Berikut ini Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan untuk penghapusan NPWP adalah brainly

Table of Contents Show

Penghapusan NPWP
Syarat Penghapusan NPWP
Proses Pengajuan Hapus NPWP
Kriteria Penghapusan NPWP
Jangka Waktu Hapus NPWP
Video yang berhubungan

Oleh wibowo subekti 06 Jul, 2021

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak apabila:

1. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang antara lain :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.

2. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP.

4. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.

5. Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya.

6. anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP.

7. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi.

8. Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain.

9. Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha.

10. Wajib Pajak bentuk usaha tetap (BUT) yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

11. Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dilikuidasi karena mengalami kondisi sebagai berikut :

a. Tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah.

b. Pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan karena penggabungan Instansi Pemerintah.

c. Tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

d. Tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain.

12. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP Cabang.

13. Untuk Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang karena memiliki objek PBB tertentu yang secara nyata tidak lagi :

a. mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi.

b. Memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan,
berkenaan dengan objek pajak PBB.

Wajib Pajak yang memiliki NPWP Cabang karena memiliki objek PBB tertentu antara lain :

1) Objek pajak PBB Sektor Perkebunan.

2) Objek pajak PBB Sektor Perhutanan.

3) Objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

4) Objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi.

5) Objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara.

6)Objek pajak PBB Sektor Lainnya.

Dalam mengajukan permohonan penghapusan NPWP, maka Wajib Pajak harus melampirkan dokumen-dokumen sebagai syarat penghapusan NPWP sebagai berikut :

1. Formulir permohonan penghapusan NPWP yang sudah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, berupa:

a. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang; dan

b. Surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan warisan.

3. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, berupa dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

4. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP, berupa dokumen yang menyatakan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP.

5. Untuk wanita kawin yang memiliki NPWP terpisah dari suaminya, berupa:

a. Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis; dan

b. Surat pernyataan dari wanita kawin tersebut bahwa:

1) Tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau

2) tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami.

6. Untuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, namun telah memiliki NPWP, berupa kartu keluarga.

7. Untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi, berupa surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.

8. Untuk Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, berupa surat pernyataan di atas meterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain.

9. Untuk Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan, berupa fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut.

11. Untuk Instansi Pemerintah yang dilikuidasi, berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/lembaga.

12. Untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP, berupa:a. Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWP; dan

b. Fotokopi seluruh Kartu NPWP yang dimiliki.Artikel Yang Perlu Diketahui :

Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
3. PER-04/PJ/2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Diperbarui 23 Jun 2021 - Dibaca 7 mnt

Seperti yang sudah kita tahu, NPWP dapat dikatakan sebagai identitas seorang Wajib Pajak di Indonesia. Tahukah kamu jika ada proses penghapusan NPWP?

Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak sudah sewajibnya mengikuti peraturan perpajakan seperti melaporkan SPT dan membayar pajak setiap tahunnya.

Maka dari itu, seseorang yang sudah bekerja diwajibkan memiliki NPWP untuk ikut berkontribusi dengan pendapatan negara.

Bagaimana jika seseorang atau badan ingin melepas kewajibannya sebagai Wajib Pajak? Apakah NPWP bisa dihapus? Bagaimana proses penghapusan NPWP?

Penghapusan NPWP

Dilansir dari Klik Pajak, Wajib Pajak boleh mengajukan penghapusan NPWP apabila Wajib Pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif.

Bagi pemilik NPWP yang sudah tidak memiliki usaha atau pekerjaan lagi, lebih baik mengajukan permohonan penghapusan NPWP.

Penghapusan NPWP ditujukan untuk menghindari penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) karena tidak melaporkan SPT.

Apa akibatnya jika tidak melaporkan SPT? Wajib Pajak akan dikenakanan denda administrasi mulai Rp 100.000 sampai dengan Rp 1.000.000.

Penghapusan NPWP dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dan hasil analisis data.

Selain itu, penghapusan juga dilakukan setelah penelitian terhadap administrasi perpajakan oleh petugas pajak sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013.

Petugas yang berwenang akan mealukan pemeriksaan lebih lanjut terlebih dahulu sebelum memutuskan menghapus NPWP seorang Wajib Pajak.

Pemeriksaan dilakukan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa NPWP memang layak dicabut dan telah memenuhi syarat.

Baca Juga: Langkah-Langkah yang Harus Kamu Lakukan jika Kartu NPWP Hilang

Syarat Penghapusan NPWP

Dilansir dari situs DJP Online, dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan sebagai persyaratan penghapusan NPWP adalah:

Wajib Pajak meninggal dunia: surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang. Surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.
Wajib Pajak pindah: dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Mantan bendahara pemerintah atau proyek: dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara sebagai bendahara pemerintah
Wajib Pajak yang memiliki NPWP lebih dari 1: surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki.
Wanita menikah yang memiliki NPWP: fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis, ditambah dengan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Bisa juga dilampirkan surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami.
Wajib Pajak badan: dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan, sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Dokumen ini bisa berbentuk akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses Pengajuan Hapus NPWP

Permohonan pengajuan penghapusan NPWP secara tertulis dapat disampaikan secara langsung ke KPP terdekat sesuai dengan domisili dan menggunakan jasa pos atau ekspedisi.

Formulir pengajuan penghapusan NPWP harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung di atas. Berkas permohonan penghapusan NPWP yang tidak lengkap akan:

permohonan dikembalikan kepada wajib pajak
permohonan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi/kurir: KPP akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut

Selain penggunaan 2 metode di atas, pengajuan penghapusan NPWP juga dapat dilakukan secara online, lho! Bagaimana caranya?

Isi formulir penghapusan NPWP secara elektronik melalui aplikasi e-Registration yang tersedia pada situs Dirjen Pajak (www.pajak.go.id).
Wajib Pajak yang menyampaikan formulir penghapusan NPWP melalui aplikasi e-registration, harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.
Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan secara upload softcopy dokumen melalui aplikasi e-registration.
Jika dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah penyampaian permohonan penghapusan secara elektronik, maka permohonan dianggap tidak diajukan.
Jika dokumen yang disyaratkan telah diterima lengkap, maka KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat elektronik.
Untuk wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta warisan.

Baca Juga: Ingin Buat NPWP? Ketahui Dulu Formulir Pendaftaran NPWP di Bawah Ini

Kriteria Penghapusan NPWP

KPP akan melakukan investigasi terlebih dahulu kepada Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NPWP. KPP akan memutuskan menghapus NPWP jika Wajib Pajak memenuhi kriteria berikut ini:

tidak memiliki utang pajak
tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan
tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama (mutual agreement procedure)
tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement)
seluruh NPWP cabang telah dihapus
tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan

Apakah ada kemungkinan pengajuan penghapusan NPWP ditolak? Tentu saja ada dengan berbagai peluang yang akan terjadi.

Bagaimana jika pengajuan ditolak? KPP akan menerbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWP yang akan dikirim ke alamat terdaftar Wajib Pajak.

Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWP dan dianggap sebagai permohonan baru, jika:

Wajib Pajak melunasi utang pajak
proses hukum atau proses administrasi telah selesai sesuai perundang-undangan perpajakan
seluruh NPWP cabang Wajib Pajak telah dihapus, ketika permohonan penghapusan NPWP diajukan terhadap NPWP pusat

Jangka Waktu Hapus NPWP

Berapa lama proses penghapusan NPWP? Setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi, penerbitan keputusan dilakukan dalam jangka waktu:

Wajib Pajak orang pribadi: 6 bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan
Wajib Pajak badan: 12 bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat

Jika sudah melebihi jangka waktu dan KPP tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan KPP akan menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.

Baca Juga: Bingung dengan Status Pajak Kamu? Ini Cara Cek Nomor NPWP

Kesimpulannya, Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi kriteria dalam perpajakan boleh menghapus NPWP-nya. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak dikenakan denda.

Nah, informasi apa lagi sih yang ingin kamu ketahui selanjutnya? Yuk jangan lupa sign up untuk mendapatkan info seputar karier dan pekerjaan terbaru di Glints.