tirto.id - Konsep demokrasi terpimpin awalnya ditujukan agar masyarakat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kendati demikian, selama perjalanannya konsep demokrasi ini malah berpusat pada kekuasaan Presiden Sukarno yang sangat kuat. Show Seperti yang dikutip dari e-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, konsep demokrasi terpimpin dibuat oleh Sukarno untuk membebaskan Indonesia dari situasi yang semakin pelik karena kinerja Dewan Konstituante. Sukarno kemudian menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1945. Dalam dekrit ini, Sukarno menyatakan bahwa Dewan Konstituante telah dibubarkan dan akan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.
Demokrasi terpimpin adalah perubahan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Konsep demokrasi ini sebagai perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia.
Kelebihan Demokrasi Terpimpin
Dikutip dari Modul Pembelajaran SMA Sejarah Indonesia Kelas VII, berikut penjelasan kelebihan demokrasi terpimpin. 1. Adanya Kabinet Kerja
Kabinet Kerja dibentuk 10 Juli 1959 dan terdiri dari Sukarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Djuanda bertindak sebagai menteri pertama dengan dua wakilnya yaitu J. Leimena dan Subandrio. Kabinet kerja bertujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik agar dapat memberikan tekanan pada sifat nonpartai, beberapa menteri keluar dari partainya seperti Subandrio (PNI) dan J.Leimena (Partai Kristen Indonesia). Program kabinet meliputi penyelengaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. 2. Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) Pembentukan DPAS berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1955 tertanggal 22 Juli 1959 yang diketuai oleh Presiden Sukarno dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketua. DPAS bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Kemudian, pada pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1959 Presiden Sukarno dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan presiden Sukarno dalam mengenalkan Demokrasi terpimpin. 3. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) MPRS dibentuk pada 31 Desember 1959 oleh Presiden Sukarno. Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan UUD 45 tetapi berdasarkan ketetapan Presiden Sukarno Nomor 2 tahun 1959 sehingga fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan aris-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 4. Dibentuknya Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPRS) MPPRS dibentuk berdasarkan ketetapan Presiden N0. 4/1962. MPPRS merupakan badan pembatu pemimpin Besar Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi.
Infografik SC Demokrasi Terpimpin. tirto.id/Fuad
Kelemahan Demokrasi Terpimpin
Berdasarkan karakteristiknya, menurut buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan demokrasi terpimpin pun menuai beberapa kelemahan berikut. 1. Mengaburnya sistem kepartaian partai Politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, tapi lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, TNI-AD, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). 2. Melemahnya Lembaga Legislatif Dibentuknya DPR Gotong-Royong (DPR-GR) membuat sistem politik melemah. Hal ini dikarenakan DPR-GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekruitmen politik untuk lembaga ini juga ditentukan oleh presiden. 3. Hak dasar manusia sangat lemah Presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapa pun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan. 4. Puncak Anti-Kebebasan Pers Demokrasi terpimpin menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar, seperti Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). 5. Otonomi Daerah Sangat Terbatas Hal ini dikarenakan sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca juga:
Baca juga
artikel terkait
DEMOKRASI TERPIMPIN
atau
tulisan menarik lainnya
Ega Krisnawati
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
Merdeka.com - Prinsip demokrasi Pancasila adalah hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan berbangsa kita. Prinsip demokrasi Pancasila kita adalah penggabungan dari prinsip demokrasi dan juga prinsip Pancasila sebagai dasar negara kita. Di tahun 1959 hingga tahun 1965, demokrasi terpimpinlah yang dijalankan. Ada beberapa ciri-ciri utama dari demokrasi terpimpin. Apa saja sih? Pertama adalah memudarnya sistem partai. Keberadaan partai-partai politik itu tidak bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan pemerintahan, tapi untuk menjadi elemen penopang dalam proses pemerintahan lembaga kepresidenan. Yang dimaksudkan untuk menjadi elemen penopang ini adalah Angkatan Darat dan juga partai komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua adalah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Terbentuknya DPR-GR ini membuat peranan lembaga legislatif menjadi lemah. DPR-GR ini hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses perekrutan politik lembaga ini jga ditentukan oleh Presiden. Selanjutnya adalah Hak Dasar Manusia menjadi sangat lemah kehadirannya. Presiden dapat dengan mudah menyingkirkan semua lawan politik yang nggak sesuai sama kebijaksanaannya atau yang punya keberanian untuk bisa menentangnya. Tahanan politik presiden biasanya berasal dari kalangan Islam dan juga Sosialis. Yang keempat adalah ketika masa demokrasi terpimpin menjadi masa puncak dai semangat anti kebebasan pers. Beberapa surat kabar dan juga majalah diberantas oleh pemerintah. Misalnya saja Harian Abadi dari Partai Masyumi dan juga Harian Pedoman dari partai PSI. Yang terakhir adalah sentralisasi kekuasaan yang sangat dominan dalam hubungn antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah memiliki otonomi yang terbatas sehingga tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri. Nah, sekarang sudah kita bahas lima ciri utama demokrasi terpimpin. Tertarik buat belajar kan?
Kalau kamu sedang belajar sejarah Indonesia, tentu kamu tidak asing lagi dengan istilah sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Salah satu dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia ialah sistem demokrasi terpimpin. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa demokrasi tersebut merupakan sistem demokrasi yang berpusat pada presiden yang tengah memegang kekuasaan kala itu. Lantas, benarkah hanya sekadar itu saja? Untuk mengetahui lebih lengkap, simak pembahasannya berikut ini! Apa Itu Demokrasi Terpimpin?Sistem demokrasi terpimpin adalah salah satu sistem demokrasi yang sempat berjalan di negara Indonesia mulai tahun 1959 hingga tahun 1965. Sistem demokrasi yang dicetuskan oleh presiden pertama Indonesia Soekarno merupakan sistem demokrasi yang mana segala macam kebijakan atau keputusan berada di tangan pusat atau satu orang yakni pemimpin pemerintahan. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi tersebut pada mulanya berangkat dari adanya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, yang mana menyebabkan ketidakstabilan negara. Penyebab lainnya dari terbentuk sistem demokrasi tersebut ialah adanya pergantian kabinet pada masa demokras liberal yang terlalu sering dan menyebabkan pembangunan ekonomi menjadi tersendat. Dari sisi politik, latar belakang tercetusnya sistem demokrasi tersebut ialah kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru guna menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Presiden Soekarno memiliki tujuan tersendiri yang menyebabkannya mencetuskan sistem demokrasi terpimpin tersebut. Adapun tujuan dari sistem demokrasi yang dicetuskan oleh suami Fatmawati tersebut di antaranya ialah untuk menggantikan sistem demokrasi liberal yang dianggap sudah tidak lagi stabil serta meningkatkan kekuasaan presiden pada waktu itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ciri-Ciri Demokrasi TerpimpinBagi kamu yang sulit membedakan antara sistem demokrasi besutan Presiden Soekarno dengan sistem demokrasi lainnya yang pernah diterapkan di Indonesia. Maka kamu harus terlebih dahulu mengeahui ciri-ciri sistem demokrasi tersebut. Apa saja sih ciri-ciri demokrasi yang konon merupakan sistem demokrasi paling bersejarah di Indonesia itu? 1. Menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi Ciri pertama yang dimiliki oleh sistem demokrasi tersebut ialah lebih menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi dalam suatu negara. Jadi, ketika mulai diberlakukannya sistem demokrasi tersebut pada tanggal 5 Juli tahun 1959 maka negara Indonesia resmi berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu. 2. Peran partai politik terbatas Ciri kedua yang dimiliki oleh sistem demokrasi tersebut ialah terbatasnya peranan partai politik yang ada di Indonesia. Jadi, seakan-akan keberadaan partai-partai politik di Indonesia hanya menjadi pendukung bagi kebijakan-kebijakan dari Presiden Soekarno. 3. Besarnya peranan militer Bahkan, peranan militer pada masa tersebut terdiri atas dua fungsi atau yang faimiliar dengan dwi fungsi yakni sebagai garda pertahanan nasional atau negara serta memiliki sumbangsih tersendiri bagi pemerintah. 4. Semakin berkembangnya paham komunis Ciri keempat dari sistem demokrasi yang rilis pada tahun 1959 tersebut ialah semakin berkembangnya paham komunis di Indonesia. Hal itu tidak lain disebabkan karena adanya hubungan baik antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). 5. Pencekalan pers Kebijakan pemerintah yang baru terkait pers, membuat sebagian besar pers pun menarik diri dan enggan untuk mengedarkan secara luas berita yang ada. 6. Sentralisasi pada pemerintahan Ciri keenam dari sistem demokrasi yang pernah diterapkan di negara Indonesia tersebut ialah adanya sentralisasi terhadap pemerintahan. Hal ini membuat sistem demokrasi tersebut menjadi tidak adil, yang mana salah satu contohnya adalah adanya penguasaan yang penuh terhadap pemerintahan oleh pusat. Belum lagi peran partai politik yang tidak jelas dan justru hanya sekadar menimbulkan kekacauan. 7. Banyak peristiwa pelanggaran HAM Ciri terakhir dari sistem demokrasi yang ada pada pemerintahan Presiden Soekarno ialah banyaknya peristiwa pelanggaran HAM khususnya yang menjadi korban adalah masyarakat biasa. Jadi, seakan-akan tidak ada lagi masyarakat yang boleh menentang kebijakan pemerintah kala itu. Dampak Demokrasi TerpimpinSebagai suatu sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, sistem demokrasi terpimpin memilki beberapa dampak bagi masyarakat luas. Adapun dampak-dampak tersebut bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif, yang mana di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Dampak positif
2. Dampak negatif
Sejatinya, tiap-tiap sistem demokrasi yang ada di Indonesia senantiasa mempunyai dampak positif maupun negatif dalam penerapannya di negara tersebut. Tidak dipungkiri hal yang serupa juga dialami pada sistem demokrasi terpimpin. Meski demikian, sebaiknya kamu bisa dengan bijak dalam memetik segala hal yang baik dalam sistem demokrasi tersebut. Semoga bermanfaat! Beri konten ini 5 bintang dong |
Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri masa demokrasi terpimpin adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
