Apa saja peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Kementerian Negara RI sebutkan?

Ditampilkan 1 - 20 dari 1706 Data Peraturan

No	Peraturan	Tentang
1	UU NO. 1 TAHUN 2022	HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
2	UU NO. 3 TAHUN 2021	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
3	UU NO. 5 TAHUN 2021	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
4	UU NO. 6 TAHUN 2021	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022
5	UU NO. 7 TAHUN 2021	HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
6	UU NO. 11 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
7	UU NO. 1 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA–AUSTRALIA (INDONESIA–AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)
8	UU NO. 2 TAHUN 2020	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG
9	UU NO. 3 TAHUN 2020	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
10	UU NO. 4 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
11	UU NO. 5 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION)
12	UU NO. 6 TAHUN 2020	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
13	UU NO. 7 TAHUN 2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
14	UU NO. 8 TAHUN 2020	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019
15	UU NO. 9 TAHUN 2020	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
16	UU NO. 10 TAHUN 2020	BEA METERAI
17	UU NO. 11 TAHUN 2020	CIPTA KERJA
18	UU NO. 12 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
19	UU NO. 13 TAHUN 2020	PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
20	UU NO. 1 TAHUN 2019	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)

tirto.id - Dalam menjalankan sistem pemerintahan negara Indonesia, presiden dibantu oleh wakilnya yang telah terpilih melalui Pemilu. Selain itu, presiden juga dibantu para menteri yang tersusun di Kementerian Indonesia berdasarkan Pasal 17 UUD 1945.

Studi pendidikan kewarganegaraan tidak asing dengan isi UUD 1945, salah satunya Pasal 17 yang di dalamnya termuat mengenai aturan kementerian negara.

Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial, mengenal presiden sebagai kepala negara yang berhak melakukan beberapa kewenangan terhadap menteri pilihannya.

Berdasarkan catatan Ida Rohayani dalam Modul PPKn Kelas X: Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (2020:20), presiden punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.

Empat belas hari setelah mengucap sumpah pelantikan, presiden punya tugas untuk mencari menteri-menteri yang nanti akan membantunya ketika menjalankan pemerintahan. Selain itu, presiden juga berhak memberhentikan seorang menteri jika terjadi penyelewengan tugas atau kinerjanya tidak sesuai kesepakatan awal.

DPR membagikan terkait isi UUD 1945 melalui website resminya. Tepat pada Bab ke-V Pasal 17 UUD 1945, penjelasan mengenai adanya Kementerian Negara Republik Indonesia. Berikut ini isinya:

Pasal 17 UUD 1945

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Selain tertuang dalam pasal tersebut, cara kerja Kementerian RI juga dijelaskan lebih lengkap melalui UU RI Nomor 39 Tahun 2008. Di dalamnya termuat segala hal menyangkut kedudukan, tugas, fungsi, susunan, pembentukan, pengubahan, penggabungan, dan pemisahan kementerian. Selain itu, ada juga penjelasan tentang hubungannya dengan lembaga non-kementerian.

Tugas yang diberikan kepada Kementerian RI tercantum di Pasal 7 UU RI Nomor 29 Tahun 2008, yakni “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara".

Lalu, terdapat Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang 34 kementerian dengan urusannya masing-masing di Indonesia.

Berikut ini daftarnya:

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Luar Negeri

3. Kementerian Pertahanan

4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

5. Kementerian Keuangan

6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7. Kementerian Perindustrian

8. Kementerian Perdagangan

9. Kementerian Pertanian

10. Kementerian Kehutanan

11. Kementerian Perhubungan

12. Kementerian Kelautan dan Perikanan

13. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

14. Kementerian Pekerjaan Umum

15. Kementerian Kesehatan

16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

17. Kementerian Sosial

18. Kementerian Agama

19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

20. Kementerian Komunikasi dan Informatika

21. Kementerian Sekretariat Negara

22. Kementerian Riset dan Teknologi

23. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

24. Kementerian Lingkungan Hidup

25. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

26. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

27. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

28. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

30. Kementerian Perumahan Rakyat

31. Kementerian Pemuda dan Olahraga

32. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

33. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

34. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Baca juga:

• Isi Pembukaan UUD 1945: Kedudukan, Bunyi Alinea, Makna & Penjelasan
• Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945
• Apa Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945?

Subscribe for updates Unsubscribe from updates