Sebutkan macam macam upaya mengganti Pancasila di awal kemerdekaan kapan terjadinya dan apa tujuannya?

Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Hal ini ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi tahun 1948. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun dimana berlangsung peristiwa G30S/PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948-1965 itu dibagi ke dalam tiga bentuk pergolakan yaitu.

1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.
2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest),  yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz. Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan.
3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan, yang termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jawaban  yang tepat adalah D

puti aini yasmin Senin, 07 Maret 2022 - 17:09:00 WIB

JAKARTA, iNews.id - Bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menjadi materi yang keluar dalam ujian. Agar bisa menjawabnya, berikut penjelasannya.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Adapun, dalam pembukaan UUD 1945, kedudukan Pancasila merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat.

Bagaimana Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Orde Lama?

Melansir buku 'Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan' terbitan PT Gramedia Widiasarana Indonesia,  jawaban dari bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan adalah penuh dengan upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan.

Pada periode 1945-1950 terjadi upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan pemberontakan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Adapun, contoh pemberontakan yang terjadi di penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan adalah sebagai berikut

• 1. Pemberontakan PKI di Madiun untuk mendirikan negara Soviet Indonesia berideologi komunis.
• 2. Pemberontakan DI/TII untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan mengganti Pancasila dengan dasar Islam

Diketahui, bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan masih sangat tinggi dianut. Namun, setelah penjajahan diusir, persatuan mulai mendapat tantangan, misalnya demokrasi tidak terlaksana sesuai aturan.

Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara adalah Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan mufakat tetapi voting. Periode ini pun mendapat banyak tantangan dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA).

Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan adanya pemilu 1955. Tetapi, anggota konstituante hasil dapat menyusun UUD, seperti yang diharapkan sehingga berakibat pada krisis politik, ekonomi dan keamanan, serta membuat Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante.

Bagaimana Penerapan Pancasila pada Masa Orde Lama

Periode 1959-1966 dikenal dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin atau masa orde lama. Demokrasi ini bukan berada kekuasaan pada kekuasaan rakyat, tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno.

Presiden Soekarno menggabungkan nasionalis, agama dan komunis yang ternyata tak cocok dengan NKRI. Terbukti dengan adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi bersendirikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha mengganti dengan ideologi lain.

Pada periode ini lah terjadi pemberontak PKI oleh D N Aidit pada tanggal 30 September 1965. Gerakan ini bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan memakan banyak korban.

Jadi, sudah jelaskan jawaban dari bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Selamat belajar!

Editor : Puti Aini Yasmin

TAG : pancasila kemerdekaan kemerdekaan indonesia indonesia

tirto.id - Pancasila merupakan dasar negara serta pandangan hidup bangsa yang telah disepakati sebagai ideologi. Namun dalam penerapannya, terdapat banyak hambatan yang harus dihadapi. Beberapa kali upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan meskipun pada akhirnya gagal.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, upaya untuk penerapan Pancasila senagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa mengalami berbagai permasalahan.

Beberapa kali upaya dilakukan untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai Pancasila. Berikut adalah upaya tersebut yang dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas IX.

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pemberontakan ini terjadi di Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan yang dipimpin oleh Muso dan Amir Sjarifuddin ini memiliki tujuan utama yaitu mendirikan Negara Soviet Indonesia yang memiliki ideologi komunis.

Terdapat faktor lain yang melatar belakangi peristiwa ini, antara lain:

1. Jatuhnya Kabinet Amir Sjaridufin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang merugikan Indonesia
2. Amir Sjarifuddin dan Muso yang memiliki cita-cita untuk menyebarkan komunisme di Indonesia
3. Propaganda kekecewaan terhadap perdana menteri yaitu Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100 ribu tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan untuk menghemat biaya.

Sudirman memerintahkan Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan yang dibantu oleh para santri.

PKI akhirnya dapat dibubarkan setelah dua pemimpinnya akhirnya gugur. Selain itu, beberapa petinggi PKI seperti D.N. Aidit dan Lukman melarikan diri ke Tiongkok dan Vietnam.

Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia

Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia diawali dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII).

Tujaun dari pemberontakan ini adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun gerakannya ternyata bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Saat terjadi pemberontakan ini, banyak terjadi perusakan dan pembakaran rumah warga hingga penganiayaan terhadap penduduk. Hingga akkhirnya Kartosuwiryo dan para pengikutnya ditangkap pada 4 Juni 1962.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Merupakan gerakan separatis yang dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil yang memiliki tujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950. Pada November 1950, RMS dapat dikalahkan oleh militer Indonesia, namun konflik di Seram tetap berlanjut hingga Desember 1963.

Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, lalu mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada 1966. RMS akhirnya berhasil dihentikan setelah Suomokil dijatuhi hukuman mati dan pemberontakan ini dihentikan oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

Terjadi pada tahun 1957-1958 di Sumatera dan Sulawesi, pemberontakan ini dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang saat itu dipimpin oleh presiden Soekarno.

Terjadi ketidakadilan dalam pembangunan di Indonesia yang disebabkan oleh ketimpangan sosial. Hal ini karena presiden Soekarno yang tidak dapat lagi diberikan nasihat dalam menjalanan pemerintahan.

Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan juga bersifat sentrali, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan, dan menimbulkan ketidakadilan pembangunan. Hingga timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia.

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Merupakan milisi yang didirikan oleh Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Westerling menganggap ia merupakan sang “Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani.

Gerakan APRA memiliki tujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri untuk negara-negara RIS.

APRA mulai melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi.

Penyerangan juga direncanakan oleh Westerling di Jakarta, namun usahanya dapat digagalkan karena APRIS yang mengirimkan pasukannya yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mohamad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri RIS juga berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda. Peristiwa ini akhirnya mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950.

Perubahan Bentuk Negara dari Republik Indonesia Serikat Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia pertama kali melakukan pemilu pada 1955. Namun saat itu Undang-Undang Dasar yang diharapkan tidak dapat disusun.

Hal ini menyebabkan krisis dalam beberapa bidang seperti politik, ekonomi, dan keamanan yang akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang juga dikenal dengan nama Dekrit 5 Juli 1959.

Berikut adalah isi dari Dekrit Presiden 1959:

• Membubarkan Badan Konstituente
• Undang-Undang Dasar Tahun 1959 berlaku kembali
• Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku
• Segera akan dibentuk MPRS dan DPAS.

Baca juga:

• Hubungan Pancasila dengan Kewajiban dan Hak Asasi Manusia (HAM)
• Megawati soal Pancasila: Negara akan Ambruk Bila Ubah Ideologi

Subscribe for updates Unsubscribe from updates