Pancasila dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Perlu keikhlasan seluruh komponen bangsa untuk merealisasikan Pancasila.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari dapil DI Yogyakarta H Sukamto mengatakan, saat ini nilai-nilai Pancasila seolah tergerus dalam kehidupan sehari-hari. Ini terjadi sejak peristiwa reformasi pada 1998 lalu dan masih terasa hingga saat ini.

Ada pihak-pihak yang ingin mengajak masyarakat untuk meninggalkan Pancasila, dan menggantikannya dengan ideologi lain. Sehingga, menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia menjadi lebih sulit.

Karena itu, Sukamto memberikan beberapa solusi agar Pancasila bisa diamalkan dan direalisasiakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, diperlukan keikhlasan seluruh komponen bangsa untuk menerima dan merealisasikan Pancasila dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta, tidak perlu dimunculkan keyakinan mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Kedua, memahami dan menghayati Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif. Ini wajib untuk semua pihak mulai dari rakyat hingga seluruh aparatur negara.

Ketiga, mengoperasionalkan seluruh sistem nilai Pancasila dalam segala level kehidupan sosial masyarakat. Baik pada sistem nilai maupun sistem dalam kelembagaan negara.

"Dalam hal ini negara tak bisa memaksakan Pancasila kepada rakyat jika negara tidak bisa mengonstruksikan Pancasila dalam kelembagaan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," kata Sukamto saat menjadi pembicara dalam kegiatan bertajuk Dialog Jejaring Pancamandala; Membangun Sinergitas Membumikan Pancasila di Provinsi DI Yogyakarta, di Yogyakarta, Selasa (17/11).

Untuk itu, perlu pengenalan Pancasila secara historis, kultural, sosiologis, dan filosofis. Dalam hal ini, kata Sukamto, BPIP sangat penting dan harus berbuat untuk pembumian Pancasila di masyarakat.

Untuk diketahui, kegiatan dialog yang diselenggarakan di Yogyakarta oleh BPIP ini menghadirkan banyak peserta. Utamanya yaitu dari unsur Pancamandala, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media yang ada di Yogyakarta.

Sementara, sejumlah tokoh juga menghadiri acara ini. Di antaranya yaitu Anggota DPR dari Yogyakarta H Sukamto, Plt Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prof Adji Samekto, Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof Dr Al Makin, dua orang Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo dan Dr Lia Kian, Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri yang diwakilikan oleh Eka Endamia Surbakti, dan Kepala Badan Kesbangpol DI Yogyakarta Dewo Isnu Broto.

Sementara, Plt Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Prof Adji Samekto mengatakan, substansi dari nilai-nilai Pancasila memang sering dilupakan orang. Lebih-lebih, setelah BP7 dibubarkan pada 1999 kemudian ada semacam upaya untuk melupakan ideologi bangsa ini yang sejatinya adalah ideologi warisan leluhur bangsa.

Namun, untuk kembali merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan sesuatu yang mudah. Diperlukan konsistensi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu. 

BPIP, lanjut Adji, sebagai lembaga baru yang baru tidak mungkin bekerja sendirian untuk membina ideologi Pancasila kepada masyarkaat. Karena itu, dibutuhkan kemitraan dengan komponen masyarakat lainnya.

SAMARINDA - Mewakili Gubernur Kaltim, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Diddy Rusdiansyah Anan Dani memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Sabtu 1 Oktober 2022.

Upacara peringatan tahun ini bertema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim diikuti pasukan apel dari kesatuan TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara, organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan.

Upacara berlangsung 15 menit dimulai tepat pukul 08.00 Wita, diawali mengheningkan cipta dipimpin inspektur upacara, dilanjutkan pembacaan teks Pancasila dan diikuti seluruh peserta upacara, pembacaan naskah pembukaan UUD 1945, pembacaan ikrar oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim HM Samsun dan apel diakhiri pembacaan doa.

Usai memimpin upacara, Diddy Rusdiansyah menegaskan Pancasila wajib dijaga, dipertahankan, dipahami dan diimplementasikan oleh segenap anak bangsa Indonesia, terutama generasi muda penerus bangsa.

"Ideologi Pancasila yang dimiliki bangsa kita, jauh lebih baik dibandingkan ideologi-ideologi bangsa lain di dunia," ucapnya.

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut dia, dijabarkan dalam butir-butirnya sangat jelas mengandung inti sari kehidupan dan tata laksana pemerintahan bangsa.

Karenanya, lanjut mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kaltim ini, ideologi Pancasila telah mengakomodasi seluruh agama, suku dan kepentingan rakyat Indonesia wajib dijaga sampai kapan pun.

"Pancasila sebagai pondasi dasar bangsa tidak lepas dari degradasi dan rongrongan ideologi bangsa lain. Maka, Pancasila wajib kita jaga dan dihayati segenap bangsa Indonesia," ungkapnya. 

Ditegaskannya, ancaman terhadap Pancasila tidak saja dalam bentuk fisik, tapi kemajuan teknologi dan kekuatan ekonomi luar yang jelas tidak terlihat secara kasat mata. 

"Inilah kenapa Pancasila mengandung lima sila dan diuraikan ke dalam butir-butirnya harus dipahami dan dihayati segenap warga Indonesia, terlebih generasi muda penerus perjuangan dan pembangunan bangsa," harapnya. 

Upacara dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim dan pimpinan instansi vertikal/kementerian/lembaga di Kaltim. (yans/sul/adpimprov kaltim)

02 Jun 2017 | 10:33 WIB

Bandung (2/6) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengingatkan agar masyarakat serta seluruh komponen bangsa perlu memperkuat komitmennya terhadap Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Untuk itu, dia mengajak agar Pancasila bisa dihayati, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Khawatir ada gangguan-gangguan dari luar yang kemudian melemahkan komitmen Indonesia terhadap Pancasila, maka Pancasila harus terus digelorakan, dipahami, diamalkan, dihayati, kemudian dipahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya," kata Aher usai dirinya menjadi Pembina Upacara dalam rangka Hari Lahir Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Barat di halaman depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Kamis (1/6/2017).

Perlu ada jargon yang bisa mengingatkan masyarakat untuk lebih memaknai nilai Pancasila. Jargon ini penting agar masyarakat bisa dengan mudah memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

"Perlu ada jargon ya untuk supaya dengan mudah masyarakat -- anak-anak muda khususnya -- mengingat (Pancasila). Makanya jargonnya 'Saya Indonesia, Saya Pancasila'," ujar Aher.

Tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Untuk itu, tanggal 1 Juni ditetapkan Pemerintah sebagai Hari Libur Nasional.

Diharapkan melalui momentum Hari Lahir Pancasila ini, bisa meningkatkan komitmen bangsa terhadap Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Pada saat yang sama, komitmen juga lahir untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta menjaga nilai luhur keharmonisan bangsa melalui Bhineka Tunggal Ika.

"Bapak Presiden sudah menekankan betul bahwa kita seluruhnya harus berkomitmen dengan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara, berkomitmen dengan Undang-Undang Dasar 1945, berkomitmen dengan mempertahankan NKRI, dan berkomitmen untuk hidup harmomis dalam kebhinekaan tetapi pada saat yang sama kita adalah satu. Itulah ke-bhineka-an dan ke-ika-an kita," ungkap Aher.

Sementara itu, dalam Upacara Hari Lahir Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Barat, dalam sambutan yang dibacakan Gubernur, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan, dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Menurut Jokowi, itulah ke-bhineka tunggal ika-an bangsa dan negara Indonesia.

Namun, Jokowi juga mengingatkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebhinekaan Indonesia sedang diuji oleh sikap tidak toleran pengusung ideologi selain Pancasila.

"Kebhinekaan kita sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebhinekaan dan keikaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila," katanya.

"Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong," lanjutnya.

Menurut Jokowi kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Namun, dengan Pancasila dan UUD 1945 kita bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Bangsa ini bisa hidup rukun dan bergotong royong memajukan negeri. Bahkan dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, dan makmur di tengah kemajemukan.

Untuk mempertahankan itu semua, Jokowi mengajak peran aktif para tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila.

"Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila," tukas Jokowi.

Selain itu, bentuk komitmen lain dari Pemerintah untuk menguatkan Pancasila yaitu melalui pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Unit kerja ini telah diundangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Bersama dengan komponen bangsa lainnya, lembaga ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.