Susilo, D., & Roesli, M. (2019). KONSEP PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945. MIMBAR YUSTITIA, 2(1), 112-129. https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i1.1385 Show tirto.id - Dalam kehidupan bernegara, sistem pemerintahan negara menjadi patokan dasar mengenai tugas serta hak yang didapatkan dari masing-masing jabatan. Sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam UUD 1945. Tulisan W.M. Herry Susilowati bertajuk "Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945" yang dimuat dalam jurnal Perspektif (Nomor 3, Juli 2003) menyebutkan bahwa setiap negara adalah organisasi kekuasaan yang di dalamnya terliput bermacam lingkungan kuasa. Dari pendapat ini, terdapat konstitusi serta undang-undang dasar yang fungsinya untuk membatasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan suatu negara, termasuk Indonesia.
Sistem Pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945Dikutip dari artikel "Sistem Pemerintahan Indonesia" dalam laman resmi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Buleleng, diungkapkan, sistem pemerintahan adalah tatanan yang terdiri dari berbagai macam komponen yang saling berketergantungan satu sama lain untuk memperoleh tujuan serta fungsi pemerintahan sesungguhnya. Dari bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terlihat dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik."
Baca juga:
Pernyataan mengenai bentuk pemerintahan ini tidak terlepas dari keberadaan sistem di dalamnya. Menurut Joeniarto dalam buku Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia (1986), sistem tata negara Republik Indonesia tidak menganut sistem negara manapun. Dengan kata lain, Indonesia yang memiliki latar belakang budaya beragam didasarkan pada aliran pengertian persatuan yang berlandaskan Pancasila punya cara tersendiri dalam membuat sistem pemerintahan.
Presiden Pemegang Kekuasaan TertinggiDi Indonesia, kedudukan tertinggi diisi oleh Presiden yang fungsinya mengepalai negara. Sebelum menjadi seorang pemimpin, calon presiden akan dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pendapat tersebut tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, yang mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memang dipimpin oleh seorang Presiden: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Kendati Presiden memiliki tanggung jawab atas kedudukan tertinggi di sistem pemerintahan Indonesia, tetap ada cara yang dapat dilakukan oleh komponen lain untuk mengawasi kinerjanya. Saat ini, tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRI).
Baca juga:
Penerapan yang terkesan membatasi kewenangan Presiden ini memiliki latar belakang dan sejarah di masa lalu. Presiden di Indonesia pernah menjadi kedudukan tunggal yang amat kuat. Contohnya adalah pada era Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno yang sempat menerapkan sistem presidensial. Begitu pula selama rezim Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto. Setelah Soeharto lengser pada 1998 dan Indonesia memasuki masa reformasi, muncul sistem pemerintahan konstitusional seiring dengan dilakukannya Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali yakni pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berikut ini kesimpulan sistem pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 dan inovasinya sejak era reformasi:
Inovasi:
Baca juga
artikel terkait
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
atau
tulisan menarik lainnya
Yuda Prinada
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
RUANGGURU HQ Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860 1 industri tembaga a. singapura 2 diesel marine b. kamboja 3 pupuk urea amonia c. indonesia 4 pabrik abu soda d. brunei darusalam pasangan kerjasama n … 1. banyak daerah yang melepaskan diri dari sriwijaya 2. berkurangnya kapal dagang yang singgah di pelabuhan sriwijaya 3. terjadinya serangan atas sriw … 1. berikut ini bentuk penerapan nilai pancasila sila pertama yaitu ... a. mengembangkan sikap tenggang rasa b. menjaga toleransi dan saling menghormat … perilaku ekslusif merupakan perilaku yang patut kita contoh? silakan dijawab........ 1. jumlah dari 6x (pangkat 2) - 3x - 5 dan 9x - 4x (pangkat 2) a. 10x (pangkat 2) 6x - 5 b. 10x (pangkat 2) - 12x - 5 c. 2x (pangkat 2) 6x - 5 d. 2x ( … 1. masa ketika orang-orang eropa melakukan perjalanan ke wilayah timur tahun 1450 sampai 1650 dikenal dengan istilah era… 1. menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar hingga di bawah rp. 10.000,00 2. mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan imf 3. mengura … 1. mengurangi jumlah peredaran uang dalam negeri. kebijakan itu mengarah pada praktik devaluasi dari rp. 1000 menjadi rp. 100. 2. pembekuan sebagian d … 1. salah satu pelajaran penting dari jatuhnya konstantinopel yaitu diperolehnya rute baru dalam mendapatkakan rempah-rempah setelah adanya : |