 Reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan. Krisis ekonomi, politik, hukum dan kepercayaan mulai melanda Indonesia di awal 1990-an. Oleh para penggagas reformasi, krisis tersebut dinilai sebagai kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam menerapkan kebijakan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan, perlu dilakukan perubahan yang mendasar terhadap segala bidang. Para penggagas gerakan reformasi kemudian menyusun agenda perubahan yang mendasar agar dapat memperbaiki keadaan. Agenda tersebut diantaranya : Show
6 Agenda Reformasi
Berikut adalah penjelasan lengkapnya 1. Adili Soeharto Beserta Kroni – KroninyaDalam menjalankan pemerintahan, Soeharto menerapkan sistem yang berpusat pada dirinya sehingga dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis ekonomi, politik, dan hukum yang melanda Indonesia. Berdasarkan pemikiran ini, para penggas reformasi menjadikan penggantian Soeharto menjadi prasyarat utama bagi agenda reformasi lainnya. Hal berbeda ditunjukkan pada permintaan rakyat yang menghendaki pengadilan atas Soeharto dan kroni – kroninya. Rakyat menganggap selama 32 tahun menjabat, Soeharto dan kroninya melakukan berbagai penyelewengan baik itu dalam hal ekonomi seperti KKN, maupun dibidang keuangan negara seperti kerugian uang negara sebesar triliunan rupiah. 2. Amandemen UUD 1945Agenda kedua adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang sejak Orde Baru dijadikan konstitusi dasar bagi seluruh undang – undang dan peraturan di bawahnya. Beberapa hal penting lainnya yang diatur yakni menyangkut bentuk dan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan kewenangan badan – badan pemerintahan. Mengingat UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sangat strategis, amandemen terhadap UUD 1945 menjadi penting. Melakukan amandemen bukan berarti mengganti UUD 1945, melainkan membuat penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan dari bagian yang sudah ada. Hak dan wewenang melakukan amandemen terhadap UUD ada pada para wakil rakyat yang duduk di MPR. 3. Menghapus Dwifungsi ABRIABRI sebagai organisasi militer memiliki tugas utama mempertahankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman, baik dari luar atau gangguan yang datang dari dalam negeri. Namun, dalam perkembangannya, terutama pada masa Orde Baru, ABRI mempunyai tugas tambahan di luar tugas kemiliterannya, yakni menjadi alat dari pemerintah yang sedang berkuasa. 4. Otonomi Daerah Seluas – LuasnyaSelama masa Orde Baru, pemerintah menerapkan pemerintahan yang sentralistik, segala urusan diatur oleh pemerintahan pusat. Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana instruksi, sementara pengaturan yang dilakukan pemerintah pusat sering tidak cocok dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, para penggagas gerakan reformasi menuntut perubahan pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik, yaitu sistem pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pembangunan di daerahnya. 5. Penegakan Supremasi HukumPemerintah Orde Baru berkeinginan untuk melanjutkan cita – cita para pendiri bangsa menciptakan negara hukum, tetapi cita – cita tersebut tidak dapat terlaksana karena para penggerak hukum berada dibawah pengawasan pemerintah. Akibatnya, penegakan hukum hanya berlaku bagi rakyat. 6. Hapuskan KKNPembangunan ekonomi dalam pemerintahan Orde Baru tidak mendapat pengawasan yang baik dari para wakil rakyat dan aparat penegak hukum sehingga menyuburkan praktik KKN. Pemerintah menjadi tidak bersih, praktik KKN telah menjadi faktor utama kegagalan pembangunan ekonomi.
Home / PPKN / Soal Di bawah ini yang bukan merupakan beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat Indonesia, adalah... B. Penghapusan dwifungsi ABRI D. Otonomi daerah yang seluas-luasnya E. Penghapusan utang luar negeri Yang bukan merupakan beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat Indonesia adalah penghapusan utang luar negeri ------------#------------ Jangan lupa komentar & sarannya Email: Newer Posts Older Posts Reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan. Krisis ekonomi, politik, hukum dan kepercayaan mulai melanda Indonesia di awal 1990-an. Oleh para penggagas reformasi, krisis tersebut dinilai sebagai kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam menerapkan kebijakan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan, perlu dilakukan perubahan yang mendasar terhadap segala bidang. Para penggagas gerakan reformasi kemudian menyusun agenda perubahan yang mendasar agar dapat memperbaiki keadaan. Agenda tersebut diantaranya : 6 Agenda Reformasi
Berikut adalah penjelasan lengkapnya 1. Adili Soeharto Beserta Kroni – KroninyaDalam menjalankan pemerintahan, Soeharto menerapkan sistem yang berpusat pada dirinya sehingga dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis ekonomi, politik, dan hukum yang melanda Indonesia. Berdasarkan pemikiran ini, para penggas reformasi menjadikan penggantian Soeharto menjadi prasyarat utama bagi agenda reformasi lainnya. Hal berbeda ditunjukkan pada permintaan rakyat yang menghendaki pengadilan atas Soeharto dan kroni – kroninya. Rakyat menganggap selama 32 tahun menjabat, Soeharto dan kroninya melakukan berbagai penyelewengan baik itu dalam hal ekonomi seperti KKN, maupun dibidang keuangan negara seperti kerugian uang negara sebesar triliunan rupiah. 2. Amandemen UUD 1945Agenda kedua adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang sejak Orde Baru dijadikan konstitusi dasar bagi seluruh undang – undang dan peraturan di bawahnya. Beberapa hal penting lainnya yang diatur yakni menyangkut bentuk dan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan kewenangan badan – badan pemerintahan. Mengingat UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sangat strategis, amandemen terhadap UUD 1945 menjadi penting. Melakukan amandemen bukan berarti mengganti UUD 1945, melainkan membuat penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan dari bagian yang sudah ada. Hak dan wewenang melakukan amandemen terhadap UUD ada pada para wakil rakyat yang duduk di MPR. 3. Menghapus Dwifungsi ABRIABRI sebagai organisasi militer memiliki tugas utama mempertahankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] dari ancaman, baik dari luar atau gangguan yang datang dari dalam negeri. Namun, dalam perkembangannya, terutama pada masa Orde Baru, ABRI mempunyai tugas tambahan di luar tugas kemiliterannya, yakni menjadi alat dari pemerintah yang sedang berkuasa. 4. Otonomi Daerah Seluas – LuasnyaSelama masa Orde Baru, pemerintah menerapkan pemerintahan yang sentralistik, segala urusan diatur oleh pemerintahan pusat. Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana instruksi, sementara pengaturan yang dilakukan pemerintah pusat sering tidak cocok dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, para penggagas gerakan reformasi menuntut perubahan pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik, yaitu sistem pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pembangunan di daerahnya. 5. Penegakan Supremasi HukumPemerintah Orde Baru berkeinginan untuk melanjutkan cita – cita para pendiri bangsa menciptakan negara hukum, tetapi cita – cita tersebut tidak dapat terlaksana karena para penggerak hukum berada dibawah pengawasan pemerintah. Akibatnya, penegakan hukum hanya berlaku bagi rakyat. 6. Hapuskan KKNPembangunan ekonomi dalam pemerintahan Orde Baru tidak mendapat pengawasan yang baik dari para wakil rakyat dan aparat penegak hukum sehingga menyuburkan praktik KKN. Pemerintah menjadi tidak bersih, praktik KKN telah menjadi faktor utama kegagalan pembangunan ekonomi.
Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an di Indonesia. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Indonesia pada tangal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menduduki jabatan tersebut. Gerakan ini mendapatkan momentum saat krisis moneter Asia melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Namun para analis asing menyoroti percepatan gerakan yang mendukung demokrasi setelah Peristiwa 27 Juli 1996 [disebut juga Peristiwa Kudatuli]. Pada tahun 1998, Soeharto kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjabat sebagai Presiden Indonesia untuk ketujuh kalinya, dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Namun sejumlah pihak, termasuk mahasiswa, menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghapus dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kompleks Parlemen Republik Indonesia dan gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Organisasi mahasiswa yang mencuat pada saat itu antara lain Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta [FKSMJ] dan Forum Kota. Meskipun salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya Soeharto berhasil, tetapi beberapa pihak menilai agenda reformasi belum tercapai. Gerakan mahasiswa ini mencakup tragedi Trisakti yang menewaskan empat orang mahasiswa yang dianggap sebagai "Pahlawan Reformasi". Setelah Soeharto mundur, kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa masih terjadi, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga dua kali. Turunnya Soeharto memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Era Reformasi. Meskipun demikian, masih ada unjuk rasa untuk menuntut keadilan akibat pelanggaran hak asasi manusia selama periode gerakan mahasiswa 1998, termasuk hilangnya keberadaan mahasiswa dan kematian mahasiswa oleh aparat pemerintah. Artikel utama: Krisis finansial Asia 1997 Pada bulan Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis finansial yang menerpa kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran, ditambah dengan perilaku korupsi pemerintah, menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Pada bulan April 1998, ketika Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia, setelah masa bakti 1993–1998, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa secara besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali diadakan dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Pada demonstrasi-demonstrasi ini, mahasiswa menerima kekerasan fisik karena dianggap akan menimbulkan gangguan. Artikel utama: Tragedi Trisakti Pada 12 Mei 1998, mahasiswa melakukan demonstrasi dan berjalan dari Universitas Trisakti menuju Gedung MPR/DPR. Aparat keamanan menembaki demonstran sehingga menewaskan empat orang mahasiswa dan melukai mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Keempatnya kemudian dianggap sebagai "Pahlawan Reformasi". Kejatuhan SoehartoArtikel utama: Kejatuhan Soeharto Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden sehingga posisinya digantikan oleh Baharuddin Jusuf Habibie yang sebelumnya adalah wakil presiden. Mundurnya Soeharto menandai terwujudnya salah satu agenda reformasi. Tragedi SemanggiArtikel utama: Tragedi Semanggi Meskipun salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya Soeharto telah berhasil, tetapi sejumlah pihak menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal. Setelah Soeharto mundur, masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung dua kali. Tragedi pertama berlangsung pada tanggal 11–13 November 1998, sementara tragedi kedua pada tanggal 24 September 1999. Mahasiswa menganggap bahwa kepemimpinan Habibie masih sama dengan Soeharto, salah satunya adalah karena Dwifungsi ABRI masih ada. Ketika Sidang Istimewa MPR berlangsung pada November 1998, masyarakat bergabung dengan mahasiswa melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Keadaan di Gedung MPR/DPR secara umum aman dan terkendali. Penjagaan diperketat sampai ke kawasan Semanggi. Ketika mahasiswa bentrok dengan aparat keamanan, terjadi penembakan oleh aparat yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal di tempat. Tragedi Semanggi kedua terjadi pada 24 September 1999, ketika Kabinet Reformasi Pembangunan B.J. Habibie telah berakhir.
Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerakan_mahasiswa_Indonesia_1998&oldid=19225317" Video yang berhubungan |
Berikut yang bukan agenda gerakan reformasi adalah ...
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
