Mengapa pada masa Demokrasi Liberal setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah tidak berhasil?

Kebijakan ekonomi zaman Demokrasi Liberal – Pemerintahan Indonesia yang baru berdiri mewarisi kondisi ekonomi yang sangat kacau dari pemerintah pendudukan Jepang.

Keadaan tersebut diperparah dengan adanya berbagai pemberontakan di berbagai daerah. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut, pemerintah berupaya melakukan perbaikan dengan melakukan kebijakan ekonomi.

Kebijakan ekonomi zaman Demokrasi Liberal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gunting Syafruddin

Untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5.1 miliar, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RIS Nomor I tanggal 19 Maret 1950 melakukan tindakan pemotongan uang. Tindakan Syafruddin tersebut dilakukan dengan cara mengubah uang yang nilainya Rp 2,50 ke atas menjadi separuhnya.

Tindakan pemerintah ini dikenal dengan sebutan Gunting Syafruddin. Dasar kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar nilainya seimbang dengan jumlah barang yang tersedia.

2. Sistem ekonomi Gerakan Benteng

Menteri Perdagangan Dr. Sumitro Joyohadikusumo berpendapat bahwa di kalangan bangsa Indonesia harus segera ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Para pengusaha tersebut harus dibimbing dan diberikan bantuan kredit, karena pemerintah menyadari mereka tidak mempunyai modal yang cukup.

Dengan usaha yang dilakukan secara bertahap, pengusaha pribumi akan berkembang dan maju. Tujuannya adalah mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Program Sumitro Joyohadikusumo ini dikenal dengan nama Gerakan Benteng.

Dalam perkembangannya, program benteng ini tidak berhasil mencapai tujuan karena para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. Mereka kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

3. Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada akhir tahun 1951 seiring dengan meningkatnya rasa nasionalisme, pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.

Adalpun tujuan nasionalisasi ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis.

4. Sistem ekonomi Ali-Baba

Menteri perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo (pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I) memprakarsai sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem ekonomi Ali Baba.

Sistem ekonomi baru ini ditujukan untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali menggambarkan pengusaha pribumi dan nonpribumi (khususnya Cina). Maksud adanya sistem ini adalah agar pengusaha pribumi dan nonpribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Kehidupan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin

Dalam perkembangannya sistem ini mengalami kegagalan, karena pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman dari pada pengusaha pribumi untuk memperoleh bantuan kredit.

Menginjak usia 5 tahun kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950-1959 Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal.

Di usia kemerdekaan yang belum matang, perubahan kabinet kerap terjadi pada masa Demokrasi Liberal. Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia sehingga jauh dari kata stabil. 

Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya penerapan sistem ekonomi Ali-Baba. Kebijakan atau sistem ekonomi Ali Baba diperkenalkan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

Apa itu sistem ekonomi Ali-Baba? Apakah sistem ekonomi ini berhasil membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih stabil? Hal ini bakal gue bahas secara lengkap di artikel ini. So, pastikan elo simak informasi di bawah ini, ya.

Latar Belakang Penerapan Sistem Ekonomi Ali Baba

Kayak yang gue bilang sebelumnya, pasca kemerdekaan ekonomi Indonesia masih belum stabil. Bahkan, defisit (kondisi saat pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan) terjadi di mana-mana. 

Elo bayangin aja, pada masa itu pemerintah harus menanggung defisit sejumlah 5.1 miliar. Belum lagi utang luar negeri sebesar 1.5 triliun dan 2.8 triliun utang dalam negeri. Hadeh… 

Selain itu, ketertinggalan kondisi ekonomi pengusaha pribumi dibandingkan kaum non-pribumi, seperti pengusaha Eropa, Arab, dan China di Indonesia pun turut menjadi perhatian pemerintah. 

Untuk itulah, pemerintah berinisiatif untuk menerapkan sistem ekonomi Ali Baba. Kebijakan atau sistem ekonomi Ali Baba merupakan sistem ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Iskaq Tjokrohadisurjo. Beliau merupakan Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

Baca Juga: Sejarah, Pengertian, dan Ciri-ciri Demokrasi Liberal di Indonesia

Tujuan Kebijakan Ekonomi Ali Baba

Secara umum, tujuan utama diberlakukannya sistem ekonomi Ali Baba adalah untuk  memajukan pengusaha pribumi melalui kerjasama untuk merombak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kolonial menjadi nasional. 

Lebih lengkapnya berikut tujuan Kebijakan Ekonomi Ali Baba:

• Upaya memajukan dan mengembangkan usaha melalui pemberian kredit dan lisensi dari pemerintah untuk pengusaha pribumi.
• Memberikan perlindungan pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha asing. Hal ini bertujuan agar pengusaha pribumi juga memiliki andil dan berusaha memajukan perekonomian nasional.
• Meningkatkan daya saing pengusaha pribumi melalui kerjasama  antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Lalu dengan siapa pengusaha pribumi bekerjasama? Nah, ada yang menarik dari penamaan kebijakan ekonomi yang satu ini, nih. 

Kata “Ali” merupakan sebutan untuk pengusaha pribumi. Sedangkan “Baba” merupakan sebutan untuk pengusaha China. Menarik, ya? 

Adapun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa langkah yang dijalankan. Apa saja, ya?

Baca Juga: Demokrasi Liberal, Kala Pemerintahan Indonesia Dikepalai Perdana Menteri

Pelaksanaan Sistem Ekonomi Ali Baba

Dengan tujuan di atas, tentunya pemerintah ingin membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih stabil.

Kalo program-program tersebut berhasil, selain menjadi stabil ekonomi Indonesia juga lebih mandiri. Akan tetapi, pelaksanaan program kebijakan ini nggak semudah ini ferguso… 

Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Ali Baba mengalami kegagalan karena beberapa hal, yaitu:

• Kesempatan latihan dan hak kredit yang seharusnya diperoleh pengusaha pribumi justru diperdagangkan kembali ke pengusaha China. Mereka hanya “meminjam nama” pengusaha pribumi untuk mendapatkan pinjaman. Sehingga, tujuan kebijakan ekonomi ini nggak terlaksana.
• Mental pengusaha masyarakat pribumi juga masih jauh dari semangat wirausaha. Tahu dari mana, tuh? Dari penggunaan kredit yang diberikan, nggak sedikit masyarakat yang menggunakan dana kredit untuk kepentingan konsumsinya sendiri. 

Hal inilah yang menyebabkan sistem ekonomi Ali Baba nggak berjalan sesuai rencana. 

Nah, biar makin paham soal sistem ekonomi Ali Baba di masa Demokrasi Liberal, coba kerjakan soal-soal di bawah ini, yuk.

Baca Juga: Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Contoh Soal Sistem Ekonomi Ali Baba

Contoh Soal 1

Sistem ekonomi Ali Baba adalah sistem ekonomi yang pernah diterapkan pada masa Demokrasi Liberal. Salah satu faktor penyebab kegagalan Program Ali Baba adalah….

A. adanya sabotase dari kaki tangan BelandaB. penyuluhan pemerintah kurang efektifC. subsidi pemerintah sangat kurang D. golongan Pribumi merasa rendah diri

E. golongan Pribumi belum memiliki jiwa wirausaha