Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia. Namun, pasca kemerdekaan, kondisi Negara Republik Indonesia masih belum stabil karena masih banyak masalah-masalah di berbagai bidang yang perlu diatasi. Selain itu, masyarakat Indonesia masih harus menghadapi agresi penjajah Belanda yang masih belum menyerah untuk menguasai Nusantara. Setidaknya ada 4 bidang penting yang perlu dibenahi oleh pemerintah pasca proklamasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat antara lain bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan budaya, serta bidang pendidikan. Dimana, pemerintah pada saat itu berupaya keras dengan berbagai upaya untuk membuat kondisi Indonesia menjadi stabil dan membaik. Bidang Ekonomi Keadaan perekonomian Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda. Akibatnya, keadaan kas Negara dan bea Cukai dalam keadaan nihil begitu juga dengan pajak. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa pemerintah Indonesia menetapkan tiga mata uang sekaligus yaitu mata uang de javasche Bank, mata uang Hindia Belanda dan mata uang pemerintahan Jepang. Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan lain yaitu menasionalisasikan de javasche bank dan perkebunan & ndash; perkebunan asing milik swasta asing serta mencari pinjaman dana dari luar negeri seperti Amerika. (Baca juga: Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal) Kendati demikian, kebijakan tersebut tidak memberikan hasil yang berarti dikarenakan adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup akses ekspor impor yang mengakibatkan negara merugi sebesar 200.000.000. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk mengatasi masalah ekonomi adalah menyelenggarakan konfrensi ekonomi pada bulan Februari tahun 1946. Agenda utamanya adalah usaha peningkatan produksi pangan dan cara pendistribusiannya, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan milik swasta asing. Bidang Politik Kondisi dunia politik bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, banyak sekali mengalami perubahan dan pembaharuan di segala aspek. Sebagian besar melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintah yang mana sebelumnya dipimpin oleh bangsa Jepang yang menduduki bangsa Indonesia setelah Belanda. Langkah pertama adalah dengan melakukan sidang PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Agenda pertama menunjuk Presiden dan Wakil Presiden serta mengesahkan dasar negara yaitu UUD Negara. Kemudian rapat terus berlanjut dengan agenda-agenda yang lebih luas yaitu pembentukan alat-alat perlengkapan negara seperti Komite Nasional, Kabinet Pertama RI, pembagian wilayah RI atas 8 provinsi beserta pada gubernurnya, penetapan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, pembentukan BKR/TKR dan lain-lain. Tetapi banyaknya hambatan dan kurangnya pengalaman dalam perjalanan pembangunan yang akan dihadapi membuat jalannya pemerintahan menjadi tersendat dan tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan rencana. Bidang Sosial dan Budaya Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia banyak terjadi perubahan sosial budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan di dalam kehidupan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan diproklamirkan telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan di dominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Namun setelah proklamasi segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Bidang Pendidikan Perjalanan sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang memiliki proses yang amat panjang. Belanda yang menduduki Indonesia dengan misi gold, glory, dan gospelnya mereka mempengaruhi pemikiran dan ideologi dengan doktrin-doktrin barat. Para tokoh muslim berupaya sekuat tenaga untuk mengajarkan Islam dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah, Pesantren, Majelis Taklim, dan sebagainya. Dari lembaga inilah lahir tokoh-tokoh muslim yang berperan besar dalam mewujudkan kemerdekaan.
Politik Ekonomi Sosial Dan Budaya Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pengaruh Penjajahan Belanda maupun pendudukan Jepang sangat terasa bagi masyarakat Indonesia, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Meskipun di masa awal kemerdekaan, masih banyak yang harus diperjuangkan untuk mengejar ketertinggalan akibat penindasan oleh penjajah. Dalam bidang ekonomi, pada masa awal kemerdekaan terjadi inflasi yang tinggi luar biasa dan kekosongan kas negara, akibat blockade Belanda. Untuk menjadi sebuah negara dan pemerintahan yang berdaulat, maka harus dibutuhkan alat dan kelengkapan negara yang kuat untuk melaksanakan pemerintahan. Karena harus ada penataan ekonomi baru termasuk mata uang baru dalam memulihkan perekonomian. Dalam bidang sosial politik dan budaya juga memerlukan penanganan yang ekstra berat, karena dampak dan pengaruh penjajahan yang sangat lama telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Budaya asing/Belanda telah tertanam lama dan budaya militer jepang juga masuk ke Indonesia, mempengaruhi kehidupan social politik dan budaya asli Indonesia. Keadaan perekonomian Indonesia Pasca Kemerdekaan, belum menentu, bahkan bisa dikatakan pemerintah pada saat itu belum menemukan pola perekonomian Nasional yang tepat. Kondisi Perekonomian semakin memburuk masa itu. Dengan lambannya pemulihan ekonomi dan meluasnya pengeluaran pemerintah, maka tidaklah mengherankan bahwa inflasi dari masa perang dan revolusi terus berlanjut. Semua sektor kehidupan dalam masyarakat terasa sulit akibat kenaikan harga. Sehingga kemerdekaan yang baru di proklamasikan belum menghasilkan kemakmuran yang diharapkan. Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setelah pendudukan Jepang dan revolusi sangatlah besar. Pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat labil karena masa pendudukan Jepang menggunakan sistem perekonomian darurat perang. Adapun penyebab dari keadaan ekonomi yang amat buruk pada masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) antara lain adalah sebagai berikut: Disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Baca juga Perjuangan Kemerdekaan Melalui Perundingan Roem Royen Sebagai akibat dari adanya inflasi, yang paling menderita adalah petani, karena pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. 
Oeang Republik Indonesia (ORI) KOMPAS.com - Indonesia telah dinyatakan merdeka berkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 silam. Namun meskipun sudah merdeka, kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masihlah belum stabil. Faktor utama penyebab kesulitan ekonomi di awal kemerdekaan adalah sebagai berikut: Baca juga: Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat InflasiPada masa pasca kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. Terjadi hiperinflasi atau kenaikan harga-harga barang secara ekstrem. Salah satu penyebab inflasi yakni beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Saat itu, pemerintah RI menyatakan terdapat tiga mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Mata uang De Javasche Bank (DJB), mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang diakui dan digunakan bersamaan. Belum selesai di situ, pada tanggal 6 Maret 1946, panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya mata uang NICA di daerah yang ditempati Sekutu. Munculnya uang NICA ini sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat merosot. Begitu pemerintah RI mengetahui hal tersebut, melalui Perdana Menteri Syahrir, mereka memproses tindakan Jepang yang dianggap sudah melanggar persetujuan. Persetujuan tersebut berisikan bahwa tidak akan muncul mata uang baru apabila belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia. Baca juga: Keuangan Negara: Definisi dan Mekanisme Pengelolaan |
Jelaskan bagaimanakah keadaan sosial politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
