Sebutkan jenis jenis lembaga kementerian Negara ri dan Non kementerian

Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.[1]

Saat ini terdapat 30 LPNK.[2]

Nama LPNK	Singkatan	Kepala	Koordinator
Arsip Nasional Republik Indonesia	ANRI	Mustari Irawan	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Informasi Geospasial	BIG	Muh Aris Marfai	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Intelijen Negara	BIN	Budi Gunawan	Presiden
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia[3]	Bakamla	Aan Kurnia	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Badan Kepegawaian Negara	BKN	Bima Haria Wibisana	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BKKBN	Hasto Wardoyo	Menteri Kesehatan
Badan Koordinasi Penanaman Modal	BKPM	Bahlil Lahadalia	Presiden
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	BMKG	Dwikorita Karnawati	Presiden
Badan Narkotika Nasional	BNN	Petrus Reinhard Golose	Presiden
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB	Suharyanto	Presiden
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT	Boy Rafli Amar	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Basarnas	Henri Alfiandi	Menteri Perhubungan
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Baparekraf	Sandiaga Salahuddin Uno	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI	Benny Rhamdani	Menteri Ketenagakerjaan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	BPKP	Muhammad Yusuf Ateh	Presiden
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Bapeten	Jazi Eko Istiyanto	Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan	BPOM	Penny Kusumastuti Lukito	Menteri Kesehatan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas	Suharso Monoarfa	Presiden
Badan Pertanahan Nasional	BPN	Sofyan Djalil	Menteri Agraria dan Tata Ruang
Badan Pusat Statistik	BPS	Margo Yuwono	Presiden
Badan Siber dan Sandi Negara	BSSN	Hinsa Siburian	Presiden
Badan Standardisasi Nasional	BSN	Kukuh S. Achmad	Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia
Lembaga Administrasi Negara	LAN	Adi Suryanto	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	Roni Dwi Susanto	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Lemhanas	Weiko Syofyan Plt	Menteri Pertahanan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpusnas	Muh. Syarif Bando	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Sejarah Perubahan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia

^ Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
^ "Daftar Kementerian dan Lembaga Nonkementerian". Indonesia.go.id. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-30. Diakses tanggal 16 Maret 2019.
^ "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-16. Diakses tanggal 2014-12-17.

(Indonesia) Lembaga pemerintah nonkementerian di Portal Nasional Indonesia

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lembaga_Pemerintah_Nonkementerian&oldid=21037478"

Tgr | 29/01/2015 | Pemerintah |

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membentuk Kabinet Kerja dengan jumlah 34 Menteri yang disampaikan pada tanggal 15 September 2014 di Istana Negara Jakarta. Setiap Menteri menempati posisi masing-masing di Kementerian yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berikut Daftar Kementerian Negara dalam Perpres tersebut.

Kementerian pada Kabinet Kerja Jokowi terdiri dari 34 Kementerian yang terbagi dalam 4 kelompok yakni Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok I, Kementerian Kelompok II, Kementerian Kelompok III. Setiap Kelompok memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Untuk Kementerian Koordinator melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian.

Sedangkan Kementerian Kelompok I merupakan Kementerian yang menangani urusan Pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Tahun 1945. Untuk Kementerian Kelompok II adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945. dan Kementerian Kelompok III adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Baca juga : Pembagian Urusan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berikut Daftar Kementerian Negara yang dibagi berdasarkan kelompok Kementerian.

Daftar Kementerian Koordinator :

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Daftar Kementerian Kelompok I :

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan

Daftar Kementerian Kelompok II :

Kementerian Agama
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Keuangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Kesehatan
Kementerian Sosial
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Perhubungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Pertanian
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Daftar Kementerian Kelompok III :

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Pariwisata
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Kelompok I dan Kelompok II mempunyai tugas penyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelompok I menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah

Untuk Kelompok II menyelenggarakan fungsi :

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Selain menyelenggarakan fungsi diatas, Kementerian Kelompok I dan II berfungsi sebagai koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi :

perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya

Untuk susunan organisasi dari Kementerian Negara dapat mengikuti tautan dibawah ini.

Susunan Organisasi Kementerian Negara

Itulah daftar Kementerian Negara yang diambil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peraturan tersebut dapat didownload pada tautan dibawah ini.

Download :

Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara