Buatlah perbandingan antara sekolah di zaman kolonial Belanda dengan PENDIDIKAN sekolah sekarang

You're Reading a Free Preview
Page 2 is not shown in this preview.

1. Dampak penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang politik adalah kuatnya pengaruh pemerintah kolonial Belanda pada penyelenggaraan pemerintahan kerajaan – kerajaan yang ada di Indonesia seperti ikut campur dalam mengatur kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh Raja, mengubah struktur pemerintahan kerajaan, serta memusatkan kekuasaan di Batavia. Selain itu, dampak dari penjajahan Belanda pada bidang politik dapat dilihat ketika Belanda mengambil alih wilayah kekuasaan berbagai Kerajaan di Indonesia.

Dampak penjajahan Belanda di bidang politik juga dapat dilihat pada perubahan kelas sosial masyarakat Indonesia, baik masyarakat kalangan istana maupun rakyat biasa, yakni kelas sosial raja dan keluarga raja yang sebelumnya kedudukannya berada pada kelas atas berubah turun kelas menjadi berada pada kelas sosial terbawah. Dan rakyat Indonesia dari kalangan tuan tanah dan para pedagang yang sebelumnya menduduki kelas sosial menengah kedudukannya berubah menjadi turun pada kelas sosial terbawah.

2. Ekonomi uang adalah kondisi ekonomi dimana masyarakat menggunakan uang sebagai sarana dalam transaksi dan pembayaran. Ini berbeda dengan ekonomi barter dimana masyarakat menggunakan barang dalam transaksi dan tukar menukar serta dalam kegiatan lainnya seperti membayar pajak.

Praktiknya di Indonesia pada masa Hindia Belanda ekonomi uang mulai diterapkan pada masa “Cultuurstelsel” atau masa Tanam paksa.

Penggunaan sistem ekonomi uang mulai menyebar pada masa penjajahan belanda, seiring dengan diberlakukannya sistem Tanam Paksa, oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Der Capellen pada tahun 1930an. Dengan sistem ini penjajah Belanda membuka perkebunan di wilayah pedalaman, seperti perkebunan teh, gula, kopi dan karet. Dengan perkebunan ini penjajah Belanda memaksa petani untuk bekerja di perkebunan ini. Sebagai upah mereka diberikan uang, meski dengan jumlah yang tidak sepadan dengan kerja berat di perkebunan ini.

Munculnya sirkulasi uang ini, membuat penggunaan uang sebagai alat tukar dalam kegiatan perekonomian menjadi berkembang pesat. Koin gulden, mata uang belanda, menjadi medium tukar dan menggantikan metode barter yang sebelumnya mendominasi sistem perekonomian di pedalaman.

3. Struktur pemerintahan pada zaman Belanda adalah sistem pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Kekuasaan tertinggi saat itu dipegang dan diatur oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu Pemerintah Hindia-Belanda banyak menggunakan jasa pihak pribumi. Dalam pelaksanaan struktur pemerintahan dari atas ke bawah seperti pada gambar berikut:

Pengaruhnya dalam struktur pemerintahan RI sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politica yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda.

4. Iya benar. Politik Etis merupakan kebijakan Belanda yang penting bagi kehidupan rakyat Indonesia. Politik Etis berusaha meningkatkan pendidikan dan kondisi kehidupan penduduk asli Hindia Belanda.  Ini dilakukan dalam tiga kebijakan yang disebut dengan “Trias van Deventer”, yaitu:

• Irigasi: membuat dibangunnya berbagai waduk dan saluran pengairan
• Edukasi: membuat dibangunnya berbagai sekolah dan munculnya kalangan cerdik pandai
• Transmigrasi: membuat adanya perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari Jawa  

5. Kebijakan Belanda di Indonesia selalu bersifat diskriminatif misalnya segmentasi dalam masyarakat di Hindia Belanda, yaitu golongan orang kulit putih (Belanda) atau keturunannya menjadi golongan utama, masyarakat Tionghoa di golongan kedua dan pribumi di golongan terakhir karena Belanda berkepentingan untuk terus memecah belah rakyat di Indonesia, bahkan antar suku di sebuah wilayah.

Golongan yang mendapatkan akses mudah ke berbagai fasilitas publik yang berkualitas adalah golongan Eropa dan sebagian golongan Timur Asing yang kaya. Sedangkan golongan pribumi sangat dibatasi pergerakannya.

6. Belanda telah memanfaatkan kultur feodal di Indonesia untuk meneguhkan kekuasaannya di Indonesia karena dengan cara sistem sosial tertutup tersebut, rakyat tidak bisa masuk ke strata lebih tinggi untuk ikut campur dengan belanda. Kultur feodal sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan. Hal tersebut sangat menguntungkan Belanda dalam rangka meneguhkan kekuasaannya di Indonesia. Dengan gaya kepemimpinan ala kerajaan masa lalu yang cenderung otoriter, Belanda bekerjasama dengan pemimpin pribumi lokal bersama-sama menindas rakyat jelata agar mau menuruti perintah Belanda misalnya mengerjakan tanam paksa, rodi yang menyebabkan keuntungan melimpah ruah bagi kerajaan Belanda.

7. Perbandingan antara sekolah di Zaman Kolonial Belanda dengan pendidikan sekolah sekarang adalah sekolah pada zaman kolonial perempuan hanya boleh sekolah sampai SD sedangkan laki-laki boleh sampai tingkat mana saja misalnya SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.

Sedangkan zaman sekarang tidak ada pembatasan pendidikan. Perempuan dan laki laki mempunyai derajat yang sama sehingga perempuan dan laki laki boleh sekolah sampai perguruan tinggi meskipun dari latar belakang sosial yang berbeda-beda.

8. RA. Kartini adalah wanita yang sangat merasakan terkena dampak dari kultur zaman kolonial Belanda. Tetapi ia tidak menyerah. Pada masanya R.A. Kartini sangat membenci budaya feodalisme yang ada di lingkungannya. Ia membenci sembah sujud yang berlebihan dari rakyat kepada pejabat pribumi, juga membenci sopan santun yang terlalu berlebihan dari anak kecil terhadap orang yang lebih tua. Hingga akhirnya ia menulis surat kepada teman-temannya di Belanda yang kemudian dikumpulkan menjadi buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Isi buku tersebut membahas kesedihan R.A. Kartini yang hidup dalam belenggu feodalisme. Ia ingin hidup setara dengan kaum pria.

Merdeka.com - Tanggal 2 Mei, Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hal ini untuk mengenang Ki Hajar Dewantara yang dikenal gigih untuk urusan pendidikan saat masih aktif dulu.

Ki Hajar Dewantara pernah melakukan kritik terhadap pemerintah saat itu yang hanya memperbolehkan orang kaya atau keturunan Belanda saja untuk mengenyam pendidikan.

Kala itu, pendidikan sangat jauh dari kata merata. orang-orang pribumi yang tergolong ekonomi lemah tidak diizinkan untuk bersekolah. Ki Hajar Dewantara berinisiatif membuat lembaga pendidikan Taman Siswa untuk merangkul kaum-kaum yang tidak dapat mengenyam bangku pendidikan. Gigihnya Ki Hajar Dewantara membuatnya diangkat sebagai Menteri Pendidikan pasca merdeka. Bahkan dia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia.

Lantas, apakah saat ini pendidikan di Indonesia sudah layak?

Ini yang harus kita cermati. Setidaknya ada beberapa faktor yang membuat mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Tidak perlu dulu melihat bagaimana kualitas pendidikan atau hasilnya. Lihat dulu sistemnya. Di pedesaan misalnya, berapa anak yang sekolah? Jangan salahkan anaknya. Lihat berapa guru yang memadai? Apakah jumlah guru sudah cukup? Bahkan mutu guru di daerah pedesaan dinilai masih kurang.

Guru bisa dibilang sebagai ujung tombak pendidikan. Saat ini masih banyak guru yang mendapatkan pelatihan aplikatif dan berkualitas.

Belum lagi tentang infrastruktur pendidikan. Berapa banyak sekolah yang kadar kelayakannya di bawah standar? Akses menuju ke sekolah juga harus dipertimbangkan. Tidak sedikit yang harus melewati sungai, jembatan reyot, bahkan menjelajah hutan. Hanya untuk bertemu dengan yang namanya pendidikan.

Misalnya semua itu sudah tercukupi seperti di kota-kota besar, namun apakah semua itu sudah layak? Ada kritikan dari berbagai pihak agar sekolah tidak hanya mengajarkan teori melainkan praktik. Ini akan menambah bekal ilmu para siswa untuk menyongsong kehidupan di masa depan.

Itu belum selesai, masih harus ditambah lagi dengan sarana pendidikan. Ambil saja contoh kurikulum nasional yang diterapkan di seluruh pelosok negeri. Apakah semua bisa mengikuti? Di daerah terpencil, baik guru maupun murid kesulitan mengaplikasikan sistem pendidikan seperti ini.

Jika terus seperti ini, apa bedanya dengan zaman penjajahan. Mutu pendidikan yang baik akan cenderung berada di pusat saja. Sama saja dengan orang yang kaya dapat sekolah tinggi. orang yang miskin malah sebaliknya.

Faktor-faktor yang menghambat mutu pendidikan di Indonesia sudah selayaknya segera diperbaiki. Tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun semua elemen masyarakat harus ikut serta membangun sistem pendidikan yang baik untuk memajukan bangsa. Perlunya orang tua dalam mengajari anak agar sadar pendidikan dirasa akan berperan penting di sini. Bahkan cara belajar pun juga harus diubah. Dari yang mengedepankan teori menjadi memperbanyak praktik. Ini akan semakin mudah bagi siswa untuk ikut memajukan pendidikan nasional.

Sudah siap ubah cara belajar? #belajarmerdeka

sitihartati19999 sitihartati19999

Jawaban: pada zaman dahulu sekolah-sekolah seperti: Mulo, HIS dll, hanya menerima siswa dari keturunan belanda atau anak dari pejabat daerah seperti; kepala desa, bupati, gubernur

Sekarang tidak ada pembatasan pendidikan. Semua anak dapat hak sama meskipun dari latar belakang sosial yang berbeda

Penjelasan: