Mengapa gerakan separatis masih menjadi ancaman serius bagi keutuhan wilayah NKRI jelaskan

Dampak separatisme terhadap keutuhan NKRI, definisi separatisme secara politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri.

Gerakan separatis sering merupakan gerakan yang politis dan damai. Telah ada gerakan separatis yang damai di Quebec, Kanada selama tiga puluh tahun terakhir, dan gerakan yang damai juga terjadi semasa perpecahan Cekoslowakia dan Uni Soviet. Singapura juga lepas dari Federasi Malaysia dengan damai. Separatisme juga sering merupakan tindak balas yang kasar dan brutal terhadap suatu pengambilalihan militer yang terjadi dahulu. Di seluruh dunia banyak kelompok teroris menyatakan bahwa separatisme adalah satu-satunya cara untuk meraih tujuan mereka mencapai kemerdekaan.

Ini termasuk kelompok Basque ETA di Perancis dan Spanyol, separatis Sikh di India pada 1980-an, IRA di Irlandia pada masa pergantian abad dan Front de Libération du Québec pada 1960-an. Kampanye gerilya seperti ini juga bisa menyebabkan perang saudara seperti yang terjadi di Chechnya. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Selain itu, separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok.

Gerakan separatisme merupakan sebuah bentuk tindakan yang dikategorikan melanggar UUD 1945. Swbab separayosme dapat digolongkan kedalam tindakan makar, Ketentuan mengenai tindak pidana makar juga di rumuskan dan atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Dalam konteks gerakan separatis, makar di atur dalam pasal 106 KUHP yang menyatakan bahwa:
“Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. (KUHP 41, 35, 87, 1 10, 128, 130 dst., 140, 164 dst.)”

Tentu saja adanya gerakan separatisme ini dapat mengancam keutuhan NKRI. Namun disisi lain dampak gerakan separatisme bagi NKRI antara lain adalah sebagai berikut ini :

1. Perekonomian tidak Stabil

Separatisme dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam bidang perekonomian mengapa? meskipun tidak berpengaruh secara langsung, namun tahukan anda bahwa tindakan separatisme membuat perekonomian menjadi terpuruk. Masyarakat akan takut keluar rumah, akibatnya transaksi perekonomian menjadi terganggu dan bahkan tidak jalan sama sekali. Lambat laun maka hal ini akan dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional tentu saja hal ini akan berdampak kepada kepercayaan investor luar serta juga dapat memicu timbulnya krisis ekonomi.

2. lambatnya pemulihan ekonomi

Pertimbuhan ekonomi yang terus naik dengan signifikan menunjukkan bahwa tentu dalam bidang perekonomian memgalami banyak perbaikan. Namun ketikan perekonomian sebuah negara terkena imbas akibat tindakan separatisme maka tentu untuk dapat mencapai kembali ke titik awal atau bahkan mengembangkannya kembali amatlah sulit. Sebab, mendapatkan kembali kepercayaan pasar khususnya para investor asing serta juga kepercayaan pasar global bukanlah hal mudah. Tindakan separatisme yang parah akan membuat para investor memilih kabur dan memilih menanamkan modalnya kepada negara yang lebih aman.

3. Krisis sosial

Secara terang terangab separatisme merupakan sebuah wabah yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab tindakan yang didalangi oleh beberaoa pihak tertentu ini merupakan upaya untuj dapat memisahkan diri dari NKRI. Padahal adanga kemerdekaan yang nantinha mereka peroleh belum tentu akan dapat menjadikan wilayah baru yang bebas menjadi lebih maju. Contoh saja timor timor atau timor leste yang memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi sebuah negara, pada akhirnya mereka juga belum mampu melampau bahkan menyamai saja belum bisa jika dibandingkan dengan prestasi Indones

Krisis sosial yang terjadi di masyarakat menyebabkan stabilitas keamanan dan juga stabilitas ekonomi terganggu. Akibat tindakan separatisme inilah yang tentu akan membuat masyarakat resah serta merasa tidak aman. Sehingga mereka jemudian memutuskan untuk membekali diri dengan persenjataan lengkap sebagai upaya untuk membela dan membekali diri. Tentu saja hal ini akan menyebabkan peredaran senjata ilegal menjadi meningkat sehingga menjadi tambahan pekerjaan bagi para aparat penegak hukum

4. Krisis politik

Aksi dan tindakan separatisme juga dapat menyebabkan pergolakan politik. Dimana pihak pihak lawan politik memanfaatkan kondisi ini untuk memperburuk situasi dan memecahbelah bangsa. Terlebih lagi banyak pihak dan lawan yang menjadikan situasi seolah seolah membuat pemerintah tidak dapat berkutik di hadapan para anggota separatis. Hal ini dijadikan senjata untuk menyerang pemerintah. Sehingga situasi politik semakin memanas dan menjadikan kondisi pemerintahan tidak stabil.

Setidaknya terdapat beberapa gerakan separatisme yang ada di Indonesia dimana eksistensinya benar benar dapat mengancam keutuhan NKRI. Beberapa gerakan tersebut antara lain adalah :

[AdSense-B]

  • Kelompok Mujahidin Indonesia Timur

Nama kelompok separatis ini memang sedang hangat diperbincangkan di publik. Menurut data yang dilansir aparat, kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso diperkirakan memiliki 40 anggota. Mereka terutama beroperasi di kawasan pegunungan Poso, Sulawesi Tengah.

  • Kelompok Jemaah Ansharut Tauhid (JAT)

Selain Mujahidin Indonesia Timur, Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) adalah salah satu kelompok separatis yang berambisi menguasai Indonesia. Di bawah pimpinan Abu Bakar Ba’asyir, yang juga pernah mengepalai Jamaah Islamiyah, kelompok ini bahkan telah dimasukkan daftar Organisasi Teroris Asing oleh pemerintah Amerika Serikat.

  • Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah salah satu organisasi separatis yang pernah memicu gejolak di tanah air. Betapa tidak, gerakan yang mereka lancarkan selama hampir 3 dekade itu sempat membuat pemerintah kewalahan untuk membendungnya. Gerakan tersebut juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF).

  • Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Sama seperti GAM, tujuan dari organisasi separatis ini adalah untuk melepas Papua dan Papua Barat dari NKRI. Organisasi yang memiliki bendera dengan lambang Bintang Kejora ini diketahui telah memulai aksi militannya sejak Desember 1963. Jika GAM sudah resmi dibubarkan, OPM masih tetap eksis sampai sekarang. Bahkan, setiap tanggap 1 Desember, ada saja yang nekad mengibarkan bendera OPM di Papua. Tindakan tentunya dilarang karena dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap bangsa.

  •  Kelompok Jamaah Islamiyah

Kelompok separatis ini tidak hanya ditemui di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di Asia Tenggara. Dinyatakan sebagai organisasi teroris, Jamaah Islamiyah juga melancarkan gerakannya di Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Filipina. Bahkan di Indonesia sendiri, organisasi ini telah dicap sebagai korporasi terlarang.

Itulah tadi, 4 dampak gerakan separatisme bagi NKRI. Semoga dapat bermanfaat

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku bangsa dan adat istiadat, serta kondisi faktual ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap harus dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa. 

Ancaman disintegrasi bangsa dibeberapa bagian wilayah sudah berkembang sedemikian kuat, bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian masyarakat, segelintir elite politik lokal maupun elite politik nasional dengan menggunakan beberapa issue global yang meliputi isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum serta sistem keamanan wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan global dan regional mampu menggeser dan merubah tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pertahanan keamanan.   

Ancaman Separatisme

Gerakan separatisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menghadapi ancaman gerakan separatisme, pemerintahan Indonesia yakin bahwa penyelesaian masalah ini hanya dapat dilakukan secara menyeluruh dan damai. Keberhasilan dalam penyelesaian masalah separatisme di Aceh menjadi pelajaran penting untuk menyelesaikan masalah separatisme di daerah lainnya. Aksi-aksi simbolis untuk mendukung gerakan separatisme, seperti pengibaran bendera dan bangkitnya ideologi/simbol lama menunjukan bahwa permasalahan separatisme cukup serius. 

Embrio dari gerakan separatisme tersebut muncul karena ketidakpuasan elemen masyarakat di daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai tidak adil. Penelitian menunjukan bahwa akar permasalahan terjadinya konflik di Papua dan daaerah lainnya adalah karena adanya marginalisasi dan tindakan diskriminatif dalam pembangunan ekonomi terhadap orang penduduk asli, kurangnya pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Upaya Negara

Tetap eksisnya gerakan separatis di Papua dan daerah lainya di NKRI meskipun jumlahnya makin kecil, masih tetap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di NKRI. Hingga kini masih ada upaya dari gerakan separatis diluar negeri yang dilakukan kelompok Benny Wenda untuk menggalang dukungan politik masyarakat internasional bagi perjuangannya mewujudkan kemerdekaan Papua. Pemerintah harus terus mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan separatisme ini, baik melalui kegiatan represif terhadap kelompok bersenjata maupun persuasif melalui upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penyelesaian ini dapat diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh dalam kerangka otonomi khusus. Selain itu, disamping terus menjaga keamanan di Papua dan endemi separatisme di Indonesia, sangat diperlukan upaya untuk menangkal propaganda negatif yang dilakukan oleh gerakan separatis diluar negeri dan meningkatkan upaya diplomasi untuk meyakinkan masyarakat internasional akan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia. Muncul dan berkembangnya embrio separatisme tidak terlepas dari masalah ketidakadilan dan kesenjangan kesejahteraan sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah akan terus melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang telah diambil selama ini. Pendekatan terhadap masalah separatisme tidak lagi hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi menggunakan prioritas utama untuk melakukan langkah persuasif dengan pendekatan perdamaian dan dialog dan peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan. Bagaimana menurunkan tingkat perlawanan gerakan separatis dan menggalang tokoh kunci gerakan separatis untuk mampu meredam aktivitas bersenjata. 

Langkah Pencegahan

Pemerintah berusaha mengeliminisasi permasalahan separatis di wilayah NKRI, baik melalui lobi-lobi di luar negeri maupun pendekatan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) didalam negeri. Upaya untuk menjelaskan bahwa Otsus dan otonomi daerah dalam kerangka NKRI merupakan penyelesaian terbaik guna meluruskan dan mendudukkan permasalahan separatis secara jernih dan objektif. Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah adalah terus mendorong pemerintah daerah melaksanakan otsus secara konsekuen agar dapat memanfaatkan dana otsus secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan perkembangan positif di Papua, inpres percepatan pembangunan, community development, dan implementasi otsus. Oleh karena itu, langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya harus komprehensif dan menyeluruh dalam semua bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi, peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah, pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakanrasa saling percaya, penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat.

Penyelesaian Bermartabat

Konsep penyelesaian damai secara bermartabat akan terus diterapkan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme di daerah lain. Penyelesaian secara bermartabat bertujuan agar pihak separatis tidak akan kehilangan muka untuk melepaskan aspirasinya. Penguatan basis dukungan masyarakat melalui lembaga politik dan adat, seperti Majelis Rakyat Papua dan Dewan Adat Papua menjadi tonggak utama untuk mengurangi ketidakpuasan dan perbedaan pendapat antara masyarakat di daerah dan Pemerintah Pusat. Untuk menjamin keberhasilan pendekatan tersebut, secara berkala perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga perbaikan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah dapat berjalan dan lebih terfokus pada permasalahan sesungguhnya. Peningkatan pelayanan publik, terutama untuk mendapatkan informasi yang benar, dilakukan agar sosialisasi terhadap pentingnya menjaga keutuhan NKRI dapat terus dilaksanakan dengan baik.

“Kebijakan pemekaran wilayah yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan pembangunan masyarakat di daerah akan tetap mendapatkan prioritas apabila hal itu dapat membantu masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sehingga dapat mencegah muncul dan berkembangnya embrio separatisme"***