Jakarta - Presiden Ke-3 Indonesia, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie menjabat sejak 21 Mei 1998 sempai 20 Oktober 1999. Habibie naik menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri karena tekanan dari mahasiswa dan kondisi perekonomian Indonesia yang diterpa krisis moneter. Selama 1998, kondisi perekonomian Indonesia mengalami perlambatan. Salah satu yang paling kentara adalah melemahnya kurs mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang jatuh hingga Rp 16.650 dari sebelumnya pada awal 1998 berada di kisaran Rp 6000 per dollar AS.
Selain itu, krisis moneter menyebabkan banyak perusahaan dan bank yang tutup karena tidak mampu bertahan dari krisis moneter yang menyerang Indonesia, Malaysia, Thailand, hingga Korea Selatan. Untuk mengatasi krisis berkepanjangan, sejak awal masa pemerintahannya, Habibie mengumumkan sejumlah kebijakan ekonomi yang dapat segera mengeluarkan Indonesia dari krisis moneter. Kebijakan awal yang dilakukan Habibie adalah melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 27 Tahun 1998. BPPN berfungsi untuk melakukan penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Selain itu bertanggungjawab juga untuk melakukan proses likuidasi terhadap beberapa bank swasta yang bermasalah. Habibie juga menginisiasi implementasi kebijakan moneter atas saran International Monetary Fund (IMF) yang sebelumnya sudah mengucurkan pinjaman sebesar 8.34 miliar dollar AS. Selain itu, Habibie juga menandatangani 2 Undang-Undang (UU), yakni UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, meski sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan, di akhir masa pemerintahannya, pereknomian Indonesia belum mengalami perbaikan signifikan. Pada pertengahan tahun 1999, nilai tukar rupiah terhadap dollar kembali menurun. Selain itu, arus investasi ke Indonesia pasca krisis moneter 1998 masih tersendat. Hal ini kemudian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya merangkak 0.79%. Namun, hal tersebut jauh lebih baik dari tahun 1998 yang pertumbuhan Indonesia mengalami perlambatan sampai -13.13%. Setelah memimpin selama 17 bulan, Habibie kemudian digantikan Presiden Abdurrahman Wahid bersama Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang dilantik pada 20 Oktober 1999. []
Penyebab dan dampak inflasi, Ilustrasi inflasi (apa itu inflasi? Inflasi adalah kondisi harga barang naik) KOMPAS.com - Era Reformasi dimulai sejak tahun 1998 hingga sekarang. Presiden Soeharto dipaksa turun dari jabatannya oleh para demonstran akibat banyaknya masalah yang timbul pada masa kepemimpinannya, era Orde Baru. Salah satu masalah yang terjadi saat itu adalah Krisis Moneter. Setelah akhirnya Soeharto mengundurkan diri, tanggal 21 Mei 1998, kondisi ekonomi di Indonesia secara perlahan mulai membaik. Baca juga: Perkembangan Investasi dan Keuangan di Indonesia Dampak Reformasi dalam Bidang EkonomiKepemimpinan BJ HabibieDampak ekonomi yang terjadi pada era reformasi, semasa kepemimpinan BJ Habibie adalah:
Baca juga: Mengapa Belanda Sulit Menaklukkan Aceh? Kepemimpinan Gus DurSemasa kepemimpinan Gus Dur, dampak ekonomi yang terjadi pada era Reformasi adalah sebagai berikut:
Megawati Soekarnoputri, anak dari Soekarno, menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Semasa jabatannya, dampak ekonomi yang terjadi dalam era Reformasi adalah:
Baca juga: Sejarah Ancol, Bermula dari Kunjungan Soekarno ke Disneyland Kepemimpinan Susilo Bambang YudhoyonoAkhir kepemimpinan Megawati sebagai Presiden Indonesia digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Semasa jabatannya, dampak ekonomi yang terjadi dalam era Reformasi adalah:
Referensi:
Baca berikutnya
BJ Habibie, Kamis (21/5/1998) mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI yang baru di Jakarta, disaksikan presiden sebelumnya, Soeharto KOMPAS.com - Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Soeharto. Habibie menjabat sebagai presiden selama satu tahun mulai dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Meski terbilang singkat, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini dapat dilihat mulai dari pemilu yang dialaksanakan secara bebas dan demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak lagi dikekang dan berada di bawah tekanan pemerintah, hingga kemerdekaan Timor Leste. Berikut adalah kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie: Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI. Sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan BJ Habibie
Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintergrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. |
Apakah kebijakan presiden habibie dibidang ekonomi dapat mengatasi krisis pada awal reformasi ?
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
