TIMESINDONESIA, JAKARTA – Indonesia memang tidak terlibat ataupun ikut dalam pertumpahan darah perang dunia II secara langsung. Namun penderitaan yang dirasakan akibat Perang Dunia II sangat amat menyesakan. Jepanglah yang menjadi perantara penderitaan yang dialami rakyat Indonesia pada masa itu. Pilu yang dirasakan akibat penjajahan Belanda selama 350 tahun belum juga menjadi akhir yang indah. Jepang berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda dan menjadi babak baru penjajahan Jepang atas Indonesia. Show
Propaganda Jepang dalam rangka menduduki Indonesia adalah untuk membebaskan rakyat pribumi dari belenggu kolonial Belanda. Awal kedatangannya Jepang memberlakukan ekonomi self help yaitu berusaha untuk memenuhi sendiri kebutuhan pemerintah Jepang di Indonesia.Jepang juga berusaha memperbaiki ekonomi indonesia yang hancur dengan memperbaiki sarana, fisilitas, bangunan public dan transportasi. Namun pada akhirnya Jepang justru melahirkan kebijakan-kebijan yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Dalam bidang ekonomi Jepang memanfaatkan Indonesia dengan mengeksploitasi baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia yang dimiliki Indonesia guna untuk kepentingan perang melawan Sekutu.Kebijakan yang diberlakukan pada masa itu antara lain adalah ekonomi perang dan system autarki. Ekonomi perang sendiri adalah kebijakan untuk mengerahkan semua kekuatan ekonomi untuk menopang keperluan perang, sedangkan system autarki adalah memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Kegiatan ekonomi semata diarahkan untuk kepentingan perang. Jepang juga mengeluarkan UU no 22 tahun 1942 yang menyatakan bahwa Gunseikan (pemerintah militer) langsung mengawasi perkebunan,sedangkan perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan perang ditutup. Bagi Jepang hanya sedikit komoditas yang bisa berguna untuk menunjang perang. Teh,kopi dan tembakau dikategorikan sebagai komoditas yang tidak penting untuk perang sehingga diganti dengan tanaman karet, gula,beras, kina dan jarak. Rakyat dibebankan menyerahkan hasil pertanian 40 persen menjadi hak milinya 30 persen untuk pemerintah dan 30 persen untuk lumbung desa. Jepang menerapkan kebijakan 'wajib serah padi'.Petani dipaksa untuk menyerahkan sejumlah besar padi yang mereka hasilkan. Kebutuhan akan beras semakin terus meningkat, setelah kebutuhan dari Tentara dan sipil Jepang sudah terpenuhi, Jepang juga harus menyediakan kebutuhan pangan bagi kelompok pendukung perangnya. Ketentuan dari 'wajib serah padi' antara lain adalah 1) petani diharuskan menjual sejumlah kuota tertentu dari hasil produksi mereka kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan 2) Padi yang di hasilkan harus diserahkan ke penggilingan beras yang telah ditunjuk melalui pemerintah desa 3) Jika petani masih memiliki sisa padi, mereka hanya diperbolehkan menjualnya di penggilingan yang sudah terdaftar, mereka tidak diizinkan menjual padinya di pasar. Mereka juga dilarang untuk menumbuk padi tanpa ijin dari pemerintah. Rakyat juga mengalami sistem ekonomi dan pertanian terkontrol di mana petani sering pergin keluar desa untuk mengikuti latihan organisasi dan juga menghadiri pertemuan kerja paksa. Hal ini membawa dampak yaitu membawa rangsangan pada kehidupan petani yang monoton, akan tetapi dalam perkembangannya dikarenakan kegiatan petani yang cukup banyak telah menyita waktu petani sehingga produksi normal hasil pertaniannya tidak tercapai. Disini petani juga mengalami kelelahan fisik akibat banyaknya pekerjaan dan mengakibatkan rawan pangan. Sulitnya akan kebutuhan pangan semakin terasa bertambah berat pada saat rakyat juga harus merasakan penggunaan sandang yang amat memprihatinkan. Pakaian yang dikenakan rakyat sangat compang-camping, bahan terbuat dari kain goni dan juga lembaran karet yang berdampak menimbulkan penyakit gatal akibat kutu dari goni. *** *) Penulis adalah Wanda Hamidah, Mahasiswa FKIP Pendidikan Sejarah, Universitas Jember. *)Tulisan opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id ____________ *) Naskah dikirim ke alamat e-mail: *) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.
Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia menjadi salah satu negara jajahan Jepang dan akan dijadikan benteng untuk pertahanan supaya kekuatan tentara yang serikat dapat terbendung. Benteng pertahanan tersebut digunakan untuk melawan pihak Belanda. Atas dasar hal ini, Jepang membuat kebijakan ekonomi self help atau ekonomi perang agar kebutuhan Jepang di Indonesia terpenuhi. Alasan Kebijakan Ekonomi Perang Diterapkan oleh Jepang1. Agar sistem ekonomi yang merupakan peninggalan Belanda bisa diubahPada saat itu, sistem ekonomi berupa pasar liberal merupakan sistem ekonomi yang diberlakukan di Indonesia. Sistem ekonomi tersebut adalah peninggalan Belanda. Sementara itu, Jepang menjajah Indonesia dengan tujuan menguasai berbagai sumber ekonomi yang dimiliki rakyat Indonesia. Oleh karena itu Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang. 2. Memiliki tujuan tertentu demi kepentingan untuk perangSistem ekonomi perang hadir untuk mengobrak-abrik sistem ekonomi peninggalan Belanda yang dikenal dengan pasar liberal tersebut. Setelah berhasil diobrak-abrik, Jepang kemudian membuat kebijakan seperti melarang segala kegiatan impor dan ekspor kecuali jika kegiatan tersebut bertujuan untuk kepentingan perang. 3. Sebagai penopang kegiatan perang yang dilakukan oleh JepangJepang menugaskan setiap daerah di Indonesia untuk mengusahakan produksi berbagai barang yang digunakan untuk kebutuhan perang. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi perang, Jepang dapat menguasai sumber dari bahan mentah yang bermanfaat untuk industri perang, salah satunya adalah minyak bumi. 4. Untuk membuat pabrik bahan yang digunakan dalam kebutuhan perangJepang menerapkan kebijakan ekonomi perang untuk menguasai Indonesia dan berencana membuat beberapa pabrik. Pabrik tersebut akan digunakan sebagai sumber bahan untuk kebutuhan perang seperti baja untuk pelapis granat, kawat, paku, dan mesin. Akan tetapi pabrik buatan Jepang tersebut tidak bisa berkembang dan bertahan lama karena suku cadang kurang. 5. Memenuhi segala kepentingan dari pemerintah JepangPemerintah Jepang membuat kebijakan ekonomi perang dengan maksud supaya kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Kebijakan mereka meliputi kegiatan dalam menyalurkan tanaman pangan dan melakukan proses terkait pungutan. Kegiatan-kegiatan tersebut hanya boleh dilakukan oleh pemerintah Jepang. 6. Membentuk sebuah badan untuk mengelola panganKebijakan ekonomi perang dibuat oleh Jepang dalam rangka pembuatan sebuah badan yang digunakan untuk mengelola pangan. Kebijakan terkait kegiatan penyaluran mengenai tanaman pangan dan proses pungutan diatur di dalam SKZ atau Shokuryo Kanri Zimusyo dimana hanya pemerintah Jepang saja yang boleh melakukannya dan menentukan harganya. 7. Mengubah tatanan kehidupan ekonomiJepang datang menjajah Indonesia dan membuat kebijakan ekonomi perang tentunya membuat rakyat Indonesia geram. Bagaimana tidak, Jepang mengubah tatanan kehidupan ekonomi Indonesia yang semula normal menjadi berubah dalam keadaan ekonomi perang. Jepang melakukan itu semua demi meningkatkan setiap produksi terkait pangan. 8. Membentuk sebuah organisasi agar ekonomi perang amanJepang membentuk sebuah organisasi bernama Nantaku yang bertujuan agar kebijakan ekonomi perang yang mereka buat aman dan tidak terkendala apapun. Tugas organisasi Nantaku yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap instruksi yang berjalan dalam sektor pertanian dan mengajarkan teknik pertanian khas Jepang pada rakyat Indonesia. 9. Melancarkan tujuan tanpa memperhatikan ketidaksetujuan rakyat IndonesiaKebijakan ekonomi perang yang diterapkan oleh Jepang menimbulkan ketidaksetujuan rakyat Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Jepang demi lancarnya tujuan mereka. Atas dasar itulah, rakyat Indonesia melakukan perlawanan sehingga muncul berbagai pemberontakan petani di Singaparna dan Indramayu serta daerah lainnya. Temukan lebih banyak konten terkait dengan Pendidikan atau konten menarik lain di PPPA
 Jepang saat menduduki Indonesia dengan menerapkan kebijakan ekonomi perang. adjar.id – Jepang saat menduduki Indonesia, menerapkan kebijakan ekonomi perang. Ekonomi perang adalah sebuah kebijakan dari pemerintah Jepang untuk menggali kekuatan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Dalam buku Sejarah Indonesia kelas 11 SMA edisi revisi 2017 terdapat satu soal pada Latih Uji Kompetensi di halaman 60. Pada soal tersebut terdapat soal mengapa Jepang menerapkan kebijakan “Ekonomi Perang”? Agar bisa menjadi sumber referensi Adjarian, maka kali ini kita akan membahas mengenai jawaban soal tersebut yang menjadi materi sejarah kelas 11 SMA. Nah, konsep ekonomi perang artinya semua kekuatan ekonomi Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang Jepang. Dari segi ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang karena Indnesia merupakan negara kepulauan yang kaya dan cocok bagi kepentingan industri Jepang. Kebijakan ini diterapkan jepang dalam membantu Jepang yang berperang dalam Perang Dunia II. Yuk, kita simak alasan Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang berikut ini! Baca Juga: Jawab Soal Sifat Pendudukan Jepang di Indonesia Page 2
Jepang saat menduduki Indonesia dengan menerapkan kebijakan ekonomi perang. Penerapan Kebijakan Ekonomi Perang Adanya Perang Dunia II membuat peta politik dunia berubah, Adjarian. Jepang berhasil menguasai Indonesia sejak tahun 1942 sampai 1945 dengan tujuan politiknya untuk menciptakan penguasa baru. Penguasa baru adalah menjadikan Indonesia sebagai penyangga dari tentara Jepang agar bisa memenangi perang yang terjadi. Nah, agar tujuan tersebut bisa tercapai, maka diterapkanlah kebijakan ekonomi perang. Saat Perang Dunia II terjadi, negara-negara di Asia, khususnya bagian Asia Timur dan Asia Tenggara dikuasai oleh Jepang, khususnya Indonesia. Hal ini ditandai dengan menyerahnya Belanda terhadap Jepang pada Maret 1942. Datangnya Jepang ke Indonesia menggantikan kekuasaan Belanda, di mana kekuasaan Jepang jauh lebih eksploitatif dan keras. Selama Jepang di Indonesia, ekonomi Indonesia bekerja dengan modus darurat perang karena keinginan Jepang untuk memenangkan perang. Baca Juga: Jawab Soal Mengapa Jepang Semangat Membentuk Organisasi Militer dan Semimiliter di Indonesia? Page 3
Jepang saat menduduki Indonesia dengan menerapkan kebijakan ekonomi perang. Penerapan Kebijakan Ekonomi Perang Adanya Perang Dunia II membuat peta politik dunia berubah, Adjarian. Jepang berhasil menguasai Indonesia sejak tahun 1942 sampai 1945 dengan tujuan politiknya untuk menciptakan penguasa baru. Penguasa baru adalah menjadikan Indonesia sebagai penyangga dari tentara Jepang agar bisa memenangi perang yang terjadi. Nah, agar tujuan tersebut bisa tercapai, maka diterapkanlah kebijakan ekonomi perang. Saat Perang Dunia II terjadi, negara-negara di Asia, khususnya bagian Asia Timur dan Asia Tenggara dikuasai oleh Jepang, khususnya Indonesia. Hal ini ditandai dengan menyerahnya Belanda terhadap Jepang pada Maret 1942. Datangnya Jepang ke Indonesia menggantikan kekuasaan Belanda, di mana kekuasaan Jepang jauh lebih eksploitatif dan keras. Selama Jepang di Indonesia, ekonomi Indonesia bekerja dengan modus darurat perang karena keinginan Jepang untuk memenangkan perang. Baca Juga: Tujuan dan Dampak Romusha saat Pendudukan Jepang di Indonesia Page 4
Jepang saat menduduki Indonesia dengan menerapkan kebijakan ekonomi perang. Ciri dan Dampak Kebijakan Ekonomi Perang Berikut ini beberapa ciri-ciri sistem ekonomi perang yang diterapkan Jepang, di antaranya: 1. Institusi dan organisasi masa di Indonesia dibekukan. 2. Hampir semua kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh Jepang. 3. Adanya kepentingan bersama untuk memenangi perang. 4. Terbatasinya ruang gerak individu. 5. Ekonomi yang berjalan di Indonesia didasarkan atas perintah Jepang. Adanya kepentingan ekonomi dari Jepang adalah menjadikan Indonesia sebagai penyangga kegiatan perang Jepang. Jadi, ekonomi yang berjalan utamanya adalah untuk menghasilkan produk dan bahan pendukung perang Jepang. Baca Juga: Pembentukan Pemerintahan Militer Jepang saat Menjajah Indonesia Penduduk Indonesia hanya mendapatkan apa yang tersisa dari ekonomi tersebut dan secara prinsip kebijakan ekonomi perang sama dengan sistem ekonomi kolonial. Selain itu, sistem kerja romusa yang diberlakukan Jepang jauh lebih keras dan kejam dibandingkan tanam paksa zaman Belanda. Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia zaman Jepang lebih terpuruk jika dibandingkan dengan zaman Belanda. Sehingga, kebijakan ekonomi perang berdampak buruk bagi sistem ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, itulah tadi alasan Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang yang menjadi referensi bagi Adjarian, untuk menjawab soal Latih Uji Komptensi di halaman 60. Tonton juga video berikut ini, yuk! |
Pada masa pendudukan militer jepang di indonesia diberlakukan ekonomi perang yang bertujuan
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
