Kegiatan BPS yang menghasilkan data kemiskinan makro adalah

Metode pemilian sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah SUmatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.


Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT)pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.


Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

Penanggung Jawab Kegiatan

Penyelenggara

Subdit. Pengembangan Desain Sensus dan Survei

Penanggung Jawab Masalah Teknis

Kepala Badan Pusat Statistik

Penanggung Jawab Metode Pengumpulan Data

Kasubdit. Pengembangan Desain Sensus dan Survei

Penanggung Jawab Metode Pengolahan Data

Kasie. Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Sosial

Penanggung Jawab Diseminasi Data

Kasie. Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Sosial

Penanggung Jawab Sumber Dana

Bank Dunia

Informasi Pengumpulan Data

Penjelasan Umum

Untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) dipercaya pemerintah untuk menyajikan data dan informasi kemiskinan. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan BPS setiap tahun. Metode pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada Garis Kemiskinan (GK), sehingga mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sayangnya karena keterbatasan jumlah sampel, maka BPS hanya dapat menghasilkan indikator kemiskinan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten yang umumnya disebut indikator kemiskinan makro. Indikator-indikator yang dihasilkan ini hanya baik untuk targeting wilayah namun tidak dapat digunakan untuk targeting individu (rumah tangga). Pada tahun 2005, BPS melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE05) yang bertujuan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga miskin yang patut mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005-2006. Diketahui ternyata data hasil PSE05 dianggap lebih baik dibandingkan dengan database yang tersedia di pemerintahan daerah. Meskipun demikian, diakui bahwa data hasil PSE05 belum sempurna. Penelitian dari 56 universitas menemukan data hasil PSE05 masih mengandung 8 persen inclusion error dan 22,36 persen exclusion error (Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat 2005). Disamping untuk program BLT, data PSE05 juga dipakai dalam targeting rumah tangga pada beberapa program nasional, seperti Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin (Askeskin) dan program beras murah bagi rumah tangga miskin (Raskin). Program-program ini ternyata berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, terbukti rumah tangga miskin sebanyak 17,8 persen pada tahun 2006 turun menjadi 15,4 persen pada tahun 2008. Namun perlu disadari bahwa pendataan PSE05 merupakan kegiatan yang sangat besar bagi BPS, sehingga banyak kegiatan BPS yang lain yang tertunda pada waktu itu.Setelah kegiatan PSE05, pada tahun 2007 BPS juga menyelenggarakan pengumpulan data rumah tangga untuk program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH) tahun 2007. Pengumpulan data untuk mendukung program ini disebut Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDKP07). Hasil dari SPDKP07 dianggap jauh lebih baik dibandingkan data hasil PSE05 karena hanya lebih sedikit inclusion dan exclusion error-nya. Hal ini dikarenakan SPDKP07 dilaksanakan hanya di 953 kabupaten/kota terpilih dan anggarannya pun jauh lebih besar.Pemerintah Indonesia mengandalkan hasil dari kegiatan-kegiatan di atas untuk memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga miskin. Pemerintah memberikan prioritas pada kaum miskin dalam memberikan transfer sosial sebagai akibat kenaikan harga BBM dan mengingat anggaran yang terbatas. Setelah melaksanakan program bantuan sosial untuk program anti kemiskinan seperti BLT, PKH, Askeskin, Raskin, dll, pemerintah berharap tingkat kemiskinan berkurang. Oleh karena itu, targeting program bantuan sosial kepada kaum miskin menjadi prioritas pemerintah. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengumpulan data seperti PSE05 dan SPDKP07 membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran yang besar. Dalam rangka memberikan hasil targeting terbaik sesuai anggaran, perlu dicari indikator yang lebih baik atau metode yang efektif untuk meningkatkan identifikasi rumah tangga miskin yang layak untuk berbagai program bantuan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Kegiatan ini selanjutnya disebut Penentuan Peringkat Kesejahteraan 2008 (P2K08), akan dilakukan di 12 kabupaten/kota di Indonesia.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Secara umum tujuan dari P2K08 ini adalah untuk mengetahui metode mana yang lebih efektif dan akurat dalam mendata dan menentukan rumah tangga miskin sehingga dapat memberikan masukan pada pemerintah tentang cara terbaik dalam menentukan rumah tangga miskin untuk program sosial di masa mendatang. Dengan kata lain, hasil program ini akan memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia metode mana yang terbaik, paling efisien dan efektif biaya. Sedangkan tujuan khusus dari program ini adalah: 1. Untuk membandingkan keefektifan dan keakuratan metode pendataan Rumah Tangga Miskin dengan metode Proxy Mean Test (PMT) , metode komunitas, dan metode Hibrida yang merupakan hibrida dari metode PMT dan Komunitas. 2. Untuk membandingkan keefektifan dan keakuratan dari setiap metode sesuai kondisi lokal dengan institusi pemerintahan yang berbeda, norma budaya, tingkat kualitas infrastruktur/urbanisasi, dll yang berbeda. Program ini akan menggali lebih dalam keluhan atau protes sosial dengan proses penciptaan daftar rumah tangga miskin sehingga penyesuaian (adjustment) dapat dilakukan untuk desain penelitian akhir.

Frekuensi Kegiatan

Lainnya

Frekuensi Pengumpulan Data

- Mingguan- Tahunan

Tipe Pengumpulan Data

Cross Sectional

Referensi yang Digunakan

Buku Pedoman

Jadwal Kegiatan
Perencanaan/ PersiapanN/A s.d. 31 Dec 2008
Pelaksanaan Lapangan22 Dec 2008 s.d. 01 Feb 2009
Pengolahan01 Jan 2009 s.d. 01 Sep 2022
Analisis01 Nov 2008 s.d. 31 Mar 2009

Variabel Utama dan Konsep yang Digunakan

Nama Variabel Referensi Waktu

Metodologi

Cara Pengumpulan Data

Survei

Metode Pemilihan Sampel Stage Terakhir

Sampel probabilitas

Metode Pemilihan Sampel Probabilitas

Dari 12 kabupaten/kota terpilih, dipilih secara acak 640 desa. Dari setiap desa, satu Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil (dusun/lingkungan/RT) dipilih secara acak untuk menguji satu metode saja. Sehingga, secara total ada 640 SLS terpilih

Rancangan Sampel

Kerangka Sampel

Seluruh blok sensus

Alokasi Sampel

Pada 12 kabupaten/kota terpilih, dipilih secara acak 640 desa di 68 kecamatan terpilih di program ini. Total jumlah kecamatan dan desa di setiap kabupaten/kota terpilih dapat dilihat pada tabel 1.Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan Terpilih P2K08PropinsiKode Kabupaten/KotaNama Kabupaten/KotaJumlah KecamatanJumlah DesaTotalPerkotaanPerdesaanSumatera Utara1215Humbang Hasundutan203737 1218Serdang Bedagai13176582 1273Pematang Siantar743043Jawa Tengah3303Purbalingga8461763 3312Wonogiri383240 3321Demak3182846 3324Kendal7474592 3374Semarang648048Sulawesi Selatan7311Bone8186381 7316Enrekang242226 7318Tana Toraja4231740 7371Makasar542042Total68314326640

Cakupan Wilayah

Sebagian kabupaten/kota

Wilayah Kegiatan

ProvinsiKabupaten
SUMATERA UTARAHUMBANG HASUNDUTAN, SERDANG BEDAGAI, KOTA PEMATANG SIANTAR,
JAWA TENGAHPURBALINGGA, WONOGIRI, DEMAK, SEMARANG, KENDAL,
SULAWESI SELATANBONE, ENREKANG, TANA TORAJA, KOTA MAKASSAR,

Unit Observasi

Rumah tangga

Cakupan Responden

Rumah tangga pada blok sensus terpilih

Menggunakan data sekunder dari unit kerja/instansi lain

Ya

Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data

Wawancara langsung

Melakukan Pilot Study

Ya ,

Instrumen yang Digunakan

Kuesioner

Petugas Pengumpulan Data

- Staf- KSK- Mitra

Jumlah Petugas Pengumpulan Data
Pengawas/Kortim155 Orang
Pencacah270 Orang
Mengadakan Pelatihan Petugas

Ya

Metode untuk mengetahui kinerja pengumpulan data

- Supervisi

Penyesuaian Non Respon

Tidak Ada Penggantian Sampel