Suatu negara biasanya menetapkan aturan tertentu saat melakukan perdagangan dengan negara lain

Suatu negara biasanya menetapkan aturan tertentu saat melakukan perdagangan dengan negara lain

Suatu negara biasanya menetapkan aturan tertentu saat melakukan perdagangan dengan negara lain
Lihat Foto

sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id

Hambatan perdagangan internasional salah satunya lewat perbedaan mata uang antar negara.

KOMPAS.com - Perdagangan internasional dilakukan oleh dua negara atau lebih yang biasanya sudah menjalin kerja sama.

Dibeberapa negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara. 

Perdagangan internasional sebenarnya sudah terjadi selama berabad-abad lalu dan dampak positifnya masih terasa hingga sekarang.

Perdagangan internasionak juga mendorong adanya kemajuan transportasi, globalisasi, industrialisasi, hingga perusahaan multinasional. 

Dalam praktiknya, kegiatan perdagangan internasional tetap mengalami hambatan. Hambatan tersebut tentu mengakibatkan proses perdagangan tidak berjalanlancar atau cenderung gagal. 

Baca juga: Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

Beberapa hambatan perdagangan internasional, yaitu: 

Perbedaan mata uang

Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, negara-negara eksportir akan meminta pembayaran menggunakan mata uang negaranya. 

Ketika mata uang negara eksportir lebih tinggi dari negara importir, maka negara pengimpor harus menambah pengeluaran. Untuk melancarkan proses perdagangan internasional perlu adanya penetapan mata uang internasional yang diterima oleh setiap negara. 

Kebijakan perdagangan pemerintah 

Dalam buku Politik Bisnis Internasional (2002) karya Bob Sugeng Hadiwinata, meski banyak negara yang mendukung perdagangan bebas, nyatanya masih ada kebijakan pemerintah negara yang membatasi masunya produksi asing ke pasar domestiknya.

Hal tersebut dilakukan demi kepentingan perlindungan industri dalam negeri. Ada dua cara yang umum dilakukan suatu negara untuk membatasi aliran produk asing, yaitu: 

Hambatan non tarif

Hambatan non tarif atau nn taridd barries adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antarnegara tanpa harus menetapkan tarif terhadap produk tersebut. 

Non tariff barries dapat juga diartikan sebagai penghalang untuk membatasi perdagangan internasional melalui non pajak.

Hal itu dapat didefinisikan sebagai segala bentuk usaha hambatan arus masuk barang ke dalam  wilayah suatu negara yang tidak terkait dengan pungutan impor.

Beberapa jenis hambatan non tarif di antaranya lisensi, kuota impor, embargo, subsidi ekspor, pengekangan ekspor sukarela, hambatan administratif, dan masih banyak lainnya. 

Baca juga: Definisi dan Tujuan Perdagangan Internasional

Hambatan tarif (tariff barriers)

Tarif pada dasarnya adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seorang importir kepada pemerintah untuk membawa masuk suatu barang ke negaranya.

Pemberlakuan pungutan impor ini pada umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan jumlah pembayaran yang ditetapkan per unit barang tanpa memandang nilai barang.

Sebenarnya pemberlakuan tarif sudah berlangsung sejak adanya mekanisme perdagangan internasional.

Sepanjang sejarah, negara-negara pelaku perdagangan internasional menetapkan tarif dengan tingkat yang berbeda-beda.

Pembatasan kuantitif

Fokus dari pembatasan kuantitif adalah pada upaya mengurangi arus masuk produk asing ke dalam negeri. Caranya dengan membatasi jumlah barang yang masuk. 

Negara yang melakukan pembatasan kuantitif akan membuat negara eksportir kehilangan sedikit peluang mendapatkan keuntungan. 

Pembatasan kuantitif banyak dilakukan negara maupun pelaku bisnis karena lebih mengandung kepastian. 

Baca juga: Keuntungan Adanya Perdagangan Antarnegara

Pembatasan kualitatif

Upaya untuk membatasi arus barang dari luar negeri dapat dilakukan secara kualitatif dengan menetapkan aturan-aturan tertentu.

Sehingga dengan sendirinya menghambat masuknya barang-barang yang tidak memenuhi aturan yang ditetapkan.

Konflik perang

Ketika kondisi keamanan suatu negara tidak stabil, seperti adanya peperangan, atau kerusuhan, akan membuat negara-negara lain akan merasa takut untuk melakukan pedagangan.

Dampaknya mereka akan beralih ke negara yang lebih aman. Bahkan terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antarnegara menjadi terputus. Hal ini dapat menyebabkan perdagangan antarnegara akan terhambat. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kebijakan-Kebijakan Perdagangan Internasional, meliputi:

1.     Tarif

Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik (Specific Tariffs) dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya $6 untuk setiap barel minyak). Tarifold Valorem (od Valorem Tariffs) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor (Misalnya, tariff 25 persen atas mobil yang diimpor). Dalam kedua kasus dampak tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang ke suatu negara.

2.     Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri, seperti tariff, subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik (nilai tertentu per unit barang) atau Od Valorem (presentase dari nilai yang diekspor). Jika pemerintah memberikan subsidi ekspor, pengirim akan mengekspor, pengirim akan mengekspor barang sampai batas dimana selisih harga domestic dan harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampak dari subsidi ekspor adalah meningkatkan harga dinegara pengekspor sedangkan di negara pengimpor harganya turun.

3.     Pembatasan Impor

Pembatasan impor (Import Quota) merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Misalnya, Amerika Serikat membatasi impor keju. Hanya perusahaan-perusahaan dagang tertentu yang diizinkan mengimpor keju, masing-masing yang diberikan jatah untuk mengimpor sejumlah tertentu setiap tahun, tak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan. Besarnya kuota untuk setiap perusahaan didasarkan pada jumlah keju yang diimpor tahun-tahun sebelumnya.

4.     Pengekangan Ekspor Sukarela

Bentuk lain dari pembatasan impor adalah pengekangan sukarela (Voluntary Export Restraint), yang juga dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela (Voluntary Restraint Agreement=ERA). VER adalah suatu pembatasan (Kuota0 atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor. VER mempunyai keuntungan-keuntungan politis dan legal yang membuatnya menjadi perangkat kebijakan perdagangan yang lebih disukai dalam beberapa tahun belakangan. Namun dari sudut pandang ekonomi, pengendalian ekspor sukarela persis sama dengan kuota impor dimana lisensi diberikan kepada pemerintah asing dan karena itu sangat mahal bagi negara pengimpor. VER selalu lebih mahal bagi negara pengimpor dibandingan dengan tariff yang membatasi impor dengan jumlah yang sama. Bedanya apa yang menjadi pendapatan pemerintah dalam tariff menjadi (rent) yang diperoleh pihak asing dalam VER, sehingga VER nyata-nyata mengakibatkan kerugian.

5.     Persyaratan Kandungan Lokal

Persyaratan kandungan lokal (local content requirement) merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, seperti kuota impor minyak AS ditahun 1960-an. Dalam kasus lain, persyaratan ditetapkan dalam nilai, yang mensyaratkan pangsa minimum tertentu dalam harga barang berawal dari nilali tambah domestic. Ketentuan kandungan local telah digunakan secara luas oleh negara berkembang yang beriktiar mengalihkan basis manufakturanya dari perakitan kepada pengolahan bahan-bahan antara (intermediate goods). Di amerika serikat rancangan undang-undang kandungan local untuk kendaraan bermotor diajukan tahun 1982 tetapi hingga kini berlum diberlakukan.

6.     Subsidi Kredit Ekspor

Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang di subsidi kepada pembeli. Amerika Serikat seperti juga kebanyakan negara, memilki suatu lembaga pemerintah, export-import bank (bank Ekspor-impor) yang diarahkan untuk paling tidak memberikan pinjaman-pinjaman yang disubsidi untuk membantu ekspor.

7.     Pengendalian Pemerintah (National Procurement)

Pembelian-pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Contoh yang klasik adalah industri telekomunikasi Eropa. Negara-negara mensyaratkan eropa pada dasarnya bebas berdagang satu sama lain. Namun pembeli-pembeli utama dari peralatan telekomunikasi adalah perusahaan-perusahaan telepon dan di Eropa perusahaan-perusahaan ini hingga kini dimiliki pemerintah, pemasok domestic meskipun jika para pemasok tersebut mengenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemasok-pemasok lain. Akibatnya adalah hanya sedikit perdagangan peralatan komunikasi di Eropa.

8.     Hambatan-Hambatan Birokrasi (Red Tape Barriers)

Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Untungnya atau sayangnya, begitu mudah untuk membelitkan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean sedemikian rupa sehingga merupakan perintang dalam perdagangan. Contoh klasiknya adalah Surat Keputusan Pemerintah Perancis 1982 yang mengharuskan seluruh alat perekam kaset video melalui jawatan pabean yang kecil di Poltiers yang secara efektif membatasi realiasi sampai jumlah yang relatif amat sedikit.

BM-SC