Jelaskan tugas Komite Nasional yang dibentuk 22 Agustus 1945

1. Perhatikan Rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta! Berdasaran Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta :a. Bagaimana bila sila ke 1 tidak diubah oleh … panitia sembilan?b. Jelaskan apa yang akan terjadi kepada Indonesia!2. Jelalskan mengapa untuk membentuk sebuah negara harus memiliki Dasar Negara?​

tentang angka lima analisislah mengapa dasar negara Indonesia menggunakan istilah pancasila ​

Buatlah Cerita Tentang Keberagaman Di Sekitarmu Minimal 2 Paragraf! Tolong Dong Makasih Yaa​

Buatlah Cerita Tentang Keberagaman Di Sekitarmu Minimal 2 Paragraf! Tolong Dong Makasih Yaa​

Buatlah Cerita Tentang Keberagaman Di Sekitarmu Minimal 2 Paragraf!Tolong DongMakasih Yaa ​

sebutkan cara pencegahan terhadap pelanggaran norma​

PKN XII.MIA.1 jelaskan penerapan hak dan kewajiban asasi manusia dalam hubungannya dengan pancasila yakin sila ke-4!

Hubungan antara Presiden dan DPR dapat dilihat dari adanya penegasan kedudukan Presiden dan DPR yang sejajar. Oleh karena itu, Presiden tidak dapat me … mbekukan dan/ atau membubarkan DPR. Hal ini merupakan salah satu hasil perubahan UUD N RI Tahun 1945, yaitu pada perubahan...a.pertamab.keduac.ketigad.keempat​

jelaskan alasa mengapa bangsa Indonesia perlu memas perlu memandang dirinya?​

Bagaimana cara membangun kerjasama tim yang solid"The Building​

Top 1: Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasio... - Roboguru

Pengarang: roboguru.ruangguru.com - Peringkat 193

Ringkasan: Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional. Tugas pokok dari Komite Nasional adalah….. menjadi dewan perwakilan rakyat. lembaga yang menjadi penasihat presiden. mendengarkan aspirasi masyarakat. mengatur jalannya dua belas departemen dalam pemerintahan. sebagai lembaga yudikatif.

Hasil pencarian yang cocok: Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional. Tugas pokok dari Komite Nasional adalah…. ...

Top 2: tugas pokok komite nasional indonesia yang di bentuk ppki pada ...

Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 100

Ringkasan: . Siapa Itu Muchtar Lubis dan Parlindungan Lubis? Apa kaitan keduanya?​ . artinya Man habibuki​ . jelaskan konsep penyusutan menurut international council on archives?​ . [tex]\colorbox{pink}{\color{blue}{\boxed{\: \colorbox{yellow}{ \color{gray}{\boxed{\tt{ \: \color{lime}{♡ \: \: kuis } \: \orange{} \color{lime}{\: ♡}. … \: }}}} \: }}}[/tex]Sebutkan 3 Nama² Berhala Yg telah di hancurkan oleh Sahabat Rosulullah saw dan kaum muslimin! ​ Sal

Hasil pencarian yang cocok: Jawaban: Tugas Komisi Nasional Indonesia Pusat [KNIP] adalah membantu tugas presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang dimaksud membanu disini, presiden ... ...

Top 3: Tugas Pokok Dari Komite Nasional Yang Dibentuk Pada ... - Kuisatu.com

Pengarang: kuisatu.com - Peringkat 172

Ringkasan: . Tugas pokok dari Komite Nasional yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah? Lembaga ad hoc penyusun undang-undang. menyerap aspirasi masyarakat. menjadi penasihat presiden. membantu kerja presiden. Mengawasi kerja presiden Jawaban: D. membantu kerja presiden Dilansir dari Encyclopedia Britannica, tugas pokok dari komite nasional yang dibentuk pada tanggal 22 agustus 1945 adalah membantu kerja presiden.. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya y

Hasil pencarian yang cocok: 22 Agu 2021 — Dilansir dari Encyclopedia Britannica, tugas pokok dari komite nasional yang dibentuk pada tanggal 22 agustus 1945 adalah membantu kerja ... ...

Top 4: Tugas Pokok Komite Nasional Indonesia Yang ... - Kuisatu.com

Pengarang: kuisatu.com - Peringkat 177

Ringkasan: . Tugas pokok Komite Nasional Indonesia yang dibentuk PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah? Menyerap aspirasi rakyat. Membantu Presiden di tingkat legislatif. Sebagai Penasehat Presiden. Membantu MPR. Sebagai Kepala Departemen Jawaban: B. Membantu Presiden di tingkat legislatif Dilansir dari Encyclopedia Britannica, tugas pokok komite nasional indonesia yang dibentuk ppki pada tanggal 22 agustus 1945 adalah membantu presiden di tingkat legislatif.. Kemudian, saya sangat menyarankan and

Hasil pencarian yang cocok: 6 Agu 2021 — Dilansir dari Encyclopedia Britannica, tugas pokok komite nasional indonesia yang dibentuk ppki pada tanggal 22 agustus 1945 adalah membantu ... ...

Top 5: Tugas Pokok Dari Komite Nasional Yang Dibentuk Pada ... - Kuismedia.id

Pengarang: kuismedia.id - Peringkat 178

Ringkasan: Tugas pokok dari Komite Nasional yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah? Lembaga ad hoc penyusun undang-undang. Menyerap aspirasi masyarakat. Menjadi penasihat Presiden. Membantu kerja Presiden. Mengawasi kerja Presiden Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: C. Menjadi penasihat Presiden. Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban C benar, dan 0 orang setuju jawaban C salah.. Tugas pokok dari Komite Nasional yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 adal

Hasil pencarian yang cocok: Tugas pokok dari Komite Nasional yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah menjadi penasihat presiden. Pembahasan dan Penjelasan. Jawaban A. Lembaga ad ... ...

Top 6: Tugas Pokok Komite Nasional Indonesia Yang ... - Kuismedia.id

Pengarang: kuismedia.id - Peringkat 179

Ringkasan: Tugas pokok Komite Nasional Indonesia yang dibentuk PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah? Menyerap aspirasi rakyat. Membantu Presiden di tingkat legislatif. Sebagai Penasehat Presiden. Membantu MPR. Sebagai Kepala Departemen Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: B. Membantu Presiden di tingkat legislatif. Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban B benar, dan 0 orang setuju jawaban B salah.. Tugas pokok Komite Nasional Indonesia yang dibentuk PPKI pada tanggal

Hasil pencarian yang cocok: Tugas pokok Komite Nasional Indonesia yang dibentuk PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah membantu presiden di tingkat legislatif. ...

Top 7: Quis Rahmah Hayati Kelas 8 | Social Studies Quiz - Quizizz

Pengarang: quizizz.com - Peringkat 140

Hasil pencarian yang cocok: Tugas pokok Komite Nasional Indonesia yang dibentuk PPKI yaitu . ... propvinsi yang di bentuk sebagai hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 yaitu… ...

Top 8: Tugas Pokok Komite Nasional Yang Dibentuk Tanggal 22 Agustus 1945 ...

Pengarang: adnice.id - Peringkat 164

Ringkasan: Tugas pokok Komite Nasional yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945 adalah? Mengawasi kerja presiden. Tangan kanan presiden. Menjadi penasehat presiden. Lembaga ad hoc penyusun undang-undang Kunci jawabannya adalah: C. Menjadi penasehat presiden.. Menurut ensiklopedia, tugas pokok komite nasional yang dibentuk tanggal 22 agustus 1945 adalah menjadi penasehat presiden.. Kemudian saya sarankan Anda untuk baca pertanyaan selanjutnya yaituSalah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah? bes

Hasil pencarian yang cocok: 15 Apr 2022 — Berikut jawaban dari pertanyaan "tugas pokok komite nasional yang dibentuk tanggal 22 agustus 1945 adalah?" beserta penjelasan lengkap. ...

Top 9: Tugas pokok Komite Nasional Indonesia yang dibentuk PPKI pada ...

Pengarang: cp.dhafi.link - Peringkat 180

Ringkasan: Dhafi QuizFind Answers To Your Multiple Choice Questions [MCQ] Easily at cp.dhafi.link. with Accurate Answer. >>Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia : Menyerap aspirasi rakyat. Membantu Presiden di tingkat legislatif. Sebagai Penasehat PresidenMembantu MPRSebagai Kepala Departemen Klik Untuk Melihat Jawaban. Apa itu cp.dhafi.link??. Kuis Dhafi Merupakan situs pendidikan pembelajaran online untuk memberikan bantuan dan wawasan kepada siswa yang sedang dalam tahap pembelajara

Hasil pencarian yang cocok: Tugas pokok Komite Nasional Indonesia yang dibentuk PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah ….. ? >> ...

Komite Nasional Indonesia Pusat [sering disingkat dengan KNIP] dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950.[1] KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.[2]

Komite Nasional Indonesia Pusat

JenisJenis

Unikameral

SejarahDidirikan29 Agustus 1945 [1945-08-29]Dibubarkan15 Desember 1949 [1949-12-15]Pimpinan

Ketua

Kasman Singodimedjo

Tempat bersidangGedung Kesenian Jakarta [Sidang pleno pertama]

KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi Hari Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.[1]

Informasi lebih lanjut: Daftar anggota Komite Nasional Indonesia Pusat

Anggota KNIP terdiri dari 137 orang, dimana yang bertindak sebagai pimpinan adalah:[1][2]

  • Mr. Kasman Singodimedjo - Ketua
  • Mas Sutardjo Kertohadikusumo - Wakil Ketua I
  • Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua II
  • Adam Malik - Wakil Ketua III

Berhubung dengan keadaan dalam negeri yang genting, pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh satu Badan Pekerja, yang keanggotaannya dipilih dikalangan anggota, dan bertanggung jawab kepada KNIP. Badan Pekerja KNIP pada saat itu [BP-KNIP] dibentuk tanggal 16 Oktober 1945 yang diketuai oleh Sutan Sjahrir dan penulis oleh Soepeno dan beranggotakan 28 orang.[3][4]

Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis dr. Abdul Halim.[5] Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga ketua adalah Mr. Assaat Datu Mudo, dan penulis tetap dr. Abdul Halim.[6]

Pada tanggal 21 Januari 1950, Mr. Assaat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Presiden Republik Indonesia dan dr. Abdul Halim diangkat menjadi Perdana Menteri, serta sebagian besar anggauta BP-KNIP diangkat menjadi Menteri dalam Kabinet Halim tsb.

BP-KNIP tidak punya kantor tetap, waktu di Jakarta di Jl. Pejambon dan Jl. Cilacap [1945], waktu di Cirebon di Grand Hotel Ribberink [1946], waktu di Purworejo di Grand Hotel Van Laar [1947], dan waktu di Yogyakarta di Gedung Perwakilan Malioboro [1948-1950].[7]

Para anggota BP-KNIP tercatat antara lain: Sutan Syahrir, Mohamad Natsir, Soepeno, Mr. Assaat Datuk Mudo, dr. Abdul Halim, Tan Leng Djie, Soegondo Djojopoespito, Soebadio Sastrosatomo, Soesilowati, Rangkayo Rasuna Said, Adam Malik, Soekarni, Sarmidi Mangunsarkoro, Ir. Tandiono Manoe, Nyoto, Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo, Abdoel Moethalib Sangadji, Hoetomo Soepardan, Mr. A.M. Tamboenan, Mr. I Gusti Pudja, Mr. Lukman Hakim, Manai Sophiaan, Tadjudin Sutan Makmur, Mr. Mohamad Daljono, Sekarmadji Kartosoewirjo, Mr. Prawoto Mangkusasmito, Sahjar Tedjasoekmana, I.J. Kasimo, Mr. Kasman Singodimedjo, Maruto Nitimihardja, Mr. Abdoel Hakim, Hamdani, dll.[8]

Atas usulan KNIP, dalam sidangnya pada tanggal 16-17 Oktober 1945 di Balai Muslimin, Jakarta,[3] diterbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X [dibaca: eks] Tanggal 16 Oktober 1945, yang dalam diktumnya berbunyi:[2]

Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.

Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden tersebut, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.[2]

KNIP telah mengadakan sidang-sidang di antaranya adalah:[1]

  • Sidang Pleno II di Jakarta tanggal 16–17 Oktober 1945[4]
  • Sidang Pleno III di Jakarta pada 25–27 November 1945.[4]
  • Sidang Pleno IV di Surakarta pada 28 Februari–8 Maret 1946;
  • Sidang Pleno V di Kota Malang pada 25 Februari–6 Maret 1947[4]
  • Sidang Pleno VI di Yogyakarta pada 6–15 Desember 1949[9]

  1. ^ a b c d Sejarah DPR RI. www.dpr.go.id Diarsipkan 2008-05-22 di Wayback Machine., diakses pada 1 Juni 2008
  2. ^ a b c d Perkembangan Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. www.mpr.go.id, diakses pada 1 Juni 2008
  3. ^ a b Dini S. Setyowati. Putra Fajar, Menuju Jalan Perundingan
  4. ^ a b c d "M. Sjafe'i Hassanbasari. Dekret dan Maklumat yang Pernah Ada. Kompas, 26 Juni 2001". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-09-13. Diakses tanggal 2008-05-31. 
  5. ^ Pada kartu anggauta BP-KNIP milik Soegondo Djojopoespito ditemukan, bahwa yang menanda tangani adalah Soepeno [ketoea] dan A.Halim [penoelis] tertanggal Djakarta 25-11-1945, Museum Sumpah Pemuda Jakarta
  6. ^ Berdasarkan biografi Assaat berada di Yogyakarta sejak Januari 1948, sehingga cocok dengan tanggal 28 Januari 1948
  7. ^ Berdasarkan ingatan Sunaryo Joyopuspito yang ikut orang tuanya mulai dari Jakarta - Cirebon - Purworejo - Yogyakata 1945-1950
  8. ^ Belum ditemukan data resmi, namun seingatan Sunaryo Joyopuspito yang pada masa kecilnya mengenal para anggota BP-KNIP 1947-1949
  9. ^ Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong [1970]. Seperempat abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia. hlm. 10. 

  • Cribb, Robert [2001] Parlemen Indonesia 1945-1959" [Indonesian Parliaments 1945-1959] in Panduan Parlemen Indonesia [Indonesian Parliamentary Guide], Yayasan API, Jakarta, ISBN 979-96532-1-5
  • Kahin, George McTurnan [1952] Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
  • M. C. Ricklefs [1982], A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
  • Simanjuntak, P.H.H [2003] Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi [Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform Era, Penerbit Djambatan, Jakarta, ISBN 979-428-499-8

Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_Indonesia_Pusat&oldid=19555887"