Peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting membantu menyelesaikan masalah tentang

Dalam pelaksanaan hubungan internasional, Indonesia tidak hanya aktif dalam mengikuti berbagai organisasi Internasional.

Namun Indonesia juga berpartispasi secara aktif dalam membantu penyelesaian sebuah konflik antar negara. Dalam perannya Indonesia semaksimal mungkin bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak.

Hal itu merupakan cerminan dari prisip politik yang dianut oleh Indonesia. Selain itu, tindakan yang dilakukan Indonesia itu juga bertujuan untuk menjalin silahturami, apabila sewaktu waktu Indonesia memerlukan bantuan balik. Partisipasi Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik dapat terlihat dari keikutsertaannya pada Jakarta Informal Meeting (JIM).

Jakarta Informal Meeting merupakan sebuah pertemuan yang diadakan oleh Indonesia dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah konflik melalui jalur diplomasi. Berikut pemaparan mengenai Jakarta Informal Meeting.

Latar Belakang Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting

Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting (JIM) dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintah yang terjadi di Kamboja. Peristiwa itu terjadi saat perang antara Kamboja dengan Vietnam masih berkecamuk pada tahun 1979.

Konflik itu mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya.

Sebuah kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam adalah dengan mewujudkan sebuah pertemuan. Pertemuan itu diberi nama Jakarta Informal Meeting.

JIM dilaksanakan pada 25 hingga 28 Juli 1988. Jakarta Informal Meeting diselengarakan dua kali.

JIM yang pertama bertujuan sebagi media yang mempertemukan faksi faksi yang bertikai di Kamboja.

Selain itu, juga ditujukan dalam upaya mencari solusi atas konflik Kamboja dan Vietnam. Dalam pelaksanaannya Indonesia berupaya untuk menjadi pihak sentral.

Hal itu dilakukan untuk melancarkan upaya mediasi dalam penyelesaian konflik internal Kamboja dan Kamboja – Vietnam. Untuk menindaklanjuti Jakarta Informal Meeting I, pemerintah Indonesia beserta negara Asia Tenggara lainnya, mengadakan Jakarta Informal Meeting II.

Pada pertemuan itu lebih disampaikan secara teknis mengenai upaya penindaklanjutan dari hasil pertemuan JIM I.

Selain itu pada pelaksanaannya JIM II disampaikan mengenai beberapa kemajuan dari hasil JIM I.

Keputusan yang berasal dari pertemuan JIM I dan JIM II dilaporkan pada Menteri Luar Negeri. Yang kemudian akan disampaikan di KTT ASEAN di Brunei Darussalam.

Pelopor Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting

Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ialah insiatif yang dikemukakan oleh bangsa Indonesia. Pertemuan itu diselenggarakan di Istana Bogor secara dua kali. Dalam pertemuan itu Thailand mengajukan didirinya untuk bertindak sebagai mediator.

Dalam pelaksanaan JIM dhadiri oleh masing masing perwakilan, baik dari Vietnam maupun Kamboja. Pemimpin Kamboja Hun Sen, termasuk Heng Samrin. Datang untuk menjadi perwakilan dari Kamboja.

Heng Samrin adalah tokoh Khmer Merah pro China yang digantikan Hun Sen, tokoh komunis Kamboja yang pro Vietnam dan Uni Soviet.

Tujuan Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting

Jakarta Informal Meeting (JIM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna menyelesaikan konflik gencatan senjata yang terjadi di Kamboja.

Konflik bersenjata itu terjadi tepat diperbatasan wilayah Kamboja. Dalam konflik itu ,melibatkan negara Vietnam.

Dengan pembentukkan JIM ini Indonesia berinisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut melalui jalur diplomasi.

Dalam pelaksanaannya membutuhkan dua kali pertemuan, untuk dapat menempuh jalan tengah antara Kamboja dengan Vietnam.

Penyelesaian melalui jalur diplomasi ini, dirasa sangat tepat bagi Indonesia agar tidak mengakibatkan adanya korban jiwa dalam konflik bersenjata ini.

Selain itu, penyelenggaran Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya pada wilayah Asia Tenggara.

Dampak Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting

Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting sangat berdampak postif dalam penyelesaian konflik internal antara Kamboja dengan Vietnam.

Indonesia membantu penyelesaian permasalahan tersebut dengan jalur diplomasi. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya konflik secara fisik antara kedua negara tersebut.

Selain itu, dengan penyelenggaraan Jakarta Informal  Meeting mampu berdampak pada peningkatan citra Indonesia dimata dunia.

Hal itu disebabkan karena ini adalah diplomasi pertama yang dapat secara sukses diselenggarakan oleh Indonesia. Dan upaya ini juga dilakukan demi menjaga perdamaian dunia.

Sesuai dengan prinsip Indonesia yang teracantum dalam pembukaan UUD 1945.

Peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting

Dalam pelaksanaannya Indonesia sangat berperan aktif dalam pembentukan JIM ini. Indonesia menjadi pelopor berdirinya JIM.

Indonesia berusaha untuk memfasilitasi negara negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur diplomasi.

Selain itu,Indonesia juga telah berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan perdamaian dunia yang sangat dijunjung tinggi oleh negara negara di Asia tenggara khususnya.

Peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting membantu menyelesaikan masalah tentang

Peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting membantu menyelesaikan masalah tentang
Lihat Foto

cne.wtf

Perjanjian Paris

KOMPAS.com - Jakarta Informal Meeting atau yang biasa disingkat menjadi JIM adalah salah satu bentuk upaya Indonesia dalam menjaga perdamaian di ASEAN.

Jakarta Informal Meeting adalah suatu perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam yang difasilitasi oleh Indonesia.

Latar Belakang JIM

Kamboja dan Vietnam adalah negara tetangga yang telah lama berselisih. Puncak konflik keduanya terjadi saat Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan pemerintahannya.

Dilansir dari The Diplomat, pada 7 Januari 1979 tentara Vietnam menyerang Phnom Penh dan menggulingkan pemerintahan Khmer merah.

Tujuan JIM

Perang Kamboja dan Vietnam merupakan perang besar yang diperkirakan menelah dua juta jiwa.

Konflik ini memicu Indonesia untuk turun tangan melakukan shuttle dioplomacy yaitu Indonesia sebagai perantara akan menemui kedua belah pihak yang berselisih untuk mengusahakan perdamaian.

Shuttle diplomacy ini membuahkan hasil di mana Vietnam dan Kamboja bersedia duduk berhadapan dalam suatu perundingan yang dinamakan Jakarta informal meeting (JIM). JIM bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata atau perang anatara Vietnam dan Kamboja.

Baca juga: Apa Itu Klorin? Berikut Bahaya dan Fungsinya...

Penyelenggaraan

Jakarta informal meeting dilakukan sebanyak dua kali, JIM I pada Juli 1987 dan JIM II pada febuari 1889 di Jakarta.

JIM I mempertemukan kedua negara yang berselisih untuk pertama kali dan membuahkan hasil gencatan senjata yaitu Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan diturunkannya PBB ke perbatasan Kamboja. JIM II kemudian dilakukan untuk menindaklanjuti hasil dari JIM I.


Perundingan yang panjang ini berakhir damai dengan tercapainya perjanjian Paris (Paris Peace Agreement) pada 23 Oktober 1991 yang ditandatangani oleh 19 negara.

Jakarta Informal Meeting (JIM) merupakan pertemuan yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam dengan Indonesia sebagai perantaranya. Jakarta Informal Meeting (JIM) telah dilaksanakan sebanyak tiga kali di antara tahun 1988-1990.
Pada JIM I, Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan tiga tahap rencana penyelesaian Perang Indocina 3. Tiga usul tersebut adalah melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Usulan tersebut disetujui dan akan kembali dibahas dalam Jakarta Informal Meeting kedua.
Pada JIM II, Australia juga turut serta. Melalui perdana menterinya, Gareth Evans, Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi:

  1. mendorong upaya gencatan senjata;
  2. menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik;
  3. mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan.

Pertemuan terakhir JIM (JIM III) membahas tentang pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk pemerintah persatuan yang dikenal dengan nama Supreme National Council (SNC).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah B.