Perbedaan cegah dini dan deteksi dini

BENGKALIS-Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bengkalis memfasilitasi pertemuan bersama pengurus Forum Kerukukan Umat Beragama (FKUB), Kamis (10/6/2021).

Rapat dengan agenda Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik Agama ini dipimpin Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bengkalis, H. Hermanto Baram di Aula Lantai II Ruang Pertemuan Kantor Kesbangpol Bengkalis.

   

Dalam pertemuan ini beberapa hal dibahas sebagai bahan evaluasi dan langkah ke depan agar kerukunan keagamaan yang telah berdampingan dengan baik selama ini untuk senantiasa dipertahankan. "Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, FKUB berperan sebagai pengembang toleransi beragama, pengacara umat beragama, penasehat dan pembimbing toleransi serta penengah yang adil dan bijaksana di tengah-tengah masyarakat yang agamis,” ujar Kaban Kesbangpol Bengkalis.

Ditambahkan Kaban Kesbangpol, pluralisme agama yang ada, kerukunan hidup antar umat beragama merupakan sesuatu yang harus diperhatikan bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.
"Terkait adanya informasi tentang terjadinya penolakan terhadap pendirian rumah ibadat bagi salah satu penganut agama di Desa Tasik Tebing Serai Kecamatan  Talang Muandau, memerlukan upaya bersama agar hal tersebut tidak menjadi konflik yang bernuansa agama," pesan Kaban Kesbangpol.


Hermanto juga menekankan perlunya melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini terkait ha-hal yang berpotensi menimbulkan konflik yang bernuansa agama demi terciptanya suasana yang damai di masyarakat, agar terwujud kenyamanan dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing dalam kehidupan umat beragama.

Hadir dalam rapat tersebut, Plt. Kakan Kemenag Bengkalis H. Khaidir,  Kasat Intelkam Polres Bengkalis AKP Deni Afrizal, Ketua MUI Bengkalis diwakili H Syarifuddin, , Ketua FKUB Bengkalis H. Nur Nawawi, Penyelenggara Bimas Kristen Kemenag Bengkalis Ronauli Sihaan, Kabid Kesba dan Ormas Bakesbangpol H. Ramlan, Kasubid Wasdin dan Kerjasama Intelijen Bakesbangpol Suhardi,  Plt. Kasubbid Penanganan Konflik Bakesbangpol Samsul dan Staf Intelkam Polres Bengkalis Febriadi.***

Kamis , 04 Dec 2014, 14:00 WIB

Red:

BANDAR LAMPUNG — Untuk mencegah terjadinya konflik horizontal yang berujung bentrok fisik dan korban jiwa, perlu menggiatkan dan meningkatkan fungsi deteksi dini di dalam lingkungan masyarakat. Koordinasi dengan dan antaraparat keamanan sangat diperlukan untuk mengantisipasi konflik terjadi dan meluas. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lampung, Qudrotul Ikhwan, Rabu (3/12), mengatakan bahwa pencegahan konflik horizontal dalam suatu masyarakat masih diperlukan fungsi deteksi dini yang mirip dengan era Orde Baru (Orba). "Fungsi deteksi dini pada masa Orba masih bagus dan dapat dipakai untuk mencegah konflik horizontal," kata Qudrotul. Menurutnya, deteksi dini dengan memasang "intelijen" akan memberikan dampak positif agar tidak terjadi konflik. "Intelijen" ini, ia mengungkapkan, bukan seperti masa Orba dulu, melainkan berperan dan berfungsi untuk mewaspadai konflik dengan melaporkan secara cepat dan mendeteksi dini lokasi, serta berkoordinasi antaraparat. Intinya, Qudrotul mengungkapkan, untuk mewaspadai berkembangnya konflik. Bentrok antarwarga dan antarkampung di wilayah sering terjadi belakangan ini. Terakhir, bentrok antarkampung yang terjadi di Dusun II Tanjung rejo, Kabupaten Lampung Tengah, 27 November lalu, menghanguskan puluhan rumah warga. Selain itu, ia mengatakan bahwa konflik antarwarga dan antarkampung yang terjadi belakangan di Lampung dapat dicegah secara dini dengan pembinaan kepada anak muda kampung. "Pembinaan anak muda di kampung-kampung dapat mencegah secara dini konflik antarwarga dan antarkampung," ujarnya. Pihaknya, terus melakukan pembinaan kepada anak muda di kampung-kampung dengan memberikan pemahaman sebagai warga negara. Menurutnya, konflik antarwarga yang terjadi selama ini karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan bagi kaum muda di dalam kampung itu sendiri.

Sistem Pemantauan

Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meluncurkan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK). Sistem ini dibuat untuk mencegah konflik yang bisa terjadi di daerah dan nasional. Peluncurannya dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Puan Maharani. "Pencegahan konflik sangat penting untuk dilakukan. Sebab, konflik sendiri dapat mengganggu stabilitas negara," ujar Puan, Selasa (2/12). Menurutnya, sistem ini bisa sangat membantu dalam pencegahan dan penanggulangan konflik. Sebab, portal tersebut bisa menampilkan data konflik secara lengkap. Deputi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Wilem Rawanggilei, menambahkan bahwa SNPK memiliki empat tujuan. Pertama, menyajikan data spasial kekerasan. Kedua, mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi. Ketiga, memantau kecenderungan apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Keempat, menyediakan analisis cepat untuk penanggulangan kekerasan. Guna memperdalam analisis solusi kekerasan, Wilem menyebutkan, akan bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas yang ada di Indonesia. "Kami akan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan daya guna SNPK. Terutama, untuk menyediakan solusinya," kata Wilem.

Oleh sebab itu, SNPK hadir memberikan pemetaan konflik. Data yang disajikan portal dua bahasa tersebut dapat diakses oleh semua kalangan. "Ada dua bahasa. Inggris dan Indonesia. Tapi, sekarang masih bahasa Indonesia saja. Tahun depan mulai bilingual," ujar Wilem.n c97 rep: mursalin yasland ed: muhammad hafil

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta pada hari Kamis, 12 Maret 2020 di Ruang Bima, mengadakan kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Pencegahan Konflik Sosial. Kegiatan dihadiri oleh Kapolresta Yogyakarta, Komandan Kodim 0734 Yogyakarta dan Asisten Kesejahteraan Rakyat serta Pengurus Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB), Forum Kewasdaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, Drs. Zenni Lingga  menyebutkan bahwa sarasehan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan pemahaman FKUB, FKDM dan FPK dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam melakukan deteksi  dini, peringatan dini dan cegah dini terhadap timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat  serta konflik sosial di masyarakat.

Kapolresta Yogyakarta Kombes.Pol. Armaini, SIK mengatakan bahwa konflik bersumber dari permasalahan politk, ekonomi dan sosial budaya; permasalahan umat beragama, permasalahan sengketa batas wilayah, permasalahan sengketa SDA dan permasalahan distribusi SDA yang tidak adil. Selanjutnya Kombes Pol. Armaini, SIK menyebutkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan konflik adalah memeilihara kondisi damai, mengembangkan sostem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Masyarakat diharapkan berperan serta dalam upaya pencegahan konflik sosial. Sedangkan Komandan Kodim 0734 Yogyakarta, Kolonel Arh. Zaenudin, SH, MH., menyebutkan bahwa Yogyakarta adalah Kota Sejarah, Kota Pendidikan dan Kota Budaya serta miniatur Indonesia, yang terpenting adalah bagaimana bersatu dalam perbedaan dan berbudaya mengawal NKRI.

Diharapkan FKUB, FKDM dan FPK dapat berperan serta dalam mengatasi masalah bangsa saat ini, seperti penyempitan kebangsaan, intoleransi dan sikap individualistik. Pada bagian akhir sarasehan, Sisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta, H. Sisruadi, SH., MKn. Mengharapkan FKUB, FPK dan FKDM dapat menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat dan mencegah timbulnya konflik sosial di masyarakat.

Cr : Kesbang Kota Yk

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kemampuan Satuan Koramil 05/Pasarkliwon dalam melakukan deteksi dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang dihadapi, serta mengetahui strategi optimalisasi Koramil 05/Pasarkliwon dalam deteksi dini dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial dan implikasinya dalam pembangunan ketahanan wilayah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu menekankan pada penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi, dokumentasi dan melalui wawancara terhadap Dandim, Danramil, perwakilan Babinsa, Kapolsek dan perwakilan Kasi Kecamatan Pasarkliwon. Data penelitian ini juga dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal, situs internet, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya untuk mendiskripsikan fakta-fakta serta fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan optimalisasi kemampuan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial oleh Koramil dalam perannya mendukung pemerintah daerah membangun ketahanan wilayah. Hasil penelitian didapatkan kendala yang dihadapi Koramil yaitu terbatasnya SDM, sarana prasarana, koordinasi dan komunikasi, anggaran. Dalam mengatasi kendala yang ada dilakukan strategi mengoptimalkan kemampuan Koramil dengan penguatan organisasi Koramil terhadap kendala yang dihadapi serta dukungan komando atas, pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya agar dapat melaksanakan pencegahan terjadinya konflik sosial melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial. Keberhasilan kegiatan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial yang dilakukan Koramil 05/Pasarkliwon berhasil menekan potensi konflik sosial yang ada dan berhasil mencegah terjadinya konflik sosial, sehingga dapat mewujudkan pembangunan ketahanan wilayah yang menyentuh berbagai aspek kehidupan baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan kemanan. Kata Kunci : Koramil, Deteksi Dini dan Cegah Dini, Konflik Sosial, Ketahanan Wilayah

ABSTRACT This study aimed to determine the condition and prevent early detection capabilities of potential social conflicts conducted Koramil 05/Pasarkliwon, identify various constraints faced, and to know the strategies to optimize the role Koramil 05 / Pasarkliwon in early detection and early prevention of social conflicts in order to support building resiliency. This research used descriptive qualitative research method that emphasized field research with emphasis on data collection techniques using observation, documentation and through interviews with Dandim, Danramil, representatives Babinsa, police chief and representatives Kasi Pasarkliwon. The research data was also collected from the literature materials in the form of books, journals, websites, and other sources of literature to describe the facts and phenomena associated with the optimization of capacity for early detection and early prevention of social conflicts by Koramil in its role supporting local governments to regional resilience. The results showed that the obstacles faced Koramil limited human resources, infrastructure, coordination and communication, budget. In overcome existing obstacles done to optimize the strategy by strengthening the organization's ability Koramil Koramil against obstacles encountered and support command, local governments and other related elements in order to carry out social conflict prevention through early detection and early prevention of social conflict. The success of early detection and early prevention of social conflicts that do Koramil 05/ Pasarkliwon success tapping the potential social conflicts and were able to prevent social conflicts, so as to realize the development of regional resilience that touches all aspects of life be it ideological, political, economic, social and cultural Keywords: Koramil, Social Conflict, Regional Resilience

Kata Kunci : Koramil, Social Conflict, Regional Resilience

Video yang berhubungan

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA