Program Keluarga Berencana yang diterapkan pemerintah Orde Baru mendapat apresiasi dari UNICEF

Manuver Politik dan Prediksi Pilpres 2024

Oleh Liputan6 pada 21 Okt 2011, 11:17 WIB

Diperbarui 21 Okt 2011, 11:17 WIB

Perbesar

Liputan6.com, Lampung Tengah: Suyono Hadinoto selaku Direktur Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan program Keluarga Berencana (KB) di era kepemimpinan Presiden Soeharto berhasil. Menurut Suyono, lonjakan jumlah penduduk yang terus meningkat pascapenerapan otonomi daerah setelah reformasi ini diakibatkan tidak adanya lagi pola kepemimpinan yang bersifat sentralistik. Bahkan menurutnya, pada zaman Orde Baru, program Keluarga Berencana (KB) dijadikan sebagai alat ukur kesuksesan kepala daerah dalam membangun desanya, dengan menekan tingkat rasio kependudukan. "Ketika Pak Harto semua berjalan karena sentralisasi, sistem komando ketat. Bahkan KB itu adalah sebagai alat ukur apakah bupati itu sukses atau tidak," kata Suyono saat ditemui di salah satu acara BKKBN di rumah dinas Bupati Lampung tengah, di Jalan Raya Lintas Sumatra, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Jumat  (21/10). Setelah Presiden Soeharto jatuh dari kursi kekuasaannya, menurutnya ada dua hal yang membuat bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang aneh, yang salah mengartikan makna dari reformasi itu sendiri. Yang pertama menurutnya, dalam reformasi 1998 itu apapun yang dilakukan rezim dahulu itu semua ditinggalkan. Padahal tidak semua program pemerintahan yang diterapkan di era Orde Baru itu buruk. "Kedua, masalah otonomi. Kita (Pemerintah Pusat) sudah tidak bisa memerintahkan ke tingkat bawah. Itu dibutuhkan leader yang kuat di tingkat provinsi untuk menerapkan program KB tersebut," tuturnya. Lebih lanjut Suyono menjelaskan bahwa dengan adanya penerapan otonomi daerah, banyak Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berkurang. Ini disebabkan banyak yang pindah ke tempat lain dan mutasi yang dilakukan oleh pimpinan daerah terhadap pimpinan dinas itu sangat tinggi. "Ditambah belum semua Bupati memilik perhatian terhadap program KB. Ada juga daerah yang merasa daerahya luas malah ingin tambah penduduk," paparnya. Suyono mengatakan, setelah otonomi ini bangsa kita mengalami kemunduran dalam berbagai aspek, terutama aspek pencanangan program berencana yang belum didukung oleh beberapa daerah di Indonesia. Namun, pada saat ini BKKBN pusat cukup serius untuk menerapkan keberhasilan KB pada era orde baru dengan meningkatkan anggaran dan kerjasama dilintas sektor. Dengan itulah, jumlah 237 juta jiwa masyarakat Indonesia yang saat ini ada, dapat dikurangi dan dipertahankan seiring dengan keseimbangan antara tingkat rasio kelahiran dengan rasio tingkat kematian. (MEL)

POPULER

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10

Berita Terbaru