama Haji Ratna itu dijadikan oleh Marhum Panembahan lawan Dipati Ngganding. Hatta sudah itu beranak perempuan dinamai Andin Djuluk. Sudah itu beranak pula itu perempuan namanya Andin Hayu. Banyak tiada tersebut (Cuplikan HIKAYAT BANJAR).
14. ^ (Inggris)Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (1861). Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië 23 (1-2). Nederlandsch-Indië. hlm. 198. 
15. ^ Putri di Dalam Petung merupakan gelar anumerta yang berkaitan dengan mitos putra/putri yang keluar dari buluh betung sebagai cikal bakal dinasti raja-raja yang banyak terdapat dalam mitos Melayu.
16. ^ Asal Usul Kerajaan Pasir (Sadurangas)
17. ^ Yang belakang sekali lagi tersebut berada seorang anak orang luhur Pasir bernama Raden Aria Mandalika. Asal bapanya itu priyayi dari Giri beristerikan anak Haji Tunggul, orang Pasir. Maka Raden Aria Mandalika datang ke Martapura diperisterikan lawan Gusti Limbuk itu, saudara Raden Kasuma Raga itu. Maka pangandika Marhum Panembahan pada Haji Tunggul itu: "Dahulunya anak Haji Tunggul itu dijadikan pawaranganku aci mintuha oleh Dipati Anta-Kasuma itu, maka sekarang ini Aria Mandalika ini sudah beristeri lawan cucuku Si Dayang Limbuk. Adapun akan upati di Pasir itu akan berikan arah cucuku itu. Lamun berada suruhanku berkeinginan atau maambili maka serahkan, lamun tiada itu jangan seperti zaman dahulu kalanya itu." Maka sembah Haji Tunggul itu:"Kaula junjung kaula suhun nugraha sampian itu atas batu kepala kaula." Itulah mulanya Pasir itu maka tiada tiap-tiap tahun menghantarkan upati ke Banjar, ke Martapura itu (Cuplikan HIKAYAT BANJAR).
18. ^ a b c d e f g (Indonesia) Bandjermasin (Sultanate), Surat-surat perdjandjian selang Kesultanan Bandjarmasin dengan pemerintahan2 V.O.C.: Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia- Belanda 1635-1860, Penerbit Arsip Nasional Republik Indonesia, Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat 1965
19. ^ Yang belakang sekali daripada itu tatkala Kiai Martasura ke Mangkasar, zaman Karaing Patigaloang itu, ia menyuruh pada Marhum Panembahan itu meminjam Pasir itu akan tempatnya jualan serta bersumpah: "Barang siapa anak cucuku berhasrat aniaya lawan negeri Banjar mudah-mudahan dibinasakan Allah itu." Maka dipinjamkan oleh Marhum Panembahan. Itulah mulanya Pasir - serta diberi desa namanya Satui dan Hasam-Hasam dan Kintap, dan Sawarangan itu, Banacala, Balang Pasir dan Kutai dan Berau serta Karasikan - itu tiada mahanjurkan hupati ke Martapura itu. (Cuplikan HIKAYAT BANJAR)
20. ^ (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Lembaga Kebudajaan Indonesia (1853). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde 1. Lange & Co. 
21. ^ (Belanda) Nederlandisch Indië (1849). Staatsblad van Nederlandisch Indië. s.n. 
22. ^ Seksi Sejarah Perlawanan Terhadap Belanda, Jilid 2 Seksi Sejarah Perlawanan Terhadap Belanda, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Indonesia), Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982
23. ^ (Belanda) Verhandelingen en Berigten Betrekkelijk het Zeewegen, Zeevaartkunde, de Hydrographie, de Koloniën, Volume 13, 1853
24. ^ (Belanda) Willem Adriaan Rees, De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: met portretten, platen en een terreinkaart, Anggota 1, D. A. Thieme, 1865

Pranala luar

• (Indonesia) Kesultanan Pasir
• (Inggris) Silsilah Raja Pasir

Page 9

Kesultanan Paser (yang sebelumnya bernama Kerajaan Sadurangas) merupakan sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516[1] dan dipimpin oleh seorang wanita (Ratu I) yang dinamakan Putri Di Dalam Petung. Wilayah kekuasaan kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Paser yang berada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, Balikpapan dan Pamukan.[2] Menurut kontrak VOC-Belanda dengan Kesultanan Banjar, negeri Paser merupakan salah satu kesan negara dependensi (negara bagian) di dalam "negara Banjar Raya".[3][4][5][6][7] Dalam tahun 1853 penduduk Kesultanan Paser 30.000 jiwa.[8]

Sejarah

Kerajaan Sadurangas

Tentang terbentuknya awal kerajaan Paser, Haji Aji Abdoel Rasyid dan kawan-kawan yang ditulis oleh M.Irfan lqbal, et.al. Dalam bukunya yang berjudul “Adat dan Sejarah Kerajaan Paser” mengatakan terbentuknya Kerajaan Paser pada tanggal 2 Safar tahun 9 Hijriyah atau tahun 630 Masehi. Pada ketika Putri Petong berusia 22 tahun dilantik atau dinobatkan dijadikan ratu (ratu pertama kerajaan Paser) yang semula kerajaan Padang Bertinti dijadikan kerajaan Sadurengas. Namun, dalam versi Pemerintah Kabupaten Paser, Kerajaan Sadurangas didirikan pada zaman ke-16 atau sekitar tahun 1516[1].

Sebelum Putri Petong menikah dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya. Putri Petong diyakini menganut kepercayaan animisme atau suatu kepercayaan yang memuja roh-roh halus dan dewa-dewa. Roh-roh halus atau dewa-dewa diyakini mampu menolong sewaktu-waktu diperlukan, bagi memanggil roh-roh halus tersebut diperlukan sebuah yang didirikan berpotongan rumah yang dinamakan Panti, di dalam panti tersebut diberi sesajen kue-kue yang dibuat berpotongan patung-patung dari tepung beras mirip roh yang akan dipanggil. Putri Petong setelah bersuamikan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya, setahun yang belakang sekali Putri Petong melahirkan anak yang pertama seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Nata Pangeran Berlindung bin Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya. Tiga tahun yang belakang sekali Putri Petong melahirkan lagi seorang anak perempuan, yang diberi nama Aji Putri Mitir binti Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya dan enam tahun yang belakang sekali Putri Petong melahirkan lagi seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Pati Indra bin Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya.

Islamisasi

Islamisasi di Kerajaan Paser melintasi beberapa jalur, selang lain :

• Jalur perkawinan-perkawinan dilakukan oleh Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya dengan Putri Petong, dari Kerajaan Paser raja komunitas Paser. Begitu juga perkawinan Sayyid Ahmad Khairuddin yang kawin dengan Aji Mitir anak Putri Petong dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya.
• Jalur perdagangan sungai Kendilo merupakan sungai luhur pada zaman mereka, yang selalu dilewati para pedagang dari beragam daerah Nusantara, termasuk pedagang dari Arab. Interaksi selang penduduk Kerajaan Paser dengan para pedagang muslim menyebabkan beberapa penduduk penduduk tertarik bagi memeluk agarna Islam.
• Dalam sebuah kisah rakyat, Putri Petong sebelum kawin dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya, sudah beberapa kali kawin, akan tetapi bila akan berkomunikasi badan dengan lelaki, bila tidak lari dari peraduan atau mati. Hal ini disebabkan sari bambu yang melekat pada Putri Petong. Kawinlah dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut[9]

Daerah Paser ketika kedatangan Islam, banyak dikenal dari beragam tulisan, diantaranya berdasarkan kitab yang ditulis Aji Aqub tahun 1350 Hijriyah atau tahun 1920 Masehi yang berjudul "Pelayaran mencari raja tanah Paser" Sumber lain dari tulisan A.S Assegaf dengan judul "Sejarah kerajaan Kutai dan Kesultanan Paser" tanpa tahun. Sumber yang lain dapat dijajaki dari sumber-sumber Belanda, diantaranya oleh S.C Knappert dengan judul "Tijdschrift voor ned Indie 1883" Sedangkan yang memuat legenda Putri Petong ditulis oleh III Nieuwkuyk dalam Versi Reide opstillen ove Boneo, Velome 9 kerajaan Paser juga disinggung dalam tulisan J.Zwager dengan judul "Tijdschrift voor Nederlan Indie. Seri 4, 1866.

Versi Hikayat Banjar

• Keberadaan kerajaan Pasir yang pertama disebutkan di dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365, menyatakan Pasir salah satu daerah jajahan Gajah Mada dari Majapahit.[10] Sedangkan menurut Salasilah Kutai, seorang putera dari Maharaja Sakti bin Aji Batara Luhur Paduka Nira dijadikan raja muda di Pasir. Putera dari raja muda tersebut yang bernama Aji Pangeran Tumenggung Bayabaya yang belakang sekali dilantik dijadikan Raja Kutai Kartanegara V menggantikan Raja Kutai Kertanegara IV Aji Raja Mandarsyah. Kerajaan Pasir yang disebutkan dalam Nagarakretagama maupun dalam Salasilah Kutai merupakan kerajaan yang sama yang sedang dalam pemerintahan Dinasti Kutai Kartanegara. Kerajaan yang belakang sekali yang muncul di Tanah Paser merupakan Kerajaan Sadurangas yang kelak mengganti namanya sebagai Kesultanan Pasir Balengkong, yang asal mulanya didirikan seorang panglima dari Kerajaan Kuripan-Daha (Banjar Hindu).
• Menurut Hikayat Banjar (1663), semenjak masa kekuasaan Maharaja Suryanata, gubernur Majapahit bagi Negara Dipa (= Banjar Hindu), orang luhur (penguasa) Pasir sudah dijadikan jajahannya. Pasir dalam Hikayat Banjar disebutkan sebagai salah satu tanah yang di atas angin (= negeri di sebelah timur atau utara) yang takluk dan menyerahkan upeti kepada Maharaja Suryanata hingga masa Maharaja Sukarama, yang belakang sekali hingga masa Sultan Suriansyah.[11]
• Penguasa/orang besar/adipati Pasir, Aji Tunggul/Aji Tenggal[12] (Aria Manau/Kakah Ukop) dijadikan bawahan Sultan Banjar, Mustainbillah yang berkuasa tahun 1595-1642. Ketika itu keraton Kesultanan Banjar sudah dipindahkan dari Pemakuan ke daerah Batang Banyu (antara 1622-1632) karena sebelumnya pada tahun 1612 Keraton Kuin diserang VOC, tatkala itu Marhum Panembahan (= Sultan Mustainbillah) menyuruh Kiai Lurah Cucuk membawa sebuah perahu beserta awak perahu empat puluh orang bagi menjemput Aji Tunggul dengan anak-isteri serta keluarganya. Ketika tiba di keraton Banjar waktu itu berada di daerah Batang Banyu, Aji Ratna puteri Aji Tunggul dinikahkan dengan Dipati Ngganding (adipati Kotawaringin) yang belakang sekali memperoleh dua anak, Andin Juluk dan Andin Hayu.[13] Yang belakang sekali Andin Juluk menikahi Pangeran Dipati Anta-Kasuma putera Sultan Mustainbillah dengan permaisuri Ratu Luhur yaitu yang kelak menjabat adipati/raja Kotawaringin menggantikan Dipati Ngganding. Pasangan Anta-Kasuma dan Andin Juluk ini memperoleh empat anak : Putri Gelang, Raden Tuan, Raden Pamadi dan Raden Nating. Sedangkan Andin Hayu menikahi Pangeran Dipati Tapasena putera Sultan Mustainbillah dari selir orang Jawa, yang belakang sekali memperoleh anak Pangeran Aria Wiraraja dan Putri Samut.[11][14]
• Perkawinan seorang puteri dari Aria Manau/Kakah Ukop/Aji Tunggul, bernama Sri Sukma Dewi yang bergelar Putri Betung [15]dengan Sisa dari pembakaran Mansyur Indra Jaya (pimpinan ekspedisi agama Islam dari Giri) yang dikaruniai anak, yaitu :[16]
  1. Adjie Patih (Raden Aria Mandalika), memiliki anak bernama Adjie Anum (Raden Kakatang)
  2. Putri Adjie Meter, memiliki anak bernama Imam Mustafa dan Putri Ratna Berana
• Beberapa tahun berlalu setelah pernikahan Aji Ratna binti Aji Tunggul dengan Dipati Ngganding di negeri Banjar, seorang cucu Aji Tunggul[17] yaitu Raden Aria Mandalika (Adjie Patih) putera dari priyayi dari Giri yang menikah dengan puteri dari Aji Tunggul (Aria Manau/Kakah Ukop) datang pergi ke Kesultanan Banjar ketika itu keraton sudah dipindah dari Batang Banyu ke Martapura, yang belakang sekali Raden Aria Mandalika oleh Sultan Mustainbillah dinikahkan dengan cucunya bernama Putri Limbuk/Dayang Limbuk binti Pangeran Dipati Antasari. Dengan beradanya perkawinan ini maka Aji Tunggul tidak lagi diharuskan mengantarkan upeti tiap-tiap tahun seperti zaman dahulu kala, karena upeti tersebut sudah diberikan kepada Putri Limbuk/Dayang Limbuk, kecuali hanya bila berada suruhan dari Marhum Panembahan bagi berkeinginannya atau mengambilnya. Dengan demikian, Pasir mendapat pembebasan pembayaran upeti, bahkan probabilitas Raden Aria Mandalika (Adjie Patih) dijadikan raja muda di Pasir sebagai perwakilan Kesultanan Banjar. Pasangan Aria Mandalika (Adjie Patih) dan Putri Limbuk ini memperoleh anak bernama Raden Kakatang (Adjie Anum). Setahun setelah kelahiran Raden Kakatang, Sultan Mustainbillah yang belakang sekali mangkat.[11] Dengan demikian maka penguasa Pasir probabilitas sedang termasuk trah Sultan Banjar IV Marhum Panembahan, Raja Kutai Kartanegara II Aji Batara Luhur Paduka Nira dan bangsawan dari Giri.
• 1636, Paser kembali ditaklukan atas bantuan VOC sesuai Kontrak 4 September 1635, selang Sultan Banjar dengan VOC. [18]
• 1638, Sultan Mustain Billah menyuruh Kiai Martasura ke Makassar (Tallo-Gowa) bagi menjalin hubungan bilateral kedua negara pada masa I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud, Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa 1638-1654, ia meminjam Pasir kepada Marhum Panembahan sebagai tempat jualan. Semenjak itu Pasir dan wilayah ring terluar tidak lagi mengirim upeti ke Banjar. [19] Kejadian sebelum beradanya Kontrak Bungaya ini menunjukkan pengakuan Makassar (Tallo-Gowa) mengenai kekuasaan Kesultanan Banjar terhadap daerah di sepanjang tenggara dan timur pulau Kalimantan. Pada masa itu Sultan Makassar terfokus bagi menaklukkan kerajaan-kerajaan di daerah timur Nusantara. Namun setelah Kontrak Bungaya (1667), Kesultanan Gowa dilarang jualan ke timur dan utara Kalimantan.
• Pada zaman ke-18 Raja Bugis-Wajo, La Madukelleng menawan daerah Kutai, Paser, Pagatan dan menyerang Banjarmasin tetapi berhasil dipatahkan. Sebelumnya La Madukelleng menikah dengan Andin Anjang/Andeng Ajeng putri dari Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana (Sultan Aji Muhammad Alamsyah). Ketika Sultan wafat, istri La Maddukelleng dicalonkan dijadikan Ratu Paser, Namun beberapa orang-orang Paser menolak pencalonan tersebut dan terjadi pemberontakan di kerajaan. Bagi meredakan keadaan La Maddukelleng bersama Pasukannya menyerang dan menaklukkan Paser. Ia dijadikan Raja Pasir tahun 1726–1736. Salah seorang putri La Maddukelleng dengan Andeng Ajeng bernama Aji Putri Luhur yang belakang sekali menikah dengan Sultan Aji Muhammad Idris (Sultan Kutai XIV).
• 1736, Datanglah Utusan dari Kerajaan Wajo La Dalle Arung Taa, memanggilnya kembali ke Wajo. Dengan daya bersenjata yang baru dibeli dari Inggris, La Madukkeleng bersama Sultan Aji Muhammad Idris dan pasukan (Kerajaan Kutai), pasukan Kerajaan Pagatan, dan beberapa tambahan pasukan kerajaan Johor, beranjak ke Sulawesi bagi bergabung dengan Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, dan Kerajaan Wajo, bagi menghadapi Kerajaan Bone dan VOC yang bersekutu dengan Ternate, Tidore, Bacan, Butung, Bugis (Bone), Soppeng, Luwu, Turatea, Layo, Bajing, Bima. Sepeninggal La Maddukelleng, yang belakang sekali kerajaan Paser dipimpin Sultan Sepuh Alamsyah (Sultan Paser II) 1738–1799.
• 1765, VOC berjanji menolong Sultan Banjar Tamjidullah I yang pro VOC Belanda bagi menaklukan Paser kembali bagi memungut upeti. Paser sudah berada di bawah pengaruh La Madukkeleng yang anti VOC Belanda[18]
• 1768–1799, Pemerintahan Aji Dipati yang bergelar Sultan Dipati Anom Alamsyah, ia menikahi Ratu Intan I binti Daeng Malewa, Ratu negeri Cantung dan Batulicin.[20]
• 1787, Paser sebagai salah satu vazal Banjarmasin yang diserahkan Sultan Banjar Sunan Nata Dunia kepada VOC dalam Traktat 13 Agustus 1787 setelah Pangeran Nata diakui oleh VOC sebagai Sultan Banjarmasin dan berhasil menangkap pakar waris Kesultanan Banjar yang sah Pangeran Amir bin Sultan Muhammadillah yang sudah dibantu Arung Trawe dan bangsawan Bugis-Paser tetapi gagal. Sunan Nata Dunia berkuasa atas tanah yang dipinjam dari VOC atau sebagai daerah protektorat VOC.[18]
• 1797, Kedaulatan atas Paser dan Pulau Laut diserahkan kembali oleh VOC kepada Sultan Banjar Sunan Nata Dunia. Belanda yang belakang sekali digantikan oleh kolonial Inggris.[18]
• 1799–1811, Pemerintahan Aji Panji yang bergelar Sultan Sulaiman Alamsyah, ia menganeksasi negeri-negeri Tanah Bumbu yang berada di bawah kekuasaan Raja Gusti Luhur binti Pangeran Prabu bin Daeng Malewa.
• 1817, Paser diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan I pada 1 Januari 1817 selang Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Aernout van Boekholzt. Hal ini terjadi setelah Belanda masuk kembali ke Kalimantan menggantikan Inggris.[18]
• 1823, Paser dijadikan daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan II pada 13 September 1823 selang Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias.[18]
• 1826, Pasir ditegaskan kembali dijadikan daerah pendudukan Hindia Belanda menurut Kontrak Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar dengan Hindia Belanda yang ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826.[18]
• 1815–1843, Pemerintahan Sultan Mahmud Han Alamsyah, ia menciptakan kontrak politik dengan Hindia Belanda.
• 1849, Berdasarkan Staatsblad van Nederlandisch Indië no. 40 tahun 1849, wilayah Paser termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling menurut Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8.[21]
• 1880–1897, Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Alamsyah, dialah yang pertama kali berani menentang Belanda sehingga ia dibuang dan mangkat di Banjarmasin[22]
• 1906-1918, masa perjuangan rakyat Paser melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
• Hingga 1959, Wilayah Paser berstatus kawedanan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penguasa Pasir

Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe

Kesultanan Pasir mengadakan kontrak dengan Belanda pada 18 November 1850 di bawah Sultan Mahmud Han.[24] Kesultanan Pasir merupakan salah satu daerah leenplichtige landschappen dalam Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178.

Referensi

1. ^ a b Pemkab Paser - Sejarah Paser
2. ^ http://www.indonesianhistory.info/map/borneo1879.html?zoomview=1
3. ^ Borneo, ca 1750 (abad ke-18)
4. ^ (Indonesia) Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1992). Sejarah nasional Indonesia: Nusantara di zaman ke-18 dan ke-19. PT Balai Pustaka. ISBN 9794074101. ISBN 9789794074107
5. ^ (Inggris)Royal Geographical Society (Great Britain) (1856). A Gazetteer of the world: or, Dictionary of geographical knowledge, compiled from the most recent authorities, and forming a complete body of modern geography -- physical, political, statistical, historical, and ethnographical 5. A. Fullarton. 
6. ^ (Belanda) Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863. D. A. Thieme. hlm. 2. 
7. ^ (Inggris) (1848)The Journal of the Indian archipelago and eastern Asia 2. hlm. 438. 
8. ^ (Belanda) {1853)Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde 13. hlm. 358. 
9. ^ Vr, Cilik Riwut. Kalimantan Membangun dunia dan kebudayaan, PT. Tiara Wacana Yogya, cetakan pertama 17 Agustus 1993 halaman 119-120
10. ^ (Belanda) J.L.A. Brandes, Nāgarakrětāgama; Lofdicht van Prapanjtja op koning Radjasanagara, Hajam Wuruk, van Madjapahit, naar het eenige daarvan bekende handschrift, aangetroffen in de puri te Tjakranagara op Lombok 1902.
11. ^ a b c (Melayu)Johannes Jacobus Ras, Hikayat Banjar diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia 1990.
12. ^ (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Lembaga Kebudajaan Indonesia (1857). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde 6. Lange & Co. hlm. 241. 
13. ^ Sudah itu maka Marhum Panembahan menyuruh Kiai Lurah Tjutjuk orang empat puluh sebuah perahu ke Pasir, ia itu mengambil Haji Tunggul serta anak isterinya - Gunanya Haji (Aji) itu orang luhurnya, bukannya haji gunanya orang datang dari Mekkah - Sudah itu datang Haji Tunggul itu dengan anak isterinya serta keluarganya. Sudah itu anaknya yang perempuan bernama Haji Ratna itu dijadikan oleh Marhum Panembahan lawan Dipati Ngganding. Hatta sudah itu beranak perempuan dinamai Andin Djuluk. Sudah itu beranak pula itu perempuan namanya Andin Hayu. Banyak tiada tersebut (Cuplikan HIKAYAT BANJAR).
14. ^ (Inggris)Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (1861). Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië 23 (1-2). Nederlandsch-Indië. hlm. 198. 
15. ^ Putri di Dalam Petung merupakan gelar anumerta yang berkaitan dengan mitos putra/putri yang keluar dari buluh betung sebagai cikal bakal dinasti raja-raja yang banyak terdapat dalam mitos Melayu.
16. ^ Asal Usul Kerajaan Pasir (Sadurangas)
17. ^ Yang belakang sekali lagi tersebut berada seorang anak orang luhur Pasir bernama Raden Aria Mandalika. Asal bapanya itu priyayi dari Giri beristerikan anak Haji Tunggul, orang Pasir. Maka Raden Aria Mandalika datang ke Martapura diperisterikan lawan Gusti Limbuk itu, saudara Raden Kasuma Raga itu. Maka pangandika Marhum Panembahan pada Haji Tunggul itu: "Dahulunya anak Haji Tunggul itu dijadikan pawaranganku aci mintuha oleh Dipati Anta-Kasuma itu, maka sekarang ini Aria Mandalika ini sudah beristeri lawan cucuku Si Dayang Limbuk. Adapun akan upati di Pasir itu akan berikan arah cucuku itu. Lamun berada suruhanku berkeinginan atau maambili maka serahkan, lamun tiada itu jangan seperti zaman dahulu kalanya itu." Maka sembah Haji Tunggul itu:"Kaula junjung kaula suhun nugraha sampian itu atas batu kepala kaula." Itulah mulanya Pasir itu maka tiada tiap-tiap tahun menghantarkan upati ke Banjar, ke Martapura itu (Cuplikan HIKAYAT BANJAR).
18. ^ a b c d e f g (Indonesia) Bandjermasin (Sultanate), Surat-surat perdjandjian selang Kesultanan Bandjarmasin dengan pemerintahan2 V.O.C.: Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia- Belanda 1635-1860, Penerbit Arsip Nasional Republik Indonesia, Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat 1965
19. ^ Yang belakang sekali daripada itu tatkala Kiai Martasura ke Mangkasar, zaman Karaing Patigaloang itu, ia menyuruh pada Marhum Panembahan itu meminjam Pasir itu akan tempatnya jualan serta bersumpah: "Barang siapa anak cucuku berhasrat aniaya lawan negeri Banjar mudah-mudahan dibinasakan Allah itu." Maka dipinjamkan oleh Marhum Panembahan. Itulah mulanya Pasir - serta diberi desa namanya Satui dan Hasam-Hasam dan Kintap, dan Sawarangan itu, Banacala, Balang Pasir dan Kutai dan Berau serta Karasikan - itu tiada mahanjurkan hupati ke Martapura itu. (Cuplikan HIKAYAT BANJAR)
20. ^ (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Lembaga Kebudajaan Indonesia (1853). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde 1. Lange & Co. 
21. ^ (Belanda) Nederlandisch Indië (1849). Staatsblad van Nederlandisch Indië. s.n. 
22. ^ Seksi Sejarah Perlawanan Terhadap Belanda, Jilid 2 Seksi Sejarah Perlawanan Terhadap Belanda, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Indonesia), Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982
23. ^ (Belanda) Verhandelingen en Berigten Betrekkelijk het Zeewegen, Zeevaartkunde, de Hydrographie, de Koloniën, Volume 13, 1853
24. ^ (Belanda) Willem Adriaan Rees, De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: met portretten, platen en een terreinkaart, Anggota 1, D. A. Thieme, 1865

Pranala luar

• (Indonesia) Kesultanan Pasir
• (Inggris) Silsilah Raja Pasir

Page 10

Republik Irak (nama lokal: Al Jumhuriyah al Iraqiyah - nama lokal singkat: Al Iraq [1] (Arab:

Irak mempunyai sejarah yang kaya. Sekarang Irak termasuk negara mengembang di tengah-tengah perang saudara.

Nama

Mempunyai beberapa argumen tentang asal usul nama Irak; - satu di antaranya berasal dari kota Uruk (atau Erech) dari masa Kerajaan Sumer. Argumen lainnya mengatakan bahwa Irak berasal dari bahasa Aram, yang berfaedah "tanah sepanjang tepian sungai." Argumen lainnya mengatakan bahwa Irak yaitu sebuah referensi kepada akar pohon palma, karena jumlahnya berlebihan di negara itu.

Di bawah Dinasti Sassanid Persia, mempunyai wilayah yang dinamai "Erak Arabi" yang merujuk ke anggota dari wilayah barat daya Kekaisaran Persia, yang sekarang yaitu anggota dari Irak selatan. Al-Iraq yaitu nama yang dipergunakan oleh orang-orang Arab sendiri sebagai kawasan ini sejak ratus tahun ke-6.

Sejarah

Sejarah lawas

Anggota atas dari stela aturan hukum Hammurabi.

Secara historis Irak dikenal sebagai Mesopotamia, yang secara harafiah berfaedah "di antara sungai-sungai" dalam bahasa Yunani. Tanah ini diproduksi menjadi tempat lahir peradaban pertama alam yang dikenal, budaya Sumeria, disertai dengan budaya Akkadia, Babilonia dan Asyur yang pengaruhnya meluas ke daerah-daerah tetangganya sejak sekitar 5000 SM. Peradaban-peradaban ini menghasilkan tulisan tertua dan beberapa dari ilmu ilmu, matematika, hukum dan filsafat yang pertama di alam, sampai menjadikan wilayah ini pusat dari apa yang umumnya dikenal sebagai "Buaian Peradaban". Peradaban Mesopotamia lawas mendominasi peradaban-peradaban lainnya pada 100 tahunnya.

Pada ratus tahun ke-6 SM, wilayah ini diproduksi menjadi anggota dari Kekaisaran Persia di bawah Koresy Mulia selama nyaris 4 ratus tahun, sebelum ditaklukkan oleh Alexander Mulia dan tetap mempunyai di bawah kekuasaan Yunani selama nyaris dua ratus tahun. Sebuah suku bangsa Iran dari Asia Tengah yang bernama Parthia kemudian merebut wilayah ini, disertai dengan Dinasti Sassanid Persia selama 9 ratus tahun, sampai ratus tahun ke-7.

Di awal ratus tahun ke-7, Islam menyebar ke kawasan yang sekarang bernama Irak. Sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad memindahkan ibukota di Kufah "fi al-Iraq" di mana dia diproduksi menjadi Khulafaur Rasyidin yang ke-4. Bani Umayyah yang berkuasa dari Damaskus di ratus tahun ke-7 menguasai Provinsi Irak.

Baghdad, ibukota Khilafah Abbasiyah, yaitu kota utama untuk alam Arab dan Islam selama 5 ratus tahun.

Turki Usmani

Pada tahun 1258, Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol. Turki Usmani mengambil alih Baghdad dari Persia pada tahun 1535. Usmani kehilangan Baghdad ke Dinasti Safavid Persia pada tahun 1509, dan mengambilnya kembali pada tahun 1632. Kekuasaan Utsmani atas Irak berlanjut sampai Perang Alam I kala Khilafah Turki Usmani mempunyai bersama Kekaisaran Jerman dan Blok Sentral.

Pemerintahan

Politik

Peta Irak

Kebijakan minoritas

Pembagian administrasi

Irak dibagi ke dalam 18 governorat (atau provinsi) (bahasa Arab: muhafadhat, tunggal - muhafadhah, bahasa Kurdi: پاریزگه Pârizgah). Governorat dibagi lagi ke dalam sejumlah qadhas (atau distrik).

Babil Karbala An Najaf Al Anbar Ninawa Dahuk Arbil At Ta'mim (Kirkuk) As Sulaymaniyah

Konstitusi Irak yang baru mempersiapkan pembentukan sejumlah region dengan menggabungkan 1 governorat atau lebih. Sekarang baru mempunyai 1 region - Kurdistan Irak - dan mempunyai usulan supaya lebih banyak lagi region yang diproduksi di selatan. Templat:Meso Labelled Map

Demografi

Diperkirakan pada bulan Juli 2006 jumlah semua penduduk Irak ialah 26.783.383.

75-80% penduduk Irak yaitu bangsa Arab; himpunan etnis utama lainnya yaitu Kurdi (15-20%), Asiria, Turkmen Irak dan lain-lain (5%), yang kebanyakan tinggal di utara dan timur laut negeri. Himpunan lainnya yaitu orang Persia dan Armenia (kemungkinan keturunan budaya Mesopotamia kuno). ±25.000–60.000 orang Arab Marsh tinggal di selatan Irak.

Bahasa Arab dan Kurdi yaitu bahasa resmi. Bahasa Asiria dan Turkmen yaitu bahasa resmi di daerah-daerah yang bertali-tali ditinggali oleh orang Asiria dan Turkmen. Bahasa Armenia dan Persia juga dituturkan namun jarang. Bahasa Inggris yaitu bahasa Barat yang umum dituturkan.

Komposisi etnis:

• Himpunan etnis: Arab, 75–80%; suku Kurdi, 15-20%; Turkoman, Assyria atau lainnya 5%.
• Agama: Islam, 97%; Kristen atau lainnya, 3%.

Proporsi: Tidak mempunyai angka resmi yang tersedia, terutama karena sifatnya yang sangat politis. Sumber: Britannica: Syi'ah 60%, Sunni 40% Sumber: CIA World Fact Book: Syi'ah 60%-65%, Sunni 32%-37%

Menurut kebanyakan sumber-sumber barat, mayoritas bangsa Irak yaitu orang Arab Muslim Syi'ah (sekitar 60%), dan Sunni yang mewakili sekitar 40% dari seluruh populasi yang terdiri dari suku Arab, Kurdi dan Turkmen. Orang-orang Sunni menyangkal keras angka-angka ini, termasuk seorang bekas duta mulia Irak [2], yang mengacu ke sumber-sumber Amerika [3]. Mereka mengklaim bahwa banyak laporan atau sumber hanya mencantumkan Sunni Arab hanya sebagai 'Sunni', dan tidak memperhitungkan orang-orang Sunni Kurdi dan Sunni Turkmen. Beberapa berpendapat bahwa Sensus Irak 2003 memperlihatkan bahwa orang-orang Sunni sedikit lebih banyak[4]. Etnis Assyria (kebanyakan daripadanya yaitu pemeluk Gereja Katolik Khaldea dan Gereja Assyria di Timur) mewakili beberapa terbesar penduduk Kristen Irak yang cukup mulia, bersama-sama dengan orang Armenia. Pemeluk Bahá'í, Mandeanisme, Shabak, dan Yezidi juga mempunyai. Kebanyakan orang Kurdi yaitu pemeluk Muslim Sunni, walaupun kaum Kurdi Faili (Feyli) umumnya yaitu Syi'ah.

Budaya

Seorang gadis Irak yang tinggal dekat Penyulingan Minyak Al Daura.

Dalam milenium yang sangat mutakhir, Irak telah dibagi diproduksi menjadi lima kawasan budaya: Kurdi di utara yang berpusat di Arbil, Arab Islam Sunni di tengah sekitar Baghdad, Arab Islam Syi'ah di selatan yang berpusat di Basra, Assyria, sekelompok orang Kristen, yang tinggal di berbagaikota di utara, dan Arab Rawa, sekelompok orang yang berpindah-pindah, yang tinggal di kawasan berawa-rawa di sungai tengah. Pasar dan barter yaitu bentung perdagangan yang lazim mereka lakukan.

Musik

Irak dikenal terutama karena alat musik yang dinamakan oud (mirip dengan lute) dan rebab; bintang-bintangnya termasuk Ahmed Mukhtar dan Munir Bashir, seorang Assyria. Sampai kejatuhan Saddam Hussein, stasiun radio yang sangat populer yaitu Suara Pemuda. Stasiun ini memainkan campuran musik rock barat, hip hop dan musik pop, yang semuanya harus diimpor lewat Yordania karena keadaan sanksi ekonomi internasional. Irak juga menghasilkan seorang bintang pop pan-Arab penting yang hidup di pengasingan yaitu Kazem al Saher, yang lagu-lagunya mencakup Ladghat E-Hayya, yang dilarang karena kata-katanya yang terlalu keras.

Galeria

• 

  Sungai Tigris dekat Mosul

• 

  Gerbang Ishtar (Bab Ishtar) 604-562 SM Babilonia Lawas

• 

  Menara Malwiya di Samarra

• 

• 

  Tempat ziarah Imam Ali di Najaf

• 

Lihat juga

• Pembangunan kembali Irak
• Rancangan Renaisanse Baghdad
• Ekonomi: Bursa Saham Irak, Dinar Irak, Ekonomi Irak
• Kejadian: 2005 di Irak, 2004 di Irak, Invasi Irak 2003, Irak pasca-invasi, 2003–sekarang, Pemberontakan di Irak, Perang Irak
• Geografi: Daftar tempat di Irak, Komunikasi di Irak, Transportasi di Irak
• Kelompok: Kurdi, Syi’ah, Sunni, Asyur, Suku Arab di Irak, Maslawi
• Politik: Politik Irak, Irak dan Demokrasi, Tentara Irak Baru, Hubungan luar negeri Irak, Pelanggaran hak asasi manusia di Irak, Pemberontakan di Irak, Perang saudara di Irak, M. Ismail Marcinkowski, Religion and Politik in Iraq. Shiite Clerics between Quietism dan Resistance, dengan pengantar oleh Profesor Hamid Algar of the University of California at Berkeley. Singapore: Pustaka Nasional, 2004 (ISBN 9971-77-513-1)
• Sejarah: Daftar raja Irak, Daftar presiden Irak, Daftar perdana menteri Irak, Mandat Britania atas Irak, Sejarah Yahudi di Irak, Perang Iran-Irak, Sejarah astrologi, Bulan sabit subur, Mesopotamia, Babilonia
• Literatur: Epos Gilgames, Enuma Elish, Atra-Hasis
• Lainnya: Perangko dan sejarah pos di Irak, Hak kaum homoseksual di Irak, Mitologi Mesopotamia
• Kuburan massal di Irak

Referensi

1. ^ CIA World Factbook
2. ^ "Iraqis By the Numbers" oleh FARUQ ZIADA [1]
3. ^ Peta tentang distribusi kelompok-kelompok agama, dari laporan Komisi Baker-Hamilton, hlm. 102
4. ^ "Iraq 2003 Census: Sunnis 59%, Shiites 40%" oleh Mohammed Alomari (faair.org) [2]

Bacaan lebih lanjut

• Wawancara dengan Sean Garcia dari Refugees International, tentang penderitaan ratusan ribu pengungsi Irak [3]
• Shadid, Anthony 2005. Night Draws Near. Henry Holt and Co., New York, Amerika Serikat. ISBN 0-8050-7602-6
• Hanna Batatu, "The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq", Princeton: Princeton University Press, 1978
• Irak yaitu salah satu setting utama sebagai novel fiksi ilmiah John J. Rust "Epsilon"
• A Dweller in Mesopotamia, petualangan seorang seniman resmi di Taman Eden, oleh Donald Maxwell, 1921. (faksimili yang bisa dicari di Perpustakaan Universitas Georgia; DjVu & layered PDF format)
• By Desert Ways to Baghdad, oleh Louisa Jebb (Mrs. Roland Wilkins) Dengan ilustrasi dan peta, 1908 (edisi 1909). (faksimili yang bisa dicari di Perpustakaan Universitas Georgia; DjVu & layered PDF format)

Pranala luar

Pemerintah

Lihat juga

• Daftar negara-negara di alam
• Daftar tokoh Irak
• Saddam Hussein

Tinjauan

Berita

Lainnya

• Juan Cole, a leading scholar and public intellectual
• The Ground Truth Project -- A series of exclusive interviews and other resources capturing the voices of Iraqis, aid workers, military personnel and others who have spent significant time on-the-ground in Iraq.

Panduan wisata Iraq di Wikivoyage.

Page 11

Republik Irak (nama lokal: Al Jumhuriyah al Iraqiyah - nama lokal singkat: Al Iraq [1] (Arab:

Irak mempunyai sejarah yang kaya. Sekarang Irak termasuk negara mengembang di tengah-tengah perang saudara.

Nama

Mempunyai beberapa argumen tentang asal usul nama Irak; - satu di antaranya berasal dari kota Uruk (atau Erech) dari masa Kerajaan Sumer. Argumen lainnya menyebut bahwa Irak berasal dari bahasa Aram, yang berfaedah "tanah sepanjang tepian sungai." Argumen lainnya menyebut bahwa Irak yaitu sebuah pustaka untuk akar pohon palma, karena banyaknya sangat banyak di negara itu.

Di bawah Dinasti Sassanid Persia, mempunyai wilayah yang dinamai "Erak Arabi" yang merujuk ke anggota dari wilayah barat daya Kekaisaran Persia, yang sekarang yaitu anggota dari Irak selatan. Al-Iraq yaitu nama yang dipergunakan oleh orang-orang Arab sendiri sbg kawasan ini sejak ratus tahun ke-6.

Sejarah

Sejarah lawas

Anggota atas dari stela aturan hukum Hammurabi.

Secara historis Irak dikenal sbg Mesopotamia, yang secara harafiah berfaedah "di antara sungai-sungai" dalam bahasa Yunani. Tanah ini diproduksi menjadi tempat lahir peradaban pertama alam yang dikenal, kebiasaan istiadat Sumeria, disertai dengan kebiasaan istiadat Akkadia, Babilonia dan Asyur yang pengaruhnya bertambah luas ke daerah-daerah tetangganya sejak sekitar 5000 SM. Peradaban-peradaban ini menghasilkan tulisan tertua dan beberapa dari ilmu ilmu, matematika, hukum dan filsafat yang pertama di alam, sampai menjadikan wilayah ini pusat dari apa yang umumnya dikenal sbg "Buaian Peradaban". Peradaban Mesopotamia lawas mendominasi peradaban-peradaban lainnya pada 100 tahunnya.

Pada ratus tahun ke-6 SM, wilayah ini diproduksi menjadi anggota dari Kekaisaran Persia di bawah Koresy Mulia selama nyaris 4 ratus tahun, sebelum ditaklukkan oleh Alexander Mulia dan tetap mempunyai di bawah kekuasaan Yunani selama nyaris dua ratus tahun. Sebuah suku bangsa Iran dari Asia Tengah yang bernama Parthia kemudian merebut wilayah ini, disertai dengan Dinasti Sassanid Persia selama 9 ratus tahun, sampai ratus tahun ke-7.

Di awal ratus tahun ke-7, Islam menyebar ke kawasan yang sekarang bernama Irak. Sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad memindahkan ibukota di Kufah "fi al-Iraq" di mana dia diproduksi menjadi Khulafaur Rasyidin yang ke-4. Bani Umayyah yang berkuasa dari Damaskus di ratus tahun ke-7 menguasai Provinsi Irak.

Baghdad, ibukota Khilafah Abbasiyah, yaitu kota utama untuk alam Arab dan Islam selama 5 ratus tahun.

Turki Usmani

Pada tahun 1258, Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol. Turki Usmani mengambil alih Baghdad dari Persia pada tahun 1535. Usmani kehilangan Baghdad ke Dinasti Safavid Persia pada tahun 1509, dan mengambilnya kembali pada tahun 1632. Kekuasaan Utsmani atas Irak berlanjut sampai Perang Alam I kala Khilafah Turki Usmani mempunyai bersama Kekaisaran Jerman dan Blok Sentral.

Pemerintahan

Politik

Peta Irak

Kebijakan minoritas

Pembagian administrasi

Irak dibagi ke dalam 18 governorat (atau provinsi) (bahasa Arab: muhafadhat, tunggal - muhafadhah, bahasa Kurdi: پاریزگه Pârizgah). Governorat dibagi lagi ke dalam sejumlah qadhas (atau distrik).

Babil Karbala An Najaf Al Anbar Ninawa Dahuk Arbil At Ta'mim (Kirkuk) As Sulaymaniyah

Konstitusi Irak yang baru mempersiapkan pembentukan sejumlah region dengan menggabungkan 1 governorat atau semakin. Sekarang baru mempunyai 1 region - Kurdistan Irak - dan mempunyai usulan supaya semakin banyak lagi region yang diproduksi di selatan. Templat:Meso Labelled Map

Demografi

Diperkirakan pada bulan Juli 2006 banyak semua penduduk Irak ialah 26.783.383.

75-80% penduduk Irak yaitu bangsa Arab; himpunan etnis utama lainnya yaitu Kurdi (15-20%), Asiria, Turkmen Irak dan lain-lain (5%), yang kebanyakan tinggal di utara dan timur laut negeri. Himpunan lainnya yaitu orang Persia dan Armenia (kemungkinan keturunan kebiasaan istiadat Mesopotamia kuno). ±25.000–60.000 orang Arab Marsh tinggal di selatan Irak.

Bahasa Arab dan Kurdi yaitu bahasa resmi. Bahasa Asiria dan Turkmen yaitu bahasa resmi di daerah-daerah yang bertali-tali ditinggali oleh orang Asiria dan Turkmen. Bahasa Armenia dan Persia juga dituturkan namun jarang. Bahasa Inggris yaitu bahasa Barat yang umum dituturkan.

Komposisi etnis:

• Himpunan etnis: Arab, 75–80%; suku Kurdi, 15-20%; Turkoman, Assyria atau lainnya 5%.
• Agama: Islam, 97%; Kristen atau lainnya, 3%.

Proporsi: Tidak mempunyai angka resmi yang tersedia, terutama karena sifatnya yang sangat politis. Sumber: Britannica: Syi'ah 60%, Sunni 40% Sumber: CIA World Fact Book: Syi'ah 60%-65%, Sunni 32%-37%

Menurut kebanyakan sumber-sumber barat, mayoritas bangsa Irak yaitu orang Arab Muslim Syi'ah (sekitar 60%), dan Sunni yang mewakili sekitar 40% dari seluruh populasi yang terdiri dari suku Arab, Kurdi dan Turkmen. Orang-orang Sunni menyangkal keras angka-angka ini, termasuk seorang bekas duta mulia Irak [2], yang mengacu ke sumber-sumber Amerika [3]. Mereka mengklaim bahwa banyak laporan atau sumber hanya mencantumkan Sunni Arab hanya sbg 'Sunni', dan tidak memperhitungkan orang-orang Sunni Kurdi dan Sunni Turkmen. Beberapa berpendapat bahwa Sensus Irak 2003 memperlihatkan bahwa orang-orang Sunni sedikit semakin banyak[4]. Etnis Assyria (kebanyakan daripadanya yaitu pemeluk Gereja Katolik Khaldea dan Gereja Assyria di Timur) mewakili beberapa terbesar penduduk Kristen Irak yang cukup mulia, bersama-sama dengan orang Armenia. Pemeluk Bahá'í, Mandeanisme, Shabak, dan Yezidi juga mempunyai. Kebanyakan orang Kurdi yaitu pemeluk Muslim Sunni, walaupun kaum Kurdi Faili (Feyli) umumnya yaitu Syi'ah.

Kebiasaan istiadat

Seorang gadis Irak yang tinggal tidak jauh Penyulingan Minyak Al Daura.

Dalam milenium yang sangat mutakhir, Irak telah dibagi diproduksi menjadi lima kawasan budaya: Kurdi di utara yang berpusat di Arbil, Arab Islam Sunni di tengah sekitar Baghdad, Arab Islam Syi'ah di selatan yang berpusat di Basra, Assyria, sekelompok orang Kristen, yang tinggal di berbagaikota di utara, dan Arab Rawa, sekelompok orang yang berpindah-pindah, yang tinggal di kawasan berawa-rawa di sungai tengah. Pasar dan barter yaitu bentung perdagangan yang lazim mereka lakukan.

Musik

Irak dikenal terutama karena alat musik yang dinamakan oud (mirip dengan lute) dan rebab; bintang-bintangnya termasuk Ahmed Mukhtar dan Munir Bashir, seorang Assyria. Sampai kejatuhan Saddam Hussein, stasiun radio yang sangat populer yaitu Suara Pemuda. Stasiun ini memainkan campuran musik rock barat, hip hop dan musik pop, yang semuanya harus diimpor lewat Yordania karena keadaan sanksi ekonomi internasional. Irak juga menghasilkan seorang bintang pop pan-Arab penting yang hidup di pengasingan yaitu Kazem al Saher, yang lagu-lagunya mencakup Ladghat E-Hayya, yang dilarang karena kata-katanya yang terlalu keras.

Galeria

• 

  Sungai Tigris tidak jauh Mosul

• 

  Gerbang Ishtar (Bab Ishtar) 604-562 SM Babilonia Lawas

• 

  Menara Malwiya di Samarra

• 

• 

  Tempat ziarah Imam Ali di Najaf

• 

Lihat juga

• Pembangunan kembali Irak
• Rancangan Renaisanse Baghdad
• Ekonomi: Bursa Saham Irak, Dinar Irak, Ekonomi Irak
• Kejadian: 2005 di Irak, 2004 di Irak, Invasi Irak 2003, Irak pasca-invasi, 2003–sekarang, Pemberontakan di Irak, Perang Irak
• Geografi: Daftar tempat di Irak, Komunikasi di Irak, Transportasi di Irak
• Kelompok: Kurdi, Syi’ah, Sunni, Asyur, Suku Arab di Irak, Maslawi
• Politik: Politik Irak, Irak dan Demokrasi, Tentara Irak Baru, Hubungan luar negeri Irak, Pelanggaran hak asasi manusia di Irak, Pemberontakan di Irak, Perang saudara di Irak, M. Ismail Marcinkowski, Religion and Politik in Iraq. Shiite Clerics between Quietism dan Resistance, dengan pengantar oleh Profesor Hamid Algar of the University of California at Berkeley. Singapore: Pustaka Nasional, 2004 (ISBN 9971-77-513-1)
• Sejarah: Daftar raja Irak, Daftar presiden Irak, Daftar perdana menteri Irak, Mandat Britania atas Irak, Sejarah Yahudi di Irak, Perang Iran-Irak, Sejarah astrologi, Bulan sabit subur, Mesopotamia, Babilonia
• Literatur: Epos Gilgames, Enuma Elish, Atra-Hasis
• Lainnya: Perangko dan sejarah pos di Irak, Hak kaum homoseksual di Irak, Mitologi Mesopotamia
• Kuburan massal di Irak

Pustaka

1. ^ CIA World Factbook
2. ^ "Iraqis By the Numbers" oleh FARUQ ZIADA [1]
3. ^ Peta tentang distribusi kelompok-kelompok agama, dari laporan Komisi Baker-Hamilton, hlm. 102
4. ^ "Iraq 2003 Census: Sunnis 59%, Shiites 40%" oleh Mohammed Alomari (faair.org) [2]

Bacaan semakin lanjut

• Wawancara dengan Sean Garcia dari Refugees International, tentang penderitaan ratusan ribu pengungsi Irak [3]
• Shadid, Anthony 2005. Night Draws Near. Henry Holt and Co., New York, Amerika Serikat. ISBN 0-8050-7602-6
• Hanna Batatu, "The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq", Princeton: Princeton University Press, 1978
• Irak yaitu salah satu setting utama sbg novel fiksi ilmiah John J. Rust "Epsilon"
• A Dweller in Mesopotamia, petualangan seorang seniman resmi di Taman Eden, oleh Donald Maxwell, 1921. (faksimili yang bisa dicari di Perpustakaan Universitas Georgia; DjVu & layered PDF format)
• By Desert Ways to Baghdad, oleh Louisa Jebb (Mrs. Roland Wilkins) Dengan ilustrasi dan peta, 1908 (edisi 1909). (faksimili yang bisa dicari di Perpustakaan Universitas Georgia; DjVu & layered PDF format)

Pranala luar

Pemerintah

Lihat juga

• Daftar negara-negara di alam
• Daftar tokoh Irak
• Saddam Hussein

Tinjauan

Berita

Lainnya

• Juan Cole, a leading scholar and public intellectual
• The Ground Truth Project -- A series of exclusive interviews and other resources capturing the voices of Iraqis, aid workers, military personnel and others who have spent significant time on-the-ground in Iraq.

Panduan wisata Iraq di Wikivoyage.

Page 12

Republik Irak (nama lokal: Al Jumhuriyah al Iraqiyah - nama lokal singkat: Al Iraq [1] (Arab:

Irak mempunyai sejarah yang kaya. Sekarang Irak termasuk negara mengembang di tengah-tengah perang saudara.

Nama

Mempunyai beberapa argumen tentang asal usul nama Irak; - satu di antaranya berasal dari kota Uruk (atau Erech) dari masa Kerajaan Sumer. Argumen lainnya menyebut bahwa Irak berasal dari bahasa Aram, yang berfaedah "tanah sepanjang tepian sungai." Argumen lainnya menyebut bahwa Irak yaitu sebuah pustaka untuk akar pohon palma, karena banyaknya sangat banyak di negara itu.

Di bawah Dinasti Sassanid Persia, mempunyai wilayah yang dinamai "Erak Arabi" yang merujuk ke anggota dari wilayah barat daya Kekaisaran Persia, yang sekarang yaitu anggota dari Irak selatan. Al-Iraq yaitu nama yang dipergunakan oleh orang-orang Arab sendiri sbg kawasan ini sejak ratus tahun ke-6.

Sejarah

Sejarah lawas

Anggota atas dari stela aturan hukum Hammurabi.

Secara historis Irak dikenal sbg Mesopotamia, yang secara harafiah berfaedah "di antara sungai-sungai" dalam bahasa Yunani. Tanah ini diproduksi menjadi tempat lahir peradaban pertama alam yang dikenal, kebiasaan istiadat Sumeria, disertai dengan kebiasaan istiadat Akkadia, Babilonia dan Asyur yang pengaruhnya bertambah luas ke daerah-daerah tetangganya sejak sekitar 5000 SM. Peradaban-peradaban ini menghasilkan tulisan tertua dan beberapa dari ilmu ilmu, matematika, hukum dan filsafat yang pertama di alam, sampai menjadikan wilayah ini pusat dari apa yang umumnya dikenal sbg "Buaian Peradaban". Peradaban Mesopotamia lawas mendominasi peradaban-peradaban lainnya pada 100 tahunnya.

Pada ratus tahun ke-6 SM, wilayah ini diproduksi menjadi anggota dari Kekaisaran Persia di bawah Koresy Mulia selama nyaris 4 ratus tahun, sebelum ditaklukkan oleh Alexander Mulia dan tetap mempunyai di bawah kekuasaan Yunani selama nyaris dua ratus tahun. Sebuah suku bangsa Iran dari Asia Tengah yang bernama Parthia kemudian merebut wilayah ini, disertai dengan Dinasti Sassanid Persia selama 9 ratus tahun, sampai ratus tahun ke-7.

Di awal ratus tahun ke-7, Islam menyebar ke kawasan yang sekarang bernama Irak. Sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad memindahkan ibukota di Kufah "fi al-Iraq" di mana dia diproduksi menjadi Khulafaur Rasyidin yang ke-4. Bani Umayyah yang berkuasa dari Damaskus di ratus tahun ke-7 menguasai Provinsi Irak.

Baghdad, ibukota Khilafah Abbasiyah, yaitu kota utama untuk alam Arab dan Islam selama 5 ratus tahun.

Turki Usmani

Pada tahun 1258, Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol. Turki Usmani mengambil alih Baghdad dari Persia pada tahun 1535. Usmani kehilangan Baghdad ke Dinasti Safavid Persia pada tahun 1509, dan mengambilnya kembali pada tahun 1632. Kekuasaan Utsmani atas Irak berlanjut sampai Perang Alam I kala Khilafah Turki Usmani mempunyai bersama Kekaisaran Jerman dan Blok Sentral.

Pemerintahan

Politik

Peta Irak

Kebijakan minoritas

Pembagian administrasi

Irak dibagi ke dalam 18 governorat (atau provinsi) (bahasa Arab: muhafadhat, tunggal - muhafadhah, bahasa Kurdi: پاریزگه Pârizgah). Governorat dibagi lagi ke dalam sejumlah qadhas (atau distrik).

Babil Karbala An Najaf Al Anbar Ninawa Dahuk Arbil At Ta'mim (Kirkuk) As Sulaymaniyah

Konstitusi Irak yang baru mempersiapkan pembentukan sejumlah region dengan menggabungkan 1 governorat atau semakin. Sekarang baru mempunyai 1 region - Kurdistan Irak - dan mempunyai usulan supaya semakin banyak lagi region yang diproduksi di selatan. Templat:Meso Labelled Map

Demografi

Diperkirakan pada bulan Juli 2006 banyak semua penduduk Irak ialah 26.783.383.

75-80% penduduk Irak yaitu bangsa Arab; himpunan etnis utama lainnya yaitu Kurdi (15-20%), Asiria, Turkmen Irak dan lain-lain (5%), yang kebanyakan tinggal di utara dan timur laut negeri. Himpunan lainnya yaitu orang Persia dan Armenia (kemungkinan keturunan kebiasaan istiadat Mesopotamia kuno). ±25.000–60.000 orang Arab Marsh tinggal di selatan Irak.

Bahasa Arab dan Kurdi yaitu bahasa resmi. Bahasa Asiria dan Turkmen yaitu bahasa resmi di daerah-daerah yang bertali-tali ditinggali oleh orang Asiria dan Turkmen. Bahasa Armenia dan Persia juga dituturkan namun jarang. Bahasa Inggris yaitu bahasa Barat yang umum dituturkan.

Komposisi etnis:

• Himpunan etnis: Arab, 75–80%; suku Kurdi, 15-20%; Turkoman, Assyria atau lainnya 5%.
• Agama: Islam, 97%; Kristen atau lainnya, 3%.

Proporsi: Tidak mempunyai angka resmi yang tersedia, terutama karena sifatnya yang sangat politis. Sumber: Britannica: Syi'ah 60%, Sunni 40% Sumber: CIA World Fact Book: Syi'ah 60%-65%, Sunni 32%-37%

Menurut kebanyakan sumber-sumber barat, mayoritas bangsa Irak yaitu orang Arab Muslim Syi'ah (sekitar 60%), dan Sunni yang mewakili sekitar 40% dari seluruh populasi yang terdiri dari suku Arab, Kurdi dan Turkmen. Orang-orang Sunni menyangkal keras angka-angka ini, termasuk seorang bekas duta mulia Irak [2], yang mengacu ke sumber-sumber Amerika [3]. Mereka mengklaim bahwa banyak laporan atau sumber hanya mencantumkan Sunni Arab hanya sbg 'Sunni', dan tidak memperhitungkan orang-orang Sunni Kurdi dan Sunni Turkmen. Beberapa berpendapat bahwa Sensus Irak 2003 memperlihatkan bahwa orang-orang Sunni sedikit semakin banyak[4]. Etnis Assyria (kebanyakan daripadanya yaitu pemeluk Gereja Katolik Khaldea dan Gereja Assyria di Timur) mewakili beberapa terbesar penduduk Kristen Irak yang cukup mulia, bersama-sama dengan orang Armenia. Pemeluk Bahá'í, Mandeanisme, Shabak, dan Yezidi juga mempunyai. Kebanyakan orang Kurdi yaitu pemeluk Muslim Sunni, walaupun kaum Kurdi Faili (Feyli) umumnya yaitu Syi'ah.

Kebiasaan istiadat

Seorang gadis Irak yang tinggal tidak jauh Penyulingan Minyak Al Daura.

Dalam milenium yang sangat mutakhir, Irak telah dibagi diproduksi menjadi lima kawasan budaya: Kurdi di utara yang berpusat di Arbil, Arab Islam Sunni di tengah sekitar Baghdad, Arab Islam Syi'ah di selatan yang berpusat di Basra, Assyria, sekelompok orang Kristen, yang tinggal di berbagaikota di utara, dan Arab Rawa, sekelompok orang yang berpindah-pindah, yang tinggal di kawasan berawa-rawa di sungai tengah. Pasar dan barter yaitu bentung perdagangan yang lazim mereka lakukan.

Musik

Irak dikenal terutama karena alat musik yang dinamakan oud (mirip dengan lute) dan rebab; bintang-bintangnya termasuk Ahmed Mukhtar dan Munir Bashir, seorang Assyria. Sampai kejatuhan Saddam Hussein, stasiun radio yang sangat populer yaitu Suara Pemuda. Stasiun ini memainkan campuran musik rock barat, hip hop dan musik pop, yang semuanya harus diimpor lewat Yordania karena keadaan sanksi ekonomi internasional. Irak juga menghasilkan seorang bintang pop pan-Arab penting yang hidup di pengasingan yaitu Kazem al Saher, yang lagu-lagunya mencakup Ladghat E-Hayya, yang dilarang karena kata-katanya yang terlalu keras.

Galeria

• 

  Sungai Tigris tidak jauh Mosul

• 

  Gerbang Ishtar (Bab Ishtar) 604-562 SM Babilonia Lawas

• 

  Menara Malwiya di Samarra

• 

• 

  Tempat ziarah Imam Ali di Najaf

• 

Lihat juga

• Pembangunan kembali Irak
• Rancangan Renaisanse Baghdad
• Ekonomi: Bursa Saham Irak, Dinar Irak, Ekonomi Irak
• Kejadian: 2005 di Irak, 2004 di Irak, Invasi Irak 2003, Irak pasca-invasi, 2003–sekarang, Pemberontakan di Irak, Perang Irak
• Geografi: Daftar tempat di Irak, Komunikasi di Irak, Transportasi di Irak
• Kelompok: Kurdi, Syi’ah, Sunni, Asyur, Suku Arab di Irak, Maslawi
• Politik: Politik Irak, Irak dan Demokrasi, Tentara Irak Baru, Hubungan luar negeri Irak, Pelanggaran hak asasi manusia di Irak, Pemberontakan di Irak, Perang saudara di Irak, M. Ismail Marcinkowski, Religion and Politik in Iraq. Shiite Clerics between Quietism dan Resistance, dengan pengantar oleh Profesor Hamid Algar of the University of California at Berkeley. Singapore: Pustaka Nasional, 2004 (ISBN 9971-77-513-1)
• Sejarah: Daftar raja Irak, Daftar presiden Irak, Daftar perdana menteri Irak, Mandat Britania atas Irak, Sejarah Yahudi di Irak, Perang Iran-Irak, Sejarah astrologi, Bulan sabit subur, Mesopotamia, Babilonia
• Literatur: Epos Gilgames, Enuma Elish, Atra-Hasis
• Lainnya: Perangko dan sejarah pos di Irak, Hak kaum homoseksual di Irak, Mitologi Mesopotamia
• Kuburan massal di Irak

Pustaka

1. ^ CIA World Factbook
2. ^ "Iraqis By the Numbers" oleh FARUQ ZIADA [1]
3. ^ Peta tentang distribusi kelompok-kelompok agama, dari laporan Komisi Baker-Hamilton, hlm. 102
4. ^ "Iraq 2003 Census: Sunnis 59%, Shiites 40%" oleh Mohammed Alomari (faair.org) [2]

Bacaan semakin lanjut

• Wawancara dengan Sean Garcia dari Refugees International, tentang penderitaan ratusan ribu pengungsi Irak [3]
• Shadid, Anthony 2005. Night Draws Near. Henry Holt and Co., New York, Amerika Serikat. ISBN 0-8050-7602-6
• Hanna Batatu, "The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq", Princeton: Princeton University Press, 1978
• Irak yaitu salah satu setting utama sbg novel fiksi ilmiah John J. Rust "Epsilon"
• A Dweller in Mesopotamia, petualangan seorang seniman resmi di Taman Eden, oleh Donald Maxwell, 1921. (faksimili yang bisa dicari di Perpustakaan Universitas Georgia; DjVu & layered PDF format)
• By Desert Ways to Baghdad, oleh Louisa Jebb (Mrs. Roland Wilkins) Dengan ilustrasi dan peta, 1908 (edisi 1909). (faksimili yang bisa dicari di Perpustakaan Universitas Georgia; DjVu & layered PDF format)

Pranala luar

Pemerintah

Lihat juga

• Daftar negara-negara di alam
• Daftar tokoh Irak
• Saddam Hussein

Tinjauan

Berita

Lainnya

• Juan Cole, a leading scholar and public intellectual
• The Ground Truth Project -- A series of exclusive interviews and other resources capturing the voices of Iraqis, aid workers, military personnel and others who have spent significant time on-the-ground in Iraq.

Panduan wisata Iraq di Wikivoyage.

Page 13

Republik Irak (nama lokal: Al Jumhuriyah al Iraqiyah - nama lokal singkat: Al Iraq [1] (Arab:

Irak mempunyai sejarah yang kaya. Sekarang Irak termasuk negara mengembang di tengah-tengah perang saudara.

Nama

Mempunyai beberapa argumen tentang asal usul nama Irak; - satu di antaranya berasal dari kota Uruk (atau Erech) dari masa Kerajaan Sumer. Argumen lainnya mengatakan bahwa Irak berasal dari bahasa Aram, yang berfaedah "tanah sepanjang tepian sungai." Argumen lainnya mengatakan bahwa Irak yaitu sebuah referensi kepada akar pohon palma, karena jumlahnya berlebihan di negara itu.

Di bawah Dinasti Sassanid Persia, mempunyai wilayah yang dinamai "Erak Arabi" yang merujuk ke anggota dari wilayah barat daya Kekaisaran Persia, yang sekarang yaitu anggota dari Irak selatan. Al-Iraq yaitu nama yang dipergunakan oleh orang-orang Arab sendiri sebagai kawasan ini sejak ratus tahun ke-6.

Sejarah

Sejarah lawas

Anggota atas dari stela aturan hukum Hammurabi.

Secara historis Irak dikenal sebagai Mesopotamia, yang secara harafiah berfaedah "di antara sungai-sungai" dalam bahasa Yunani. Tanah ini diproduksi menjadi tempat lahir peradaban pertama alam yang dikenal, budaya Sumeria, disertai dengan budaya Akkadia, Babilonia dan Asyur yang pengaruhnya meluas ke daerah-daerah tetangganya sejak sekitar 5000 SM. Peradaban-peradaban ini menghasilkan tulisan tertua dan beberapa dari ilmu ilmu, matematika, hukum dan filsafat yang pertama di alam, sampai menjadikan wilayah ini pusat dari apa yang umumnya dikenal sebagai "Buaian Peradaban". Peradaban Mesopotamia lawas mendominasi peradaban-peradaban lainnya pada 100 tahunnya.

Pada ratus tahun ke-6 SM, wilayah ini diproduksi menjadi anggota dari Kekaisaran Persia di bawah Koresy Mulia selama nyaris 4 ratus tahun, sebelum ditaklukkan oleh Alexander Mulia dan tetap mempunyai di bawah kekuasaan Yunani selama nyaris dua ratus tahun. Sebuah suku bangsa Iran dari Asia Tengah yang bernama Parthia kemudian merebut wilayah ini, disertai dengan Dinasti Sassanid Persia selama 9 ratus tahun, sampai ratus tahun ke-7.

Di awal ratus tahun ke-7, Islam menyebar ke kawasan yang sekarang bernama Irak. Sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad memindahkan ibukota di Kufah "fi al-Iraq" di mana dia diproduksi menjadi Khulafaur Rasyidin yang ke-4. Bani Umayyah yang berkuasa dari Damaskus di ratus tahun ke-7 menguasai Provinsi Irak.

Baghdad, ibukota Khilafah Abbasiyah, yaitu kota utama untuk alam Arab dan Islam selama 5 ratus tahun.

Turki Usmani

Pada tahun 1258, Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol. Turki Usmani mengambil alih Baghdad dari Persia pada tahun 1535. Usmani kehilangan Baghdad ke Dinasti Safavid Persia pada tahun 1509, dan mengambilnya kembali pada tahun 1632. Kekuasaan Utsmani atas Irak berlanjut sampai Perang Alam I kala Khilafah Turki Usmani mempunyai bersama Kekaisaran Jerman dan Blok Sentral.

Pemerintahan

Politik

Peta Irak

Kebijakan minoritas

Pembagian administrasi

Irak dibagi ke dalam 18 governorat (atau provinsi) (bahasa Arab: muhafadhat, tunggal - muhafadhah, bahasa Kurdi: پاریزگه Pârizgah). Governorat dibagi lagi ke dalam sejumlah qadhas (atau distrik).

Babil Karbala An Najaf Al Anbar Ninawa Dahuk Arbil At Ta'mim (Kirkuk) As Sulaymaniyah

Konstitusi Irak yang baru mempersiapkan pembentukan sejumlah region dengan menggabungkan 1 governorat atau lebih. Sekarang baru mempunyai 1 region - Kurdistan Irak - dan mempunyai usulan supaya lebih banyak lagi region yang diproduksi di selatan. Templat:Meso Labelled Map

Demografi

Diperkirakan pada bulan Juli 2006 jumlah semua penduduk Irak ialah 26.783.383.

75-80% penduduk Irak yaitu bangsa Arab; himpunan etnis utama lainnya yaitu Kurdi (15-20%), Asiria, Turkmen Irak dan lain-lain (5%), yang kebanyakan tinggal di utara dan timur laut negeri. Himpunan lainnya yaitu orang Persia dan Armenia (kemungkinan keturunan budaya Mesopotamia kuno). ±25.000–60.000 orang Arab Marsh tinggal di selatan Irak.

Bahasa Arab dan Kurdi yaitu bahasa resmi. Bahasa Asiria dan Turkmen yaitu bahasa resmi di daerah-daerah yang bertali-tali ditinggali oleh orang Asiria dan Turkmen. Bahasa Armenia dan Persia juga dituturkan namun jarang. Bahasa Inggris yaitu bahasa Barat yang umum dituturkan.

Komposisi etnis:

• Himpunan etnis: Arab, 75–80%; suku Kurdi, 15-20%; Turkoman, Assyria atau lainnya 5%.
• Agama: Islam, 97%; Kristen atau lainnya, 3%.

Proporsi: Tidak mempunyai angka resmi yang tersedia, terutama karena sifatnya yang sangat politis. Sumber: Britannica: Syi'ah 60%, Sunni 40% Sumber: CIA World Fact Book: Syi'ah 60%-65%, Sunni 32%-37%

Menurut kebanyakan sumber-sumber barat, mayoritas bangsa Irak yaitu orang Arab Muslim Syi'ah (sekitar 60%), dan Sunni yang mewakili sekitar 40% dari seluruh populasi yang terdiri dari suku Arab, Kurdi dan Turkmen. Orang-orang Sunni menyangkal keras angka-angka ini, termasuk seorang bekas duta mulia Irak [2], yang mengacu ke sumber-sumber Amerika [3]. Mereka mengklaim bahwa banyak laporan atau sumber hanya mencantumkan Sunni Arab hanya sebagai 'Sunni', dan tidak memperhitungkan orang-orang Sunni Kurdi dan Sunni Turkmen. Beberapa berpendapat bahwa Sensus Irak 2003 memperlihatkan bahwa orang-orang Sunni sedikit lebih banyak[4]. Etnis Assyria (kebanyakan daripadanya yaitu pemeluk Gereja Katolik Khaldea dan Gereja Assyria di Timur) mewakili beberapa terbesar penduduk Kristen Irak yang cukup mulia, bersama-sama dengan orang Armenia. Pemeluk Bahá'í, Mandeanisme, Shabak, dan Yezidi juga mempunyai. Kebanyakan orang Kurdi yaitu pemeluk Muslim Sunni, walaupun kaum Kurdi Faili (Feyli) umumnya yaitu Syi'ah.

Budaya

Seorang gadis Irak yang tinggal dekat Penyulingan Minyak Al Daura.

Dalam milenium yang sangat mutakhir, Irak telah dibagi diproduksi menjadi lima kawasan budaya: Kurdi di utara yang berpusat di Arbil, Arab Islam Sunni di tengah sekitar Baghdad, Arab Islam Syi'ah di selatan yang berpusat di Basra, Assyria, sekelompok orang Kristen, yang tinggal di berbagaikota di utara, dan Arab Rawa, sekelompok orang yang berpindah-pindah, yang tinggal di kawasan berawa-rawa di sungai tengah. Pasar dan barter yaitu bentung perdagangan yang lazim mereka lakukan.

Musik

Irak dikenal terutama karena alat musik yang dinamakan oud (mirip dengan lute) dan rebab; bintang-bintangnya termasuk Ahmed Mukhtar dan Munir Bashir, seorang Assyria. Sampai kejatuhan Saddam Hussein, stasiun radio yang sangat populer yaitu Suara Pemuda. Stasiun ini memainkan campuran musik rock barat, hip hop dan musik pop, yang semuanya harus diimpor lewat Yordania karena keadaan sanksi ekonomi internasional. Irak juga menghasilkan seorang bintang pop pan-Arab penting yang hidup di pengasingan yaitu Kazem al Saher, yang lagu-lagunya mencakup Ladghat E-Hayya, yang dilarang karena kata-katanya yang terlalu keras.

Galeria

• 

  Sungai Tigris dekat Mosul

• 

  Gerbang Ishtar (Bab Ishtar) 604-562 SM Babilonia Lawas

• 

  Menara Malwiya di Samarra

• 

• 

  Tempat ziarah Imam Ali di Najaf

• 

Lihat juga

• Pembangunan kembali Irak
• Rancangan Renaisanse Baghdad
• Ekonomi: Bursa Saham Irak, Dinar Irak, Ekonomi Irak
• Kejadian: 2005 di Irak, 2004 di Irak, Invasi Irak 2003, Irak pasca-invasi, 2003–sekarang, Pemberontakan di Irak, Perang Irak
• Geografi: Daftar tempat di Irak, Komunikasi di Irak, Transportasi di Irak
• Kelompok: Kurdi, Syi’ah, Sunni, Asyur, Suku Arab di Irak, Maslawi
• Politik: Politik Irak, Irak dan Demokrasi, Tentara Irak Baru, Hubungan luar negeri Irak, Pelanggaran hak asasi manusia di Irak, Pemberontakan di Irak, Perang saudara di Irak, M. Ismail Marcinkowski, Religion and Politik in Iraq. Shiite Clerics between Quietism dan Resistance, dengan pengantar oleh Profesor Hamid Algar of the University of California at Berkeley. Singapore: Pustaka Nasional, 2004 (ISBN 9971-77-513-1)
• Sejarah: Daftar raja Irak, Daftar presiden Irak, Daftar perdana menteri Irak, Mandat Britania atas Irak, Sejarah Yahudi di Irak, Perang Iran-Irak, Sejarah astrologi, Bulan sabit subur, Mesopotamia, Babilonia
• Literatur: Epos Gilgames, Enuma Elish, Atra-Hasis
• Lainnya: Perangko dan sejarah pos di Irak, Hak kaum homoseksual di Irak, Mitologi Mesopotamia
• Kuburan massal di Irak

Referensi

1. ^ CIA World Factbook
2. ^ "Iraqis By the Numbers" oleh FARUQ ZIADA [1]
3. ^ Peta tentang distribusi kelompok-kelompok agama, dari laporan Komisi Baker-Hamilton, hlm. 102
4. ^ "Iraq 2003 Census: Sunnis 59%, Shiites 40%" oleh Mohammed Alomari (faair.org) [2]

Bacaan lebih lanjut

• Wawancara dengan Sean Garcia dari Refugees International, tentang penderitaan ratusan ribu pengungsi Irak [3]
• Shadid, Anthony 2005. Night Draws Near. Henry Holt and Co., New York, Amerika Serikat. ISBN 0-8050-7602-6
• Hanna Batatu, "The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq", Princeton: Princeton University Press, 1978
• Irak yaitu salah satu setting utama sebagai novel fiksi ilmiah John J. Rust "Epsilon"
• A Dweller in Mesopotamia, petualangan seorang seniman resmi di Taman Eden, oleh Donald Maxwell, 1921. (faksimili yang bisa dicari di Perpustakaan Universitas Georgia; DjVu & layered PDF format)
• By Desert Ways to Baghdad, oleh Louisa Jebb (Mrs. Roland Wilkins) Dengan ilustrasi dan peta, 1908 (edisi 1909). (faksimili yang bisa dicari di Perpustakaan Universitas Georgia; DjVu & layered PDF format)

Pranala luar

Pemerintah

Lihat juga

• Daftar negara-negara di alam
• Daftar tokoh Irak
• Saddam Hussein

Tinjauan

Berita

Lainnya

• Juan Cole, a leading scholar and public intellectual
• The Ground Truth Project -- A series of exclusive interviews and other resources capturing the voices of Iraqis, aid workers, military personnel and others who have spent significant time on-the-ground in Iraq.

Panduan wisata Iraq di Wikivoyage.

Page 14

Iran (atau Persia) (bahasa Persia: ایرا�) merupakan sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski di dalam negeri negara ini sudah dikenal kepada Iran semenjak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran sedang dipanggil Persia di dunia Barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh dipergunakan. Nama Iran merupakan sebuah kognat perkataan "Arya" yang berarti "Tanah Bangsa Arya".

Iran berbatasan dengan Azerbaijan (500 km) dan Armenia (35 km) di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan (1000 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (500 km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan.

Pada tahun 1979, sebuah Revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini membangun sebuah Republik Islam teokratis sehingga nama lengkap Iran ketika ini merupakan Republik Islam Iran (جمهوری اسلامی ایرا�).

Sejarah

Sejarah awal, Kekaisaran Media dan Kekaisaran Achaemenid (3200 SM – 330 SM)

Dari tulisan-tulisan sejarah, peradaban Iran yang pertama ialah Proto-Iran, disertai dengan peradaban Elam. Pada milenium kedua dan ketiga, Bangsa Arya hijrah ke Iran dan membangun kekaisaran pertama Iran, Kekaisaran Media (728-550 SM). Kekaisaran ini sudah menjadi simbol pendiri bangsa dan juga kekaisaran Iran, yang disusul dengan Kekaisaran Achaemenid (648–330 SM) yang didirikan oleh Cyrus Luhur.

Cyrus Luhur juga terkenal kepada pemerintah pertama yang mewujudkan undang-undang mengenai hak-hak kemanusiaan, tertulis di atas artefak yang dikenal kepada Silinder Cyrus. Ia juga merupakan pemerintah pertama yang memakai gelar Luhur dan juga Shah Iran. Di zamannya, perbudakan dilarang di kawasan-kawasan jajahannya (juga dikenal kepada Kekaisaran Persia.) Gagasan ini yang belakang sekali memberi dampak yang luhur pada peradaban-peradaban manusia setelah zamannya.

Kekaisaran Persia yang belakang sekali diperintah oleh Cambyses selama tujuh tahun (531-522 M) dan kemangkatannya disusul dengan perebutan kuasa di mana habis Darius Luhur (522-486 M) disebutkan kepada raja.

Ibu kota Persia pada zaman Darius I dipindahkan ke Susa dan ia mulai membangun Persepolis. Sebuah terusan di selang Sungai Nil dan Laut Merah ikut dibangun dan menjadikannya pelopor kepada pembangunan Terusan Suez. Sistem jalan juga ikut diperbaharui dan sebuah jalan raya dibangun menghubungkan Susa dan Sardis. Jalan raya ini dikenal kepada Jalan Kerajaan.

Selain itu, pen-syiling-an dalam bentuk daric (syiling emas) dan juga Shekel (syiling perak) diperkenalkan ke seluruh dunia. Bahasa Persia Kuno ikut diperkenalkan dan diterbitkan di dalam prasasti-prasasti kerajaan.

Di bawah pemerintahan Cyrus Luhur dan Darius yang Agung, Kekaisaran Persia menjadi sebuah kekaisaran yang terbesar dan terkuat di dunia zaman itu. Pencapaian utamanya ialah sebuah kekaisaran luhur pertama yang mengamalkan sikap toleransi dan menghormati budaya-budaya dan agama-agama lain di daerah jajahannya.

Kekaisaran Iran Ketiga: Kekaisaran Parthia (248 SM – 224 M)

Parthia berasal dengan Dinasti Arsacida yang menyatukan dan memerintah dataran tinggi Iran, yang juga ikut menaklukkan wilayah timur Yunani pada awal zaman ketiga Masehi dan juga Mesopotamia selang tahun 150 SM dan 224 M. Parthia juga merupakan musuh bebuyutan Romawi di sebelah timur, dan membatasi bahaya Romawi di Anatolia. Tentara-tentara Parthia terhagi atas dua golongan berkuda, tentara berkuda yang berperisai dan membawa senjata berat, dan tentara berkuda yang bersenjata ringan dan kudanya lincah memainkan usaha. Sementara itu, tentara Romawi terlalu bergantung kepada infantri, menyebabkan Romawi sukar kepada mengalahkan Parthia. Tetapi, Parthia kekurangan teknik dalam perang tawan, menyebabkan mereka sukar mengawal daerah jajahan. Ini menyebabkan kedua belah pihak gagal mengalahkan satu sama lain.

Kekaisaran Parthia tegak selama lima zaman (Habis pada tahun 224 M,) dan raja terakhirnya kalah di tangan kekaisaran lindungannya, yaitu Sassania.

Kekaisaran Iran Keempat: Kekaisaran Sassania (226–651)

Ardashir I, shah pertama Kekaisaran Sassania, mula membangun kembali ekonomi dan militer Persia. Wilayahnya meliputi daerah Iran modern, Irak, Suriah, Pakistan, Asia Tengah dan wilayah Arab. Pada zaman Khosrau II (590-628) pula, kekaisaran ini diperluas hingga Mesir, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Orang-orang Sassanid menamakan kekaisaran mereka Erānshahr (atau Iranshæhr, "Penguasaan Orang Arya".)

Kekaisaran Sassania pada zaman kegemilangannya.

Sejarah Iran seterusnya disertai dengan konflik selama enam ratus tahun dengan Kekaisaran Romawi. Menurut sejarawan, Persia kalah dalam Perang al-Qādisiyyah (632 M) di Hilla, Iraq. Rostam Farrokhzād, seorang jenderal Persia, dikritik kerana keputusannya kepada berperang kengan orang Arab di bumi Arab sendiri. Kekalahan Sassania di Irak menyebabkan tentara mereka tidak keruan dan habis ini memberi jalan kepada futuhat Islam atas Persia.

Era Sassania menyaksikan memuncaknya peradaban Persia, dan merupakan kekaisaran Persia terakhir sebelum kedatangan Islam. Pengaruh dan norma budaya istiadat Sassania yang belakang sekali diteruskan setelah pemelukan Islam oleh bangsa Persia.

Islam Persia dan Zaman Kegemilangan Islam Persia (700–1400)

Setelah pemelukan Islam, orang-orang Persia mulai membentuk cerminan Islam Persia, di mana mereka melestarikan cerminan kepada orang Persia tetapi pada masa yang sama juga kepada muslim. Pada tahun 8 M, Parsi memberi bantuan kepada Abbassiyah memerangi tentara Umayyah, karena Bani Umayyah hanya mementingkan bangsa Arab dan memandang rendah kepada orang Persia. Pada zaman Abbassiyah, orang-orang Persia mula melibatkan diri dalam administrasi kerajaan. Beberapa membangun dinasti sendiri.

Pada zaman kesembilan dan kesepuluh, terdapat beberapa kebangkitan ashshobiyyah Persia yang menentang gagasan Arab kepada Islam dan Muslim. Tetapi kebangkitan ini tidak menentang identitas seorang Islam. Salah satu dampak kebangkitan ini ialah penggunaan bahasa Persia kepada bahasa resmi Iran (hingga hari ini.)

Pada zaman ini juga, para ilmuwan Persia menciptakan Zaman Kegemilangan Islam. Sementara itu Persia menjadi tumpuan penyebaran ilmu sains, filsafat dan teknik. Ini yang belakang sekali memengaruhi sains di Eropa dan juga kebangkitan Renaissance.

Berasal pada tahun 1220, Parsi dimasuki oleh tentera Mongolia di bawah pimpinan Genghis Khan, disertai dengan Tamerlane, dimana kedua penjelajah ini menyebabkan kemusnahan yang parah di Persia.

Islam Syi'ah, Kekaisaran Safawi, Dinasti Qajar/Pahlavi dan Iran Modern (1501 – 1979)

Parsi mulai bertukar menjadi Islam Syiah pada zaman Safawi, pada tahun 1501. Dinasti Safawi yang belakang sekali menjadi salah satu penguasa dunia yang utama dan mulai mempromosikan industri pariwisata di Iran. Di bawah pemerintahannya, arsitektur Persia mengembang kembali dan menyaksikan pembangunan monumen-monumen yang indah. Kejatuhan Safawi disusuli dengan Persia yang menjadi sebuah medan persaingan selang kekuasaan Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Britania (yang menggunakan pengaruh Dinasti Qajar). Namun begitu, Iran tetap melestarikan kemerdekaan dan wilayah-wilayahnya, menjadikannya unik di rantau itu. Modernisasi Iran yang berasal pada lewat zaman ke-19, membangkitkan hasrat kepada berubah dari orang-orang Persia. Ini menyebabkan terjadinya Revolusi Konstitusi Persia pada tahun 1905 hingga 1911. Pada tahun 1921, Reza Khan (juga dikenal kepada Reza Shah) mengambil alih tahta melintasi perebutan kekuasaan dari Qajar yang semakin lemah. Kepada penyokong modernisasi, Shah Reza memulai pembangunan industri modern, jalan kereta api, dan pendirian sistem pendidikan tinggi di Iran. Malangnya, sikap aristokratik dan ketidakseimbangan pemulihan kemasyarakatan menyebabkan jumlah rakyat Iran tidak puas.

Pada Perang Dunia II, tentara Inggris dan Uni Soviet menyerang Iran dari 25 Agustus hingga 17 September 1941, kepada membatasi Blok Poros dan menggagas infrastruktur penggalian minyak Iran. Blok Sekutu memaksa Shah kepada melantik anaknya, Mohammad Reza Pahlavi menggantikannya, dengan keinginan Mohammad Reza menyokong mereka.

Malangnya, pemerintahan Shah Mohammad Reza bersifat otokratis. Dengan bantuan dari Amerika dan Inggris, Shah meneruskan modernisasi Industri Iran, tetapi pada masa yang sama menghancurkan partai-partai oposisi melintasi badan intelijennya, SAVAK. Ayatollah Ruhollah Khomeini menjadi oposisi dan pengkritik aktif terhadap pemerintahan Shah Mohammad Reza dan yang belakang sekali ia dipenjarakan selama delapan belas bulan. Melintasi nasihat jenderal Hassan Pakravan, Khomeini dibuang ke luar negeri dan diantar ke Turki dan selepas itu ke Irak.

Revolusi Islam dan Perang Iran-Irak (1979-88)

Protes menentang Shah semakin meningkat dan habis terjadilah Revolusi Iran. Shah Iran terpaksa melarikan diri ke negara lain setelah kembalinya Imam Khomeini dari pembuangan pada 1 Februari 1979. Khomeini yang belakang sekali mengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan sementara, pada 11 Februari yang dikepalai Mehdi Bazargan kepada perdana menteri. Setelah itu, Khomeini mengadakan pungutan suara kepada membentuk sebuah Republik Islam. Keputusan undian menunjukkan bertambah dari 98% rakyat Iran setuju dengan pembentukan itu. Sistem pemerintahan baru yang dibuat berasaskan undang-undang Islam, sayangnya hanya diterapkan beberapa.

Tetapi, hubungan Iran dengan Amerika menjadi keruh setelah revolusi ini, terutama ketika mahasiswa-mahasiswa Iran menawan kedutaan Amerika pada 4 November 1979, atas argumen kedutaan itu menjadi pusat intelijen Amerika. Khomeini tidak mengambil tingkah laku yang dibuat apapun mengenai tidakan ini sebaliknya memuji mahasiswa-mahasiswa itu. Kepada balasan, Iran menginginkan Shah Mohammad Reza Pahlavi dikembalikan ke Iran, tetapi ini tidak mereka setujui. Setelah 444 hari di dalam tawanan, habis para tawanan itu dimerdekakan kepada tindak lanjut Deklarasi Aljir.

Pada ketika yang sama, Saddam Hussein, presiden Irak ketika itu, mengambil kesempatan di atas kesempitan setelah revolusi Iran dan juga kekurangan popularitas Iran di negara-negara barat, kepada melancarkan perang atas Iran. Tujuan utama peperangan ini ialah menaklukkan beberapa wilayah yang dituntut Irak, terutamanya wilayah Khuzestan yang kaya dengan sumber minyak. Saddam pula ketika itu mendapat sokongan dari Amerika, Uni Soviet dan beberapa negara Arab lain. Tentara Iran pula yang suatu masa dahulu merupakan sebuah tentara yang kuat, sudah ditiadakan ketika itu. Walau bagaimanapun, mereka berhasil mencegah bahaya tentara Irak seterusnya menaklukkan kembali wilayah Iran yang ditaklukkan Irak. Dalam peperangan ini puluhan ribu nyawa, adun penduduk awam maupun laskar Iran, menjadi korban. Jumlah korban diperkirakan selang 500.000 hingga 1.000.000.

Pemerintahan dan politik

Iran merupakan salah satu di selang anggota pendiri PBB dan juga kepada OKI dan juga GNB. Sistem politik di Iran berasaskan konstitusi yang dinamakan "Qanun-e Asasi" (Undang-undang Dasar)

Pimpinan Luhur

Ayatollah Ali Khamenei, Pimpinan Luhur Iran

Pimpinan Luhur Iran bertanggung jawab terhadap "kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran". Ia juga merupakan ketua pasukan bersenjata dan badan intelijen Iran dan memiliki kuasa mutlak kepada menyatakan perang. Ketua kehakiman, stasiun radio dan rangkaian televisi, ketua polisi dan tentara dan enam dari dua belas anggota Majelis Wali Iran juga dilantik oleh Pimpinan Agung. Majelis Pakar bertanggung jawab memilih dan juga memecat Pimpinan Luhur atas justifikasi kelayakan dan popularitas individu itu. Majelis ini juga bertanggung jawab memantau tugasan Pimpinan Agung.

Eksekutif

Orang kedua terpenting dalam Republik Islam Iran merupakan presiden. Setiap presiden dipilih melintasi pemilihan umum dan akan memerintah Iran selama empat tahun. Setiap calon presiden harus mendapat persetujuan dari Majelis Wali Iran sebelum pemilu dimainkan supaya mereka 'serasi' dengan gagasan negara Islam. Tanggung jawab presiden merupakan memastikan konstitusi negara disertai dan juga mempraktikkan kekuasaan eksekutif. Tetapi presiden tidak berkuasa atas perkara-perkara yang di bawah kekuasaan Pimpinan Agung.

Presiden melantik dan mengepalai Kabinet Iran, dan berkuasa menciptakan keputusan mengenai administrasi negara. Terdapat delapan wakil presiden dan dua puluh satu menteri yang ikut serta menolong presiden dalam administrasi, dan mereka seluruh harus mendapat persetujuan badan perundangan. Tidak seperti negara-negara lain, cabang eksekutif tidak memiliki kekuasaan dalam pasukan bersenjata, tetapi presiden Iran berkuasa melantik Menteri Pertahanan dan Intelijen dan wajib mendapat persetujuan Pimpinan Luhur dan badan perundangan.

Majelis Wali

Majlis Wali Iran memiliki dua belas pakar undang-undang, dan enam dari mereka dilantik oleh Pimpinan Agung. Ketua Kehakiman akan mencadangkan enam anggota cadangan dan mereka akan dilantik secara resmi oleh parlemen Iran atau Majles. Majelis ini akan menafsirkan konstitusi dan memiliki hak veto kepada keputusan dan keanggotaan parlemen Iran. Kalau terdapat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum syariah, maka akan dirujuk kembali oleh parlemen.

Majelis Kebijaksanaan

Majelis Kebijaksanaan berkuasa kepada mendudukkan konflik selang parlemen dengan Majelis Wali Iran. Badan ini juga ikut menjadi penasihat Pimpinan Agung.

Parlemen

Majles-e Shura-ye Eslami (Majlis Perundingan Islam) memiliki 290 anggota yang dilantik dan akan bekerja selama empat tahun. Seluruh calon Majles dan pakar undang-undang dari parlemen haruslah mendapat persetujuan Majelis Wali.

Kehakiman

Pimpinan Luhur akan melantik ketua kehakiman Iran, dan ia pula akan melantik Mahkamah Luhur dan juga ketua penuntut umum. Terdapat beberapa macam mahkamah di Iran termasuk mahkamah umum yang bertanggung jawab atas kasus-kasus umum dan kejahatan. Terdapat juga "Mahkamah Revolusi" yang mengadili beberapa kasus tertentu termasuk isu mengenai keselamatan negara.

Majelis Pakar

Majelis Pakar yang bermusyawarah selama seminggu setiap tahun memiliki 86 anggota yang pakar dalam ilmu-ilmu agama. Mereka diundi secara umum dan akan bekerja selama delapan tahun. Majelis ini akan menentukan kelayakan calon-calon presiden dan anggota parlemen. Majelis ini juga akan mengundi kepada kedudukan Pimpinan Luhur dan juga berkuasa kepada memecatnya.

Dewan Kota Setempat

Majelis setempat akan dipilih secara umum kepada bekerja selama empat tahun di seluruh kota dan desa. Kekuasaan majelis ini luas, dari melantik pimpinan kota hinggal menjaga kepercayaan rakyat.

Geografi

Iran berbatasan dengan Azerbaijan (panjang perbatasan: 432 km) dan Armenia (35 km) di barat laut, Laut Kaspia di utara, Turkmenistan (992 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (499 km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan habis Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. Luas tanah total merupakan 1.648.000 km² (daratan: 1.636.000 km², perairan: 12.000 km²).

Lansekap Iran didominasi oleh barisan gunung yang kasar yang memisahkan basin drainage atau dataran tinggi yang beragam. Anggota barat yang memiliki populasi terbanyak merupakan anggota yang sangat bergunung, dengan barisan seperti Pegunungan Kaukasus, Pegunungan Zagros dan Alborz, yang terakhir merupakan tempat titik tertinggi Iran, Gunung Damavand pada 5.604 m. Sebelah timur terdiri dari gurun di dataran rendah yang tak dihuni seperti Dasht-e Kavir yang asin, dengan danau garam yang kadang muncul.

Ladang luas luas ditemukan di sepanjang pesisir Laut Kaspia dan di ujung utara Teluk Persia, di mana Iran berbatasan dengan sungai Arvand (Shatt al-Arab). Plain yang bertambah kecil dan terputus ditemukan di sepanjang pesisir Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Laut Oman. Iklim Iran biasanya kering atau setengah kering, walaupun berada yang subtropis sepanjang pesisir Kaspia. Iran dianggap kepada salah satu dari 15 negara yang membentuk apa yang dikata kepada tempat lahirnya norma budaya istiadat manusia.

Iklim

Lanskap Iran memiliki beberapa iklim yang berlainan. Di sisi utara negeri itu (dataran pesisir Kaspia) suhu amat rendah membekukan dan tetap lembap selama beberapa tahun terakhir. Suhu musim panas jarang mencapai 29 °C. Penguapan tahunan merupakan 680 mm di anggota timur dataran dan bertambah dari 1700 mm di sisi barat dataran. Di barat, permukiman-permukiman di lereng Pegunungan Zagros mengalami rendahnya suhu. Daerah-daerah itu memiliki musim dingin yang hebat, dengan rerata suhu harian membekukan dan curah saljunya keras. Lembah timur dan tengahnya kering, yang curah hujannya kurang dari 200 mm dan bergurun. Suhu musim panas rata-rata menjadi bertambah 38 °C. Dataran pesisir Teluk Persia dan Teluk Oman di Iran selatan memiliki musim dingin yang sejuk dan mengalami musim panas yang lembap dan panas. Penguapan tahunan berkisar dari 135 mm hingga 355 mm.

Ekonomi

Ekonomi Iran merupakan campuran Ekonomi Perencanaan Sentral dengan sumber minyak dan perusahaan-perusahaan utamanya dipunyai pemerintahan, dan juga terdapat beberapa perusahaan swasta. Pertumbuhan ekonomi Iran stabil semenjak dua zaman yang lalu.

Pada awal zaman ke-21, persenan sektor afal yang berguna dalam pengeluaran negara kasarnya, PNK, merupakan yang tertinggi, disertai dengan pertambangan dan pertanian. 45% belanja negara merupakan hasil pertambangan minyak dan gas dunia, dan 31% dari cukai. Pada 2004, PNK Iran diperkirakan sebanyak $163 milyar atau $2.440 per kapita.

Rekan dagang Iran merupakan Cina, Rusia, Jerman, Perancis, Italia, Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, semenjak lewat 90-an, Iran mulai meningkatkan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara mengembang termasuk Suriah, India dan Afrika Selatan.

Komunikasi dan pengangkutan

Peta menunjukkan jalan raya dan jalan kereta api utama di Iran.

Jaringan jalan raya di Iran merupakan salah satu yang terbaik di dunia, dan menghubungkan kota-kota utama dan kawasan-kawasan luar kota. Pada 2002, Iran memiliki 178.152 km jalan raya dan 66% beraspal. Sementara itu terdapat 30 pengguna kereta bagi setiap 1000 penduduknya. Jalan KA di Iran sepanjang 6.405 km (3.980 mil). Pelabuhan utama Iran ialah pelabuhan Bandar Abbas yang terletak di Selat Hormuz. Pelabuhan ini dihubungkan dengan sistem jalan raya dan jalan kereta api kepada pengangkutan kargo. Jaringan kereta api Tehran-Bandar Abbas dibangun pada 1995 yang menghubungkan Bandar Abbas dengan seluruh Iran dan Asia Tengah melalui Teheran dan Masyhad. Pelabuhan-pelabuhan lain ialah pelabuhan Bandar Anzali di Laut Kaspia, pelabuhan Bandar Turkmen juga berhadapan dengan Laut Kaspia, dan pelabuhan korramshahr dan pelabuhan Bandar Khomeyni di Teluk Parsi. Kota-kota utama di Iran juga dihubungkan dengan Pengangkutan Udara. Iran Cairan merupakan maskapai penerbangan kebangsaan Iran yang bertanggungjawab dalam pengangkutan udara di Iran dan luar Iran. Sistem transit pula terdapat di seluruh bandar-bandar utama sedangkan Teheran, Masyhad, Syiraz, Tabriz, Ahwaz dan Isfahan sedang dalam bagian membangun jalan kereta api bawah tanah.

Pembagian administrasi

Iran terbagi atas tiga puluh provinsi yang diperintah seorang gubernur (استا�دار, ostāndār). Peta di sebelah tidak menunjukkan provinsi Hormozgan, (#20 di dalam daftar) yang merupakan sebuah pulau:

Demografi

Persebaran agama di Iran.

Iran merupakan sebuah negara yang berbilang suku dan agama. Etnik mayoritas ialah etnik Persia (51% dari rakyatnya,) dan 70% rakyatnya merupakan bangsa Iran, keturunan orang Arya. Biasanya penduduk Iran berucap dalam bahasa yang tergolong dalam keluarga Bahasa Iran, termasuk bahasa Persia. Golongan minoritas Iran ialah Azeri (24%), Gilaki dan Mazandarani (8%), Kurdi (7%), Arab (3%), Baluchi (2%) Lur (2%) Turkmen (2%), dan juga suku-suku lain (1%). Penutur ibu Bahasa Iran diperkirakan sebanyak 40 juta di Iran, dan jumlah keseluruhannya (merangkumi negara-negara lain) merupakan 150-200 juta.

Penduduk Iran pada tahun 2006 ialah 70 juta. Sebanyak dua pertiga jumlah penduduknya di bawah umur 30 tahun dan persenan penduduk yang melek huruf 86%. Tingkat pertambahan penduduknya semenjak setengah zaman yang lalu tinggi dan diperkirakan akan menurun di masa depan.

Biasanya penduduk Iran merupakan muslim, di mana 90% Syiah dan 8% Sunnah Wal Jamaah. 2% lagi merupakan penganut agama Baha'i, Mandea, Hindu, Zoroastrianisme, Yahudi dan Kristen. Zoroastrianisme, Yahudi dan Kristian diakui oleh pemerintah Iran dan ikut memiliki perwakilan di parlemen. Agama Baha'i tidak diakui.

Kota-kota utama

Iran memiliki tingkat pertumbuhan penduduk di daerah kota tertinggi di dunia. Dari tahun 1950 hingga tahun 2002, persenan penduduk kota meningkat dari 27% hingga 60%[1][2]. PBB memperkirakan pada tahun 2030, populasi di kota akan mencapai 80% dari jumlah keseluruhan penduduk Iran[2]. Tumpuan migrasi dalam negeri pula ialah Teheran yang merupakan kota terbesar di Iran. Teheran memiliki penduduk sebanyak 7.160.094 dan daerah metropolisnya pula sebanyak 14 juta. Biasanya industri Iran bertumpu di kota ini. Di selangnya ialah industri otomobil, elektronik dan listrik, pembuatan senjata api, tekstil, dan industri kimia. Berikut merupakan 8 kota terbesar Iran beserta jumlah penduduknya.

Militer

Militer Iran terbagi atas dua pasukan yaitu pasukan militer negara dan pasukan militer revolusi. Pasukan militer revolusi berjumlah 545.000 jiwa.[3] Kedua-dua pasukan bersenjata ini dibawah kendali Menteri Pertahanan dan Logistik Pasukan Bersenjata Iran. [4]

Tentara nasional Iran memiliki 420.000 prajurit yang terbagi atas tiga tingkatan utama yaitu Tingkatan Darat Iran sebanyak 350.000 pasukan, Tingkatan Laut Iran sebanyak 18.000 pasukan dan Tingkatan Udara Iran sebanyak 52.000 pasukan.[5] Tingkatan revolusi memiliki 125.000 pegawai yang terbagi atas lima cabang yaitu Pasukan Qods (pasukan khusus), Basij (paramiliter), Tingkatan Laut Revolusi, Tingkatan Udara Revolusi dan Tingkatan Darat Revolusi.[6]

Tingkatan Basij merupakan tentara paramiliter yang memiliki anggota penuh 90.000 prajurit dan juga 30.000 prajurit cadangan ditambah dengan 11 juta pria dan wanita yang dapat dimobilisasi.[7]

Daya tentara Iran dirahasiakan dari ilmu umum. Namun, pada beberapa tahun terakhir, Iran mengumumkan pembangunan beberapa senjata seperti peluru kendali Fajr-3, peluru kendali Kowsar, peluru kendali Fateh-110, peluru kendali Shahab-3 dan beberapa pembangunan jentera militer.

Peluru kendali Fajr-3 berada di selang pembangunan militer Iran yang sangat canggih ketika ini, yang dibuat di Iran sendiri dan menggunakan bendalir minyak kepada pembakaran bahan api. Julat peluru kendali ini dirahasiakan.

Adat

Iran memiliki sejarah yang panjang dalam kesenian, musik, puisi, filsafat dan ideologi.

Norma budaya istiadat Iran sudah lama memengaruhi kebudayaan-kebudayaan lain di Timur Tengah dan Asia Tengah. Malahan, Bahasa Persia merupakan bahasa intelektual selama milenium kedua Masehi. Biasanya hasil tulisan Persia diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab semasa kekhalifahan Islam. Pada zaman awal Islam di Persia, biasanya karya Persia ditulis dalam Bahasa Arab. Tetapi, ketika zaman pemerintahan Umayyah, orang-orang Persia ditindas oleh bangsa Arab. Ini menyebabkan jumlah tokoh intelektual Persia mulai menggunakan bahasa Persia dalam tulisan mereka. Salah satu karya ini ialah kitab Shahnameh hasil tulisan Ferdowsi, sebuah karya mengenai sejarah negara Iran.

Kesusasteraan Iran juga tidak kurang hebatnya. Sastrawan Iran yang terkenal ialah Rumi dan Saadi. Mereka merupakan pakar Sufi dan jumlah menyumbang dalam puisi-puisi Sufi.

Lihat pula

• Daftar negara di dunia
• Skandal Iran Contra

Rujukan

1. ^ Payvand. ""Iran: Focus on reverse migration"". Diakses 2006-04-17. 
2. ^ a b Cultural Heritage New Agency. ""Tourism and Travel: About Iran"". Diakses 17 April 2006. 
3. ^ IISS Military Balance 2006, Routledge for the IISS, London, 2006, p.187
4. ^ http://www.mod.ir/
5. ^ IISS Military Balance 2006, Routledge for the IISS, London, 2006, m/s:187
6. ^ Military Balance 2006, Routledge for the IISS, London, 2006, m/s:187
7. ^ http://www.globalsecurity.org/intell/world/iran/basij.htm]

Pranala luar

Page 15

Northern Ireland Tuaisceart Éireann Norlin Airlann
Peta lokasi  Irlandia Utara  (jingga) – di Eropa  (karamel & putih) – di Britania Raya  (karamel)
Ibu kota (dan kota terbesar)	Belfast 54°35.456′LU 5°50.4′BT / 54,590933°LU 5,84°BB / 54.590933; -5.8400
Bahasa resmi	Inggris Irlandia Skots Ulster1
Kelompok etnik	99,15% Putih (91,0% kelahiran Irlandia Utara, 8,15% putih lainnya)0,41% Asia0,10% Musafir Irlandia 0,34% yang lain.[1]
Pemerintahan	Monarki konstitusional Konsosiasionalisme
-	Ratu	Elizabeth II
-	Menteri Pertama	Peter Robinson
-	Deputi Menteri Pertama	John O'Dowd (penjabat)
-	Perdana Menteri Britania Raya	David Cameron
-	Sekretaris Negara (dalam Pemerintah Britania Raya)	Owen Paterson
Legislatif	Majelis Irlandia Utara
Pembentukan
-	UU Pemerintah Irlandia	3 Mei 1921
Lebar
-	Total	13,843 km2
Masyarakat
-	Perkiraan 2009	1.789.000[2]
-	Sensus 2001	1.685.267
-	Kepadatan	122/km2
PDB (KKB)	Perkiraan 2002
-	Total	£33,2 miliar
-	Per kapita	£19.603
Mata uang	Pound sterling (GBP)
Zona waktu	GMT (UTC+0)
-	Musim panas (DST)	BST (UTC+1)
Format tanggal	dd/mm/yyyy (M)
Lajur kemudi	kiri
Ranah Internet	.uk 2
Kode telepon	+44 3
1	Bahasa yang resmi diakui: Irlandia Utara tidak memiliki bahasa resmi. Penggunaan bahasa Inggris diterapkan menempuh percontohan. Bahasa Irlandia dan Skots Ulster yaitu bahasa minoritas yang resmi diakui.
2	.ie, bersama-sama dengan Republik Irlandia, dan juga .eu, sebagai anggota dari Uni Eropa. ISO 3166-1 yaitu GB, tetapi .gb tidak pernah digunakan.
3	+44 selalu disertai oleh 28 ketika menghubungi telepon kabel. Kode 028 di dalam Britania Raya dan 048 dari Republik Irlandia

Irlandia Utara (bahasa Irlandia: Tuaisceart Éireann, Skots Ulster: Norlin Airlann atau Norlin Airlan) yaitu salah satu negara anggota Britania Raya.[3][4] Terletak di timur-laut Pulau Irlandia, Irlandia Utara berbagi perbatasan dengan Republik Irlandia di selatan dan barat. Menurut Sensus Britania Raya 2001, populasi Irlandia Utara yaitu sebanyak 1.685.000 jiwa, yakni agak 30% semuanya populasi pulau ini dan agak 3% populasi Britania Raya.

Di Irlandia Utara terdapat enam dari sembilan county yang dimiliki Provinsi Ulster. Irlandia Utara diciptakan sebagai anggota dari Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara pada tanggal 3 Mei 1921 berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920,[5] meskipun akar konstitusionalnya mempunyai pada Undang-Undang Penyatuan 1800 selang Britania Raya dan Irlandia. Selama bertambah dari 50 tahun Irlandia Utara memiliki pemerintah dan parlemen sendiri yang terdevolusi. Lembaga-lembaga ini dibekukan sementara pada tahun 1972 dan dihapuskan pada tahun 1973. Upaya-upaya yang berulangkali kepada meletakkan kembali prinsip pemerintah-mandiri pada belakang suatu peristiwanya berproduksi Undang-Undang Irlandia Utara 1998 yang mengamanatkan pembentukan Eksekutif Irlandia Utara dan Majelis Irlandia Utara. Majelis ini melakukan pekerjaan menurut prinsip demokrasi konsosiasional yang memerlukan dukungan lintas komunitas.

Irlandia Utara selama beberapa tahun menjadi tempat kekerasan dan konflik etnik-politik yang getir yang disebabkan oleh pemisahan selang kaum nasionalis, yang dominan Katolik Roma, dan kaum unionis, yang dominan Protestan, yang pernah menjadi kepercayaan yang lazim. Kaum unionis berhasrat supaya Irlandia Utara tetap menjadi anggota dari Britania Raya,[6] sementara kaum nasionalis berhasrat supaya Irlandia Utara bersatu dengan anggota lain Pulau Irlandia di dalam Irlandia yang utuh secara geopolitik, terbebas dari kekuasaan Britania.[7][8][9][10] Sejak ditandatanganinya "Persetujuan Jumat Luhur" pada tahun 1998, sebagian luhur kelompok paramiliter yang terlibat dalam konflik etnik-politik telah menghentikan kampanye militer mereka.

Memiliki sejarah sendiri yang unik, isu simbolisme, nama dan penjelasan tentang Irlandia Utara yaitu kompleks, seperti halnya isu kewarganegaraan dan identitas. Secara umum, kaum unionis memandang diri sebagai orang Britania, sedangkan kaum nasionalis memandang diri sebagai orang Irlandia, meskipun kedua-dua identitas ini tidak selalu saling eksklusif. Selain itu, banyak orang dari kedua belah komunitas memandang mereka sebagai Orang Irlandia Utara.[11]

Beberapa fakta

Ketika Irlandia (Selatan) melepaskan diri dari Britania Raya pada tahun 1920, masyarakat Irlandia Utara yang sebagian luhur beragama Protestan dan masih setia terhadap Kerajaan Britania Raya menentukan tetap menjadi anggota negara kesatuan Britania Raya. Mereka dikata kaum Unionis sedangkan orang dari Irlandia Selatan dikata kaum Nasionalis. Tetapi permasalahan tidak beristirahat di sini tetapi berlanjut terus, sebab orang-orang yang beragama Katolik di Irlandia Utara merasa didiskriminasi. Kerusuhan yang dinamai "The Troubles" mulai dari tahun 1969 dan baru belakang suatu peristiwanya di yang belakang sekali dekade 1990-an, meskipun kekerasan sporadis masih terjadi sampai sekarang.

Referensi

1. ^ "Northern Ireland Census 2001 Commissioned Output". NISRA. 2001. Diakses 8 December 2009. 
2. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks kepada ref bernama nisra2010-06-24
3. ^ "Negara Anggota di Britania Raya". statistics.gov.uk – geografi – panduan awal geografi Britania Raya. Otoritas Statistik Britania Raya. 11 November 2005. Diarsipkan dari aslinya tanggal 11 November 2009. Diakses 11 November 2009. "The top-level division of administrative geography in the UK is the 4 countries – England, Scotland, Wales and Northern Ireland." 
4. ^ "negara di dalam negara". Number10.gov.uk. Kantor Perdana Menteri Britania Raya. 10 January 2003. Diarsipkan dari aslinya tanggal 11 November 2009. Diakses 11 November 2009. "The United Kingdom is made up of four countries: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Its full name is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland...Northern Ireland is a part of the United Kingdom with a devolved legislative Assembly and a power sharing Executive made up of ministers from four political parties representing different traditions." 
5. ^ Statutory Rules & Orders published by authority, 1921 (No. 533); Additional source for 3 May 1921 date: Alvin Jackson, Home Rule – An Irish History, Oxford University Press, 2004, hal. 198.
6. ^ Standing up for Northern Ireland[pranala nonaktif] www.uup.org. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2008.
7. ^ Richard Jenkin, 1997, Rethinking ethnicity: arguments and explorations, SAGE Publicatoins: London: "In Northern Ireland the objectives of contemporary nationalists are the reunification of Ireland and the removal of British government."
8. ^ Peter Dorey, 1995, British politics since 1945, Blackwell Publishers: Oxford: "Just as some Nationalists have been prepared to use violence in order to secure Irish reunification, so some Unionists have been prepared to use violence in order to oppose it."
9. ^ "Strategy Framework Document: Reunification through Planned Integration: Sinn Féin’s All Ireland Agenda". Diarsipkan dari aslinya tanggal 16 July 2006.  Sinn Fein. Retrieved 2 August 2008.
10. ^ Policy Summaries: Constitutional Issues[pranala nonaktif] SDLP. Retrieved 2 August 2008.
11. ^ "Which of these best describes the way you think of yourself?". Northern Ireland Life and Times Survey. 2011. Diakses 21 August 2011. 

Pranala luar

• (Inggris) Northern Ireland Office
• (Inggris) Situs resmi pariwisata

Page 16

Tags (tagged): alexandria, mesir, unkris, negara ibu, kota, pemerintahan al, populasi, 3 341, 0, dinamakan atas pendirinya, iskandar, tetapi, setelah, pendirian kairo oleh, penguasa islam, pula perpustakaan iskandariyah, pranala luar, inggris, tentang, center of, studies inggris, more, about alexandria at, st takla, church, edunitas alexandria

Page 17

Tags (tagged): islamabad, unkris, monumen pakistan, pemandangan, malam hari islamabad, 604 m, 5, 263 ft titik, terendah 457, m, 499 ft, daftar, isi geografi, 1, iklim 2 hubungan, internasional 2, 42 23 55, 233 258, 85, 21 12 23, 961 rata, rata, hari hujan 7, 6 7, center, of studies 3, nama lengkap, sri, jayawardenapura kotte 4, formal 5, center of studies

Page 18

Islandia (bahasa Islandia: Ísland) atau dinamakan juga Tanah Es yaitu suatu negara Nordik yang terletak di sebelah barat laut Eropa dan sebelah utara Samudera Atlantik, yang terdiri dari Pulau Islandia dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Islandia terletak 300 kilometer di sebelah timur Greenland dan 1.000 kilometer dari Norwegia.

Sejarah

Lukisan dari seratus tahun ke-19 yang menggambarkan pertemuan Alþingi di Þingvellir.

Orang pertama yang tinggal di Islandia yaitu para pendeta Irlandia yang datang pada awal seratus tahun ke-9. Pada pertengahan seratus tahun ke-9, bangsa Viking bermigrasi dan tinggal di Islandia. Viking pertama yang tinggal di Islandia yaitu Flóki Vilgerðarson. Dialah yang memberi Islandia nama seperti sekarang. Ingólfur Arnarson, seorang kepala suku dari Norwegia, tinggal dan menetap di barat kekuatan Islandia dan mendirikan kota Reykjavik.

Sekitar tahun 930-an, para penguasa Islandia mulai menulis konstitusi negara mereka. Mereka membuat apa yang dinamakan Althing, sejenis parlemen yang berkantor pusat di kota Þingvellir. Islandia bisa dituturkan sbg negara bersistem demokrasi tertua yang masih bertahan sampai sekarang.

Pada tahun 985, Erik si Merah diasingkan dari Islandia karena telah membunuh seseorang. Dia lalu berlayar ke barat dan menemukan Greenland. Anak Erik, Leif Erikson, menemukan Amerika pada tahun 1000 dan menamakannya Vinland. Perjalanan Erik, Leif, dan pengikutnya dikisahkan dalam suatu saga.

Pada tahun 1262, Islandia menjadi ronde dari Norwegia sampai pada tahun 1814 Islandia menjadi ronde dari Denmark. Pada belakang seratus tahun ke-19, banyak warga Islandia yang mau melepaskan dari Denmark. Pada tahun 1918, Islandia mendapatkan kedaulatannya, tetapi raja Denmark masih didaulat menjadi raja Islandia.

Ketika Jerman menguasai Denmark pada tanggal 9 April 1940, Althing memutuskan bahwa Islandia yaitu milik rakyat Islandia. Hendak tetapi, mereka masih belum mendeklarasikan kemerdekaan pada ketika itu. Tentara Inggris dan menyusul kemudian Amerika Serikat berinisiatif sbg menguasai Islandia supaya tidak diserang Jerman. Pada tahun 1944, Islandia belakangnya mendeklarasikan kemerdekaannya.

Setalah Perang Alam II, Islandia menjadi anggota NATO, tetapi tidak menjadi anggota Uni Eropa. Antara tahun 1958 sampai 1976, terjadi tiga kali selisih paham antara Islandia dengan Inggris tentang siapa yang berhak mengambil ikan kod dari perairan di sekitar Islandia. Peperangan tersebut dinamakan Perang Kod. Tidak mempunyai korban dalam perang tersebut. Pada tahun 1980, Vigdís Finnbogadóttir terpilih menjadi presiden. Dia yaitu presiden wanita pertama di Islandia.

Kota-Kota Penting

Reykjavik yaitu ibukota Islandia dan memegang peranan penting sbg kota pelabuhan. Kota-kota penting lainnya ditengahnya Akureyri, Kópavogur, Hafnarfjörður, Keflavík, dan Vestmannaeyjar.

Warga Islandia

Warga Islandia beberapa akbar yaitu orang Skandinavia. Bahasa yang mereka gunakan yaitu bahasa Islandia yang nyaris tidak berganti ejaan maupun atur bahasanya selama 1.000 tahun. Orang Islandia bahkan bisa membaca saga lawas yang menceritakan tentang petualangan para Viking tanpa kesukaran yang berfaedah. Nyaris semua orang Islandia menganut agama Kristen arus Lutheran.

Nama Orang Islandia

Nama belakangan tidak dikenal di Islandia. Orang Islandia memakai patronim, di mana dipakai akhiran -son bila dia pria dan -dóttir bila dia wanita.

Sbg contoh, Jón Stefánsson mempunyai anak lelaki bernama Fjalar. Nama belakang Fjalar bukanlah Stefánsson seperti bapaknya, melainkan Fjalar Jónsson yang berfaedah Fjalar, anak laki-laki dari Jón. Hal yang sama berlanjut bagi wanita. Apabila Jón Stefánsson mempunyai anak perempuan yang bernama Kata, karenanya nama belakangannya bukanlah Stefánsson, melainkan Jónsdóttir. Dalam hal ini, namanya berfaedah Kata, anak perempuan dari Jón.

Dalam kasus tertentu, nama belakangan seseorang bisa pula diambil bukan dari nama pertama orangtuanya, melainkan dari nama keduanya. Misalnya, bila Jón yaitu anak laki-laki dari Hjálmar Örn Vilhjálmsson, dia bisa dinamai Jón Hjálmarsson (Jón, anak laki-laki dari Hjálmar) atau Jón Arnarson (Jón anak laki-laki dari Örn). Alasannya yaitu bahwa orangtuanya semakin suka anaknya dipanggil dengan nama tengah, bukan dengan nama pertama. Hal ini cukup lazim atau mungkin pula nama tengah itu terdengar semakin cocok dengan nama pertama si anak.

Beberapa akbar nama belakangan orang Islandia membawa nama ayahnya, namun dalam kasus tertentu, nama ibunyalah yang dipergunakan karena beragam alasan. Terkadang si anak atau si ibu mau memutuskan ikatan sosial dengan si ayah. Sejumlah feminis memakai hal ini sbg suatu pernyataan sosial. Beberapa yang lain memilihnya hanya karena masalah selera saja. Betapa pun juga, konvensinya tetap sama. Fjalar, anak laki-laki dari Bryndís, hendak memakai nama lengkap Fjalar Bryndísarson yang berfaedah Fjalar, anak laki-laki dari Bryndís.

Di banyak negara orang memanggil orang lain dengan nama belakangannya, tetapi di Islandia orang memanggil orang lain dari nama depannya. Sbg contoh ketika orang membicarakan tentang Halldór Ásgrímsson mereka tidak memanggilnya Ásgrímsson, tetapi Halldór, nyaris sama dengan panggilan sbg orang di beberapa akbar wilayah Indonesia.

Lihat juga

• Daftar negara-negara di alam

Pranala luar

• (Inggris) Portal resmi Islandia

Page 19

ISO 3166-1 adalah anggota dari Kode negara ISO 3166, sebuah sistem pengkodean standar untuk nama negara. Pertama kali dipublikasikan tahun 1974 oleh International Organization for Standardization (ISO) yang terdiri atas tiga kode selisih untuk setiap negara:

• ISO 3166-1 alpha-2, sebuah sistem dua-karakter alfabet yang umum dipakai di Top Level Domain internet. Kode ISO 3166-1 alpha-2 adalah standar internasional kode dua huruf negara-negara di dunia dan merupakan anggota yang sangat diketahui dari ISO 3166-1 dan penggunaan selanjutnya untuk sebagian akbar dari kode negara untuk nama-nama TLD Internet.[1]
• ISO 3166-1 alpha-3, sebuah sistem tiga-karakter alfabet. Kode ISO 3166-1 alpha-3 adalah standar internasional kode negara tiga huruf untuk merepresentasikan negara-negara dan wilayah-wilayah dependensi di dunia.
• ISO 3166-1 numeric, sebuah sistem tiga-digit numerik yang dipakai oleh divisi statistik PBB.

Sebuah negara umumnya memperoleh kode baru jika berubah nama. ISO 3166-1 bukan merupakan satu-satunya kode negara standar. Komite Olimpiade Internasional dan Fédération Internationale de Football Association diketahui memiliki sistem kode negara tersendiri. (lihat: Daftar perbedaan kode negara IOC, FIFA, dan ISO 3166)

Hingga sekarang ini telah berada 246 negara dan wilayah yang mempunyai kode negara ISO 3166-1.

Berikut ini adalah tabel pengkodean dalam ISO 3166-1.

Nama negara (Bahasa Indonesia)	Nama negara (Bahasa Inggris)	Numerik	Alpha-3	Alpha-2	Bendera
Afganistan	Afghanistan	004	AFG	AF
Afrika Selatan	South Africa	710	ZAF	ZA
Afrika Tengah, Republik	Central African Republic	140	CAF	CF
Åland, Kepulauan	Åland Islands	248	ALA	AX
Albania	Albania	008	ALB	AL
Aljazair	Algeria	012	DZA	DZ
Amerika Serikat	United States	840	USA	US
Andorra	Andorra	020	AND	AD
Angola	Angola	024	AGO	AO
Anguilla	Anguilla	660	AIA	AI
Antarktika	Antarctica	010	ATA	AQ
Antigua dan Barbuda	Antigua and Barbuda	028	ATG	AG
Antillen Belanda	Netherlands Antilles	530	ANT	AN
Arab Saudi	Saudi Arabia	682	SAU	SA
Argentina	Argentina	032	ARG	AR
Armenia	Armenia	051	ARM	AM
Aruba	Aruba	533	ABW	AW
Australia	Australia	036	AUS	AU
Austria	Austria	040	AUT	AT
Azerbaijan	Azerbaijan	031	AZE	AZ
Bahama	Bahamas	044	BHS	BS
Bahrain	Bahrain	048	BHR	BH
Bangladesh	Bangladesh	050	BGD	BD
Barbados	Barbados	052	BRB	BB
Belanda	Netherlands	528	NLD	NL
Belarus	Belarus	112	BLR	BY
Belgia	Belgium	056	BEL	BE
Belize	Belize	084	BLZ	BZ
Benin	Benin	204	BEN	BJ
Bermuda	Bermuda	060	BMU	BM
Bhutan	Bhutan	064	BTN	BT
Bolivia	Bolivia	068	BOL	BO
Bosnia dan Herzegovina	Bosnia and Herzegovina	070	BIH	BA
Botswana	Bostwana	072	BWA	BW
Bouvet, Pulau	Bouvet Island	074	BVT	BV
Brasil	Brazil	076	BRA	BR
Britania Raya	United Kingdom	826	GBR	GB
Brunei	Brunei Darussalam	096	BRN	BN
Bulgaria	Bulgaria	100	BGR	BG
Burkina Faso	Burkina Faso	854	BFA	BF
Burundi	Burundi	108	BDI	BI
Cayman, Kepulauan	Cayman Islands	136	CYM	KY
Chad	Chad	148	TCD	TD
Ceko, Republik	Czech Republic	203	CZE	CZ
Chili	Chile	152	CHL	CL
Cina, Republik Rakyat	People's Republic of China	156	CHN	CN
Cocos (Keeling), Kepulauan	Cocos (Keeling) Islands	166	CCK	CC
Cook, Kepulauan	Cook Islands	184	COK	CK
Denmark	Denmark	208	DNK	DK
Djibouti	Djibouti	262	DJI	DJ
Dominika	Dominica	212	DMA	DM
Dominika, Republik	Dominican Republic	214	DOM	DO
Ekuador	Ecuador	218	ECU	EC
El Salvador	El Salvador	222	SLV	SV
Eritrea	Eritrea	232	ERI	ER
Estonia	Estonia	233	EST	EE
Ethiopia	Ethiopia	231	ETH	ET
Falkland, Kepulauan	Falkland Islands	238	FLK	FK
Faroe, Kepulauan	Faroe Islands	234	FRO	FO
Fiji	Fiji	242	FJI	FJ
Filipina	Philippines	608	PHL	PH
Finlandia	Finland	246	FIN	FI
Gabon	Gabon	266	GAB	GA
Gambia	Gambia	270	GMB	GM
Georgia	Georgia	268	GEO	GE
Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan	South Georgia and the South Sandwich Islands	239	SGS	GS
Ghana	Ghana	288	GHA	GH
Gibraltar	Gibraltar	292	GIB	GI
Greenland	Greenland	304	GRL	GL
Grenada	Grenada	308	GRD	GD
Guadeloupe	Guadeloupe	312	GLP	GP
Guam	Guam	316	GUM	GU
Guatemala	Guatemala	320	GTM	GT
Guernsey	Guernsey	831	GGY	GG
Guinea	Guinea	324	GIN	GN
Guinea-Bissau	Guinea-Bissau	624	GNB	GW
Guinea Khatulistiwa	Equatorial Guinea	226	GNQ	GQ
Guyana	Guyana	328	GUY	GY
Guyana Perancis	French Guiana	254	GUF	GF
Haiti	Haiti	332	HTI	HT
Heard dan Kepulauan McDonald, Pulau	Heard Island and McDonald Islands	334	HMD	HM
Honduras	Honduras	340	HND	HN
Hong Kong	Hong Kong	344	HKG	HK
Hongaria	Hungary	348	HUN	HU
Islandia	Iceland	352	ISL	IS
India	India	356	IND	IN
Indonesia	Indonesia	360	IDN	ID
Irak	Iraq	368	IRQ	IQ
Iran	Iran, Islamic Republic of	364	IRN	IR
Irlandia, Republik	Republic of Ireland	372	IRL	IE
Israel	Israel	376	ISR	IL
Italia	Italy	380	ITA	IT
Jamaika	Jamaica	388	JAM	JM
Jepang	Japan	392	JPN	JP
Jerman	Germany	276	DEU	DE
Jersey	Jersey	832	JEY	JE
Kaledonia Baru	New Caledonia	540	NCL	NC
Kamboja	Cambodia	116	KHM	KH
Kamerun	Cameroon	120	CMR	CM
Kanada	Canada	124	CAN	CA
Kazakhstan	Kazakhstan	398	KAZ	KZ
Kenya	Kenya	404	KEN	KE
Kiribati	Kiribati	296	KIR	KI
Kirgizstan	Kyrgyzstan	417	KGZ	KG
Kolombia	Colombia	170	COL	CO
Komoro	Comoros	174	COM	KM
Kongo, Republik	Republic of the Congo	178	COG	CG
Kongo, Republik Demokratik	Democratic Republic of the Congo	180	COD	CD
Korea, Republik	Korea, Republic of	410	KOR	KR
Korea, Republik Rakyat Demokratik	Korea, Demokratic People's Republic of	408	PRK	KP
Kosta Rika	Costa Rica	188	CRI	CR
Kroasia	Croatia	191	HRV	HR
Kuba	Cuba	192	CUB	CU
Kuwait	Kuwait	414	KWT	KW
Laos	Lao People's Democratic Republic	418	LAO	LA
Latvia	Latvia	428	LVA	LV
Lebanon	Lebanon	422	LBN	LB
Lesotho	Lesotho	426	LSO	LS
Liberia	Liberia	430	LBR	LR
Libya	Libyan Arab Jamahiriya	434	LBY	LY
Liechtenstein	Liechtenstein	438	LIE	LI
Lituania	Lithuania	440	LTU	LT
Luksemburg	Luxembourg	442	LUX	LU
Makau	Macao	446	MAC	MO
Makedonia, Republik	Republic of Macedonia	807	MKD	MK
Madagaskar	Madagascar	450	MDG	MG
Malawi	Malawi	454	MWI	MW
Malaysia	Malaysia	458	MYS	MY
Maladewa	Maldives	462	MDV	MV
Mali	Mali	466	MLI	ML
Malta	Malta	470	MLT	MT
Man, Pulau	Isle of Man	833	IMN	IM
Mariana Utara, Kepulauan	Northern Mariana Islands	580	MNP	MP
Maroko	Marocco	504	MAR	MA
Marshall, Kepulauan	Marshall Islands	584	MHL	MH
Martinik	Martinique	474	MTQ	MQ
Mauritania	Mauritania	478	MRT	MR
Mauritius	Mauritius	480	MUS	MU
Mayotte	Mayotte	175	MYT	YT
Meksiko	Mexico	484	MEX	MX
Mikronesia, Federasi	Federates States of Micronesia	583	FSM	FM
Moldova	Moldova	498	MDA	MD
Mesir	Egypt	818	EGY	EG
Monako	Monaco	492	MCO	MC
Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat	United States Minor Outlying Islands	581	UMI	UM
Mongolia	Mongolia	496	MNG	MN
Montenegro	Montenegro	499	MNE	ME
Montserrat	Montserrat	500	MSR	MS
Mozambik	Mozambique	508	MOZ	MZ
Myanmar	Myanmar	104	MMR	MM
Namibia	Namibia	516	NAM	NA
Nauru	Nauru	520	NRU	NR
Natal, Pulau	Christmas Island	162	CXR	CX
Nepal	Nepal	524	NPL	NP
Nikaragua	Nicaragua	558	NIC	NI
Niger	Niger	562	NER	NE
Nigeria	Nigeria	566	NGA	NG
Niue	Niue	570	NIU	NU
Norfolk, Pulau	Norfolk Island	574	NFK	NF
Norwegia	Norway	578	NOR	NO
Oman	Oman	512	OMN	OM
Pakistan	Pakistan	586	PAK	PK
Palau	Palau	585	PLW	PW
Palestina	Palestinian Territory, Occupied	275	PSE	PS
Panama	Panama	591	PAN	PA
Pantai Gading	Côte d'Ivoire	384	CIV	CI
Papua Nugini	Papua New Guinea	598	PNG	PG
Paraguay	Paraguay	600	PRY	PY
Perancis	France	250	FRA	FR
Perancis Selatan, Teritori	French Southern Territories	260	ATF	TF
Peru	Peru	604	PER	PE
Pitcairn, Kepulauan	Pitcairn	612	PCN	PN
Polandia	Poland	616	POL	PL
Polinesia Perancis	French Polynesia	258	PYF	PF
Portugal	Portugal	620	PRT	PT
Puerto Riko	Puerto Rico	630	PRI	PR
Qatar	Qatar	634	QAT	QA
Réunion	Réunion	638	REU	RE
Rumania	Romania	642	ROU	RO
Rusia	Russian Federation	643	RUS	RU
Rwanda	Rwanda	646	RWA	RW
Sahara Barat	Western Sahara	732	ESH	EH
Saint-Barthélemy	Saint Barthélemy	652	BLM	BL
Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	654	SHN	SH
Saint Kitts dan Nevis	Saint Kitts and Nevis	659	KNA	KN
Saint Lucia	Saint Lucia	662	LCA	LC
Saint Martin (Perancis)	Saint Martin (French part)	663	MAF	MF
Saint Pierre dan Miquelon	Saint-Pierre and Miquelon	666	SPM	PM
Saint Vincent dan Grenadines	Saint Vincent and the Grenadines	670	VCT	VC
Samoa	Samoa	882	WSM	WS
Samoa Amerika	American Samoa	016	ASM	AS
Samudra Hindia Britania, Teritori	British Indian Ocean Territory	086	IOT	IO
San Marino	San Marino	674	SMR	SM
Sao Tome dan Principe	São Tomé and Príncipe	678	STP	ST
Selandia Baru	New Zealand	554	NZL	NZ
Senegal	Senegal	686	SEN	SN
Serbia	Serbia	688	SRB	RS
Seychelles	Seychelles	690	SYC	SC
Sierra Leone	Sierra Leone	694	SLE	SL
Singapura	Singapore	702	SGP	SG
Siprus	Cyprus	196	CYP	CY
Slovenia	Slovenia	705	SVN	SI
Slowakia	Slovakia	703	SVK	SK
Solomon, Kepulauan	Salomon Islands	090	SLB	SB
Somalia	Somalia	706	SOM	SO
Spanyol	Spain	724	ESP	ES
Sri Lanka	Sri Lanka	144	LKA	LK
Sudan	Sudan	736	SDN	SD
Suriah	Syrian Arab Republic	760	SYR	SY
Suriname	Suriname	740	SUR	SR
Svalbard dan Jan Mayen	Svalbard and Jan Mayen	744	SJM	SJ
Swaziland	Swaziland	748	SWZ	SZ
Swedia	Sweden	752	SWE	SE
Swiss	Switzerland	756	CHE	CH
Taiwan	Republic of China (Taiwan)	158	TWN	TW
Tajikistan	Tajikistan	762	TJK	TJ
Tanjung Verde	Cape Verde	132	CPV	CV
Tanzania	Tanzania	834	TZA	TZ
Thailand	Thailand	764	THA	TH
Timor Leste	Timor Leste	626	TLS	TL
Togo	Togo	768	TGO	TG
Tokelau	Tokelau	772	TKL	TK
Tonga	Tonga	776	TON	TO
Trinidad dan Tobago	Trinidad and Tobago	780	TTO	TT
Tunisia	Tunisia	788	TUN	TN
Turki	Turkey	792	TUR	TR
Turkmenistan	Turkmenistan	795	TKM	TM
Turks dan Caicos, Kepulauan	Turks and Caicos Islands	796	TCA	TC
Tuvalu	Tuvalu	798	TUV	TV
Uganda	Uganda	800	UGA	UG
Ukraina	Ukraine	804	UKR	UA
Uni Emirat Arab	United Arab Emirates	784	ARE	AE
Uruguay	Uruguay	858	URY	UY
Uzbekistan	Uzbekistan	860	UZB	UZ
Vanuatu	Vanuatu	548	VUT	VU
Vatikan	Vatican City	336	VAT	VA
Venezuela	Venezuela	862	VEN	VE
Vietnam	Viet Nam	704	VNM	VN
Virgin Amerika Serikat, Kepulauan	U.S. Virgin Islands	850	VIR	VI
Virgin Britania Raya, Kepulauan	British Virgin Islands	092	VGB	VG
Wallis dan Futuna	Wallis and Futuna	876	WLF	WF
Yaman	Yemen	887	YEM	YE
Yordania	Jordan	400	JOR	JO
Yunani	Greece	300	GRC	GR
Zambia	Zambia	894	ZMB	ZM
Zimbabwe	Zimbabwe	716	ZWE	ZW

Perubahan

Perubahan terhadap ISO 3166-1 diumumkan dalam pengumuman setiap periode waktu tertentu.

1. Pengumuman tanggal 5 Februari 1998: penggantian nama Samoa. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
2. Pengumuman tanggal 1 Oktober 1999: penambahan Occupied Palestinian Territory. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
3. Pengumuman tanggal 1 Februari 2002: penggantian anggota alpha-3 untuk Rumania. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
4. Pengumuman tanggal 20 Mei 2002: penggantian nama berbagai negara. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
5. Pengumuman tanggal 20 Mei 2002: penggantian nama dan kode untuk Timor Timur. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
6. Pengumuman tanggal 15 November 2002: penggantian nama dan kode untuk Timor Leste. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
7. Pengumuman tanggal 15 November 2002: penggantian nama untuk Komoro. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
8. Pengumuman tanggal 23 Juli 2003: penghapusan Yugoslavia, penambahan Serbia dan Montenegro. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
9. Pengumuman tanggal 13 Februari 2004: penambahan Åland. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
10. Pengumuman tanggal 26 April 2004: penggantian nama Afganistan dan Åland. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
11. Pengumuman tanggal 29 Maret 2006: penambahan Guernsey, Pulau Man dan Jersey. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
12. Pengumuman tanggal 26 September 2006: penghapusan Serbia dan Montenegro, penambahan Serbia dan Montenegro.
13. Pengumuman tanggal 9 Oktober 2007: penambahan Saint-Barthélemy dan Saint Martin (Perancis).
14. Pengumuman tanggal 8 April 2008: penggantian nama Moldova dan Montenegro.
15. Pengumuman tanggal 9 September 2008: penggantian nama Nepal.
16. Pengumuman tanggal 7 Januari 2009: penggantian nama Moldova.
17. Pengumuman tanggal 3 Maret 2009: penggantian nama Venezuela.
18. Pengumuman tanggal 8 Mei 2009: penggantian nama Bolivia.
19. Pengumuman tanggal 22 Februari 2010: penggantian nama Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha.

Sumber

Informasi mengenai kode yang dicadangkan diambil dari "Reserved code elements under ISO 3166-1" yang dipublikasikan oleh Secretariat of ISO/TC 46, ISO 3166 Maintenance Agency, 2001-02-13, ISO 3166 MA.

Referensi

Lihat juga

• Daftar negara-negara di dunia
• PBB

Pranala luar

Page 20

ISO 3166-1 adalah anggota dari Kode negara ISO 3166, suatu sistem pengkodean standar untuk nama negara. Pertama kali dipublikasikan tahun 1974 oleh International Organization for Standardization (ISO) yang terdiri atas tiga kode selisih untuk setiap negara:

• ISO 3166-1 alpha-2, suatu sistem dua-karakter alfabet yang umum dipakai di Top Level Domain internet. Kode ISO 3166-1 alpha-2 adalah standar internasional kode dua huruf negara-negara di dunia dan merupakan anggota yang sangat diketahui dari ISO 3166-1 dan penggunaan selanjutnya untuk sebagian akbar dari kode negara untuk nama-nama TLD Internet.[1]
• ISO 3166-1 alpha-3, suatu sistem tiga-karakter alfabet. Kode ISO 3166-1 alpha-3 adalah standar internasional kode negara tiga huruf untuk merepresentasikan negara-negara dan wilayah-wilayah dependensi di dunia.
• ISO 3166-1 numeric, suatu sistem tiga-digit numerik yang dipakai oleh divisi statistik PBB.

Suatu negara umumnya mendapat kode baru jika berubah nama. ISO 3166-1 bukan merupakan satu-satunya kode negara standar. Komite Olimpiade Internasional dan Fédération Internationale de Football Association diketahui memiliki sistem kode negara tersendiri. (lihat: Daftar perbedaan kode negara IOC, FIFA, dan ISO 3166)

Hingga sekarang ini telah berada 246 negara dan wilayah yang mempunyai kode negara ISO 3166-1.

Berikut ini adalah tabel pengkodean dalam ISO 3166-1.

Perubahan

Perubahan terhadap ISO 3166-1 diumumkan dalam pengumuman setiap periode masa tertentu.

1. Pengumuman tanggal 5 Februari 1998: penggantian nama Samoa. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
2. Pengumuman tanggal 1 Oktober 1999: penambahan Occupied Palestinian Territory. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
3. Pengumuman tanggal 1 Februari 2002: penggantian anggota alpha-3 untuk Rumania. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
4. Pengumuman tanggal 20 Mei 2002: penggantian nama berbagai negara. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
5. Pengumuman tanggal 20 Mei 2002: penggantian nama dan kode untuk Timor Timur. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
6. Pengumuman tanggal 15 November 2002: penggantian nama dan kode untuk Timor Leste. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
7. Pengumuman tanggal 15 November 2002: penggantian nama untuk Komoro. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
8. Pengumuman tanggal 23 Juli 2003: penghapusan Yugoslavia, penambahan Serbia dan Montenegro. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
9. Pengumuman tanggal 13 Februari 2004: penambahan Åland. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
10. Pengumuman tanggal 26 April 2004: penggantian nama Afganistan dan Åland. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
11. Pengumuman tanggal 29 Maret 2006: penambahan Guernsey, Pulau Man dan Jersey. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
12. Pengumuman tanggal 26 September 2006: penghapusan Serbia dan Montenegro, penambahan Serbia dan Montenegro.
13. Pengumuman tanggal 9 Oktober 2007: penambahan Saint-Barthélemy dan Saint Martin (Perancis).
14. Pengumuman tanggal 8 April 2008: penggantian nama Moldova dan Montenegro.
15. Pengumuman tanggal 9 September 2008: penggantian nama Nepal.
16. Pengumuman tanggal 7 Januari 2009: penggantian nama Moldova.
17. Pengumuman tanggal 3 Maret 2009: penggantian nama Venezuela.
18. Pengumuman tanggal 8 Mei 2009: penggantian nama Bolivia.
19. Pengumuman tanggal 22 Februari 2010: penggantian nama Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha.

Sumber

Informasi tentang kode yang dicadangkan diambil dari "Reserved code elements under ISO 3166-1" yang dipublikasikan oleh Secretariat of ISO/TC 46, ISO 3166 Maintenance Agency, 2001-02-13, ISO 3166 MA.

Referensi

Lihat juga

• Daftar negara-negara di dunia
• PBB

Tautan luar

Page 21

ISO 3166-1 adalah anggota dari Kode negara ISO 3166, suatu sistem pengkodean standar untuk nama negara. Pertama kali dipublikasikan tahun 1974 oleh International Organization for Standardization (ISO) yang terdiri atas tiga kode selisih untuk setiap negara:

• ISO 3166-1 alpha-2, suatu sistem dua-karakter alfabet yang umum dipakai di Top Level Domain internet. Kode ISO 3166-1 alpha-2 adalah standar internasional kode dua huruf negara-negara di dunia dan merupakan anggota yang sangat diketahui dari ISO 3166-1 dan penggunaan selanjutnya untuk sebagian akbar dari kode negara untuk nama-nama TLD Internet.[1]
• ISO 3166-1 alpha-3, suatu sistem tiga-karakter alfabet. Kode ISO 3166-1 alpha-3 adalah standar internasional kode negara tiga huruf untuk merepresentasikan negara-negara dan wilayah-wilayah dependensi di dunia.
• ISO 3166-1 numeric, suatu sistem tiga-digit numerik yang dipakai oleh divisi statistik PBB.

Suatu negara umumnya mendapat kode baru jika berubah nama. ISO 3166-1 bukan merupakan satu-satunya kode negara standar. Komite Olimpiade Internasional dan Fédération Internationale de Football Association diketahui memiliki sistem kode negara tersendiri. (lihat: Daftar perbedaan kode negara IOC, FIFA, dan ISO 3166)

Hingga sekarang ini telah berada 246 negara dan wilayah yang mempunyai kode negara ISO 3166-1.

Berikut ini adalah tabel pengkodean dalam ISO 3166-1.

Perubahan

Perubahan terhadap ISO 3166-1 diumumkan dalam pengumuman setiap periode masa tertentu.

1. Pengumuman tanggal 5 Februari 1998: penggantian nama Samoa. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
2. Pengumuman tanggal 1 Oktober 1999: penambahan Occupied Palestinian Territory. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
3. Pengumuman tanggal 1 Februari 2002: penggantian anggota alpha-3 untuk Rumania. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
4. Pengumuman tanggal 20 Mei 2002: penggantian nama berbagai negara. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
5. Pengumuman tanggal 20 Mei 2002: penggantian nama dan kode untuk Timor Timur. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
6. Pengumuman tanggal 15 November 2002: penggantian nama dan kode untuk Timor Leste. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
7. Pengumuman tanggal 15 November 2002: penggantian nama untuk Komoro. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
8. Pengumuman tanggal 23 Juli 2003: penghapusan Yugoslavia, penambahan Serbia dan Montenegro. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
9. Pengumuman tanggal 13 Februari 2004: penambahan Åland. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
10. Pengumuman tanggal 26 April 2004: penggantian nama Afganistan dan Åland. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
11. Pengumuman tanggal 29 Maret 2006: penambahan Guernsey, Pulau Man dan Jersey. (bahasa Inggris, bahasa Perancis)
12. Pengumuman tanggal 26 September 2006: penghapusan Serbia dan Montenegro, penambahan Serbia dan Montenegro.
13. Pengumuman tanggal 9 Oktober 2007: penambahan Saint-Barthélemy dan Saint Martin (Perancis).
14. Pengumuman tanggal 8 April 2008: penggantian nama Moldova dan Montenegro.
15. Pengumuman tanggal 9 September 2008: penggantian nama Nepal.
16. Pengumuman tanggal 7 Januari 2009: penggantian nama Moldova.
17. Pengumuman tanggal 3 Maret 2009: penggantian nama Venezuela.
18. Pengumuman tanggal 8 Mei 2009: penggantian nama Bolivia.
19. Pengumuman tanggal 22 Februari 2010: penggantian nama Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha.

Sumber

Informasi tentang kode yang dicadangkan diambil dari "Reserved code elements under ISO 3166-1" yang dipublikasikan oleh Secretariat of ISO/TC 46, ISO 3166 Maintenance Agency, 2001-02-13, ISO 3166 MA.

Referensi

Lihat juga

• Daftar negara-negara di dunia
• PBB

Tautan luar

Page 22

ISO 3166-1 adalah anggota dari Kode negara ISO 3166, sebuah sistem pengkodean standar untuk nama negara. Pertama kali dipublikasikan tahun 1974 oleh International Organization for Standardization (ISO) yang terdiri atas tiga kode selisih untuk setiap negara:

• ISO 3166-1 alpha-2, sebuah sistem dua-karakter alfabet yang umum dipakai di Top Level Domain internet. Kode ISO 3166-1 alpha-2 adalah standar internasional kode dua huruf negara-negara di dunia dan merupakan anggota yang sangat diketahui dari ISO 3166-1 dan penggunaan selanjutnya untuk sebagian akbar dari kode negara untuk nama-nama TLD Internet.[1]
• ISO 3166-1 alpha-3, sebuah sistem tiga-karakter alfabet. Kode ISO 3166-1 alpha-3 adalah standar internasional kode negara tiga huruf untuk merepresentasikan negara-negara dan wilayah-wilayah dependensi di dunia.
• ISO 3166-1 numeric, sebuah sistem tiga-digit numerik yang dipakai oleh divisi statistik PBB.

Sebuah negara umumnya memperoleh kode baru jika berubah nama. ISO 3166-1 bukan merupakan satu-satunya kode negara standar. Komite Olimpiade Internasional dan Fédération Internationale de Football Association diketahui memiliki sistem kode negara tersendiri. (lihat: Daftar perbedaan kode negara IOC, FIFA, dan ISO 3166)

Hingga sekarang ini telah berada 246 negara dan wilayah yang mempunyai kode negara ISO 3166-1.

Berikut ini adalah tabel pengkodean dalam ISO 3166-1.

Nama negara (Bahasa Indonesia)	Nama negara (Bahasa Inggris)	Numerik	Alpha-3	Alpha-2	Bendera
Afganistan	Afghanistan	004	AFG	AF
Afrika Selatan	South Africa	710	ZAF	ZA
Afrika Tengah, Republik	Central African Republic	140	CAF	CF
Åland, Kepulauan	Åland Islands	248	ALA	AX
Albania	Albania	008	ALB	AL
Aljazair	Algeria	012	DZA	DZ
Amerika Serikat	United States	840	USA	US
Andorra	Andorra	020	AND	AD
Angola	Angola	024	AGO	AO
Anguilla	Anguilla	660	AIA	AI
Antarktika	Antarctica	010	ATA	AQ
Antigua dan Barbuda	Antigua and Barbuda	028	ATG	AG
Antillen Belanda	Netherlands Antilles	530	ANT	AN
Arab Saudi	Saudi Arabia	682	SAU	SA
Argentina	Argentina	032	ARG	AR
Armenia	Armenia	051	ARM	AM
Aruba	Aruba	533	ABW	AW
Australia	Australia	036	AUS	AU
Austria	Austria	040	AUT	AT
Azerbaijan	Azerbaijan	031	AZE	AZ
Bahama	Bahamas	044	BHS	BS
Bahrain	Bahrain	048	BHR	BH
Bangladesh	Bangladesh	050	BGD	BD
Barbados	Barbados	052	BRB	BB
Belanda	Netherlands	528	NLD	NL
Belarus	Belarus	112	BLR	BY
Belgia	Belgium	056	BEL	BE
Belize	Belize	084	BLZ	BZ
Benin	Benin	204	BEN	BJ
Bermuda	Bermuda	060	BMU	BM
Bhutan	Bhutan	064	BTN	BT
Bolivia	Bolivia	068	BOL	BO
Bosnia dan Herzegovina	Bosnia and Herzegovina	070	BIH	BA
Botswana	Bostwana	072	BWA	BW
Bouvet, Pulau	Bouvet Island	074	BVT	BV
Brasil	Brazil	076	BRA	BR
Britania Raya	United Kingdom	826	GBR	GB
Brunei	Brunei Darussalam	096	BRN	BN
Bulgaria	Bulgaria	100	BGR	BG
Burkina Faso	Burkina Faso	854	BFA	BF
Burundi	Burundi	108	BDI	BI
Cayman, Kepulauan	Cayman Islands	136	CYM	KY
Chad	Chad	148	TCD	TD
Ceko, Republik	Czech Republic	203	CZE	CZ
Chili	Chile	152	CHL	CL
Cina, Republik Rakyat	People's Republic of China	156	CHN	CN
Cocos (Keeling), Kepulauan	Cocos (Keeling) Islands	166	CCK	CC
Cook, Kepulauan	Cook Islands	184	COK	CK
Denmark	Denmark	208	DNK	DK
Djibouti	Djibouti	262	DJI	DJ
Dominika	Dominica	212	DMA	DM
Dominika, Republik	Dominican Republic	214	DOM	DO
Ekuador	Ecuador	218	ECU	EC
El Salvador	El Salvador	222	SLV	SV
Eritrea	Eritrea	232	ERI	ER
Estonia	Estonia	233	EST	EE
Ethiopia	Ethiopia	231	ETH	ET
Falkland, Kepulauan	Falkland Islands	238	FLK	FK
Faroe, Kepulauan	Faroe Islands	234	FRO	FO
Fiji	Fiji	242	FJI	FJ
Filipina	Philippines	608	PHL	PH
Finlandia	Finland	246	FIN	FI
Gabon	Gabon	266	GAB	GA
Gambia	Gambia	270	GMB	GM
Georgia	Georgia	268	GEO	GE
Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan	South Georgia and the South Sandwich Islands	239	SGS	GS
Ghana	Ghana	288	GHA	GH
Gibraltar	Gibraltar	292	GIB	GI
Greenland	Greenland	304	GRL	GL
Grenada	Grenada	308	GRD	GD
Guadeloupe	Guadeloupe	312	GLP	GP
Guam	Guam	316	GUM	GU
Guatemala	Guatemala	320	GTM	GT
Guernsey	Guernsey	831	GGY	GG
Guinea	Guinea	324	GIN	GN
Guinea-Bissau	Guinea-Bissau	624	GNB	GW
Guinea Khatulistiwa	Equatorial Guinea	226	GNQ	GQ
Guyana	Guyana	328	GUY	GY
Guyana Perancis	French Guiana	254	GUF	GF
Haiti	Haiti	332	HTI	HT
Heard dan Kepulauan McDonald, Pulau	Heard Island and McDonald Islands	334	HMD	HM
Honduras	Honduras	340	HND	HN
Hong Kong	Hong Kong	344	HKG	HK
Hongaria	Hungary	348	HUN	HU
Islandia	Iceland	352	ISL	IS
India	India	356	IND	IN
Indonesia	Indonesia	360	IDN	ID
Irak	Iraq	368	IRQ	IQ
Iran	Iran, Islamic Republic of	364	IRN	IR
Irlandia, Republik	Republic of Ireland	372	IRL	IE
Israel	Israel	376	ISR	IL
Italia	Italy	380	ITA	IT
Jamaika	Jamaica	388	JAM	JM
Jepang	Japan	392	JPN	JP
Jerman	Germany	276	DEU	DE
Jersey	Jersey	832	JEY	JE
Kaledonia Baru	New Caledonia	540	NCL	NC
Kamboja	Cambodia	116	KHM	KH
Kamerun	Cameroon	120	CMR	CM
Kanada	Canada	124	CAN	CA
Kazakhstan	Kazakhstan	398	KAZ	KZ
Kenya	Kenya	404	KEN	KE
Kiribati	Kiribati	296	KIR	KI
Kirgizstan	Kyrgyzstan	417	KGZ	KG
Kolombia	Colombia	170	COL	CO
Komoro	Comoros	174	COM	KM
Kongo, Republik	Republic of the Congo	178	COG	CG
Kongo, Republik Demokratik	Democratic Republic of the Congo	180	COD	CD
Korea, Republik	Korea, Republic of	410	KOR	KR
Korea, Republik Rakyat Demokratik	Korea, Demokratic People's Republic of	408	PRK	KP
Kosta Rika	Costa Rica	188	CRI	CR
Kroasia	Croatia	191	HRV	HR
Kuba	Cuba	192	CUB	CU
Kuwait	Kuwait	414	KWT	KW
Laos	Lao People's Democratic Republic	418	LAO	LA
Latvia	Latvia	428	LVA	LV
Lebanon	Lebanon	422	LBN	LB
Lesotho	Lesotho	426	LSO	LS
Liberia	Liberia	430	LBR	LR
Libya	Libyan Arab Jamahiriya	434	LBY	LY
Liechtenstein	Liechtenstein	438	LIE	LI
Lituania	Lithuania	440	LTU	LT
Luksemburg	Luxembourg	442	LUX	LU
Makau	Macao	446	MAC	MO
Makedonia, Republik	Republic of Macedonia	807	MKD	MK
Madagaskar	Madagascar	450	MDG	MG
Malawi	Malawi	454	MWI	MW
Malaysia	Malaysia	458	MYS	MY
Maladewa	Maldives	462	MDV	MV
Mali	Mali	466	MLI	ML
Malta	Malta	470	MLT	MT
Man, Pulau	Isle of Man	833	IMN	IM
Mariana Utara, Kepulauan	Northern Mariana Islands	580	MNP	MP
Maroko	Marocco	504	MAR	MA
Marshall, Kepulauan	Marshall Islands	584	MHL	MH
Martinik	Martinique	474	MTQ	MQ
Mauritania	Mauritania	478	MRT	MR
Mauritius	Mauritius	480	MUS	MU
Mayotte	Mayotte	175	MYT	YT
Meksiko	Mexico	484	MEX	MX
Mikronesia, Federasi	Federates States of Micronesia	583	FSM	FM
Moldova	Moldova	498	MDA	MD
Mesir	Egypt	818	EGY	EG
Monako	Monaco	492	MCO	MC
Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat	United States Minor Outlying Islands	581	UMI	UM
Mongolia	Mongolia	496	MNG	MN
Montenegro	Montenegro	499	MNE	ME
Montserrat	Montserrat	500	MSR	MS
Mozambik	Mozambique	508	MOZ	MZ
Myanmar	Myanmar	104	MMR	MM
Namibia	Namibia	516	NAM	NA
Nauru	Nauru	520	NRU	NR
Natal, Pulau	Christmas Island	162	CXR	CX
Nepal	Nepal	524	NPL	NP
Nikaragua	Nicaragua	558	NIC	NI
Niger	Niger	562	NER	NE
Nigeria	Nigeria	566	NGA	NG
Niue	Niue	570	NIU	NU
Norfolk, Pulau	Norfolk Island	574	NFK	NF
Norwegia	Norway	578	NOR	NO
Oman	Oman	512	OMN	OM
Pakistan	Pakistan	586	PAK	PK
Palau	Palau	585	PLW	PW
Palestina	Palestinian Territory, Occupied	275	PSE	PS
Panama	Panama	591	PAN	PA
Pantai Gading	Côte d'Ivoire	384	CIV	CI
Papua Nugini	Papua New Guinea	598	PNG	PG
Paraguay	Paraguay	600	PRY	PY
Perancis	France	250	FRA	FR
Perancis Selatan, Teritori	French Southern Territories	260	ATF	TF
Peru	Peru	604	PER	PE
Pitcairn, Kepulauan	Pitcairn	612	PCN	PN
Polandia	Poland	616	POL	PL
Polinesia Perancis	French Polynesia	258	PYF	PF
Portugal	Portugal	620	PRT	PT
Puerto Riko	Puerto Rico	630	PRI	PR
Qatar	Qatar	634	QAT	QA
Réunion	Réunion	638	REU	RE
Rumania	Romania	642	ROU	RO
Rusia	Russian Federation	643	RUS	RU
Rwanda	Rwanda	646	RWA	RW
Sahara Barat	Western Sahara	732	ESH	EH
Saint-Barthélemy	Saint Barthélemy	652	BLM	BL
Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	654	SHN	SH
Saint Kitts dan Nevis	Saint Kitts and Nevis	659	KNA	KN
Saint Lucia	Saint Lucia	662	LCA	LC
Saint Martin (Perancis)	Saint Martin (French part)	663	MAF	MF
Saint Pierre dan Miquelon	Saint-Pierre and Miquelon	666	SPM	PM
Saint Vincent dan Grenadines	Saint Vincent and the Grenadines	670	VCT	VC
Samoa	Samoa	882	WSM	WS
Samoa Amerika	American Samoa	016	ASM	AS
Samudra Hindia Britania, Teritori	British Indian Ocean Territory	086	IOT	IO
San Marino	San Marino	674	SMR	SM
Sao Tome dan Principe	São Tomé and Príncipe	678	STP	ST
Selandia Baru	New Zealand	554	NZL	NZ
Senegal	Senegal	686	SEN	SN
Serbia	Serbia	688	SRB	RS
Seychelles	Seychelles	690	SYC	SC
Sierra Leone	Sierra Leone	694	SLE	SL
Singapura	Singapore	702	SGP	SG
Siprus	Cyprus	196	CYP	CY
Slovenia	Slovenia	705	SVN	SI
Slowakia	Slovakia	703	SVK	SK
Solomon, Kepulauan	Salomon Islands	090	SLB	SB
Somalia	Somalia	706	SOM	SO
Spanyol	Spain	724	ESP	ES
Sri Lanka	Sri Lanka	144	LKA	LK
Sudan	Sudan	736	SDN	SD
Suriah	Syrian Arab Republic	760	SYR	SY
Suriname	Suriname	740	SUR	SR
Svalbard dan Jan Mayen	Svalbard and Jan Mayen	744	SJM	SJ
Swaziland	Swaziland	748	SWZ	SZ
Swedia	Sweden	752	SWE	SE
Swiss	Switzerland	756	CHE	CH
Taiwan	Republic of China (Taiwan)	158	TWN	TW
Tajikistan	Tajikistan	762	TJK	TJ
Tanjung Verde	Cape Verde	132	CPV	CV
Tanzania	Tanzania	834	TZA	TZ
Thailand	Thailand	764	THA	TH
Timor Leste	Timor Leste	626	TLS	TL
Togo	Togo	768	TGO	TG
Tokelau	Tokelau	772	TKL	TK
Tonga	Tonga	776	TON	TO
Trinidad dan Tobago	Trinidad and Tobago	780	TTO	TT
Tunisia	Tunisia	788	TUN	TN
Turki	Turkey	792	TUR	TR
Turkmenistan	Turkmenistan	795	TKM	TM
Turks dan Caicos, Kepulauan	Turks and Caicos Islands	796	TCA	TC
Tuvalu	Tuvalu	798	TUV	TV
Uganda	Uganda	800	UGA	UG
Ukraina	Ukraine	804	UKR	UA
Uni Emirat Arab	United Arab Emirates	784	ARE	AE
Uruguay	Uruguay	858	URY	UY
Uzbekistan	Uzbekistan	860	UZB	UZ
Vanuatu	Vanuatu	548	VUT	VU
Vatikan	Vatican City	336	VAT	VA
Venezuela	Venezuela	862	VEN	VE
Vietnam	Viet Nam	704	VNM	VN
Virgin Amerika Serikat, Kepulauan	U.S. Virgin Islands	850	VIR	VI
Virgin Britania Raya, Kepulauan	British Virgin Islands	092	VGB	VG
Wallis dan Futuna	Wallis and Futuna	876	WLF	WF
Yaman	Yemen	887	YEM	YE
Yordania	Jordan	400	JOR	JO
Yunani	Greece	300	GRC	GR
Zambia	Zambia	894	ZMB	ZM
Zimbabwe	Zimbabwe	716	ZWE	ZW