Bantuan pemerintah baik berupa uang atau barang dengan harga yang lebih rendah dari pokoknya disebut

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.

Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Menko PMK dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Diantaranya dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.

Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.

• Program Indonesia Pintar :
  • Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal bagi keluarga miskin
  • Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll,
  • Bantuan yang diberikan :
    • Rp 450 ribu /tahun untuk anak SD
    • Rp 750 ribu /tahun untuk anak SMP
    • Rp 1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK

• Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional :
  • Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018
  • Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018.
  • Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia.

• Program Keluarga Harapan :
  • Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.
  • Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014), menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta KPM tahun 2018
  • Nilai bansos yang diterima KPM adalah Rp 1.890.000,-/tahun/KPM.

• Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai :
  • Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM, yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019.
  • Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong.
  • BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
  • Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya

Petani dan nelayan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemenuhan pangan masyarakat Indonesia, sehingga peningkatan komoditas pertani Selengkapnya

Kementerian Agama kembali membuka Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Pendaftaran PBSB tahun 2018 ini mulai dibuka pada Kamis (15/03 Selengkapnya

Subsidi memiliki banyak arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian subsidi adalah adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah).

Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya Contemporary Economics, pengertian subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. 

Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (output).

Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk: subsidi dalam bentuk uang (cash transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in kind subsidy).

Sebagai bentuk bantuan atau kontribusi, subsidi bisa punya beberapa bentuk yang berbeda, di antaranya:

• Penyerahan dana secara langsung, seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas utang.
• Hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal, seperti misalnya keringanan pajak.
• Penyediaan barang atau jasa di luar prasarana umum atau pembelian barang.
• Pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana.
• Semua bentuk income dan price support juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan.

Pengertian subsidi juga dapat diterapkan di bidang perdagangan internasional, yaitu bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan, industri, eksportir untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang berkembang.

Subsidi bisa diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Lantas apa sih pengertian subsidi langsung dan pengertian subsidi tidak langsung? 

Pengertian subsidi langsung

Subsidi bisa diberikan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengertian subsidi langsung adalah subsidi yang melibatkan pembayaran berupa dana aktual kepada individu, kelompok, atau industri tertentu. 

Subsidi langsung ini bisa memberikan keuntungan kepada penerimanya karena mereka bisa merasakan manfaat subsidi secara langsung. Namun, juga bisa memberikan manfaat yang tidak langsung kepada bidang lainnya, contohnya lapangan pekerjaan. 

Contoh subsidi langsung, pemberian uang tunai kepada pengusaha kecil untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. 

Dari bantuan tersebut, mereka merekrut lebih banyak pegawai untuk menghasilkan barang yang lebih banyak lagi dari biasanya. 

Pengertian subsidi tidak langsung

Selain langsung, subsidi juga bisa diberikan secara tidak langsung. Adapun pengertian subsidi tidak langsung adalah subsidi yang tidak memiliki nilai moneter yang telah ditentukan sehingga tidak melibatkan pengeluaran aktual. 

Kebijakan subsidi tidak langsung mencakup beberapa kebijakan penurunan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat yang menjadi sasaran subsidi bisa membeli barang tersebut dengan harga di bawah harga pasar. 

Kebijakan subsidi tidak langsung biasanya digunakan untuk bidang industri seperti energi dan pangan. Contohnya, pemerintah memberikan potongan harga untuk bahan bakar minyak yang dikenal dengan nama produk premium. 

Premium merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi langsung oleh pemerintah. Dengan bahan bakar minyak murah tersebut, pengeluaran masyarakat dalam hal mobilitas sehari-hari semakin terbantu. 

[Baca: Subsidi Pemerintah Bikin Pengeluaran Terjamin, tapi Gak Ada Salahnya untuk Alokasikan Pengeluaran ke Asuransi Kesehatan, Hemat hingga 25 Persen]

Manfaat dan fungsi subsidi

Dari berbagai macam pengertian subsidi yang telah dibahas sebelumnya, sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan akan manfaat dan fungsi dari subsidi. 

Jika tidak memiliki manfaat dan fungsi, tentu pemerintah tidak akan menggelontorkan kebijakan subsidi begitu saja. 

Adapun manfaat dan fungsi dari kebijakan subsidi adalah: 

• Subsidi bisa membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga pasaran. 
• Dengan subsidi penurunan harga masyarakat golongan bawah bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan berangsur-angsur mengalami peningkatan kualitas ekonomi. 
• Menjaga daya beli masyarakat. 
• Subsidi juga bermanfaat bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas mereka.
• Memiliki manfaat pula untuk meningkatkan produksi barang dan jasa yang kompetitif terhadap barang dan jasa dari luar negeri. 
• Membantu mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha di tengah ketidakpastian iklim bisnis.

Contoh kebijakan subsidi

Pemerintah Indonesia sering mengeluarkan kebijakan subsidi yang berbeda pada setiap tahun anggaran. 

Namun secara garis besar, subsidi yang diberikan bisa dibedakan menjadi dua, yakni di bidang energi dan nonenergi.

Contoh kebijakan subsidi energi

• Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
• Subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN).
• LPG tabung 3 kg.
• LGV.
• Subsidi listrik.

Contoh kebijakan subsidi nonenergi

• Subsidi Pertanian terdiri dari : Subsidi Pangan, Subsidi Benih, dan Subsidi Pupuk.
• Subsidi Bunga Kredit Program, misalnya KPR Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
• Public Service Obligation (PSO).
• SubsidiPajak/DTP.

Pemerintah tentu memiliki alasan dan pertimbangan yang masak sebelum memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan subsidi. 

Meskipun demikian, alokasi subsidi haruslah efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. 

Di sisi lain, kita sebagai masyarakat harus bijak memanfaatkannya juga. Jika kita memang tidak berhak atas subsidi tersebut, jangan mengambil hak orang lain, ya! 

Kebijakan subsidi minyak: Apa bedanya minyak subsidi dan nonsubsidi?

Salah satu contoh kebijakan subsidi yang diterapkan di Indonesia adalah subsidi terhadap bahan bakar minyak. 

Pada 1998, harga bahan bakar minyak mengalami lonjakan. Karena hal tersebut, Pemerintah memberikan subsidi dalam rangka menanggulangi krisis moneter. 

Namun, siapa sangka kalau langkah tersebut justru menjadi salah satu pemicu munculnya demonstrasi besar-besaran.

Pemerintahan SBY sendiri kemudian menggalakkan subsidi BBM kembali. Selama periode kepemimpinannya, sebanyak Rp129 triliunan per tahun digelontorkan untuk mensubsidi BBM jenis Premium, Solar, dan minyak tanah. 

Pada era Jokowi, subsidi BBM sendiri dihapuskan, Jokowi lebih senang menerapkan kebijakan BBM satu harga. Kebijakan ini untuk menjaga harga bahan bakar di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. 

Berbicara tentang perbedaan, jelas antara minyak subsidi dan tidak memiliki perbedaan. Beda minyak subsidi dan nonsubsidi tentu yang pertama dari harganya. Harga minyak subsidi jelas lebih murah daripada yang tidak subsidi.

Selain itu kualitasnya, kualitas minyak subsidi jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan kualitas nonsubsidi. 

Premium memiliki nilai oktan minimal 88, ini merupakan kualitas terburuk dan tidak disarankan menurut standar internasional. 

Sementara Pertalite dan Pertamax memiliki oktan minimal 90 yang merupakan standar dari internasional dan sangat baik untuk mesin kendaraan. 

Dua cara pandang atas penerapan subsidi

Ada dua cara pandang dominan atas cara menerapkan subsidi. Inilah yang kerap kali menimbulkan perdebatan dalam menyikapi bentuk bantuan ini.

Cara pandang atau pendekatan pertama menganggap subsidi tidak mengeluarkan biaya sehingga disebut profit loss. Sedangkan pendekatan kedua menganggap subsidi mengeluarkan biaya sehingga disebut cost lost. Apa perbedaan antara keduanya? 

Pendekatan profit loss memandang subsidi sebagai selisih antara harga jual dengan harga pokok, yakni keuntungan atau laba. Jadi subsidi adalah kebijakan mengambil alih laba menjadi beban pihak tertentu, misalnya pemerintah. 

Dengan kata lain, subsidi merupakan kebijakan penentuan atas harga jual yang besarnya sama dengan harga pokok. Dalam pengertian ini, produsen tidak mengambil keuntungan tetapi tidak juga mengalami kerugian sebab kerugian hanya terjadi apabila harga jual berada di bawah harga pokoknya.

Sedangkan pada pendekatan cost lost, harga jual tidak ditetapkan berdasarkan harga pokok tetapi berdasarkan harga pasar (price market). 

Subsidi dalam pendekatan ini dipandang sebagai selisih antara harga pasar dengan harga jual produsen saat ini. Dalam pengertian ini, produsen menganggap selisih harga tersebut sebagai biaya.

Dampak positif dan negatif dari subsidi

Setiap kebijakan tentu punya dua sisi, baik positif maupun negatif. Secara umum, manfaat pemberian subsidi yang dilakukan oleh pemerintah akan diperuntukkan bagi masyarakat. Baik konsumen maupun produsen. 

Dampak positif

Apa keuntungan yang didapatkan dari program subsidi pemerintah?

• Membantu peningkatan kualitas ekonomi.
• Membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.
• Mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha.

Dampak negatif

Namun banyak pihak meyakini pemberian subsidi juga punya dampak negatif, antara lain:

• Subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Pasalnya konsumen akan membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Hal itu menyebabkan kecenderungan konsumen boros dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi.
• Subsidi menyebabkan distorsi harga. Apalagi subsidi besar yang digunakan untuk program populis saja, tidak menyasar pada inti permasalahannya.
• Subsidi bisa saja tidak dinikmati oleh mereka yang berhak.
• Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar.
• Mematikan para pesaing, dalam hal ini pihak swasta yang dirugikan.

Pertanyaan-pertanyaan seputar pengertian subsidi

Berikut ini sejumlah pertanyaan yang harus kamu ketahui seputar pengertian subsidi. 

Apa yang dimaksud dengan subsidi?

Pengertian subsidi adalah pemberian bantuan bisa dalam bentuk uang atau potongan dana yang dilakukan oleh pemerintah kepada sebuah industri, bisnis, atau masyarakat publik.

Pemberian subsidi ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan daya produksi barang dan jasa agar bisa bersaing dengan produk impor.

Apa fungsi subsidi?

Subsidi memiliki fungsi untuk membantu masyarakat golongan bawah untuk tetap memiliki daya beli di tengah harga yang melonjak naik.

Selain itu, subsidi juga berfungsi untuk menjaga produktivitas sebuah bisnis atau industri agar mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri.

Apa dampak dari pemerintah menetapkan pajak dan memberi subsidi?

Penerapan kebijakan subsidi maupun penetapan pajak tentu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan negara. Salah satu dampak yang positif adalah meningkatnya fasilitas publik dan daya beli masyarakat.

Peningkatan layanan fasilitas publik tentu sangat berpengaruh bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan operasional ekonomi lainnya. Sementara peningkatan daya beli masyarakat bisa membantu mendongkrak perekonomian negara.

Namun, sayangnya, pemberian subsidi juga memberikan dampak negatif. Di antaranya adalah, subsidi bisa mematikan daya saing pihak swasta, kemudian subsidi bisa mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar.

Dan yang lebih parahnya lagi, subsidi terutama subsidi yang tidak langsung, sangat rawan dinikmati oleh kalangan yang tidak berhak.

Itulah informasi singkat mengenai pengertian subsidi. Meskipun pemerintah memberikan segudang keistimewaan melalui kebijakan subsidi, bukan berarti kamu harus jor-joran dalam hal pengeluaran. Tetap atur keuangan rumah tangga dengan tepat. 

Jika kamu ingin mendapatkan informasi mengenai informasi administratif lainnya seperti pengertian subsidi, atau cara mengatur keuangan, dan hal-hal lainnya tentang keuangan, ajukan pertanyaanmu langsung ke para ahli kita di Tanya Lifepal.