Apa politik luar negeri yang dianut Indonesia dan jelaskan artinya?

tirto.id - Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif selama ini dijalankan dengan berasaskan pada 3 landasan. Adapun 3 landasan politik luar negeri Indonesia itu meliputi, landasaan idiil atau ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Lantas, apa yang dimaksud landasan idiil, konstitusional, dan operasional politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif?

Table of Contents Show

Apa Itu Politik Luar Negeri Bebas Aktif?
Apa Saja Landasan Politik Luar Negeri Indonesia?
Video yang berhubungan

Seperti negara-negara lain yang sama-sama berdaulat, Republik Indonesia pun menjalin kerja sama internasional. Hal ini membuat Indonesia turut terlibat dalam pergaulan dunia. Agar kerja sama internasional membuahkan hasil positif bagi kepentingan nasional, Indonesia perlu menyusun strategi politik luar negeri yang tepat.

Mengutip modul Sejarah (2020) terbitan Kemdikbud, dasar pertimbangan dan alasan suatu negara menentukan negara lain menjadi negara sahabat yaitu mengenai aspek politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah masing-masing.

Politik luar negeri merupakan arah kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara-negara lain. Kebijakan politik ini bagian dari kebijakan nasional, tetapi lingkupnya dunia internasional. Meski begitu, kebijakan politik luar negeri diterapkan demi kepentingan nasional. Indonesia menjalankan politik luar negeri tersebut atas dasar prinsip bebas aktif dan berfondasikan pada 3 landasan (idiil, konstitusional, dan operasional).

Apa Itu Politik Luar Negeri Bebas Aktif?

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menetapkan bahwa politik luar negeri yang dijalankan sejak era pascakemerdekaan sampai sekarang menganut prinsip bebas-aktif.

Bebas bermakna bebas memilih atau menentukan negara yang menjadi sahabat Indonesia tanpa terikat pada satu ideologi atau blok tertentu. Adapun makna aktif adalah ikut ambil bagian dalam mengembangkan persahabatan dan kerja sama internasional.

Pencetus politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia adalah Mohammad Hatta. Wakil Presiden Indonesia pertama itu mengemukakan konsep "bebas aktif" saat menyampaikan pidato berjudul "Mendayung di antara Dua Karang" pada 2 September 1948. Pidato disampaikan di depan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).

Menurut Hatta, penentuan kebijakan politik luar negeri Indonesia perlu ditetapkan agar Indonesia tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional. Indonesia harus tetap menjadi subjek di dunia internasional yang memiliki hak dalam menentukan sikap sendiri sebagai negara yang merdeka sepenuhnya.

Makna politik luar negeri Indonesia yang "bebas aktif" juga diterangkan dalam Bagian Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (PDF), tepatnya penjelasan untuk pasal 3, yakni sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

"Yang dimaksud dengan diabdikan untuk "kepentingan nasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945."

Mengutip modul PPKn Kelas XI terbitan Kemdikbud, Indonesia memiliki corak politik luar negeri yang khas. Hal ini terlihat pada pembukaan UUD 1945. Dalam potongan teksnya disebutkan, “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Apa Saja Landasan Politik Luar Negeri Indonesia?

Politik luar negeri memerlukan landasan demi menopang kebijakannya. Untuk NKRI, kebijakan politik luar negeri dilandasi dengan landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Apa yang dimaksud dengan 3 landasan politik luar negeri Indonesia itu?

Jawabannya bisa ditemukan dalam Bagian Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (PDF), khususnya terkait pasal 2, yakni sebagai berikut.

1. Landasan Idiil

Landasan idiil Politik Luar Negeri Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian kebijakan politik luar negeri Indonesia harus dijiwai Pancasilan dan mencerminkan ideologi bangsa tersebut.

Pancasila telah menjadi dasar negara yang merupakan pedoman hidup bangsa dan sumber hukum di Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan pedoman dasar untuk menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, sekaligus bermasyarakat. Karena itu, kebijakan politik luar negeri RI pun harus dilandasi Pancasila.

2. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termaktub pula di alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan utama kemerdekaan Indonesia, yakni:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. [....]."

3. Landasan Operasional

Landasan operasional politik luar negeri Indonesia sebenarnya dinamis karena mengikuti perkembangan zaman, dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintahan pada masanya.

Menukil Bagian Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 1999, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Mengutip buku Sejarah Indonesia Kelas XII (2018:208-2019) terbitan Kemdikbud, landasan operasional politik luar negeri Republik Indonesia terus berkembang dari masa ke masa, yang bisa dibagi dalam 3 zaman, yakni era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Pada masa periode Reformasi, yang dimulai dari masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, substansi landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat di Ketetapan (TAP) MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN.

Di antara isi TAP MPR itu termasuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri Indonesia, yaitu:

menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional;
ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerja sama untuk kepentingan rakyat Indonesia;
memperbaiki performa, penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi pro-aktif di semua bidang;
meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerja sama regional dan internasional;
mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas;
memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga;
mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam kerangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara.

Baca juga artikel terkait POLITIK LUAR NEGERI atau tulisan menarik lainnya Ilham Choirul Anwar
(tirto.id - ica/add)

Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Addi M Idhom
Kontributor: Ilham Choirul Anwar

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

tirto.id - Politik luar negeri dibutuhkan setiap negara di dunia untuk membangun hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri turut dilaksanakan oleh Indonesia sejak negara ini resmi berdiri.

Politik luar negeri sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain dengan maksud mencapai tujuan negara maupun kepentingan negara yang bersangkutan.

Menurut buku "Sejarah Indonesia" yang diterbitkan Kemendikbud, landasan utama politik luar negeri Indonesia adalah dasar negara yaitu Pancasila. Dalam menjalankan kegiatan politik dengan negara-negara lain di kancah internasional, Indonesia menganut paham politik "bebas aktif."

Dalam pasal 3 UU Nomor 37 tahun 1999, bebas aktif artinya adalah Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara a priori pada kekuatan dunia mana pun.

Secara bersamaan, Indonesia juga turut aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik, sengketa, serta permasalahan dunia lainnya sebagai tujuan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejarah politik luar negeri di Indonesia

Sejak Indonesia dinyatakan sebagai sebuah negara yang berdaulat, politik luar negeri Indonesia turut lahir sebagai pelengkap kebijakan untuk mengatur hubungannya di dunia internasional.

Jika landasan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, maka landasan konstitusionalnya adalah Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat, yang berbunyi "....dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial….”

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dikeluarkan Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945. Maklumat tersebut mengatur poin-poin hubungan Indonesia dengan luar negeri, yaitu:

politik damai dan hidup berdampingan secara damai;
tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain;
politik bertetangga baik degan kerja sama dengan semua negara, baik bidang ekonomi, politik, dan sebagainya;
melakukan hubungan dengan negara lain dengan mengacu pada piagam PBB.

Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta pada 2 September 1948 sempat menyatakan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Menurut e-modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan Kemedikbud, tujuan-tujuan tersebut antara lain:

Mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan bangsa juga negara Indonesia;
Memperoleh barang-barang dari luar negeri yang tidak atau belum dapat diproduksi sendiri sebagai upaya memperbesar kemakmuran rakyat Indonesia;
Meningkatkan persaudaraan antar bangsa;
Meningkatkan perdamaian dunia.

Kemudian, di tahun 1959 hingga 1965 pada masa Demokrasi terpimpin, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan UUD 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945, serta Amanat Presiden yang disebut dengan "Manifesto Politik Republik Indonesia."

Amanat Presiden tersebut memuat tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu melanjutkan perjuangan anti imperialisme. Sementara, tujuan jangka panjang yaitu melenyapkan imperialsime.

Pada masa tersebut, pemerintah Indonesia meyakini bahwa walaupun Indonesia sudah merdeka negara-negara imperialis dan kolonialis, yaitu negara-negara barat, masih merupakan ancaman bagi kemerdekaan Indonesia. Manifesto Politik (Manipol) Indonesia ini merupakan cikal bakal munculnya doktrin dunia tanpa Blok Barat, Blok Timur, ataupun Blok ketiga (Asia/Afrika).

Setelahnya, pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diatur dalam Ketetapan MPRS no. XII/ MPRS/1966. Ketetapan ini mempertegas kembali sejumlah peraturan formal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Poin pertama yang dipertegas dalam Ketetapan MPRS tersebut adalah politik luar negeri Indonesia bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apa pun. Indonesia turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Poin kedua adalah politik luar negeri Indonesia mengabdi kepada kepentingan nasional serta amanat penderitaan rakyat.

Di tahun 1973, politik luar negeri Indonesia mulai difokuskan pada upaya pembangunan. Ini artinya lebih banyak kerja sama Indonesia di bidang ekonomi dan bidang lainnya dengan dunia internasional.

Kemudian setelah reformasi, yaitu pasca Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia diatur dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Kegiatan politik luar negeri pada masa ini lebih banyak menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan krisis ekonomi nasional yang terjadi kala itu.