Oleh : itsqih | | Source : ITS Online Show
Monumen Pancasila Sakti sebagai wujud perjuangan Pahlawan Revolusi (Sumber: Okezone).
Masyarakat Indonesia yang tidak terlibat kejadian itu hanya dapat mengandalkan film yang hampir setiap tahunnya ditayangkan. Namun, film yang dibuat pada masa pemerintahan orde baru tersebut dirasa belum cukup untuk menggambarkan semua kejadian sebenarnya. Bahkan ada yang melabeli film itu hanya sebagai bentuk propaganda dari pemerintahan saat itu untuk meluluhlantakkan ideologi komunis di Indonesia. Berdasarkan film itu, Letnan Kolonel (Letkol) Untung yang merupakan anggota pasukan Cakrabirawa, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI untuk menculik perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada 1 Oktober 1965 dini hari. Salah satu perwira tinggi yang dijadikan target berhasil selamat karena ajudannya mengaku sebagai dirinya. Sayangnya, tiga dari tujuh perwira tinggi tewas di kediamannya, sedangkan sisanya diculik ke Lubang Buaya. Setelah beberapa hari, tujuh korban tersebut berhasil ditemukan di Sumur Lubang Buaya yang memiliki diameter sangat kecil dalam kondisi mengenaskan. Kasus ini kemudian didalami dan mengarah pada PKI yang dituding sebagai dalang aksi pembantaian. Hal ini pun didapuk sebagai langkah awal dari pemberontakan. Sejak saat itu, masyarakat yang termasuk PKI, mendukung PKI, dan menyembunyikan informasi mengenai PKI akan dibunuh untuk membersihkan tanah Indonesia dari ideologi komunis. Segelintir masyarakat menganggap film yang memiliki dampak besar ini terlalu mendramatisir sehingga PKI terlihat sangat kejam dan hal itu sangat disayangkan. Tidak hanya itu, aktor utama dibalik semua aksi tersebut masih misterius karena banyak versi yang tersebar luas di masyarakat. Namun satu hal yang tidak dapat dielakkan adalah PKI membunuh ketujuh Pahlawan Revolusi Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan menanamkan ideologi Pancasila. Terlepas dari banyaknya kabar yang masih simpang siur dan saling berlawanan, generasi muda harus sadar bahwa Pancasila yang lahir dari pemikiran para tokoh-tokoh hebat dan melalui proses yang sangat panjang tidak dapat digantikan. Oleh sebab, kita harus berbenah diri dan terus tanamkan ideologi Pancasila kepada anak cucu kita, sehingga sejarah kelam ini tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Ditulis oleh: Faqih Ulumuddin Mahasiswa Teknik Geofisika Angkatan 2020 Reporter ITS Online Jakarta - Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dilaksanakan sejak disahkan. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan mengalami pasang surut. Sejumlah upaya muncul untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya, seperti dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Tantangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan yakni sebagai berikut: - Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam. Di sisi lain, gerakan DI/TII bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. - Pemberontakan PKI di MadiunPemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun dipimpin oleh Muso pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. - Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Pemberontakan RMS bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950, namun konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. - Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.
Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. - Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/PermestaPemberontakan PRRI/Permesta terjadi pada 1957-1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Soekarno yang dianggap melanggar undang-undang, sentralistis, dan tidak adil dengan mengabaikan pembangunan di daerah. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta - Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik IndonesiaDi masa awal kemerdekaan, sempat terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. NKRI melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit Presiden 1959 dikenal dengan sebutan Dekrit 5 Juli 1959. Isi Dekrit 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara). Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Nah, demikian penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Selamat belajar, detikers! Simak Video "Heboh! Pria Ngaku Panglima Jenderal Kibarkan Bendera NII & Ajak Warga Masuk" (twu/lus)
Letkol Untung (kiri), pemimpin Gerakan 30 September/PKI dibawa masuk ke dalam sidang Pengadilan Mahmillub. KOMPAS.com – Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik yang berkembang di Indonesia sejak tahun 1920-an sampai 1966. PKI berupaya untuk menanamkan ideologi komunis di Indonesia di masyarakat Indonesia melalui berbagai organisasi, salah satunya Sarekat Islam (SI) yang saat itu telah memiliki ratusan ribu anggota. Upaya PKI dalam menyebarkan ideologi komunis ini lantas kerap dituding melawan atau ingin menggantikan Pancasila. Benarkah demikian? Sebab pemimpin PKI DN Aidit, mengatakan bahwa Pancasila berperan sebagai pemersatu atau alat pemersatu bangsa. Lantas, bagaimana sebenarnya sikap PKI terhadap Pancasila? Baca juga: PKI dan Perjuangan Pergerakan Nasional PKI Menerima PancasilaPKI kerap mendapat tudingan menolak atau ingin mengganti Pancasila karena berusaha menyebarkan paham komunisme ke masyarakat Indonesia. Tudingan tersebut kemudian ditangkis oleh DN Aidit, pemimpin PKI, di depan Kader Revolusi Oktober 1965 serta melalui sebuah wawancara yang dimuat dalam majalah Pembina, 12 Agustus 1964. DN Adit mengatakan bahwa PKI menerima Pancasila secara keseluruhan. Bahkan, DN Aidit juga mengatakan Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu. PKI juga menentang adanya pemretelan terhadap Pancasila. |
Gerakan pemberontakan yang akan merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis dan Islam
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
