Jelaskan menurut pendapat anda tentang hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan warga negara?

Adanya kesadaran bahwa kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dengan tidak menggunakan hak asasi kita untuk mengganggu org lain

Kesadaran dalam diri sendiri bahwa pada hakikatnya semua manusia mempunya hak nya dari sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat .
Penegakan hukum yang lebih tegas , agar para pelanggar jera .

refleksi

sumber ilustrasi : https://www.google.com/search?q=logo+penanganan+ka

UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN HAK DAN

PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. 

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatankegiatan keagamaan dan kursuskursus).
6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
7. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, dan masyrakat yang memiliki fungsi kontol terhadap penegakan keadailan dalam masyarakat dan juga pers, , antara lain seperti berikut

1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.Dan TNI membaackup POLRI terhadap fungfi kemanan dan ketertiban yang dipandang sangat dibutuhkan dalam rangka kemanan negara
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam sekala kecil, maupun besar.
4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara..Tentunya dengan menegakkan prinsip keadialan..
5. Masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses peyelenggaraan penegakan hukum secara adil.
6. Pers dalam hal ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia.

piqsels

Faktor-faktor yang menjadi pelanggaran hak dan pengingkaran.

GridKid.id - Setiap negara memiliki hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-undang.

Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan warga negara.

Ada beberapa faktor yang membuat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi, sehingga membawa dampak negatif.

Hal ini bukan hanya dilakukan warga negara, namun dalam beberapa kasus bisa juga dilakukan pemerintah.

Hal negatif yang terjadi adanya sikap intoleren terhadap sesama, jika terus-menerus terjadi bisa menimbulkan perpecahan.

Baca Juga: Pemahaman Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Menurut Ahli dan Contohnya

Sekarang kita cari tahu faktor apa saja yang membuat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi.

Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

1. Sikap Intoleran

Di Indonesia kita perlu bersikap toleransi pada semua orang tanpa memandang status atau suku.

Jika warga negara memiliki sikap intoleran maka akan muncuk sikap saling tidak menghargai dan menghormati orang lain.

Sikap intoleran ini akan memunculkan pelanggaran kepada orang lain.

2.  Sikap Egois

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, namun jika seseorang selalu menuntuk haknya tanpa melakukan kewajibannya maka akan terjadi pelanggaran.

Sikap egois tidak akan memikirkan orang lain dan akan semaunya sendiri.

Seseorang dengan sikap egois akan melakukan berbagai cara agar haknya bisa terpenuhi, meski mengabaikan hak orang lain.

Baca Juga: Mengenal Jenis dan Contoh Hak Masyarakat Indonesia Sesuai dengan UUD 1945

3. Terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan

Kekuasaan bukan hanya ada dalam pemerintahan, tapi juga dalam bentuk lain.

Contohnya, perusahaan yang tidak jujur dan mengambil hak buruh.

Pelanyalahgunaan kekusaan dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban.

4. Kurangnya Rasa Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Seperti yang sudah dijelaskan, setiap negara mempunyai aturannya yang tidak boleh dilanggar oleh warga negara.

Bila rasa kesadaran warga negara rendah dan mengbaikan aturan yang ada akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik.

Perbuataan semaunya dapat memunculkan sikap menyimpang pada hak dan kewajiban warga negara.

Salah satu contohnya tidak membayar pajak negara.

5. Aparat Penegak Hukum yang Kurang Tegas

Aparat penegak hukum memiliki peran besar untuk negara dan masyarakat, sehingga harus tegas dengan permasalahan yang ada.

Jika aparat penegak hukum kurang tegas dalam menyikapi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban hal ini dapat memunculkan pelanggaran lain.

Ini karena masyarakat merasa penegak hukum kurang tegas, sehingga masyarakat akan mengulangi atau membuat pelanggaran baru.

Baca Juga: Contoh dan Bentuk Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Negara

6. Adanya Budaya Main Hakim Sendiri

Saat seseorang melakukan kesalahan, tidak jarang masyarakat sekitar melakukan main hakim sendiri.

Hak ini dinilai mengganggu keamanan dan membahayakan hidup warga negara.

Ini juga melanggar hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News