 TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan Internet yang semakin tinggi, berbanding lurus dengan ujaran-ujaran kebencian yang dilayangkan oleh para penggunanya. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan aplikasi lain memberi akses bagi penggunanya untuk saling berbagi pemikiran, komentar, bahkan menyebar kebencian dan pemfitnahan. Kasus terakhir dilakukan Shandy Aulia yang menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memperkarakan seorang warga Manado yang dianggap telah melakukan ujaran kebencian kepadanya. Tidak jarang ditemukan berita mengenai pelaporan pencemaran nama baik dengan jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 27 ayat (3). Pencemaran nama baik masuk dalam kategori penghinaan karena termaktub dalam BAB XVI dari Pasal 310 sampai 321 KUHP. Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel dimuka umum. Terdapat kategori pencemaran nama baik yang dijelaskan pada Pasal 311 sampai 318 KUHP, antara lain melakukan pemfitnahan karena tidak dapat membuktikan kebenarannya, penghinaan ringan secara sengaja, melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, dan melakukan persangkaan palsu yang merugikan korban. Serta, sesuai dengan Pasal 320 dan 321 KUHP, orang yang sudah meninggal masih dapat melaporkan yang diwakili oleh keluarganya. Pasal-pasal KUHP tersebut menjadi rujukan definisi atas “pencemaran nama baik” bagi UU ITE Pasal 27 ayat (3). Pasal ini berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Adapun bunyi Pasal 45 ayat (3), “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Lebih lanjut, bagi kasus pencemaran nama baik dan merugikan orang lain diatur dalam UU ITE Pasal 36 yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.” Serta, terdakwa yang terjerat pasal ini akan memperoleh pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 51. Jadi, ujaran kebencian pun harus jelas pasalnya. JACINDA NUURUN ADDUNYAA Baca: Begini Prosedur Melaporkan Kasus Pencemaran Nama Baik ke Polisi Rekomendasi BeritaSejumlah Dosen FH Universitas Pakuan Dipolisikan, Rektor: Kampus Tetap Kondusif2 hari laluSejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan melanggar UU ITE Susi ART Ferdy Sambo Jika Berbohong Terancam Pidana, Berapa Lama Ancaman Penjara untuk Keterangan Palsu?3 hari laluHakim mengancam akan mempidanakan Susi ART Ferdy Sambo jika memberikan keterangan palsu. Apakah saksi berbohong dapat dipidanakan dan apa sanksinya? Fatia Maulidiyanti Merasa Digantung dalam Kasusnya dengan Luhut3 hari laluFatia Maulidiyanti menganggap perkara yang menimpanya adalah suatu pola serangan yang marak terjadi, khususnya pada aktivis. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Diperiksa Lagi Kasus Luhut3 hari laluHaris Azhar mengatakan upaya pemidanaan dirinya dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti adalah bentuk pembungkaman masyarakat. Haris Azhar Bahagia Jika Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut Sampai Pengadilan3 hari laluPolda Metro Jaya kembali memeriksa Haris Azhar dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan Dewi Perssik Laporkan Akun Penggemar Lesti Kejora Rizky Billar ke Polres Metro Jakarta Selatan3 hari laluDewi Perssik merasa dirinya diserang oleh sejumlah penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar dalam soal kasus KDRT. Nikita Mirzani Ditahan, Ini Pembelaan Putri Sulungnya7 hari laluL mengatakan jika apa yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani sesuai dengan fakta dan berdasarkan bukti kebenarannya. Nikita Mirzani dan Sederet Kasus Hukum Lainnya, Kini Ditahan di Rutan Kelas IIB Serang7 hari laluNikita Mirzani ditahan di Rutan kelas IIB Serang selama 20 hari ke depan. Bukan kali ini saja Niki berurusan dengan hukum, ini sederet lainnya. Nikita Mirzani Dijebloskan ke Tahanan Sekamar Bertujuh, Kepala Rutan Serang Pastikan Tidak Ada Keistimewaan10 hari laluNikita Mirzani ditempatkan di Blok Wanita Rutan Kelas II B Serang selama 20 hari ke depan. Nikita Mirzani Dijebloskan ke Penjara10 hari laluKejaksaan Negeri Serang menahan Nikita Mirzani karena berkas kasusnya sudah dinyatakan lengkap. Apakah pasal 311 KUHP bisa ditahan?(1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah mempitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
Apa isi pasal 311 ayat 1 KUHP?“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”
Menuduh orang tanpa bukti kena pasal berapa?Orang yang melakukan tuduhan tanpa alat bukti (bukan fakta yang sesungguhnya), dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 311 ayat (1) KUHP, karena telah melakukan fitnah.
Apakah pasal 310 KUHP masih berlaku?Sehingga ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana tersebut, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang hidup dalam alam demokrasi yang reformasi. Hukum Perdata (KUH Perdata). a.
|
Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
