Muktamar yang ke 34 pada 22 – 23 desember 2022 terpilih rais am dan ketua tanfidziyah ……

Jakarta -

PBNU mengeluarkan surat terkait perubahan waktu pelaksanaan Muktamar ke-34 NU. Muktamar NU dipercepat ke tanggal 22-23 Desember 2021.

Hal itu tertuang dalam surat PBNU bernomor 4288/aI01/12/2021 pada 15 Desember 2021 sebagaimana salinannya dilihat, Kamis (16/12/2021). Surat itu ditujukan kepada PWNU, PCNU dan PCINU. Surat ditandatangani oleh Rais Aam Miftachul Akhyar, Katib Aam Yahya Cholil Staquf, Ketum PBNU Said Aqil Siroj, dan Sekjen Helmy Faishal Zaini.

Berikut isi dari surat tersebut:

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No B 64/KA.BNPB/PD01.02/12/2021 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan, maka dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberitahukan bahwa penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 18-20 Jumadil Ula 1443 H/23-25 Desember 2021 diubah menjadi tanggal 17-18 Jumadil Ula 1443 H/22-23 Desember 2021 di Provinsi Lampung

Sebelum keluar surat tersebut, PBNU mengumumkan Muktamar ke-34 akan digelar pada 23-25 Desember 2021. Hal ini disepakati setelah digelarnya Konferensi Besar (Konbes NU).

"Sebagaimana hasil munas konbes NU tanggal 26 September yang lalu, maka pelaksanaan Muktamar NU ke-34 di Lampung tanggal 23-25 Desember insyaallah akan dapat berjalan Muktamar NU bersama kita semua," kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini di kantor PBNU, Jl Salemba Raya, Jakarta, Selasa (7/12).

Dia mengatakan keputusan ini dibuat tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang membatalkan penerapan PPKM level 3 di seluruh daerah di masa libur Natal dan tahun baru.

"Wabah virus COVID-19 perkembangannya semakin membaik sehingga pemerintah menarik kembali kebijakan PPKM level 3," katanya.

Dalam acara ini, turut hadir Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, hingga Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf.

Diketahui, Said Aqil dan Yahya Staquf adalah dua kandidat calon ketua umum PBNU yang bersaing dalam Muktamar NU ke-34.

Lihat juga video 'Aktivis NU Harapkan Regenerasi, Dorong Gus Yahya Jadi Ketum PBNU':

(knv/dhn)

23 Dec 2021, 22:32 WIB - Oleh: Newswire

Antara Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Wakil Presiden Ma\\\'ruf Amin (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kanan), Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar (kedua kanan) dan Ketua panitia Muktamar Imam Aziz (kiri) usai membuka membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 di Pondok Pesantren Darus Sa\\\'adah, Lampung, Rabu (22/12/2021). Muktamar NU ke-34 mengusung tema \\"Satu Abad NU: Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Peradaban Dunia\\".

Bisnis.com, JAKARTA – Sidang pleno Muktamar ke-34 NU telah menetapkan sembilan tim Ahlul Walii Wal Aqdi (AHWA) yang akan menentukan kiai sepuh yang akan mengemban tugas sebagai Rais Aam PBNU periode 2021-2026.

Dilansir dari Antara, Kamis (23/12/2021), sembilan AHWA itu yakni K.H. Dimyati Rais, K.H Mustofa Bisri, K.H Ma'ruf Amin, K.H Anwar Mansur, K.H. TG. Turmudzi, K.H Miftachul Akhyar, K.H Nurul Juda Jazuli, K.H Buya Ali Akbar Marbun, dan K.H Zainal Abidin.

Merujuk tata tertib Muktamar, pemilihan Rais Aam PBNU disepakati menggunakan sistem AHWA. Dengan model ini, Rais Aam akan dipilih oleh sembilan orang yang mendapat mandat PCNU dan PWNU menjadi AHWA. Model AHWA menitikberatkan pada pendekatan musyawarah mufakat.

Baca Juga : Said Aqil Siradj Beberkan Saldo Akhir Keuangan PBNU

Sebaliknya, penentuan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU diutamakan dengan cara mufakat, tetapi jika tidak menemui titik terang maka akan dilakukan pemungutan suara (voting). Para calon akan memperebutkan dukungan dari pemilik suara, yakni PCNU, PCINU, PWNU, PBNU, dan badan otonom.

Ketua Komite Pengarah (SC) Muktamar Ke-34 NU sekaligus pimpinan sidang pleno, M. Nuh, mengatakan sembilan AHWA ini akan bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi Rais Aam berikutnya.

"Berikutnya, pada AHWA yang telah masuk dalam sembilan itu akan rapat tersendiri dalam rangka menetapkan Rais Aam berikutnya," ujar M. Nuh di Lampung, Kamis.

Baca Juga : Pemilihan Ketum PBNU di Muktamar Lampung Digelar Malam Ini

M. Nuh mengatakan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU akan mengutamakan musyawarah mufakat, tetapi apabila tak ditemukan titik terang maka akan dilakukan voting.

Nuh menjelaskan bahwa pengurus cabang dan wilayah boleh mengusulkan nama sebagai calon Ketum. Calon yang diusulkan harus memenuhi syarat memiliki 99 suara.

"Kalau si ketua umum itu setiap cabang, wilayah, mengusulkan nama, siapa saja boleh mengusulkan nama. Syarat minimalnya dari usulan tadi itu, siapa saja yang mencapai 99 suara atau lebih dari 99 suara itu yang masuk calon Ketum," katanya.

Nuh menjelaskan apabila terdapat sejumlah nama yang mendapat 99 suara atau lebih, maka mereka akan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi apabila tidak menemui kata mufakat, maka akan dikonsolidasikan kepada Rais Aam PBNU.

"Kalau Rais Aam sudah memberikan persetujuannya, kalau calonnya lebih satu, maka baru di-voting lagi. Siapa yang dapat suara terbanyak dari situ ya itu yang akan menjadi ketum," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : pbnu, ketum pbnu

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Source: Antara

Editor: Amanda Kusumawardhani

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Yahya Cholil Staquf, baru dilantik di Istana Negara, Jakarta, 31 Mei 2018. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Yahya Cholil Staquf menyebut Muktamar NU ke-34 sebagai agenda paling sepi sepanjang sejarah Nahdlatul Ulama. Musababnya, ujar Yahya, forum tertinggi NU yang salah satu agendanya memilih Ketua PBNU baru itu, berlangsung tanpa percekcokan.

"Ini muktamar paling sepi sepanjang sejarah, karena enggak ada percekcokan," ujar Yahya Cholil Staquf saat berbincang bersama media secara daring, Selasa, 21 Desember 2021.

Yahya kemudian mengungkit sejumlah konflik di NU menjelang muktamar yang kerap terjadi. Di masa orde baru, bahkan jauh lebih tajam lagi. Menjelang Muktamar Situbondo 1984, misalnya, konflik antara Syuriyah dan Tanfidziyah demikian keras hingga terbelah menjadi Kubu Cipete (Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid dan kalangan politisi) vis a vis Kubu Situbondo (KH As'ad Syamsul Arifin dan jajaran Syuriah).

"Itu NU sudah seperti mau bubar waktu itu, tetapi nyatanya habis itu baik-baik aja," ujar Yahya.

Demikian pula saat Muktamar Cipasung 1994, bahkan intervensi pemerintah sangat jelas. Saat itu, Gus Dur mendapatkan perlawanan langsung dari Abu Hasan yang nyata-nyata disokong oleh kekuatan negara. "Terakhir Muktamar Jombang kayak apa itu. Sampai masuk pengadilan lagi, lalu sekarang kan baik-baik saja," ujar dia.

Muktamar NU ke-34 digelar di Lampung pada 22-23 Desember 2021. Yahya merupakan salah satu calon Ketua Umum PBNU yang disebut-disebut akan berlaga dengan Ketua PBNU inkumben Said Aqil Siradj.

Menjelang Muktamar NU, memang sempat ada intrik mengenai jadwal pelaksanaan lantaran adanya rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 secara nasional yang diterapkan pemerintah. Kubu Yahya sempat mengusulkan agar Muktamar dipercepat, namun kubu Said ingin Muktamar dimundurkan. Belakangan, kedua kubu bersepakat pelaksanaan Muktamar NU ke-34 tetap dilaksanakan pada 22-23 Desember 2021.

DEWI NURITA

Baca: Ajak Said Aqil Musyawarah, Gus Yahya: Beliau Belum Bersedia Jadi Wakil Rais Am

Dalam setiap Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), persoalan kandidat ketua umum menjadi berita utama. Ironisnya, hal tersebut dibumbui dengan isu perundungan, kompetisi yang tidak sehat, kampanye hitam, saling menjatuhkan dan lain-lain menjadi hiasan berita dan menjatuhkan marwah organisasi.

Kemudian kandidat Ketua Umum PBNU menawarkan program, yang mestinya program kerja sebagai acuan Garis Besar Haluan Organisasi dibahas di tingkat komisi. Siapapun yang diberi mandat, harus bersedia melaksanakannya.

Jika tidak sanggup, dia harus menolak mendapatkan amanat. Jika bersedia menerima amanat, evaluasinya adalah berapa persen amanat itu dijalankan? Jika lebih banyak yang bolong, berarti tidak bisa pegang amanat organisasi.

Pertanyaannya adalah kenapa yang seru justru pemilihan ketua umum tanfidziyah, yang statusnya sebagai pelaksana. Bukan terjadi di tingkat syuriyah sebagai pemimpin tertinggi organisasi.

Pemimpin Tertinggi

Rais Aam Syuriyah adalah pemimpin tertinggi yang dipilih oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) terdiri dari 9 ulama terkemuka yang selama ini aman dan tidak ada yang saling mencalonkan. Kesembilan ulama bukan representasi daerah seperti tim formatur, tapi kedalaman ilmu, zuhud, wira'i, dan lain sebagainya.

Dalam sejarah NU, tidak pernah ada calon Rais Am Syuriyah. Tetapi yang ada adalah 'diminta', bukan mencalonkan diri meskipun banyak juga saling mundur, karena 'merasa' belum pantas menduduki jabatan itu seperti etika menjadi imam shalat ala tradisi NU.

Oleh karena itu, penulis memiliki beberapa pertimbangan, agar dalam proses Muktamar NU ini:

Tidak saling merendahkan dan menjatuhkan
Tidak ada model karantina peserta seperti pemilihan ketua partai.
Tidak ada kunjungan dadakan, kasak kusuk, dan serangan fajar.
Tidak ada yang merasa menang dan kalah (menang tanpa ngasorake).
Setelah muktamar, tidak saling menyingkirkan sehingga berpotensi menjadi oposan dan kelompok sakit hati.
Tidak ada pihak ketiga yang ikut bermain dalam bentuk apapun.
Tidak ada 'Sengkuni' yang ikut memperkeruh dengan mengobral berita kebencian
NU merdeka dan mandiri serta tidak tersandera oleh kepentingan Buto kulon dan Buto wetan (kapitalisme vs sosialisme)
Para pembenci NU tidak punya panggung.
Jajaran syuriyah dan tanfidziyah tidak saling membangun hegemoni dan adu kuat.

Maka, Rais Am dan Ketua Umum PBNU diserahkan saja pemilihannya kepada Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) satu paket sebagaimana kriteria di AD/ART. Karena maslahah dalam membangun marwah organisasi harus diutamakan.

المصلحة في حماية جمعية نهضة العلماء مقدمة على المفسدة

"Maslahah dalam menjaga (marwah) NU lebih didahulukan dari pada mafsadah (karena ego personal),"

Semoga pikiran ini, sesuai dengan hasil istikharah para kiai sepuh, jelang Muktamar ke-34 di Lampung. Amin.

KH Abdullah Faishol, Rais Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sukoharjo

Editor: Ajie Najmuddin