Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1945 disebut Kabinet Kerja sebutkan terdiri dari apa saja kabinet kerja tersebut?

bagi bagi poin!!tolong ya kak, butuh banget, btw ga nerima copas​

apa merupakan aspek pekerjaan prestise adalah

anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh …

batas suatu negara sering berada jauh dari pusat negara dan mungkin berpindah dari tahun ketahun akibat perubahan alam. hal ini seringkali menjadi awa … l terjadinya sengketa

beberapa contoh aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pemanasan global seperti dibawah ini, kecuali

bentuk nyata program pemerintah indonesia dalam penegakan hak asasi manusia adalah

berkat globalisasi seseorang dapat berbelanja barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung dari rumah ke rumah melalui internet keadaan ini mer … upakan pengaruh globalisasi dalam bidang

bentuk proses sosial yang bersifat asosiatif adalah ...

berdasarkan subyek yang membutuhkan, kebutuhan dibedakan menjadi ...

budaya politik yang berkembang dalam masyarakat tradisional dan sederhana, di mana spesialisasi sangat kecil adalah tipe budaya

Soal diatas kurang tepat, seharusnya Kabinet Kerja dibentuk pada tanggal 9 April 1957 oleh Presiden Soekarno. Kabinet Kerja atau biasa dikenal dengan zaken kabinet dipimpin oleh Djuanda sebagai menteri pertama. Kabinet Kerja mempunyai program yang disebut dengan Pancakarya yang terdiri dari:

1. membentuk Dewan Nasional,
2. normalisasi keadaan Republik Indonesia,
3. melanjutkan pembatalan KMB,
4. memperjuangkan Irian Barat kembali ke wilayah Republik Indonesia,
5. mempercepat pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, program kabinet ini meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat.

Kabinet Kerja dicetuskan oleh Sukarno pada 9 Juli 1959 dan dilantik satu hari setelahnya. Sukarno bertindak sebagai kepala pemerintahan yang mengeluarkan tiga kebijakan atau lebih sering disebut Tri Program yang berisi sebagai berikut.

1. Melengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu yang singkat.
2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.
3. Pengembalian Irian Barat ke wilayah Indonesia.

Dalam perjalanannya, Kabinet Kerja mengalami empat perubahan, yakni Kabinet Kerja I, II, III dan IV. Setelah Kabinet Kerja IV berakhir, Presiden Sukarno memakai nama Kabinet Dwikora.

Dengan demikian, isi dari Tri Program Kabinet Kerja pada masa Sukarno meliputi pemenuhan sandang pangan, keamanan, dan pengembalian Irian Barat.

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Kabinet Kerja I adalah kabinet yang dibentuk pada era Presiden Soekarno.

Kabinet Kerja I juga merupakan awal dari demokrasi terpimpin ala Soekarno yang berlangsung sejak 1959 sampai 1965.

Kabinet Kerja I dibentuk pada 10 Juli 1959 di tengah suasana politik dalam negeri yang genting.

Perdana Menteri di pegang langsung oleh Ir Soekarno yang sekaligus menjabat sebagai presiden.

Kabinet Kerja I berakhir pada 18 Februari, setelah itu dibentuk Kabinet Kerja II yang masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. (1)

Pembentukan Kabinet Kerja I berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 153 tahun 1959 tanggal 10 Juli 1959.

Awal mula terbentuknya Kabinet Kerja I tidak bisa dilepaskan dari nihilnya Konstituante hasil Pemilu 1955 meski telah bersidang sejak 1956 sampai 1959.

Persaingan antara 30 partai politik saat itu sangat ketat, dampaknya perekonomian hampir mandek.

Melihat situasi yang semakin genting, Kabinet Djuanda, Dewan Nasional, dan Angkatan Bersenjata (ABRI) kemudian mencoba mencari jalan keluar dengan menyepakati dilakukannya intervensi.

Intervensi tersebut akhirnya dilakukan pada 22 April 1959.

Presiden Soekarno, Ketua Dewan Nasional, seluruh anggota Kabinet Djuanda, serta Pimpinan ABRI datang ke Bandung.

Ir Soekarno kemudian berpidato di hadapan 464 dari total 532 anggota Konstituante yang hadir dalam persidangan.

Ir Soekarno kemudian berpidato selama dua setengah jam.

Ia mengkritik cara kerja Konstituante yang tidak mengalami kemajuan selama hampir dua setengah tehun bekerja.

Presiden Soekarno juga mendesak supaya usulan pemerintah supaya Indonesia kembali ke UUD 1945 disetujui dengan segera.

Pidato tersebut kemudian dibukukan dengan judul “Res Publica, Sekali Lagi Res Publica”.

Sehari kemudian, pada 23 April 1959 Presiden Soekarno terbang untuk mengunjungi Turki, Polandia, Hongaria, Rusia, Skandinavia, Brasilia, Argentina, Meksiko, Amerika Serikat, Jepang, Kamboja, hingga Vietnam Utara.

Di dalam negeri, perdebatan di tengah Konstituante terus berlangsung.

PKI dan PNI menerima usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945, namun Masjumi menolak.

KSAD yang saat itu memegang kekuasaan darurat atas persetujuan Perdana Menteri akhirnya menghentikan sementara kegiatan politik.

Pada 3 Juli 1959 diadakanlah sidang kabinet di Istana Bogor yang dihadiri oleh KSAD dan Ketua Mahkamah Agung.

Sidang tersebut bertujuan untuk merumuskan Dekrit berdasarkan hukum darurat negara.

Dua hari kemudian, pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dalam sebuah upacara yang hanya berlangsung selama 15 menit.

Soekarno juga mengumumkan Dekrit Presiden tentang berlakunya kembali UUD 1945.

Setelah membubarkan Konstituante, Soekarno kemudian membubarkan Kabinet Djuanda pada 10 Juli 1959.

Sebagai gantinya, Soekarno kemudian membentuk Kabinet Kerja I yang ia pimpin sendiri sebagai Perdana Menteri pada hari itu juga.

Pembentukan kabinet ini berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 153 tahun 1959 tanggal 10 Juli 1959.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955 yang dibubarkan melalui dekrit 22 Juli menyatakan kesediaannya untuk bekerja terus dan segera dilantik berdasarkan UUD 1945. (2)

Menteri

Perdana Menteri, Soekarno

Menteri Pertama, Djuanda Kartawidjaja

Menteri Keamanan dan Pertahanan, A H Nasution

Menteri Keuangan, Djuanda Kartawidjaja

Menteri Produksi, Suprajogi

Menteri Distribusi, J Leimena (pada 27 Juli 1959 diangkat menjadi Wakil Menteri Pertama)

Menteri Pembangunan, Chaerul Saleh

Menteri Kesejahteraan Rakyat, Muljadi Djojomartono

Menteri Luar Negeri, Subandrio

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ipik Gandamana

Menteri Sosial dan Kebudayaan, Mohammad Yamin

Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabinet_Kerja_I&oldid=19223572"