Perbankan merupakan salah satu jenis pelayanan perdagangan dalam bentuk…..

Mendudukkan Permasalahan Bangsa Secara Proporsional Kamis, 22 Maret 2007 H. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia Mengawali pidato ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Kita juga bersyukur, karena kita masih diberi ketegaran dan kesabaran untuk menghadapi berbagai tantangan dan ujian, dalam upaya besar kita membangun hari esok yang lebih baik. Jalan yang kita tempuh dan lalui untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, sebagaimana pula yang dialami oleh bangsabangsa lain, adalah jalan yang panjang, tidak lunak, dan penuh dengan tantangan. Hanya bangsa yang tangguh, ulet, cerdas, dan terus bekerja keraslah yang akan berhasil mencapai citacitanya. Insya Allah, bangsa Indonesia akan mampu menghadapi dan mengatasi ujian dan tantangan itu, dan kelak akan menjadi bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Berbeda dengan tahuntahun sebelumnya, saya menunda penyampaian Pidato Akhir Tahun, yang biasanya saya sampaikan di akhir bulan Desember. Saya ingin menggantinya dengan tradisi baru, yaitu menyampaikan Pidato Awal Tahun pada bulan Januari. Dalam pertimbangan saya, pada bulan Januari, kita telah memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang apa yang telah kita capai di tahun sebelumnya. Pertimbangan saya yang lain adalah setiap akhir tahun atau awal tahun baru banyak dilakukan evaluasi dan refleksi kritis terhadap kinerja pemerintah, baik itu oleh DPR, Partaipartai Politik, Lembaga Kajian ataupun para pengamat secara perseorangan. Terhadap kritik dan masukan tersebut, baik dengan atau tanpa usulan solusi, saya dan jajaran pemerintah yang saya pimpin telah menyimaknya dengan seksama. Sebagian kritik itu logis dan dapat kami terima, sebagian lagi perlu kami berikan klarifikasi dan penjelasan karena cara melihat permasalahan berbeda, atau karena kurang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini. Namun, sulit bagi pemerintah untuk merespons kecaman yang hanya sarat dengan retorika, tanpa data dan fakta yang akurat, dan bernada à â Å pokoknyaã â Â? pemerintah gagal, jelek, dan tidak ada satupun kemajuan yang dicapai. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan berbagai kemajuan dan capaian, serta hambatan dan permasalahan yang kita alami terutama satudua tahun yang lalu, beserta faktorfaktor penyebabnya. Dengan hati terbuka, saya ingin menjelaskan apa saja yang telah berhasil dicapai oleh pemerintah, dan sebaliknya apa saja yang belum berhasil diwujudkan, serta mengapa terjadi demikian. Dengan penjelasan itu saya berharap, seluruh rakyat akan memperoleh gambaran yang utuh dan objektif tentang masalahmasalah mendasar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Dengan penjelasan ini pula, yang akan saya sertai dengan fakta dan data yang ada, Saudarasaudara akan lebih memahami ragam dan kompleksitas permasalahan yang kita hadapi bersama, serta upaya apa saja yang kita lakukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, diharapkan saudarasaudara dapat mendudukkan masalah secara proporsional, dan diharapkan akan terbebas dari berbagai berita yang menyesatkan dan tidak akurat. Sejak awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu akhir Oktober 2004, saya telah mengenali permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, dan besarnya hutang pemerintah. Di samping 3 (tiga) permasalahan mendasar ini, kita juga dihadapkan pada 3 (tiga) permasalahan serius lain yang memerlukan perhatian kita semua, yaitu praktek korupsi yang kronis dan penegakan hukum yang lemah, perekonomian nasional yang masih rapuh dan rentan akibat krisis, dan keadaan politik serta keamanan yang masih rentan, termasuk keadaan di Aceh dan Papua. Kita sadar dan amat mengetahui, jika keenam permasalahanpermasalahan mendasar itu tidak kita tangani secara sungguhsungguh, tekun dan konsisten, negara kita tidak akan bergerak maju, dan kesejahteraan rakyat juga tidak akan bertambah baik. Masalah kemiskinan, pengangguran, dan hutang pemerintah, terutama hutang luar negeri yang amat tinggiã  merupakan masalah yang mengalir dari masa lalu yang menjadi tantangan bersama kita masa kini. Sebelum krisis 1998, angka kemiskinan, pengangguran dan hutang luar negeri itu masih relatif tinggi. Ketika negara kita mengalami krisis, angka kemiskinan, pengangguran dan hutang pemerintah menjadi lebih tinggi lagi. Itulah sebabnya, pemerintah berupaya dengan sungguhsungguh untuk melanjutkan upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran dan hutang pemerintah terutama hutang luar negeri. Upaya tersebut juga telah dilakukan oleh pemerintahpemerintah sebelumnya, yang dalam kenyataannya juga mengalami pasangsurut. Sementara itu, permasalahan korupsi yang kronis dan lemahnya penegakan hukum, kondisi perekonomian nasional baik

di tingkat makro maupun mikro yang belum pulih dari krisis, serta keadaan politik dan keamanan yang masih rentan dan belum kondusif untuk pembangunan kembali negeri kita, tentu kita tangani secara serius pula. Kita bertekad, meskipun tantangannya tidak ringan, untuk terus mengatasi masalahmasalah yang berat itu, walaupun hasil yang kita petik tidak selalu serta merta dapat kita lihat dan rasakan.ã  Sebagaimana Saudara maklumi, ketika pemerintahan hasil Pemilu 2004 baru saja memulai mengemban tugasnya, terutama untuk mengatasi dan mengelola 6 permasalahan mendasar yang saya sebutkan tadi, kita mengalami pukulan atau goncangan yang berat, atau yang sering disebut dengan à â Å external shocksã â Â?. Goncangan eksternal itu dalam kenyataannya benarbenar menghambat dan menambah beban persoalan baru bagi kita semua. Yang pertama adalah gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh dan Nias, yang satu setengah tahun kemudian disusul dengan gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta kemudian tsunami yang menghantam Selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi yang kesemuanya berada di luar jangkauan kita untuk mencegahnya itu, telah cukup menyita perhatian, tenaga dan waktu kita, dan memberikan pukulan yang berat pada aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terjadinya kerusakan infrastruktur dan sumber ekonomi lokal telah menurunkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat maupun secara nasional. Di samping itu, untuk melakukan kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diperlukan anggaran APBN dan APBD yang tidak sedikit.ã  Penggunaan anggaran tambahan tersebut sudah barang tentu mengurangi dan menggeser alokasi untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta programprogram pembangunan lainnya. Pukulan eskternal kedua adalah tingginya atau meroketnya harga minyak dunia. Sebagaimana dialami oleh banyak negara, terutama negaranegara berkembang, tingginya harga minyak mentah dan kemudian harga BBM telah menimbulkan beban berat pada sektor produksi yang kemudian berujung pada lesunya perekonomian nasional kita. Di samping itu, kenaikan harga BBM yang tidak dapat kita elakkan telah membuat turunnya daya beli dan melemahnya konsumsi masyarakat. Meskipun ada program bantuan pemerintah, kepada keluarga miskin baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengurangi beban akibat kenaikan harga BBM ini, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih atau masih lemah. Hal ini ikut mengurangi besarnya pendapatan nasional kita. Dalam keadaan ekonomi nasional yang menghadapi permasalahan berat inilah, pemerintah terus berusaha keras untuk dapat mengatasi kesemua goncangan eksternal tersebut berikut dampak yang ditimbulkannya, seraya terus melakukan upaya untuk memperbaiki 6 permasalahan mendasar yang menjadi agenda besar kita semua. Dengan penuh haru, saya menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan kepada seluruh rakyat Indonesia, yang pada umumnya memiliki ketegaran, kesabaran dan bahkan ikut terlibat mengatasi keadaan yang sulit ini. Rasa syukur dan bangga juga perlu saya sampaikan kepada unsur masyarakat yang dengan kesetiakawanan yang tinggi, ikut aktif membantu saudarasaudara kita yang mengalami penderitaan dan kesulitan hidup akibat bencana alam. Kesyukuran dan keharuan saya juga perlu saya ungkapkan, ketika saya dapat bertemu, berdialog bahkan bekerja bersama dengan berbagai komponen masyarakat di seluruh tanah air, apakah mereka petani, nelayan, buruh, guru, petugas puskesmas, prajurit TNI dan Polri, pengusaha kecil dan menengah, dan apapun pekerjaannya. Hati saya merasakan bahwa meskipun mereka masih menghadapi persoalan dalam kehidupan sehariharinya, tetapi tidak menyurutkan tekad dan semangat mereka untuk terus berikhtiar dan bekerja. Kita semua, utamanya para pemimpin di negeri ini sungguh berhutang budi kepada mereka semua ~ rakyat kita. Marilah kita bayar dan kita tebus hutang ini dengan bekerja lebih tulus, lebih giat dan lebih keras lagi di waktu mendatang. Setelah mengenali masalah yang kita hadapi bersama seperti yang saya katakan tadi, kita tidak punya pilihan lain, kecuali bekerja keras menyelesaikannya satu demi satu.ã  Pembangunan ekonomi tetap menjadi fokus perhatian yang utama, yang harus kita bangun tahap demi tahap.ã  Kita harus terus memperkuat stabilitas dan fundamental ekonomi kita, seraya mendorong pertumbuhan yang makin tinggi. Tentu saja pertumbuhan ekonomi yang hendak kita capai tetaplah disertai dengan pemerataan yang lebih nyata, atau yang kita sebut dengan à â Å pertumbuhan disertai pemerataanã â Â? atau à â Å growth with equityã â Â?.à  Bagaimanapun ekonomi kita harus tetap tumbuh.ã  Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada gilirannya akan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran secara bertahap. Namun, belajar dari pengalaman masa lalu, dan juga dari pengalaman negaranegara berkembang yang lain, kita tidak boleh hanya menggantungkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata, dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu otomatis atau serta merta dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Dalam praktek, tanpa dibarengi dengan programprogram pemihakan yang konkret, intensif dan konsisten untuk pengentasan kemiskinan, maka pengurangan kemiskinan akan berjalan amat lambat. Oleh karena itu, dua tahun terakhir ini program pengurangan kemiskinan terus kita tingkatkan, dengan alokasi anggaran yang makin besar. Tahun ini, dan ke depan, pemerintah akan mempertahankan dan bahkan

meningkatkan programprogram khusus pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, berbarengan dengan upaya berkesungguhan untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Permasalahan mendasar yang kita hadapi bersama dan menjadi tugas besar kita ke depan adalah memerangi kemiskinan dan pengangguran. Permasalahan kemiskinan dan pengangguran bukanlah permasalahan statistik atau angka, melainkan persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi kehidupan rakyat kita. Oleh karena itu pemerintah memilih untuk menanganinya secara lebih substantif dan mendasar, dan bukan sekedar siasat statistik dan angkaangka maupun sekedar retorika. Dalam logika yang sederhana, sebagian rakyat kita miskin karena mereka tidak punya penghasilan, atau penghasilannya terlalu kecil. Oleh karena itu solusinya adalah membuka atau memberikan pekerjaan kepada mereka.ã Â Persoalan lain yang dihadapi rakyat kita adalah meskipun lapangan pekerjaan tersedia, namun belum tentu mereka memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai dan sesuai, serta kondisi jasmaninya memenuhi syarat untuk menjalankan pekerjaan yang diperlukan. Solusi untuk masalah ini, adalah memberikan pendidikan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan lapangan kerja, serta mempersiapkan kesehatan jasmaninya agar mereka memiliki kemampuan untuk bekerja. Ada kalanya pula rakyat kita dapat membuka usaha kecilkecilan tetapi mereka tidak memiliki modal, oleh karena itu solusinya adalah membantu permodalan mereka, termasuk pembukaan akses modal usaha, pemberian dana bergulir, dalam skim pembiayaan usaha kecil dan menengah. Permasalahan lain yang dihadapi oleh rakyat kita yang berpenghasilan rendah atau paspasan adalah harus dikeluarkannya uang untuk menyekolahkan puteraputerinya, untuk biaya berobat apabila ada anggota keluarga yang sakit, atau untuk mengurus berbagai perizinan seperti KTP yang sering lama dan dengan biaya yang tidak murah.ã Â Terhadap permasalahan ini solusinya tentu membuat pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik kita menjadi semakin mudah, semakin murah dan bahkan sebagian gratis. Demikianlah mata rantai dan keterpaduan upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas sumber daya manusia kita yang harus ditempuh. Tentu saja masih banyak faktor dan cakupan program pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang kita lakukan, tetapi kita mulai dan lebih berorientasi dari apa yang benarbenar dirasakan oleh rakyat kita. Apa yang saya lihat dan jumpai sendiri di seluruh wilayah tanah air dalam 2 tahun lebih ini, memang demikianlah hakikat permasalahan dan keadaan yang dihadapi oleh rakyat kita. Oleh karena itu, langkahlangkah yang kita lakukan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, sebagaimana yang selama ini saya check langsung pelaksanaannya di banyak daerah, harus terus kita lakukan bahkan kita tingkatkan lagi. Agar program pengentasan kemiskinan dapat berhasil lebih efektif, kita harus memastikan program dan kegiatannya memang benarbenar tepat, dan programprogram itu mendapatkan pendanaan yang sesuai dan cukup.ã Â Itulah sebabnya tahun demi tahun besaran anggaran program pengentasan kemiskinan terus kita tingkatkan secara signifikan. Tahun 2004 anggaran untuk program kemiskinan berjumlah Rp 18 triliun, tahun 2005 meningkat Rp 23Ã Â Ã Â triliun, tahun 2006 melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp 42 triliun, dan tahun 2007 ini adalah Rp 51 triliun. Dari segi anggaran per jiwa orang miskin adalah Rp. 499 ribu/jiwa untuk tahun 2004, meningkat menjadi Rp. 655 ribu/jiwa untuk tahun 2005, Rp. 1,08 juta/jiwa untuk tahun 2006, dan tahun ini meningkat lagi menjadi Rp. 1,3 juta/jiwa orang miskin. Saya berupaya sungguhsungguh agar dana ini benarbenar sampai pada sasarannya, dan saya menginstruksikan kepada para Menteri dan seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota agar dapat menjalankan program pengentasan kemiskinan secara efektif dan nyata. Saya menggaris bawahi bahwa program pengentasan kemiskinan ini juga berkaitan langsung dengan upaya pemerataan dan pengurangan kesenjangan, serta peningkatan pembangunan daerah tertinggal. Yang harus dientaskan dari kemiskinan bukan hanya manusia dan rumahtangganya, tetapi juga perbaikan lingkungan fisik dan prasarananya, seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, air bersih, jalan dan irigasi yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, terutama di perdesaan dan daerah tertinggal. Dalam kaitan ini, pemerintah pada tahun 2007 ini meluncurkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), yang merupakan upaya terkoordinasi untuk menciptakan lapangan kerja baru, perbaikan infrastruktur di pedesaan dan lingkungan daerah kumuh di perkotaan. Partisipasi keluarga miskin termasuk kaum perempuan dalam perencanaan hingga implementasinya merupakan ciriã Â program ini. Dalam tahunã Â 2007, terdapat 2891 kecamatan yang akan tercakup dalam program ini, selanjutnya akan ditingkatkan menjadi 3800 kecamatan pada tahun 2008, dan akhirnya mencakup seluruh kecamatan sebanyak 5263 di Indonesia pada tahun 2009. Pagu bantuan akan ditingkatkan dari Rp 500 juta per kecamatan menjadi antara Rp 750 juta hingga Rp 1,5 milyar per kecamatan. Pagu tersebut akan ditingkatkan lagi dalam tahun mendatang, sesuai dengan kinerja pencapaian dan kebutuhan. Menyimak hakikat permasalahan kemiskinan di negeri kita terutama keadaan negara kita 2 tahun terakhir, maka pemerintah telah dan akan terus memperbaiki koordinasi dan kualitas programprogram pengentasan kemiskinan yang makin ke depan akan makin intensif. Programprogram utama pengentasan kemiskinan yang sudah banyak dikenal dan

dirasakan sendiri oleh masyarakat antara lain adalah: Bantuan langsung tunai pada tahun 2006 dianggarkan sebesar Rp 18,8 triliun untuk 19,1 juta Keluarga. Pada tahun 2007 dilakukan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 propinsi, 51 kabupaten dan 348 kecamatan. Bantuan ini mencakup bantuan tetap, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dengan ratarata bantuan per rumah tangga sebesar Rp 1,390. Kita juga melanjutkan program beras untuk rakyat miskin. Perlu saya sampaikan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi beras dalam rangka swasembada pangan. Meskipun produksi beras telah meningkat dari 54,1 juta ton Gabah Kering Giling pada tahun 2004 menjadi 54,7 juta ton pada tahun 2006, namun kita akan terus berupaya untuk menambah produksi sebanyak 2 juta ton dalam rangka pengamanan stok nasional. Anggaran sektor pertanian meningkat pesat dari Rp 3,6 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 10,1 triliun, sudah termasuk untuk Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1,4 triliun. Impor beras hanya dilakukan untuk memenuhi kecukupan stok beras, baik dalam rangka antisipasi kebutuhan bencana maupun untuk menjaga stabilitas harga beras. Harga beras yang stabil akan melindungi baik petani maupun konsumen beras, terutama kelompok rakyat miskin kita yang masih sangat rawan dan lemah terhadap ulah pedagang spekulan beras. Bantuan untuk sekolah/pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan guru agama dilakukan dengan meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 50 triliun pada tahun 2007. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meningkat dari Rp 5,13 triliun tahun 2005, menjadi Rp 10,2 triliun pada tahun 2006 dan menjadi Rp 11,6 triliun tahun 2007. Program BOS telah membebaskan 70,3% siswa wajib belajar terutama di kawasan pedesaan, dan menurunkan tingkat putus sekolah dari 4,25% pada tahun 2005 menjadi hanya1,5% pada tahun 2006. Pemerintah juga meningkatkan pelayanan Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B untuk penduduk tidak bersekolah dan putus sekolah, dari 470 ribu penduduk pada tahun 2004 menjadi 1,1 juta pada tahun 2006, dan 2 juta pada tahun 2007. Dengan demikian seharusnya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang tidak menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun tingkat SD dan SMP karena alasan kesulitan akses. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, Pemerintah meningkatkan tunjangan kesejahteraan dari Rp 100 ribu per guru pada tahun 2004 menjadi Rp 200 ribu per guru pada tahun 2007. Untuk 18 ribu guru di daerah terpencil juga diberikan tunjangan khusus.ã Â Pada tahun 2007 lebih dari 170 ribu guru akan diberikan beasiswa untuk peningkatan kualifikasi setara S1/D4. Bantuan kesehatan gratis untuk berobat di Puskesmas dan Rumah Sakit dilaksanakan melalui pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin yang mencakup 51 juta peserta. Sejak tahun 2004 Pemerintah telah meningkatkan anggaran sektor kesehatan sebesar 250 persen, hingga pada tahun 2007 ini mencapai Rp 17,24 triliun ditambah Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3,2 triliun. Selain untuk pengobatan gratis bagi kelompok miskin, peningkatan kembali jumlah dan fungsi Puskesmas dan Posyandu, juga digiatkan kembali program Imunisasi Nasional yang akan mencakup 23,6 juta balita (98,1 persen). Salah satu hasilnya adalah terjadinya penurunan yang drastis kasus penemuan gizi buruk dari 76.176 pada tahun 2005, menjadi 19.567 pada tahun 2006. Dana sektor kesehatan juga dialokasikan untuk memerangi wabah flu burung, HIV/AIDs, dan demam berdarah. Pemerintah juga telah beberapa kali menurunkan harga obat generik hingga 70% untuk 150 jenis obat, dan antara 1080% untuk 1.418 jenis obat esensial. Dalam situasi terbatasnya daya jangkau masyarakat kita, penurunan tersebut tentunya sangat berarti. Pembangunan perumahan rakyat, atau rumah sederhana meningkat dari 70.957 unit tahun 2004 menjadi 90.144 unit tahun 2006, dengan kenaikan pemberian subsidi pembelian rumah dari minimal Rp 2,4 juta menjadi Rp 5 juta, atau naik lebih dari 100%, dan dari maksimal Rp 3,5 juta menjadi maksimal Rp 9 juta atau naik 157%. Pembangunan Rumah Susun Sederhana akan semakin ditingkatkan, termasuk dengan pemberian insentif bagi pelaku swasta mulai tahun 2007

terutama di kota besar dengan penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa.ã Â Kita lanjutkan pemberian kredit mikro, dan dana bergulir untuk koperasi, usaha kecil dan menengah. Pemerintah mengembangkan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro yang kita sebut (P3KUM) dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro berkualitas. Sampai tahun 2006, Pemerintah telah menyalurkan Dana Penjaminan sebesar Rp. 345,6 milyar, dengan rasio jaminan terhadap pinjaman 1 berbanding 2,5. Target dana penjaminan pada tahun 2007 ini adalah sebesar Rp. 1 triliun atau meningkat 289 persen, dengan rasio jaminan 1 berbanding 10. Mengait bantuan untuk petani dan peningkatan produksi pangan, pemerintah menyediakan pupuk murah kepada petani sebesar Rp 5,8 triliun, yang berarti mengalami peningkatan 350 persen dibanding tahun 2004, yang baru mencapai angka Rp 1,6 triliun. Begitu pula bantuan benih unggul gratis kepada petani, ditingkatkan sebanyak 1300 persen dibandingkan dengan tahun 2004. Di tahun 2004 itu, bantuan bibit unggul gratisã Â baruã Â dianggarkan sebesar Rp 80,9 milyar. Tahun ini, angka itu ditingkatkan menjadi Rp 1 triliun.ã Â Subsidi bunga petani plasma juga dilakukan untuk revitalisasi perkebunan yang disalurkan melalui perbankan. Anggaran untuk subsidi bunga telah disediakan sebesar Rp 1 triliun, dengan maksimum bunga kredit pinjaman kepada petani sebesar 10%. Berkaitan dengan bantuan untuk nelayan dan program untuk sektor perikanan, pemerintah telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dan pemberian dana penguatan modal usaha budidaya. Pada tahun 2004, jumlah dana yang disalurkan adalah Rp. 98 milyar. Pada tahun 20052006, dana itu telah ditingkatkan menjadi Rp. 311.8 milyar. Program ini akan terus dilanjutkan di tahun 2007, dengan mencakup daerah yang lebih luas lagi. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, termasuk prajurit TNI dan Polri dilakukan dengan meningkatkan gaji pokok dan tunjangan secara cukup tajam, termasuk untuk lauk pauk TNI dan Polri, serta pemberian gaji ke tigabelas. Total pendapatan Pegawai Negeri Sipil terutama golongan terendah I (a) ditingkatkan secara signifikan dan konsisten selama 2 tahun terakhir,ã Â yaitu dari Rp 692.750 per bulan pada tahun 2005, menjadi Rp 1 juta per bulan pada tahun 2006 atau naik 44,5%, dan pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi Rp 1.285.400 per bulan atau meningkat 28,5%. Peningkatan kesejahteraan buruh dilakukan melalui pemberian Jaminan Sosial Pekerja yang meliputi Jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan PHK dengan sistem Asuransi. Juga dilakukan pembangunan fasilitas perumahan pekerja dengan membangun Rumah susun sewa sebanyak 250 unit, pemberian Kredit Pemilikan Rumah bagi pekerja untuk 47.330 unit pada tahun 2006 dan 13 ribu unit pada tahun 2007, dan pemberian subsidi bunga KPR. Bantuan untuk para penyandang cacat diberikan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial sebesar Rp 300.000 per bulan kepada 3.750 penyandang cacat di 5 propinsi. Sementara itu pelayanan yang disalurkan melalui panti dan non panti mencakup 30.960 orang pada tahun 2006, dan 12.635 orang pada tahun 2007.

Pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk rakyat diwujudkan baik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk, pengurusan SIM, STNK, BPKP, Paspor, hingga pelayanan pembayaran Pajak, Kepabeanan dan Cukai. Perbaikan pelayanan dilakukan baik dengan melakukan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif/harga, serta kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik.ã  Pemerintah juga telah memulai program pemberian akta kelahiran gratis di 100 kabupaten pada 2006, dan akan ditingkatkan pada 256 kabupaten kota pada tiga tahun selanjutnya. Di samping programprogram yang baru saja saya sebutkan tadi, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sasaran program pengentasan kemiskinan bukan hanya orang dan rumahtangganya, tetapi juga fasilitas dan lingkungan hidupnya, maka tahun 2007 ke depan ini, pemerintah akan melanjutkan atau melakukan programprogram sebagai berikut : Pertama, pengadaan air bersih untuk rakyat. Selama tahun 20052006 dibangun penyediaan air minum untuk 1,2 juta penduduk perdesaan dan 1,1 juta penduduk ibukota kecamatan. Untuk tahun 2007 akan terus ditingkatkan lagi bagi 1,5 juta penduduk perdesaan, dan 1,4 juta penduduk ibukota kecamatan. Kedua, pembangunan infrastruktur perdesaan yang meliputi jembatan dan jalan desa, irigasi, tambatan perahu, air bersih dan sanitasi. Pada akhir 2006 telah diselesaikan pembangunan di 14.674 desa tertinggal dengan dana per desa sebesar Rp 250 juta, dan menciptakan 750.000 lapangan kerja baru. Untuk tahun 2007 program diteruskan pembangunan di sebanyak 2.000 desa yang akan diintegrasikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan basis bantuan per kecamatan. Ketiga, pembangunan bioenergi untuk rakyat, termasuk pembangunan Desa Mandiri Energi khususnya pengganti minyak tanah. Program ini mencakup berbagai pengembangan perkebunan Kelapa Sawit, Jarak, Tebu, Singkong dan Jagung sebagai sumber bioenergi. Kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun dengan kerjasama BUMN dan swasta, mencakup seluruh aspek yang komprehensif antara lain: Persiapan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium. Uji Sertifikasi Benih Jarak Pagar. Demplot Jarak Pagar pada 14 Provinsi. Pembuatan Kebun Benih Jarak Pagar dan Penyediaan Benih Unggul. Pembangunan Pabrikpabrik Percontohan Biodiesel. Penjualan Biodiesel pada 140 SPBU yang Tersebar di Berbagai Daerah. Pembangunan Percontohan PLTD Biodiesel. Inventarisasi dan Validasi Lahan. Dan pemberian fasilitasi pembiayaan melalui perbankan domestik dan lembaga internasional, serta pemberian subsidi bunga sebanyak Rp 1 triliun untuk pengembangan perkebunan plasma. Program Reforma Agraria, untuk pendistribusian tanah untuk rakyat secara bertahap Insya Allah, akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi, dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagaiã  prinsip à â Å Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyatà â Â?. Reformasi ini saya anggap mutlak untuk dilakukan, mengingat selama kurun waktu 43 tahun (sejak 1961 hingga 2004), tanah negara yang diberikan kepada rakyat baru berjumlah 1,15 juta hektar. Terkait dengan program reformasi agraria, Pemerintah juga membantu rakyat dalam mensertifikatkan tanahtanah yang mereka miliki, agar memiliki status hukum yang jelas. Pada tahun 2005 Pemerintah telah membebaskan biaya pengurusan sertifikat terhadap 410.361 bidang tanah. Tahun 2006, angka ini meningkat 44 persen, sehingga mencakup 591.000 bidang tanah dan Pada tahun 2007 ini, kita targetkan pembebasan biaya itu agar dapat melayani 1.113.130 bidang tanah, yang berarti naik sebesar 89 persen. Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca bencana gempa dan tsunami, Pemerintah telah melayani secara cumacuma pendaftaran kembali tanahtanah rakyat, yang meliputi 200.000 bidang tanah. Di tahun 2007 ini, kita merencanakan untuk melayani pendaftaran kembali 110.000 bidang tanah di daerah itu.

Demikianlah saudarasaudara, upaya dan program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama programprogram pengentasan kemiskinan yang telah, sedang, dan akan terus kita lanjutkan di tahuntahun mendatang. Saya menyadari, bahwa upaya gigih kita ini tidak serta merta mengubah keadaan secara cepat. Saya juga tidak dapat berjanji bahwa semua permasalahan yang dihadapi oleh rakyat kita, termasuk segera terbebas dari kemiskinan dan pengangguran, akan sirna dalam waktu dekat. Pengalaman kita membangun bangsa selama ini, demikian juga pengalaman bangsabangsa lain yang menghadapi persoalan yang sama, selalu dibutuhkan waktu dan tahapan untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Namun, saya punya keyakinan, bahwa dengan kesungguhan dan kerja keras kita, yang dipimpin dan dipelopori oleh semua pemimpin lembaga pemerintahan di seluruh daerah, programprogram prorakyat ini akan dapat kita laksanakan dan dapat mencapai hasil yang kita inginkan. Negara kita kini menganut sistem pemerintahan yang lebih didesentralisasi, dengan mengedepankan otonomi daerah. Para Kepala Daerah, yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota kini juga dipilih langsung oleh rakyat. Para Kepala Daerah itu, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah merupakan bagian utuh dari Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dewasa ini saya pimpin. Oleh karena itu, Gubernur, Bupati dan Walikota itu wajib secara UndangUndang menjalankan garis kebijakan dan programprogram pemerintah pusat, yang apabila menyangkut APBN ditetapkan oleh DPRRI bersama Pemerintah Pusat. Namun, sebagai Kepala Daerah yang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya, para Gubernur, Bupati dan Walikota bertugas dan berkewajiban untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Maju mundurnya kehidupan rakyat di Provinsi A atau di Kabupaten B, atau aman dan tidaknya situasi di daerah itu, atau pula besar kecilnya jumlah penduduk miskin dan penganggur yang ada, tentulah yang pertamatama bertanggungjawab adalah Gubernur Provinsi A dan Bupati Kabupaten B tersebut. Dengan demikian berbagai permasalahan yang muncul di daerah dewasa ini, seperti wabah flu burung, kasus kekurangan gizi, bencana banjir lokal, gedunggedung sekolah yang kondisinya buruk dan ragam kejahatan yang meningkat, atau harga beras yang terus naik di daerahnya, tentulah yang pertamatama harus mengatasi dan menanggulangi adalah para pemimpin daerah yang bersangkutan, berikut jajarannya. Para pemimpin Daerah itu pula yang harus berdiri di depan untuk menjelaskan kepada masyarakatnya masingmasing, mereka yang dalam pilkada memilihnya, apa yang sesungguhnya terjadi, dan apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersangkutan. Harus dapat dijelaskan, misalnya, mengapa di kabupaten lain atau di provinsi lain langkahlangkah mengatasi flu burung berjalan baik, sementara di daerah itu tidak. Harus dapat dijelaskan pula mengapa di daerah lain investasi dan dunia usaha berkembang baik dan akhirnya lapangan kerja banyak tercipta, sementara di daerah itu tidak terjadi. Dalam rangka implementasi sistem pemerintahan yang benar, serta dalam rangka pendidikan politik yang sehat, keadaan seperti ini mesti terwujud. Kepala daerah telah diberikan berbagai kewenangan, dan menurut perundangundangan di bidang otonomi daerah, urusan yang didelegasikan ke daerah adalah sebanyak 24 urusan wajib, dan 8 urusan pilihan, dan hanya 6 (enam) kewenangan yang masih berada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk menjalankan kewenangan yang makin besar itulah, bagian APBN juga semakin banyak yang ditransfer ke daerah untuk dikelola dalam APBD. Dana perimbangan serta dana otonomi khusus meningkat sangat pesat dalam dua tahun terakhir itu, yaitu dari hanya Rp 153,4 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 220 triliun pada 2006 atau meningkat 43%, dan pada tahun 2007 mencapai Rp 258,8 triliun atau meningkat 17,6%. Jumlah tersebut meliputi sepertiga dari seluruh total APBN 2007. Dana Alokasi Umum yang diprioritaskan untuk gaji dan tunjangan PNSDaerah, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat, mengalami kenaikan pesat sebesar 64% dari Rp 88,7 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 145,6 triliun pada 2006, dan naik kembali sebesar 13% menjadi Rp 164,8 triliun pada tahun 2007. Sementara itu Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami peningkatan tajam dari Rp 4,7 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 11,5 triliun tahun 2006 atau melonjak 145% dan terus meningkat sebesar 48% menjadi Rp 17,1 triliun tahun 2007. DAK ditujukan untuk membiayai kegiatan fisik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur (jalan, jembatan, dan irigasi), pertanian, lingkungan hidup, prasarana pemerintahan dan perikanan serta kelautan. Pemikiran yang mendasari kebijakan desentralisasi dan delegasi kewenangan ke daerah, yang diikuti secara konsisten dengan desentralisasi fiskal, adalah keyakinan bahwa pemerintah daerahlah yang langsung berhadapan dengan rakyat, akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melayani kebutuhan rakyatnya. Aspirasi rakyat akan mudah dan cepat terekam, dan kemudian akan diterjemahkan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk memenuhi aspirasi rakyat tersebut.ã Â Peningkatan anggaran yang dikelola daerah yang sangat pesat, sudah selayaknya perlu diikuti oleh peningkatan kemampuan dari pemeritah daerah dalam mengelola, memanfaatkan secara optimal, dan mempertanggungjawabkan secara baik. Rakyat juga akan semakin sadar dan pandai untuk menuntut kinerja Pemerintah Daerah, dalam mengemban fungsi pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur dasar lainnya. Evaluasi selama dua tahun ini menunjukkan, bahwa masih banyak daerah yang perlu meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pengelolaan pemerintahan, termasuk kemampuan dan komitmen kuat untuk menjalankanã Â pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean government). Kondisi ini diperlukan, agar kita terhindarã Â dari situasi

dimana desentralisasi wewenang dan keuangan ke daerah hanya menghasilkan pemburukan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga rakyat menjadi kecewa, serta uang negara terhamburkan secara boros dan siasia. Tentunya pemerintah pusat bersamasama pemerintah daerah perlu tampil di depan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita masingmasing, dan samasama pula mempertanggungjawabkannya kepada rakyat yang kita pimpin. Saya berterima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada banyak Gubernur, Bupati dan Walikota, yang telah dengan sekuat tenaga berupaya mengatasi keadaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk langkahlangkah konkret pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan peningkatan ketahanan pangan serta energi di daerah yang dipimpinnya. Rakyat di daerah itu patut berbangga dan ternyata tidak salah memilih pemimpinnya, karena pemimpinpemimpin itu terus berikhtiar dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraanya. Saya berharap, semua Kepala Daerah juga berbuat demikian. Saya melihat dan menilai, banyak para Kepala Daerah yang dapat lebih meningkatkan tanggungjawab, kinerja dan upayanya yang lebih gigih untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di daerahnya masingmasing. Mulai tahun 2007 ini, saya akan memantau secara lebih dekat dan terus menerus upaya para Gubernur, Bupati dan Walikota dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penggerakan usaha kecil dan menengah, serta upaya peningkatan ketahanan pangan, utamanya padi, dan kecukupan energi untuk rakyat. Adalahà  menjadi tugas saya selaku Kepala Pemerintahan, untuk memastikan semua kebijakan dan program pemerintah berjalan secara efektif di seluruh tanah air. Saya telah menjelaskan secara rinci berbagai upaya dan program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas kita dewasa ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan prioritas penting lainnya, yaitu upaya kita untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi. Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi terendah, bahkan minus, menyusul terjadinya krisis di negera kita, pertumbuhan ekonomi tahun 2005 dan 2006 telah mulai mendekati angka pertumbuhan sebelum krisis, yaitu sekitar 5,6% per tahun. Kita berusaha keras agar tahun 2007 ini, dan tahuntahun mendatang, pertumbuhan kita bisa mencapai 6% atau lebih. Sesungguhnya, pertumbuhan ekonomi kita tahun 2005 dan 2006 dapat lebih tinggi jika tidak ada goncangan eksternal, dan tidak ada faktorfaktor penghambat yang lain.ã  Dua goncangan eksternal yang menghambat pembangunan ekonomi kita telah saya jelaskan, dan kini saya akan menjelaskan apa saja yang sungguhsungguh menghambat pertumbuhan ekonomi kita. Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan dan disumbangkan oleh faktor konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, investasi, dan perdagangan luar negeri bersih yaitu ekspor setelah dikurangi impor.ã  Konsumsi masyarakat yang merupakan faktor terbesar dalam pembentukan produksi nasional, mengalami tekanan tidak ringan dalam 2 tahun terakhir. Faktor kenaikan harga sebagai akibat naiknya harga BBM yang tidak terelakkan telah mengurangi daya beli masyarakat. Dalam keadaan daya beli masyarakat yang masih lemah, sudah barang tentu masyarakat akan banyak menahan diri, dan hanya membeli barang atau jasa yang sangat dibutuhkan. Konsumsi masyarakat yang relatifã  rendah ini tentu kurang mendorong angka pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran dan belanja pemerintah sesungguhnya memberikan sumbangan yang cukup terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun, terus terang, di sanasini ada keterlambatan dalam pembelanjaan pengeluaran pemerintah ini. Andaikata pembelanjaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dapat dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah, sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih besar lagi. Sumbangan peningkatan nilai ekspor kita cukup baik dalam 2 tahun terakhir ini, yaitu sebesar 18.5 %. Kinerja ekspor tahun 2006 cukup menggembirakan, dengan telah dicapainya total nilai ekspor diatas US $ 100 miliar. Kenaikan terbesar dari ekspor nonmigas ditunjukkan oleh produk pertanian dan produk pertambangan, selain karena permintaan dunia yang masih kuat, juga oleh harga komoditas internasional yang cukup baik. Ekspor manufaktur juga mengalami kenaikan yang cukup baik. Justru kontribusi yang relatif rendah terhadap pertumbuhan ekonomi kita adalah investasi. Dalam kesempatan yang tepat ini saya benarbenar menggaris bawahi pentingnya kita semua bekerja keras untuk meningkatkan investasi di negeri kita. Mengapa? Karena, kalau investasi benarbenar tumbuh dengan baik di tanah air, akan makin bergerak pula dunia usaha dan sektor riil kita, dan akan makin banyak pula lapangan pekerjaan yang dapat kita ciptakan. Dua tahun terakhir ini realisasi investasi relatif rendah, karena adanya beberapa faktor penghambat yang cukup serius. Hambatan yang serius terhadap investasi ini harus kita atasi secara bersama, yaitu unsur pemerintah sendiri, DPR, penegak hukum, dunia usaha, dan bahkan masyarakat luas. Mari kita lihat satu per satu faktor yang berpengaruh atau menghambat pertumbuhan investasi di negeri kita. Pertama, investor dan dunia usaha memandang akses dana perbankan dan tingkat suku bunga dalam negeri kita masih terlalu tinggi. Akibatnya, meskipun banyak dana tersimpan di bank namun penyaluran dalam bentuk kredit investasi dan kredit modal kerja terhambat. Dengan situasi ini, sektor riil jelas tidak bergerak. Oleh karena itu, saya menyambut baik kebijakan Gubernur Bank Indonesia untuk secara bertahap menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Saya berharap, tanpa mengurangi faktor kehatihatian dari kebijakan moneter kita, suku bunga bank dapat lebih diturunkan lagi, sesuai dengan makin menurun dan terkendalinya tingkat inflasi. Kebijakan Bank Indonesia di bidang perbankan, yang bertujuan untuk makin memacu kemampuan dan kemauan perbankan dalam menyalurkan pinjaman, juga merupakan langkah yang positif. Kedua, kebijakan ekonomi kita yang juga sering disorot oleh para investor dan dunia usaha adalah sektor perpajakan.ã  Investor asing dan bahkan dari dalam negeri tentu saja akan memilih menanamkan modalnya di negaranegara yang pajaknya dianggap à â Å kompetitifã â Â?. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa modal dan uang tidak memiliki kewarganegaraan, mereka bergerak bebas menembus batasbatas negara. Oleh karena itu, saya sungguh berharap agar tiga Rancangan UndangUndang Perpajakan yang tengah dibahas di DPR bersama pemerintah dapat segera dirampungkan. Selain kepastian kebijakan dan perbaikan ketentuan administratif perpajakan dapat segera dilakukan,ã  pemberian insentif pajak yang tepat dan sehat dapat dilakukan, sesuai kebutuhan dan tuntutan yang makin berkembang. Insentif pajak baik dalam bentuk à â Å pengurangan pajakã â Â?, atau à â Å tax deductionã â Â? untuk cabangcabang tertentu, yang nyatanyata akan menggerakkan roda ekonomi atau sektor riil kita, dan mampu membuka lapangan pekerjaan dan mempekerjakan buruh secara besar; telah dan akan kita berikan sebagai salah satu upaya pemicu kegiatan ekonomi di tahuntahun ini, dan yang akan datang.ã  Ketiga, investor dan dunia usaha juga mengeluhkan berbelit dan tidak efisiennya pengurusan perizinan, termasuk masih adanya pungutanpungutan yang tidak semestinya.ã  Meskipun kita bisa memperpendek prosedur dan waktu pengurusan izin berusaha dari 151 hari di tahun 2004, menjadi 97 hari di tahun 2006, serta izin investasi dengan fasilitas fiskal di BKPM dari 70 hari menjadi 7 hari, dan meskipun menurut World Economic Forum daya saing Indonesia pada tingkat global berhasil meningkat secara dramatis, yaitu dari peringkat 69 tahun 2005 menjadi peringkat 50 di tahun 2006, tetapi saya yakin dan percaya, semuanya itu masih dapat lebih diperbaiki lagi. Ke depan ini, semua jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah, wajib untuk menyederhanakan dan mempermudah setiap proses perizinan. Cegah dan bebaskan segala bentuk pungutan liar. Ingat, birokrasi yang berbelit apalagi disertai pungutan liar, akan memandekkan peluang usaha. Investasi tidak akan terwujud. Akibatnya, lapangan pekerjaan tidak ada, dan penerimaan negara juga tidak meningkat. Akhirnya, rakyatlah yang akan menderita. Melalui kesempatan ini, sejalan dengan pembangunan tata pemerintahan yang baik (good governance), pemberantasan korupsi, dan peningkatan investasi dan dunia usaha, saya minta semua pihak yang dirugikan dan merasa dihambat, agar menyampaikannya kepada atasan oknum pejabat yang menghambat tersebut, dan jika perlu tembuskan pengaduan saudara kepada Presiden melalui PO. Box 9949 Jakarta 10000. Pejabat, atau siapapun, yang untuk kepentingannya sendiri menghambat dan akhirnya melumpuhkan kebangkitan investasi dan dunia usaha harus minggir, karena menciderai pembangunan kembali ekonomi kita, dan melukai perasaan rakyat banyak. à  Keempat, adalah menyangkut kepastian hukum.ã  Segala segi kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan bangsa dan negara memerlukan kepastian hukum. Demokrasi juga harus disertai dengan tegaknya à â Å rule of lawã â Â?. Demikian juga dunia usaha kita.ã  Marilah kita semua, pihak pemerintah, kaum pengusaha, dan aparat penegak hukum mulai dari polisi dan jaksa sampai kepada hakim dan pengacara, benarbenar menegakkan aturan main dan tatanan hukum yang pasti.ã  Jika ada persengketaan yang berkaitan dengan dunia usaha, selesaikanlah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dengan proses yang transparan serta dengan putusan pengadilan yang logis, masuk akal dan akuntabel.ã  Masyarakat, termasuk kaum pengusaha, akan merasakan apakah keputusan pengadilan, ataupun tuntutan jaksa, atau pula penyidikanã  kepolisian itu tepat dan adil, atau justru sebaliknya. Makin tegak dan pasti hukum di negeri kita, termasuk penyelesaian sengketa bisnis, akan makin besar peluang untuk tumbuhnya investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Kelima, faktor keamanan juga masih menjadi pertimbangan para investor dan dunia usaha. Meskipun, alhamdulillah, situasi keamanan di negeri kita semakin membaik, yang ditandai dengan semakin kondusifnyaã  situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, dan semakin tercegah dan tertanggulanginya aksiaksi terorisme, tetapi para investor tetap membandingkan keamanan di Indonesia dengan keamanan di negaranegara lain, misalnya di Singapura, Malaysia, Vietnam, China dan India, karena mereka ingin menghitung resiko berinvestasi atau berusaha yang tepat. Mereka akan menanamkan modalnya di negara yang benarbenar aman. Meskipun, sekali lagi, keamanan di daerahdaerah konflik termasuk Aceh, Papua dan Maluku benarbenar membaik, serta kerusuhan dan huruhara yang mengganggu keamanan dan ketertiban publik juga terus membaik, apalagi jika dibandingkan dengan masamasa krisis yang lalu, tetapi para investor dan pelaku dunia usaha belum bisa membebaskan dari persepsi sekali lagi persepsi atau à â Å imageã â Â? bahwa Indonesia masih belum aman. Kerusuhan masyarakat dianggap masih ada di manamana. Persepsi ini terbentuk antara lain dari apa yang terlihat dalam tayangan media massa, baik media massa dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, saya meminta kepada semua pihak untuk bersamasama memelihara keamanan dan ketertiban di seluruh tanah air. Jika terpaksa harus melakukan aksi unjuk rasa, lakukanlah secara tertib, dan cegah terjadinya tindakan anarkis dan merusak. Demikian pula pada kalangan media massa, agar melakukan pemberitaan dan liputan yang

proporsional, sehingga tidak justru menambah buruknya keadaan, dan lebih menyulitkan lagi upaya untuk pembangunan kembali ekonomi dan dunia usaha kita. Keenam, stabilitas politik juga amat penting untuk kita pelihara dan pertahankan. Dalam demokrasi, perbedaan dan benturan kepentingan diniscayakan. Sikap kritis Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah juga merupakan realitas kehidupan demokrasi. Kritik dan ketidaksetujuan atas berbagai kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah juga diberikan wadah, dan itu merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu dimainkan dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus samasama kita junjung tinggi. Sebagai negara yang tengah memantapkan sistem politik dan demokrasinya, kita harus memastikan semua dinamika dan konflik kepentingan itu dapat kita kelola secara damai, tanpa harus disertai dengan terjadinya kegoncangan dan ketidakstabilan politik nasional kita. Di masa lalu, ada instrumen dan caracara yang bersifat otoritarian untuk mempertahankan stabilitas nasional. Cara apapun seolah bisa dilakukan demi menjamin tegaknya stabilitas nasional kita. Kini, di alam demokrasi, caracara dan perangkat yang otoritarian itu tentu tidak cocok lagi.ã  Tetapi, bagaimanapun stabilitas nasional tetap kita perlukan.ã  Gerakan dan caracara berpolitik yang nyatanyata menggoncangkan stabilitas nasional kita, apalagi bersifat inkonstitusional, tentu harus kita hentikan, meskipun tetap dengan caracara yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Ketujuh, kita harus terus membangun infrastruktur kita agar ekonomi di seluruh tanah air dapat bergerak, dan daya saing kita untuk mengembangkan investasi juga dapat meningkat. Di banyak kesempatan telah saya sampaikan, akibat krisis yang menimpa negeri kita, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak dapat kita laksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan program pembangunan infrastruktur dalam skala yang besar di seluruh tanah air untuk mengejar ketertinggalan tersebut.ã  Infrastruktur yang kita bangun dewasa ini antara lain meliputi prasarana jalan, irigasi, bandara, dermaga, pelabuhan, air bersih dan energi, utamanya tenaga listrik.ã  Dua tahun ini, infrastruktur yang kita bangun dan pelihara meliputi pembangunan infrastruktur perdesaan lebih dari 14.000 Desa, pembangunan jalan baru utamanya di daerah perbatasan, peningkatan kemampuan jaringan irigasi dan pembangunan irigasi baru, serta pengadaan air minum untuk memenuhi kebutuhan rakyat di perdesaan. Tahun 2007 ke depan kita akan membangun dan memelihara jalan, irigasi, air minum perdesaan, pelabuhan, bandara, maupun pembangunan infrastruktur lainnya yang sangat dibutuhkan dewasa ini, baik untuk dunia usaha maupun untuk masyarakat luas, termasuk pembangunan pembangkit tenaga listrik. Kapasitas ketenagalistrikan yang kita miliki dewasa ini adalah 25.000 MW, tentu tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan yang ada, baik kebutuhan rumah tangga, industri, perkantoran maupun komersial.ã  Oleh karena itu, pemerintah memprogramkan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara sebesar 10.000 MW di seluruh tanah air. Ini di luar upaya pembangunan tenaga listrik yang juga tengah dan akan kita lakukan, misalnya pembangunan listrik swasta baik di Jawa maupun luar Jawa, pengembangan listrik yang berbasis energi terbarukan, dan revitalisasi listrik pedesaan yang mengandalkan partisipasi masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu permasalahan yang harus kita atasi bersama, yaitu persoalan penyediaan atau pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur kita, misalnya pembebasan tanah untuk jalan tol. Kita memang pernah punya pengalaman buruk di waktu yang lalu menyangkut pembebasan tanah rakyat untuk kepentingan pembangunan dan sektor usaha. Ganti rugi sering tidak adil, terjadi korupsi dan penyimpangan, dan akhirnya rakyat yang melepas tanah miliknya justru menjadi korban ketidakadilan dan kesewenangwenangan. Kini, kita telah memperbaiki proses dan tata cara pemberian ganti rugi atau ongkos pembebasan tanah dengan penggantian yang tepat dan adil, melalui proses yang terbuka. Permintaan saya, demi terlaksananya pembangunan infrastruktur yang pada gilirannya akan membangkitkan ekonomi serta memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat kita, pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur ini dapat dilaksanakan dengan baik. Para pimpinan Pemerintah Daerah harus benarbenar menangani permasalahan ini dengan tepat dan bijak, dan mencegah praktekpraktek penyimpangan dalam pelaksanaan ganti rugi. Kepada unsur masyarakat saya minta kesadaran dan sikap kerjasamanya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ini. Berikan harga penggantian yang pantas dan wajar. Dan, semua pihak, harus menolak campur tangan atau permainan para spekulan tanah.ã  Kaum spekulan tanah itu, untuk kepentingan mendapatkan untung sebanyakbanyaknya, sering menghambat dan menyusahkan semua pihak. Mari kita cegah dan berantas berbagai tindakan spekulan tanah, yang hanya mengejar keuntungan berlipat ganda untuk dirinya sendiri. Kedelapan, situasi perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia sering dianggap menjadikan Indonesia sebagai negara berisiko tinggi, atau yang kita sebut à â Å high risk countryã â Â? untuk berusaha. Persepsi ini harus kita hapus, dan persoalan ketenagakerjaan harus kita kelola dengan tepat dan bijak.ã  Kita menolak eksploitasi kaum buruh untuk kepentingan pelaku dunia usaha. Kita perlu memberikan hak dan penghasilan yang layak kepada mereka, dengan memberikan perlindungan yang bertanggungjawab. Setelah itu, setelah kita berikan hak dan penghasilannya yang layak, kita berharap para tenaga kerja kita bisa menjalankan kewajibannya untuk bekerja secara berdisiplin dan