Pembangunan yang merata di banyak daerah menunjukkan salah satu prinsip demokrasi yaitu

Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tidak akan terlepas dari kekuasaan rakyat seperti yang terlihat dari semboyannya, “Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat”. Dimana, tegaknya hukum dan diakuinya hak-hak masyarakat merupakan ciri dari sebuah negara demokrasi.

Tentu saja untuk mewujudkan suatu sistem politik demokratis diperlukan prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem lain. Salah satu prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diperlukan karena pada hakikatnya HAM merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis.

Disamping itu, Sistem demokrasi di Indonesia berlandasan sila pancasila yaitu sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawarahan/ perwakilan.” Dalam sila ini terdapat 3 karakter utama yang menjadi cita-cita rakyat Indonesia, yaitu kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, dan permusyawarahan. Dimana, sila keempat inilah yang menyatukan sila satu dengan yang lain secara bulat dan utuh.

10 Pilar Demokrasi

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Prinsip-prinsip demokrasi pancasila yang diutarakan oleh Ahmad Sanusi dengan 10 pilar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain :

• Demokrasi yang Berketuhanan yang Maha- Esa.
• Demokrasi dengan Kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi tidak menggunakan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan semata-mata, tetapi menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
• Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
• Demokrasi dengan rule of law.
• Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
• Demokrasi dengan hak asasi manusia. Menghormati hak-hak asasi manusia dan meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.
• Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
• Demokrasi dengan otonomi daerah. Pembatasan terhadap kekuasaan Negara.
• Demokrasi dengan kemakmuran. Ditujukan untuk membangun Negara kemakmuran rakyat Indonesia.
• Demokrasi yang berkeadilan sosial. Keadilan sosial diantara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyakat.

Kewajiban Warga Negara Untuk Negara

Pada dasarnya dalam negara yang menganut system demokrasi maka pemerintahan tertinggi adalah rakyat. Oleh karena itu, rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggungjawab seluruh rakyatnya.

(Baca juga: Pengertian Demokrasi)

Setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk ; menghargai dan menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara, mengutamakan kepentingan negara, dan ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik.

Nilai-Nilai Moral Pancasila

Sistem demokrasi di Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila, sehingga sistem ini memiliki nilai lebih dari negara lain. Demokrasi Pancasila mengandung nilai moral, yaitu;

• Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
• Keseimbangan antara hak dan kewajiban
• Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Maha Esa, diri sendiri dan orang lain
• Mewujudkan rasa keadilan sosial
• Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
• Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
• Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Ketentuan-Ketentuan Prinsip Demokrasi

Negara demokrasi memiliki dua sudut pandang yang berbeda untuk melihat negara yang demokrasi yaitu sudut pandang normatif dan empirik. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu negara yang diselenggarakan oleh sebuah negara dengan ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”  Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KOMPAS.com – Ketimpangan sosial ekonomi. Itulah salah satu masalah yang masih membelit bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana langkah pemerintah mengurai problematika itu?

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada 2014, nilai IPM bangsa ini 68,90 maka pada 2016 lalu, nilainya meningkat menjadi 70,18.

Meski kualitas hidup masyarakat meningkat, tetapi ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan tersendiri. Per Maret 2017, rasio gini Indonesia sebesar 0,393 dan jumlah penduduk miskin masih sebanyak 27,77 juta jiwa atau sekitar 10 persen dari jumlah penduduk.

Dalam Sidang Tahunan MPR-RI 2017 di Jakarta, Rabu (16/8/2017), Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia.

"Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global," ujar Jokowi.

Baca: Upaya Menciptakan Generasi Muda untuk Menghadapi Persaingan Global

Pemerintah tengah berupaya agar tak ada warga negara yang merasa menjadi warga negara kelas dua atau kelas tiga. "Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan," tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Terdapat sejumlah langkah konkret yang tengah digenjot pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan.

Sebagaimana mengemuka pada Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Jumat (8/9/2017), pemerintah menyiapkan berbagai jurus untuk menekan ketimpangan di negara kepulauan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, strategi pertama mengurai masalah ketimpangan adalah memperbaiki kondisi kesehatan anak usia lima tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Hal itu dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diselesaikan segera.

Thinkstockphotos

Ilustrasi

Baca juga: Warga Bogor Antre Sejak Dini Hari Demi Akte Kelahiran

Jurus lain yang tengah diaplikasikan pemerintah adalah menciptakan banyak lapangan kerja baru. Utamanya, melalui pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran.

Ini krusial mengingat masih ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia kerja dengan kualitas keterampilan yang dimiliki pekerja. Dengan pendidikan vokasi, diharapkan tercipta link and match dalam mengatasi ketidaksesuaian itu.

Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pemerintah juga tengah mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Hal itu diyakini mampu membuat dampak signifikan dalam menekan ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Memang mendorong wirausaha baru tak mudah. Berdasarkan data sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, saat ini jumlah wirausaha di Indonesia baru sebanyak 7,8 juta jiwa atau sebesar 3,1 persen dari total penduduk.

KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR

Bangunan pasar tradisional Pasar Minggu yang dikelola PD Pasar Jaya.

zaidanabdillah3011 zaidanabdillah3011

Jawaban:

C). Demokrasi yang berkeadilan sosial. Karena demokrasi yang berkeadilan sosial maksudnya segala hak seluruh warga negara sama didepan hukum dan mempunyai hak-hak untuk mendapatkan kebutuhannya tanpa dibedakan status sosial. Sehingga, pembangunan di setiap daerah merata.

E. demokrasi dengan hal asasi manusia