Berikut ini yang bukan merupakan dampak dari kebijakan ekonomi perang jepang adalah

Jakarta -

Ketika mendarat di Indonesia, Jepang mulai menerapkan berbagai macam kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang guna mendukung gerak maju Jepang dalam perang Pasifik.

Kebijakan tersebut menuntut rakyat Indonesia untuk mengerahkan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki.

Melansir buku Sistem Ekonomi Indonesia karya Darwin Damanik dkk, demi menyokong kebutuhan perang, Jepang merombak struktur ekonomi rakyat Indonesia dan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Dikarenakan Belanda menghancurkan sejumlah objek vital, termasuk prasarana ekonomi di Indonesia, Jepang memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengawasan dan perbaikan.

Jepang memperbaiki beberapa prasarana, seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan gedung-gedung.

Jepang juga mengawasi gerak-gerik praktik ekonomi rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan pengawasan adalah menetapkan pengendalian harga kenaikan.

Mengutip buku Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA kelas XI oleh Dr. Abdurakhman dkk, keadaan produksi beras di Indonesia pada saat itu sangat menurun, bahkan sekadar untuk memenuhi kebutuhan rakyat pun tidak cukup.

Di samping itu, kebutuhan pangan Jepang untuk perang meningkat. Maka dari itu, pemerintah Jepang memperluas wilayah persawahan. Upaya ini dilakukan dengan harapan produksi beras dapat meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan perang.

Perluasan wilayah persawahan tidak hanya terjadi di pulau Jawa, tetapi juga di Sumatra Timur, Kalimantan, dan Sulawesi

Eksploitasi yang dilakukan pemerintah Jepang adalah penanaman wajib atas tanaman-tanaman yang dibutuhkan ketika perang, yakni pohon kapas dan pohon jarak.

Pohon kapas digunakan untuk bahan pakaian, sementara pohon jarak digunakan untuk bahan bakar pesawat dan pelumas senjata.

Penanaman paksa ini ternyata memberikan dampak kerusakan pada tanah para petani Indonesia, sebagaimana tertulis dalam buku bertajuk Nippon Pengubah Sejarah karya Arisandi.

Kegiatan pertanian rakyat Indonesia diawasi oleh pemerintah Jepang secara ketat. Tujuannya adalah untuk mengendalikan harga hasil pertanian, terkhusus beras.

Jepang juga mewajibkan penyerahan hasil pertanian sebesar 30% untuk pemerintah, 30% diserahkan ke lumbung desa, dan sisanya milik petani.

Demikian penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi perang yang diterapkan Jepang di Indonesia.

Simak Video "Jepang Resmi Buka Pintu untuk Wisatawan Mulai 11 Oktober"

KOMPAS.com - Pada masa pendudukan di Indonesia, Jepang mengeluarkan kebijakan ekonomi perang.

Ekonomi perang merupakan kebijakan pemerintah Jepang yang digunakan untuk menggali semua kekuatan ekonomi di Indonesia.

Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk membantu kegiatan Jepang yang tengah menghadapi pada Perang Dunia II.

Mengapa Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang?

Baca juga: Ekonomi Perang di Masa Pendudukan Jepang 

Dalam buku Ekonomi Indonesia (2017) Dalam Lintasan Sejarah karya Boediono, Perang Dunia II mengubah peta politik.

Indonesia dikuasai oleh Jepang pada 1942-1945. Tujuan politik penguasa baru untuk adalah menjadikan Indonesia sebagai penyangga tentara Jepang untuk memenangi peperangan.

Untuk mencapai tujuan politik tersebut, sistem ekonomi perang diterapkan. Saat PD II pecah, di daratan Eropa satu demi satu negara jatuh ke tangan Jerman.

Di Asia, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara satu demi satu negara seperti Indonesia jatuh ke Jepang.

Pada Maret 1942, Belanda menyerah. Berakhirlah masa kekuasan Belanda yang panjang di Indonesia dan diganti kekuasaan yang jauh lebih keras dan lebih eksploitatif. 

Selama 3,5 tahun di bawah pendudukan Jepang ekonomi Indonesia beroperasi dengan modus darurat perang.

Baca juga: Akibat Pendudukan Jepang di Bidang Ekonomi

Salah satu ciri utama dari sistem ekonomi perang adalah:

• Hampir semua kehidupan diatur dengan peraturan-peraturan penguasa.
• Institusi-institusi masa dibekukan.
• Kepentingan bersama yaitu memenangi perang di atas segalanya.
• Ruang gerak individu sangat dibatasi.
• Ekonomi beroperasi berdasarkan perintah (command economy).
• Transaksi sukarela (mekanisme pasar) hanya terjadi dicelah-celah sempit dalam perekonomian yang tersisa.

Menjadi penyangga

Kepentingan ekonomi penguasa adalah menjadikan Indonesia sebagai penyangga kegiatan Jepang.

Artinya ekonomi dioperasikan utama untuk menghasilkan barang-barang dan bahan pendukung perang yang dilakukan Jepang.

Bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produksi minyak bumi, hasil-hasil pertambangan, bahan pangan digenjot untuk mendukung pasukan Jepang.

Penduduk Indonesia hanya memperoleh apa yang tersisa dari kegiatan ekonomi tersebut. Secara prinsip, sistem tersebut tidak jauh beda dengan sistem kolonial.

Baca juga: Tiga Wilayah Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia

Sistem kerja paksa Jepang yang disebut romusa  jauh lebih brutal jika dibandingkan sistem tanam paksa Kolonial. 

Pada masa pendudukan Jepang, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia merosot drastis.

Kelangkaan kebutuhan sehari-hari dan kelaparan sudah menjadi berita sehari-hari. Ciri utama sistem ekonomi perang adalah keterisolasian dari dunia luar.

Ekonomi yang sebelumnya sangat terbuka dan terintrasi dengan dunia luar menjadi tertutup. Alat transportasi laut dimobilisasi untuk tujuan perang.

Pada masa itu terjadi kerusakan-kerusakan sarana dan prasaran produksi. Sebagian karena politik bumi hangus Belanda dan sebagian karena tida adanya pemeliharaan yang memadai.

Pada awal pendudukan, Jepang berusaha memperbaiki ekonomi Indonesia yang hancur.

Karena saat Jepang berusahan merebut dari Belanda. Belanda memilih membumihanguskan obyek-obyek vital.

Ini dilakukan agar Jepang kesulitan mengambil alih Indonesia. Sarana-sarana yang coba diperbaiki seperti transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan publik.

Baca juga: Latar Belakang Pendudukan Jepang di Indonesia

Pengendalian perkebunan

Jepang mengeluarkan undang-undang No 322/1942 yang menyatakan bahwa gunseikan (kepala militer) langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, karet, dan teh.

Bagi Jepang hanya sedikit komoditas yang bisa berguna menunjang perang.

Kopi, teh, dan tembakau diklasifikasikan sebagai barang yang kurang berguna bagi perang.

Komoditas yang dipaksa Jepang untuk ditanam adalah karet, kina, gula, dan beras.

Industri merosot

Pada pendudukan Jepang, tidak hanya sandang, pangan atau pakaian menjadi masalah. Banyak rakyat yang tidak mempunyai pakaian layak.

Sebelumnya untuk sandang sangat tergantung impor dari Belanda.

Untuk mengatasi kekurangan sangat, Jepang memaksa petani menanam kapas dan membuka usaha konveksi.

Baca juga: Jepang Siapkan Penyederhanaan Pelaksanaan Olimpiade Tokyo

Tapi industri tekstil tidak bisa dihidupkan kembali. Karena suplai kapas berkurang. Pada masa itu, Jepang membagi dua industri.

Pertama industri yang berguna langsung untuk perang, seperti pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat.

Kedua adalah barang-barang yang menyangkut kebutuhan rakyat.

Bank dan keuangan

Jepang tetap mempergunakan mata uang gulden yang merupakan peninggalan Belanda. Tujuan tersebut untuk menjaga harga barang tetap stabil.

Beberapa bank milik Belanda dilikuidasi dan diganti dengan bank Jepang, seperti Yokohama Ginko, Mitsui Ginko, dan Kana Ginko.

Baca juga: Sambutan Rakyat Indonesia terhadap Jepang

Salah satu bank, yakni Nanpo Kaihatsu Ginko melanjutkan tugas tentara Jepang dalam mengedarkan invansion money.

Invansion money kemudian dicetak mulai dari satu hingga sepuluh gulden. Itu untuk mengganti uang Belanda.

Selama pendudukan, Jepang juga menarik pajak yang tinggi mencapai 70 hingga 35 kali lipat dari pajak sebelumnya bagi keturunan Eropa dan Tionghoa.

brainlyjogja brainlyjogja

Berikut ini bukan dampak dari pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi yaitu terbentuknya stratiifikasi dalam masyarakat.

Pembahasan :

Kebijakan perekonomian pada masa pendudukan Jepang yaitu Self Sufficiency. Yang mana merupakan keberlanjutan kebijakan ekonomi perang yang digagas oleh pemerintah Jepang dan semua kekayaan yang ada pada rakyat adalah milik Jepang yang digunakan sebagai bahan perang Jepang.

Kebijakan ini dilakukan disetiap daerah yang ada di Indonesia atau Autarki. Mempunyai tujuan utama agar setiap daerah dapat terpenuhinya kebutuhannya sendiri dan menghasilkan kebutuhan berperang yang akan diguankan oleh Jepang.

Dampak negatif :

• Hubungan antar daerah daerah terputus akan diberlakukan sistem ekonomi Jepang.
• Adanya sanksi yang diberlakukan Jepang dengan sistem ekonomi ketat.
• Ekspolitasi terhadap smber daya yang ada di indonesia.
• Pemaksaan Jepang yang menyita sandang dan pangan rakyat.
• Terjadinya krisis dan inflasi.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari tentang kebijakan ekonomi Jepang brainly.co.id/tugas/2323420

Pelajari tentang dampak dari kebijakan ekonomi Jepang brainly.co.id/tugas/15951146

Detil Jawaban

Kelas :  11 SMA

Mapel : Sejarah

Bab: Pendudukan Jepang di indonesia  

Kode kategori : 11.4.2

Kata kunci: Kebijakan Ekonomi Jepang