KOMPAS.com - Sebelum punya pemerintahan dan wakil rakyat seperti sekarang, Indonesia punya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). BPUPKI dibentuk lebih dahulu oleh Jepang pada 29 April 1945. Menjelang kemerdekaan, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Berikut proses pembentukan BPUPKI dan PPKI, serta tugas dan tokohnya: Baca juga: Sejarah BPUPKI dan Perjalanannya Tujuan BPUPKIDilansir dari Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi (2011) BPUPKI juga disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Tanggal berdirinya bertepatan dengan hari ulang taun Kaisar Hirohito. Jepang membentuk BPUPKI karena semakin terdesak dalam perang dan ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan meraih dukungan rakyat Indonesia. Karena Jepang tahu rakyat Indonesia ingin merdeka, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan itu dan membentuk BPUPKI sebagai upaya melaksanakan janjinya. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan tujuh orang Jepang yang bertugas mengawasi. Baca juga: Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Ketuanya Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua Hibangase Yosio (Jepang) serta Soeroso. Tugas BPUPKIBPUPKI memiliki tugas utama yaitu mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan Negara Indonesia. Berdasarkan sidang, BPUPKI juga punya tugas lainnya, yaitu:
Baca juga: Makna Bersikap Sesuai Nilai Pancasila Sidang pertama tersebut dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6, Jakarta yang Sekarang menjadi Gedung Pancasila. Sidang diawali pada 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Pada hari itu Mohammad Yamin menyampaikan lima asas, yaitu:
Kemudian tanggal 31 Mei 1945, Soepomo memberikan usulan lima asas sebagai berikut:
Baca juga: Arti Penting Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Soekarno juga mengusulkan lima asas yang saat ini disebut Pancasila pada 1 Juni 1945, yaitu:
Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu:
Baca juga: Biografi Soepomo, Perumus Pancasila dan UUD 1945 Bom atom yang dijatuhkan sekutu di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 makin menyudutkan Jepang dalam perang. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan. Untuk melunasi janji kemerdekaannya, perwira tinggi AD Jepang di Saigon, Hisaichi Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Iinkai atau PPKI. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai Soekarno dengan wakilnya, Mohammad Hatta. Sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Baca juga: PPKI: Pembentukan, Tokoh, Sidang, dan Tugasnya Anggotanya terdiri dari 12 wakil dari Jawa, tiga dari Sumatera, dua dari Sulawesi, serta masing-masing satu dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan satu perwakilan etnis Tionghoa. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam perjalanannya, PPKI melakukan tiga kali sidang. Sidang ini baru digelar setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama, digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan:
Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan: Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: PPKI Mulai Bekerja Siapkan Kemerdekaan RI
Sidang ketiga pada 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan:
Akhirnya, pada 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Apakah tugas utama PPKI jelaskan?Tugas utama dari PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI selanjutnya memiliki tujuan mengesahkan UUD, memilih dan Mengangkat Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Drs.M.Hatta sebagai wakil Presiden dan membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden.
Apa tugas dari BPUPKI?Tugas BPUPKI dalam Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Merumuskan rancangan dasar negara Indonesia.. Membentuk Panitia Kecil untuk menampung saran dan usul para anggota.. Membentuk Panitia Sembilan untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum para anggota.. Menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.. |