Polhukam, Malang – Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki potensi terjadinya gesekan atau benturan antar kelompok dalam masyarakat yang bernuansa SARA. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antar perangkat keamanan bangsa seperti TNI dan Polri, serta peran aktif masyarakat untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Laksda TNI. Achmad Djamaludin saat memberikan pembekalan pada acara Dies Natalis Universitas Islam Malang, Selasa (27/3/2018). “Dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa dan negara dari berbagai jenis ancaman tersebut, TNI dan Polri berada sebagai garda terdepan, namun dalam menghadapi ancaman bentuk baru diperlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat melalui bela negara,” kata Djamaludin. Selain itu, disampaikan bahwa menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Seretntak tahun 2018 dan Pemilihan Presiden serta Pemilihan Legislatif tahun 2019, penggunaan politik identitas berbasis SARA dapat menjadi salah satu ancaman yang dapat mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di Indonesia tersebut. “Potensi kerawanan dan ancaman tersebut selanjutnya dapat diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu melalui berita hoax dan ujaran kebencian yang disebarkan melalui media social, seperti twitter, facebook, WA, Telegram, dan lain-lain,” kata Djamaludin. Pada survey tahun 2017 yang dilakukan oleh Masyarakat Telekomunikasi, sekitar 91,8 persen berita sosial politik menyangkut Pilkada dan Pilpres yang ada di media sosial dikategorikan sebagai berita hoax. Dikatakan bahwa kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan karena akan berpengaruh terhadap kualitas peyelenggaraan Pemilu maupun hasil Pemilu itu sendiri, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. “Oleh sebab itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, termasuk sivitas akademika Unisma Malang untuk bersama-sama pemerintah menyatakan perang terhadap berita hoax yang dapat mengganggu stabilitas keamanan bangsa dan negara,” kata Djamaludin. Terkait pertahanan dan keamanan Negara, Djamaludin menjelaskan bahwa ada 3 jenis ancaman yang mungkin dihadapi oleh bangsa Indonesia, ancaman-ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman pertama adalah ancaman militer yang merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan dan keutuhan Negara serta keselamatan bangsa. “Ancaman militer dapat berbentuk Agresi yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk melakukan aksi pendudukan di Indonesia, melalui invasi, bombardemen, blokade, pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran dan sebagainya,” jelas Djamaludin. Ancaman kedua adalah ancaman non-militer atau nirmiliter yang merupakan ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan, teknologi dan kesehatan umum, serta legislasi. Sedangkan ancaman ketiga adalah ancaman hibrida, yaitu ancaman yang memadukan ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman hibrida dapat berupa gabungan ancaman konvensional, asimetrik, cyber warfare, dan war by proxy. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Djamaludin mengungkapkan bahwa diperlukan adanya peningkatan sinergitas TNI dan Polri dalam rangka mengamankan bangsa dan Negara sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Selain, dirinya juga mengatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam bela Negara sangatlah penting sebagai upaya menghadapi ancaman-ancaman tersebut. “Pemerintah telah menetapkan kebijakan bela negara dengan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman, mendorong pendidikan kewarganegaraan seperti penguatan patriotisme, cintah tanah air, dan semangat bela negara, serta upaya untuk memperteguh kebhinnekaan,” kata Djamaludin. Diakhir sambutannya, Deputi Bidkor Hanneg menekankan kembali bahwa untuk menghadapi ancaman militer, TNI berada pada garda terdepan dan sedangkan untuk menghadapi ancaman bentuk baru membutuhkan pelibatan masyarakat secara aktif, termasuk kalangan perguruan tinggi melalui bela negara. “Saya mengingatkan kembali bahwa bela negara adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa di manapun kita berada, apapun latar belakang, apapun pendidikannya, apapun agamanya, dan apapun sukunya,” tegas Djamaludin. Humas Kemenko Polhukam Terkait Integrasi bangsa adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Kita sebagai masyarakat harus menjaga integrasi bangsa walaupun masyarakat kita memiki kemajemukan dalam segala aspek kehidupan. Untuk menjaga integrasi bangsa, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, diantaranya :
Jadi, menjaga integrasi (keutuhan) bangsa dapat dilakukan dengan cara, mempertahankan dasar negara, menciptakan ketahanan nasional dan memiliki wawasan Nusantara.
Peran masyarakat untuk mengatasi ancaman
GridKids.id – Suatu negara pasti pernah mengalami ancaman yang terjadi dari dalam ataupun dari luar. Untuk mengatasi ancaman diperlukan peran masyarakat. Cari tahu lima peran masyarakat dalam mengatasi ancaman dari bidang politik, ideologi, budaya, sosial dan pertahanan keamanan, yuk! Jika masyarakat sadar dan memiliki tekad yang kuat, maka negara tak akan mudah hancur. Dalam materi Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 edisi revisi 2015, terdapat untuk menilai peran serta dari masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Penting juga bagi generasi muda untuk tetap sadar dan membela negara sebagai calon penerus bangsa. Ancaman negara dibedakan menjadi dua, yaitu non militer dan militer. Berikut ini peran masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam integrasi nasional! Baca Juga: Materi PKn Kelas 10 Halaman 193: Peran Masyarakat untuk Mengatasi Ancaman Peran Serta Masyarakat untuk Mengatasi Ancaman 1. Bidang Ideologi Peran serta: Menerapkan sistem pertahanan dan keamanan masyarakat Indikator keberhasilan: Keamanan di Indonesia terkendali dan terjaga, hal ini karena adanya kerja sama yang baik antara TNI/Polri dan rakyat. 2. Bidang Politik Peran serta: Melakukan demokrasi dengan menjaga dan merhargai perbedaan di Indonesia. Indikator keberhasilan: Terjadinya kesatuan dan persatuan yang kuat di wilayah Indonesia dan meningkatnya masyarakat yang ikut pemilu 3. Bidang Ekonomi Peran serta: Menggunakan produk-produk dalam negeri daripada produk yang berasal dari luar negeri. Baca Juga: Jawab Soal Faktor Pendorong dan Penghambat Integrasi Nasional Indikator keberhasilan: Menjaga perekonomian negara tetap stabil, Indonesia menghasilkan banyak UMKM. 4. Bidang Sosial Budaya Peran serta: Menjaga dan melestarikan kekayaan budaya bangsa Indonesia, seperti mewarisi lagu dan tarian daerah. Indikator keberhasilan: Budaya Indonesia semakin terkenal hingga keluar negeri dan dapat dinikmati oleh turis. 5. Bidang Pertahanan dan Keamanan Peran serta: Menjaga wilayah Indonesia, mulai dari lingkungan dan sekitarnya. Indikator keberhasilan: Membuat kestabilan kedaulatan wilayah Indonesia tetap terjaga. Nah, itulah peran masyarakat untuk mengatasi ancaman yang terjadi. -----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News |
Bagaimana seharusnya peran kita sebagai warga untuk menjaga integrasi nasional?
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
