Salah satu faktor yang menyebabkan pemerintahan yang tidak transparan

06 Jun 2012

by rellagiagia in Nationality

A. Keterbatasan kemampuan material , aspek mental spiritual. – Keterbatasan material : karena pemerintah kurang dalam pendapatan (penghasilan) sehingga melakukan tindak KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Contoh :

Polisi yang melakukan penilangan terhadap pengguna kendaraan bermotor, terutama yang melanggar peraturan. Di saat seperti ini, polisi menggunakan kesempatan untuk menambah penghasilan yang terbilang kurang mencukupi kebutuhan sehari- hari.

– Keterbatasan spiritual : karena keimanannya yang kurang diamalkan dalam kehidupan sehari – hari sehingga melakukan hal

yang tidak transparan tersebut.

B. Keterbatasan mengamalkan nilai agama dan nilai budaya bangsa. – Pemerintah memiliki akhlak yang kurang baik karena kurangnya kesadaran pemerintah untuk veriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehingga pemerintah melakukan sesuatu kecurangan.

– Budaya bangsa merupakan identitas/ kepribadian bangsa. Diantaranya : gotong – royong , musyawarah untuk mencapai mufakat ,demokrasi, kekeluargaan , religius.

Dalam hal ini, pemerintah kurang memiliki sikap – sikap tersebut. Dan akhirnya pemerintah bersikap tidak terbuka.

Contoh :
Demokrasi tang dilakukan secara tidak utuh dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya.

C. Keterbatasan dalam pengendalian diri, khususnya dlam menegakkan HAM. – Pemerintah bersifat egois, hanya mementingkan pribadi dan tidak mementingkan rakyat. Pemerintah tidak trbuka dan tidak peduli dampak yang dirasakan oleh rakyat. Contoh : # Pemerintah kurang memperhatikan daerah yang terpencil/ tertinggal

sehingga terjadilah kelaparan yang akhirnya membuat sengsara rakyat.

# Warga Negara berkewajiban untuk membayar pajak. Namun pada realisasinya pajak telah disalah gunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi. (Tindakan korupsi = sesuatu yang tidak transparan yang

menyengsarakan rakyat kecil.)

Home /
Archives /
Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu /
Articles

DOI: https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik dilingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas. Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.

Tim Penyunting : Tulus Warsito, Ulung Pribadi, Achmad Nurmandi. Aichholzer, Rupert SCHmutzer (dalam Achmadi). 2014. The Impact Of Social Media Use On Local Government Organizationaland Public Policy : The Luhmanian Organizational Theory Perspective. Alamsyah. 2003. Pengaruh Perilaku Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Kabupaten Lebak Provinsi Banten). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung Asropi 2008. Budaya Inovasi dan Reformasi. Jurnal IlmuAdministrasi, volume V Nomor 3. September 2008. Darmawan. 2015. Kinerja Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Reklame Insidental di Kabupaten Purwakarta. Disertasi Program Pasca sarjana Universitas Padjadjaran Bandung Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta.Universitas Gajah Mada. Egetan. Maxi. 2014. Perilaku Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Perizinan Kabupaten Minahasa. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Firman. 2015. Membangun Inovasi Birokrasi Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi. Prosiding Dinamika Pemerintahan di Indonesia September 2015 hlm C14 ISBN 9786027 300903. Universitas Brawijata. Malang Hanif. Hasrul. 2013. Proses politik dibalik berbagai upaya reformasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan dalam satu dasawarsa Analisis CSIS Volume 42 No 1, Maret 2013. ISSN1829-5908 Hikmat Ibrahim. 2014. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Izin Reklame di Kota Medan. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran bandung Jani Lucky Kerangka analisis alternatif dalam menjelaskan kontradiksi dari pendekatan dan program good governance di beberapa daerah di Indonesia. Analisis CSIS Volume 42 No 1, Maret 2013. ISSN1829-5908 Jati Raharjo W Kendala dalam Tataran implementasi pergeseran paradigma penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 15 Nomor 1, Juli 2011 ISSN 1410-4946. Universitas GadjahMada Kaunang. Markus. 2013. Kualitas Pelayanan Perizinan Pada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Minahasa Utara. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung Kasman. Andi. 2013. Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Lembaga Kearsipan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Kurniasih Dewi. 2015. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Bandung. Prosiding Dinamika Pemerintahan di Indonesia. September 2015 hlm C9 ISBN 9786027 300903Universitas Brawijaya. Malang Nurdin. Encep Syarief. 2012. Pengaruh Karakteristik Perilaku Birokrat Terhadap Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Ciamis. (Studi Pelayanan Administrasi dan Jasa Publik). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung Osborne David dan Geabler Ted.2005. Reinventing Government. Jakarta. PPM Pers. Pribadi Airlangga Bagaimana good governance yang secara normatif diyakini sebagai desain untuk mengelola agar pasar bekerja pada kepentingan publik Analisis CSIS Volume 42 No 1, Maret 2013. ISSN1829-5908 Ramdhani, Muhammad.2014. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pajak Reklame Di Kota Bogor. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Rajab Budi Kurangnya Penerapan konsep good governance dalam tatanan pemerintahan di Era DemokratisasiAnalisis CSIS Volume 14 No4, Desember 2012. ISSN1829-5908 Rasyid,M.Ryas.1997. Makna Pemerintahan Tinjauan dari segi kepemimpinan dan etika. Jakarta: Yarsip Rohayatin. Titin. 2017. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kota Bandung. (studi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Rohilie Haunan Fachry. 2015.Merancang Masa Depan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Menciptakan Birokrasi Yang Responsif. Prosiding Dinamika Pemerintahan di Indonesia September 2015 hlm C26 ISBN 9786027 300903. Universitas Brawijata. Malang Romli Khomsahrial. 2013. Bureaucracy Communication and Government Organizational Culture. The First Internatioal Conference on Law, Business and Government, UBL, Indonesia. Samahuddin. 2011. Peranan Birokrasi Pemerintahan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan. (Studi Kasus di Kota Banjarmasin). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Savirani Amalinda Terjadinya paradoks dalam inovasi pemerintahan Analisis CSIS Volume 42 No 1, Maret 2013. ISSN1829-5908 Suhartono. 2015. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Cirebon. Disertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Padjdjaran Bandung Surachmin. 2013. Perilaku Organisasi Dalam Pelayanan Publik”. (Studi Kasus Perilaku Korupsi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Thoha Miftah. 2000. Reformasi Birokrasi Publik Pasca Orde Baru. Perubahan Tanpa Grand Design. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 3 halaman 246 – 255. Utama. 2004. Perilaku Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik” (Studi pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung ZET. Libing. 2008. Perilaku Birokrasi pemerintahan dalam pelayanan publik di Kabupaten Timur Tengah Selatan

Disertasi Program Pascasarjana Unpad.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Caraka Prabu, Department of Governmental Sciences, Faculty of Social and Political Science, Universitas Jenderal Achmad Yani as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

Jurnal Caraka Prabu, Department of Governmental Sciences, Faculty of Social and Political Science, Universitas Jenderal Achmad Yani and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Jurnal Caraka Prabu are the sole and exclusive responsibility of their respective authors