Sistem pemerintahan yang demokrasi memungkinkan setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Dimana kebebasan politik yang dimiliki dapat disalurkan dalam sebuah organisasi politik dan menyampaikan aspirasinya. Namun demikian, sehatnya politik juga tergantung dari infrastruktur politik yang dibangun oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Show Infrastruktur politik adalah suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya untuk memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya. Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, infrastruktur politik sering disebut sebagai mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi tujuan, serta kesamaan lainnya. Secara umum ada beberapa unsur infrastruktur politik di Indonesia, diantaranya: Partai politik Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan dibentuknya sebuah partai adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional sehingga partai tersebut dapat melaksanakan program serta kebijakan yang telah dibuatnya. (Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi) Dalam negara demokrasi, fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana pengatur konflik, sarana partisipasi politik, dan sarana pembuatan kebijakan. Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan tujuan sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Kelompok kepentingan, berorientasi kepada proses perumusan kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah. Kelompok Penekanan Kelompok penekanan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan yang kegiataannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi. Contohnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Media Komunikasi Politik Media komunikasi politik merupakan salah satu instrument politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Secara sederhana komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Tokoh Politik Tokoh politik adalah orang yang karena perjuangan dan idealismenya dikenal oleh masyarakat sehingga sehala pendapat dan perbuatannya diikuti oleh banyak orang. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bermaksud memperoleh keuntungan. Organisasi ini, dalam terjemahan harfiahnya dikenal juga sebagai organisasi nonpemerintah.
Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the sosial political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompok masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil didalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik”. Berdasakan teori politik, infrastruktur politik mencakup 5 (lima) unsur atau komponen sebagai berikut : a. Partai politik (political party ), b. kelompok kepentingan (interst group), c. kelompok penekan (pressure group), d. media komunikasi politik (political communication media) dan e. tokoh politik (political figure).
Akses instan ke jawaban di aplikasi kami Dan jutaan jawaban atas pertanyaan lain tanpa iklan  Lebih pintar, unduh sekarang! atau Lihat beberapa iklan dan buka blokir jawabannya di situs
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Maruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com – Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informasl yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik oleh suprastruktur politik. Dikutip dari buku Ilmu Politik Manifestasi (2020) oleh Wisnu Mahendra, infrastruktur politik merupakan kekuatan yang berada dalam masyarakat. Dalam ilmu politik, infrastruktur politik menjadi suatu set struktur yang menggabungkan natara satu dengan yang lain. Kemudian membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu. Infrastruktur politik memiliki tujuan utama untuk menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam proses bernegara, infrastruktur politik memiliki peran penting sebagai lembaga untuk memberikan berbagai masukan kepada penguasa. Baca juga: Bagaimana Proses Komunikasi Politik? Dirangkum dari situs Lembaga Ketahanan Nasional, infrastruktur politik terdiri dari partai politik, interest group (kelompok kepentingan), pressure group (kelompok penekan), medium of political communication ( media komunikasi politik), journalism group (kelompok jurnalis), student group (kelompok pelajar), dan political figure (figur-figur politik). Berikut penjelasannya: Partai politikPartai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik sebagai sebuah organisasi masyarakat memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam hal mengendalikan kekuasaan. Oleh sebab itulah, partai politik termasuk dalam unsur infrastruktur politik. Bagi negara penganut sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik merupakan salah satu atribut negara demokrasi. Adapun fungsi partai politik dalam negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Baca juga: Apa Tujuan Komunikasi Politik?
Pada dasarnya insfrasruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali (B) Lembaga negara. Karena infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik di dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Artinya, setiap organisasi / kelompok non pemerintah yang menjadi pelaku politik termasuk infrastruktur politik. Misalnya, partai politik itu bukan lembaga formal / resmi negara melainkan dibentuk oleh masyarakat, atau misalnya kelompok kepentingan seperti serikat buruh. Maka karena yang ditanyakan yang bukan, maka jawabannya adalah lembaga negara. Karena lembaga negara adalah organisasi resmi / formal negara / pemerintahan, sehingga bukan merupakan insfrastruktur politik, melainkan merupakan suprastruktur politik. Kata kuncinya:
Pada dasarnya insfrasruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali …
c. Kelompok kepentingan (interest group).
d. Kelompok penekan (pressure group).
e. Pendapat umum (publik opini) bersama media massa. Penjelasan
Dalam belajar online kali ini, kata kuncinya adalah kecuali dan infrastruktur politik. Nah, infrastruktur politik itu kan kekuatan politik yang terdiri dari organisasi non pemerintah / tidak resmi. Maka karena yang ditanyakan yang kecuali, berarti yang bukan merupakan organisasi non pemerintahan. Sehingga jawabannya adalah lembaga negara. Karena lembaga negara adalah lembaga pemerintah / negara yang masuknya suprastruktur politik, bukan infrastruktur politik. Sehingga benar karena yang ditanya adalah kecuali. Berikut keterangan dala, buku paket:
Karena partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, hingga pendapat umum / media masa adalah lembaga non pemerintah / tidak resmi, maka termasuk infrastruktur politik. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang bukan. Pada intinya, kalau infrastruktur politik itu lembaga non pemerintah / tidak resmi, sedangkan suprastruktur adalah lembaga pemerintah / negara / resmi. Kunci JawabanPada dasarnya insfrasruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali (B) Lembaga negara, karena lembaga negara adalah organisasi resmi negara / pemerintah, sehingga bukan termasuk infrastruktur politik, melainkan suprastruktur politik.
Jawaban diverifikasi BENAR 💯 |
Sebutkan infrastruktur politik yang mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
