Show
Dengan demikian, dapat disimpulkan dari penjabaran, bahwa Pajak harus dipungut berdasarkan Undang-Undang, dikarenakan beberapa alasan, diantaranya; Dengan adanya UU yang mengatur Pajak maka dapat menjadi mekanisme penjelasan, bimbingan, pembinaan, dan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak. Menjadikan setiap kegiatan pemerintahan 2. Dalam hal yuridis (perpajakan harus berdasarkan hukum) Kenapa tercantum dalam Undang-undang? Karena hanya melalui peraturan perundang-undangan berupa undang-undang sajalah pemerintah dengan mudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan perpajakan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Baca juga 3 Investasi Jangka Pendek yang Paling Menguntungkan Gambar 58a. Mengapa pungutan pajak harus diatur dengan Undang-Undang?5) Pungutan pajak harus diatur dengan undang-undang agar terdapat rasa adil dalam pungutan pajak. Terdapat tiga fungsi pajak dalam membiayai tata kelola pemerintahan, yaitu fungsi budgetair, regulerend, dan partisipatif. Apakah wajib pajak boleh diskriminatif?Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Apakah wakil wajib pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang?Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Apakah pajak harus berdasarkan undang-undang?Selain harus berdasarkan Undang-undang, pemungutan pajak juga harus mempertimbangkan keadilan, artinya bahwa semua warga negara memperoleh perlakuan yang sama dalam undang-undang perpajakan. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan keadilan. Mengapa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang brainly?pajak merupakan suatu sistem dimana yang diatur dalam undang undang, oleh karena itu tata cara pemungutannya juga diatur alam undang undang. Apabila pemungutan pajak tidak berdasarkan undang undang maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum negara. Mengapa pemungutan pajak itu harus adil dan berdasarkan undang-undang?Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka pemungutan pajak harus adil dalam perundang-undangan, maupun adil dalam pelaksanaannya. Hal ini untuk memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Mengapa pajak di Indonesia perlu di atur oleh hukum?Hukum pajak berfungsi guna memakmurkan serta menyejahterakan rakyat. Bagaimanapun, negara yang berhasil adalah negara yang membuat rakyat maupun masyarakatnya merasa bahagia secara umum baik melalui sudut pandang ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. You might be interested: Kapan Terakhir Pendaftaran P3K? Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat memaksa dimana hak dan kewajiban?pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat memaksa, di mana hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak harus diatur didalamnya. Apa makna pasal 23A dalam UUD 1945?Kewajiban membayar pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sehingga dapat dikatakan, kewajiban membayar pajak oleh warga negara Indonesia merupakan wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Apa Fungsi NPWP berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007?PajakOnline.com—Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal Nomor 1, NPWP diartikan sebagai tanda pengenal yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada setiap Wajib Pajak, baik orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang apa?UU Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 02 Agustus 2000, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa isi undang-undang Nomor 28 Tahun 2007?Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. You might be interested: Mengapa Lingkungan Harus Dijaga? Apa yang dimaksud dengan pemungutan pajak harus adil?Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan haruslah adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Apa dasar pemungutan pajak?Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Apakah tujuan hukum pajak?Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Apakah undang-undang mengatur pemungutan pajak?Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Mengapa pungutan pajak harus diatur dengan Undang-Undang?5) Pungutan pajak harus diatur dengan undang-undang agar terdapat rasa adil dalam pungutan pajak. Terdapat tiga fungsi pajak dalam membiayai tata kelola pemerintahan, yaitu fungsi budgetair, regulerend, dan partisipatif. Apakah wajib pajak harus menyetorkan pajak?Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak haruslah menyetorkan pajaknya. Adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi. Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku.
Pajak merupakan sumber pemasukan terbesar untuk negara. Kebijakan dalam pemungutan pajak di berbagai negara mungkin berbeda dan tentu dalam memungut pajak mereka memiliki asas pemungutan pajak yang berbeda untuk dikenakan bagi wajib pajak di Negara tersebut. Asas isi bersifat prinsip yang mengikat dan sebagai dasar untuk negara menetapkan besaran pajak juga undang undang yang menanunginya. Ingin mengetahui asas pemungutan pajak lebih jauh terutama yang berlaku di Indonesia? Berikut adalah ulasan lengkapnya: Asas Pemungutan Pajak Menurut para AhliAdam Smith
Download ebook Panduan dan Template Pembukuan Sederhana dengan Excel untuk Bisnis Kecil W.J. Langen
Adolf Wagner
Baca juga: Mengetahui Lebih Dalam Masalah Pokok Ekonomi Modern  Asas Pemungutan Pajak di Indonesia1. Asas KebangsaanAsas ini mengikat dan sebagai prinsip bahwa setiap individu yang lahir dan tinggal di Indonesia, wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan Indonesia wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Negara ini. 2. Asas WilayahTidak jauh berbeda dengan asas kebangsaan. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Analoginyaa, sebagai wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah Negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Begitupun dengan warga negara asing yang memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku dan ditetapkan di Indonesia. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata. Baca juga: Mengetahui Perbedaan Pajak dan Retribusi Secara Mendalam 3. Asas FinansialBerdasarkan asas finansial, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan (finansial) atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Contohnya: Pak Budi bekerja sebagai guru honorer dengan pendapatan sekitar Rp15.000.000 per tahun, sedangkan Bu Zubaidah bekerja sebagai Pengusaha dengan pendapatan sekitar Rp1.000 000.000 per tahun. Berdasarkan asas ini, besaran pajak yang harus dibayar kedua orang tersebut tentu saja berbeda. Berdasarkan asas ini pula, penetapan pungutan pajak yang harus dibayarkan kedua orang tersebut harus lebih kecil dari pendapatan mereka selama setahun. 4. Asas YuridisAsas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia diatur dan dilindungi oleh beberapa undang-undang, seperti:
Baca juga: Ingin Investasi Online? Pahami Dulu 10 Hal Berikut 5. Asas EkonomisBerdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum dan untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh. misalnya membangun infrastruktur, dana pendidikan dan memajukan desa tertinggal. Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri. Baca juga: Pengertian PJAP dan Hubungannya dengan Reformasi Sistem Perpajakan Indonesia 6. Asas sumberAsas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Sebagai contoh, Pak Zulfikar merupakan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Australia, meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Ahmad adalah WNI tetapi berdasarkan sumber pendapatannya Pak Ahmad tidak wajib membayar PPH yang dipungut oleh pemerintah Indonesia. Bisa juga jika misal seseorang tinggal di Indonesia, namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, akan masuk dalam PPh Pasal 22. 7. Asas UmumAsas pemungutan pajak yang terakhir adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia dengan perhitungan yang cermat. Setiap wajib pajak juga akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya. Baca juga: 10 Tips Efektif dalam Mengelola Keuangan Bisnis yang Optimal KesimpulanItulah pembahasan lengkap mengenai asas pemungutan pajak dari dari para ahli dan asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Jika Anda ingin membangun sebuah usaha, tentunya Anda juga akan dihadapkan pada pajak yang akan dikenakan pada perusahaan Anda nantinya. Ada banyak macam-macam pajak yang nantinya akan Anda bayar dan laporkan setiap bulan pada negara seperti PPH atau PPN. Untuk memudahkan hal tersebut, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang sudah memiliki fitur penghitungan pajak secara otomatis untuk menghemat waktu Anda. Accurate Online adalah salah satu pilihan yang tepat sebagai software akuntansi sekaligus software pengelolaan dan pelaporan pajak untuk usaha Anda Accurate online adalah software akuntansi berbasis cloud yang sudah dipercaya berbagai entitas perusahaan, mulai dari UKM sampai perusahaan manufaktur besar. Dengan keamanan data setara Bank, Anda tidak perlu khawatir dengan data yang Anda simpan. Tertarik menggunakan Accurate Online? Anda bisa mencoba menggunakan Accurate Online secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada gambar di bawah ini: |
Semua pungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
