Sebutkan penyimpangan penyimpangan implementasi Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Baru

Ilustrasi, Arti Penting Pancasila Bagi Negara Indonesia /kolase: Alen/Seputarlampung/Stockvault

Sumber: Seputar Lampung emodul.kemdikbud.go.id

tirto.id - Pancasila dalam memenuhi fungsinya sebagai dasar negara, terdapat beberapa contoh penyimpangan nilai pancasila yang terjadi. Apa saja? Berikut penjelasan selengkapnya.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung sejumlah lima nilai pokok (tertulis dalam lima bunyi silanya). Dasar negara yang seharusnya dipegang teguh sebagai ideologi atau pedoman kehidupan bernegara ini ternyata bisa saja mengalami penyimpangan.

Berdasarkan catatan Dewi Aniaty dan Aviani Santi dalam PPKn SMP (2009:3), diungkapkan bahwa Pancasila terbentuk atas nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan begitu, di dalamnya terkandung falsafah yang dijadikan pegangan, pedoman, serta petunjuk ketika bangsa Indonesia menjalani kehidupan sehari-hari.

Berikut ini bunyi Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Terlepas dari perbedaan, Pancasila berusaha menanamkan nilai kebersamaan yang sifatnya adil, benar, bijaksana, dan tepat. Akan tetapi, pelaksanaan nilai-nilai tersebut tentu tidak bisa dikatakan mengalir mulus. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa contoh penyimpangan nilai Pancasila.

Contoh Penyimpangan Nilai Pancasila

Dalam memenuhi fungsinya sebagai dasar negara, terdapat beberapa contoh kasus penyimpangan yang terjadi. Lima nilai Pancasila yang masing-masingnya menggambarkan sebuah cara hidup pada akhirnya tidak dijadikan pedoman karena faktor-faktor tertentu.

Berikut ini contoh penyimpangannya:

1. Penyimpangan Sila Pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa"

Munculnya gerakan radikal dari sebuah kelompok yang membonceng agama merupakan salah satu contohnya. Dari sini, mereka tidak menghargai keberagaman agama dan menganggap bahwa kelompok mereka yang paling benar di antara yang lain.

2. Penyimpangan Sila Kedua: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kasus penyimpangan tidak diperhatikan. Contohnya dapat dilihat dari kasus penggusuran rumah warga miskin dan tidak mendapatkan tindak lanjut atau bantuan. Dari sini, keadilan adab yang ditekankan tidak dijadikan pedoman hidup.

3. Penyimpangan Sila Ketiga: “Persatuan Indonesia"

Persatuan berarti menyatakan diri sebagai bagian dari negara Indonesia. Dalam kasus penyimpangan, terdapat Organisasi Papuan Merdeka (OPM) yang masih ada hingga sekarang. Mereka ingin memisahkan daerah Papua Barat dari NKRI dan merdeka sebagai negara sendiri.

4. Penyimpangan Sila Keempat: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"

Musayawarah dijalankan untuk memecahkan masalah (mencapai sebuah kemufakatan). Akan tetapi, penyimpangan terjadi ketika pimpinan musyawarah lebih condong ke satu pihak. Dengan kata lain, contoh penyimpangan ada ketika salah satu pihak mengalami rugi akibat musyawarah yang tidak adil.

5. Penyimpangan Sila Kelima: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Adil ini hampir sama dengan bunyi sila kedua. Nilai yang berusaha ditekankan adalah seluruh warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama. Contoh penyimpangan terjadi ketika hak seorang warga negara tidak diberikan, diskriminasi etnis, dan bentuk ketidakadilan lainnya.

Penyebab Penyimpangan Nilai Pancasila

Melihat kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, tentu permasalahan terdapat dalam diri seorang warga negara. Setidaknya, terdapat dua garis besar penyebab terjadinya penyimpangan, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif.

Berdasarkan catatan Suyahman dalam Pengembangan Bahan Ajar PPKn (2021:171), terungkap bahwa faktor subjektif berasal dari sifat seseorang dalam menghadapi kenyataan. Pandangan dalam menghadapi kehidupan tersebut ternyata bisa disebabkan oleh beberapa faktor lain dan berasal dari luar (faktor objektif).

Berikut ini faktor objektif penyebab penyimpangan nilai Pancasila:

1. Ketidaksanggupan mencerna norma-norma dan kebudayaan yang ada di sekitarnya
2. Salah dalam proses belajar, misalnya sering membaca buku yang berlawanan dengan Pancasila
3. Bingung memutuskan antara mengikuti budaya dan struktur sosial atau mengikuti perkembangan zaman
4. Masuk dalam pergaulan yang salah
5. Sering melihat berita yang tidak sesuai Pancasila.

Dampak Penyimpangan Nilai Pancasila

Dalam menjalani kehidupan berbangsa serta bernegara, penyimpangan nilai Pancasila ternyata memiliki dampak yang bisa saja terjadi. Berikut ini lima dampak yang dapat terjadi akibat penyimpangan Pancasila (Suyahman, 2021:172):

1. Lunturnya jiwa patriotisme (cinta tanah air)
2. Hilangnya identitas bangsa dan negara akibat lunturnya budaya asli
3. Keturunan bangsa Indonesia di kedepannya bisa rusak (tidak menjalani nilai Pancasila)
4. Munculnya kesenjangan sosial karena persaingan ekonomi yang bebas
5. Produk asli bangsa Indonesia akan lebih direndahkan dibanding barang hasil produk impor karena rakyat Indonesia lebih bangga menggunakan barang negara lain.

Baca juga:

• Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila & Jenis
• Butir-Butir Sila Pertama Pancasila: Pengamalan dan Maknanya
• Contoh Sikap Terpuji Pengamalan Sila ke-5 Pancasila di Rumah

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Orde Baru merupakan salah satu era pemerintahan di Indonesia yang berlangsung setelah masa Orde Lama pada tahun 1959 – 1965. Pada masa Orde Lama yang juga dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin, terjadi banyak penyimpangan dari sistem pemerintahan yang telah ditetapkan dan juga terhadap rencana yang sudah ditetapkan. Orde Baru hadir dengan memperbaiki dan meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dengan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di masa Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1965 – 1998 atau sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966, perekonomian Indonesia berkembang dengan pesat.

Ketika pertama kali Soeharto menggantikan Soekarno, ia menyataka akan menerapkan nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai kritikan kepada Orde Lama dengan menggunakan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Walaupun demikian, tetap saja ada beberapa penyimpangan masa Orde Baru yang tidak dapat diabaikan, yang membuatnya tidak jauh berbeda dengan pemerintahan pada masa Orde Lama. Penyimpangan ini terjadi dalam berbagai bidang, termasuk pada konstitusi negara yaitu Undang  – Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru adalah:

1. Memusatkan kekuasaan di tangan Presiden

Adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa Orde Baru telah menyebabkan korupsi merajalela, ditambah dengan kolusi dan nepotisme. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar, hutang luar negeri yang semakin membesar dan juga terjadinya krisis multi dimensi. Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden, juga tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri.

2. Penyimpangan Pancasila

Adanya penafsiran terhadap Pancasila sesuai dengan kepentingan pemerintah merupakan satu lagi penyimpangan pada masa Orde Baru. Beberapa penyimpangan yang berkaitan dengan Pancasila yaitu:

• Pancasila disalah gunakan sebagai simbol kekuasaan.
• Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat sehingga kelanggengan masa jabatan pada Orde Baru dapat dilegitimasi.
• Nilai – nilai Pancasila menjadi kabur karena banyak praktek yang menyimpang diklaim sebagai fungsi pokok Pancasila, sehingga siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap juga menentang Pancasila.
• Hanya orang – orang terdekat Soeharto yang dipercaya untuk menguasai perusahaan – perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan penyimpangan dari kelima sila Pancasila.
• Kelompok – kelompok minoritas disingkirkan dengan menggunakan Fungsi Pancasila sebagai alasannya.

3. Hak politik dibatasi

Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah membatasi hak politik rakyat, yang sebenarnya melanggar hak warga negara sebagaimana tercantum pada Undang – Undang Dasar 1945. Pembatasan ini terlihat pada tiga partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP, Golkar dan PDIP. Kondisi ini sangat menyimpang dari UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden untuk terus menerus dipilih menjadi Presiden seterusnya.

4. Kebebasan pers dibatasi

Penyimpangan pada masa Orde Baru juga terlihat dari kebebasan pers yang diawasi dengan ketat dan dibelenggu sehingga tidak dapat mengapresiasikan suara rakyat atau bahkan dapat menyampaikan kritiknya kepada umum. Pada masa ini banyak sekali koran dan majalah yang mengalami pembredelan. Pancasila juga diberi tafsir hanya sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya. Ketahui juga mengenai biografi Soeharto, biografi Habibie dan sejarah pemilu pada masa Orde Lama.

5. Pembangunan tidak merata

Pemerintah memang telah merencanakan untuk membangun di daerah tertentu tetapi di saat yang bersamaan juga tidak dilakukan secara merata. Sehingga terjadi kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pusat di daerah, karena aset berupa dana yang didapatkan dari masing – masing daerah banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan. Hal ini banyak menimbulkan kecemburuan sosial antara lain yang terjadi pada penduduk pribumi dan para pendatang transmigran yang mendapatkan tunjangan cukup besar dari pemerintah pada tahun pertamanya. Pembangunan yang tidak merata juga menimbulkan kesenjangan ekonomi.

6. Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi pada masa orde baru dengan alasan keamanan dan terhadap pihak – pihak yang menunjukkan kritik kepada pemerintah. Kekerasan digunakan untuk menciptakan suasana yang aman misalnya dengan adanya ‘Penembakan Misterius’ dan penculikan yang menyasar orang – orang yang mencoba mengeluarkan pendapatnya terhadap pemerintah. Pelanggaran HAM juga terjadi ketika hak rakyat untuk berpendapat, berpolitik dan berserikat ditiadakan, juga dialami oleh warga non pribumi dan warga Tionghoa sehingga isu SARA kerap mengemuka. aa

7. Menurunnya Kualitas Birokrasi

Pada zaman orde baru terjadi penurunan pada kualitas birokrasi yang mengutamakan prinsip ‘asal bapak senang’ sehingga banyak mengabaikan prosedur – prosedur yang harusnya diikuti dengan benar. Penyimpangan masa Orde Baru ini menjadi kesalahan yang sangat fatal karena tanpa adanya birokrasi yang efektif dapat menghancurkan tatanan suatu negara. Birokrasi pada masa ini juga kerap dikaitkan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dan sudah umum diketahui oleh rakyat. Ketahui juga beberapa peristiwa terkait Orde Baru seperti sejarah peristiwa Malari di tahun 1974, kerusuhan Mei 1998 dan sejarah Peristiwa Trisakti.

8. Tekanan Terhadap Warga Tionghoa

Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah adanya tekanan yang diterima para keturunan Tionghoa. Mereka dianggap sebagai warga asing sejak tahun 1967 dan berkedudukan di bawah pribumi. Secara tidak langsung, hak – hak asasi mereka juga dihapuskan, dengan melarang perayaan hari raya Imlek, kesenian Barongsai, juga melarang penggunaan bahasa Mandarin, begitu juga dengan agamanya.

Waktu itu agama Konghucu tidak lagi diakui pemerintah dengan alasan mereka akan menyebarkan pengaruh komunisme pada tanah air.  Mereka sampai harus menghadap Mahkamah Agung hingga akhirnya diizinkan oleh Jaksa Agung dengan catatan bahwa bangsa Tionghoa tidak akan mengumpulkan kekuatan untuk memberontak. Hanya ada satu surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit dan sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang panjang inilah terjadinya penyimpangan pada masa Orde Baru. Terlepas dari beberapa kemajuan yang juga dialami pada masa Orde Baru ini, penyimpangan ini sangat membuat rakyat merasa tidak aman dan tidak bebas. Ketidak puasan rakyat yang menumpuk pada akhirnya memuncak dan membuat rakyat menuntut perubahan. Mereka menuntut keadilan untuk semua kalangan yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Terlebih lagi pada saat itu terjadi krisis keuangan dan ekonomi Asia yang mempengaruhi Indonesia juga, disertai musim kemarau yang paling buruk dalam waktu 50 tahun terakhir, juga jatuhnya harga minyak, gas serta komoditas lainnya.

Kejatuhan Rupiah, peningkatan inflasi memperburuk kondisi ekonomi negara dan menjadi faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Kemunduran Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 terjadi karena paksaan para aktivis dan mahasiswa yang mengadakan demo besar – besaran untuk menuntut reformasi di segala bidang. Mundurnya Soeharto menjadi penanda akhirnya Orde Baru dan digantikan oleh Era Reformasi. Walaupun sudah memasuki era baru, masih ada beberapa tokoh Orde Baru yang duduk dalam pemerintahan sehingga banyak orang yang berpendapat bahwa era ini belum berakhir secara total.

=Kompas.com, Tempo.co, dan Kpu.go.id Menangkan 02 ?