Jelaskan perbedaan ketentuan yang diatur dalam uu no. 10 tahun 2004 dengan uu no. 12 tahun 2011

Jelaskan perbedaan ketentuan yang diatur dalam uu no. 10 tahun 2004 dengan uu no. 12 tahun 2011

Jelaskan perbedaan ketentuan yang diatur dalam uu no. 10 tahun 2004 dengan uu no. 12 tahun 2011
Lihat Foto

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Wahiduddin Adams (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang pendahuluan uji formil Undang-Undang KPK di Gedung MK, Jakarta, Senin (14/10/2019). Sidang tersebut menguji tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait dewan pengawas KPK. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

KOMPAS.com - Dalam konteks negara hukum, terdapat berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, definisi Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.

Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut ini penjelasan mengenai jenis dan hierarki (jenjang) Peraturan Perundang-undangan.

Baca juga: 2020, Baleg Targetkan Terbitkan 30-35 Undang-undang

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah:

  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
  3. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
  4. Peraturan Pemerintah (PP)
  5. Peraturan Presiden (Perpres)
  6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
  7. Peraturan Kabupaten atau Kota

Baca juga: Menurut Yasonna, Ini Undang-Undang yang Bakal Terimbas Omnibus Law

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Berikut ini penjelasan masing-masing Peraturan Perundang-undangan tersebut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 adalah hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

arus listrik mengalir dariplis jawab ​

Adakah keragaman anggota keluarga kalian yang atau berbeda jelaskan, mengapa​

pengembangan aturan dalam teknologi informasi ​

Adakah perbedaan kegemaran antara kamu dan orang tuamu Kalau ada, coba ceritakan! bawah​

sebutkan keunikan daerah tulungagung​

faktor keturunan ras di indonesia

Tuliskan keragaman masing-masing anggota keluarga​

Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut! (1)bergaul di masyarakat (2)mendapat perlindungan (3)menyatakan pendapat (4)menaati peraturan lalu lintas. S … alasatu bentuk pelaksanaan kewajiban adalah.... A. (1) B.(2) C.(3) D.(4)

faktor keberagaman kenampakan alam di indonesia

faktor keberagaman kenampakan alam di indonesia

jelaskan bagaimanakah cara yang dapat kamu lakukan untuk melaksanakan siap toleransi dalam keberagaman yang ada di Indonesiajawab ya (✪ω✪)/​

mau mempelajari kesenian dari daerah lain serta menolong siapa saja tanpa membeda bedakan suku, ras dan agama merupakan perilaku yang mencerminkan sik … ap mempertahankan kemerdekaan NKRI yaitu​

Seorang penderita isk dapat merasa cepat lelah, demam, hingga menggigil. gejala tersebut menandakan bahwa infeksi bakteri telah menyebar hingga ke....

Setelah dikeluarkan maklumat 14 november 1945 terlihatlah sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer dengan peralihan tersebu … t membuat terbentuknya kabinet sebutkan nama nama kabinet tersebut

Setelah membaca bacaan yang berjudul kepemimpinan angsa tulislah nilai-nilai pancasila yang dapat diambil dari cerita tersebut

Setelah berdebat dengan orang farisi mengenai perintah allah dan adat istiadat yunani maka yesus pergi ke​

Setiap warga negara harus mengamalkan nilai keadilan contoh pelaksanaan nilai keadilan ketika mengerjakan tugas kelompok yaitua.anggota kelompok membe … rikan tugas kelompok agar tidak merepotkan anggota ​

Sistem ketatanegaraan republik indonesia tidak terlepas dari ajaran trias politikasebagaimana diajarkan oleh montesquieu. akan tetapi, konsep pembagia … n kekuasaandalam sistem ketatanegaraan republik indonesia tidak menganut sepenuhnya ajarantrias politika. jelaskan maksud pernyataan tersebut!​

Setujukah kalian dengan kehadiran polisi virtual yang mengawasi media sosial? alasannya minimal 5paragraf 10kalimat!​

Strategi negara dalam mengatasi ancaman merupakan hal yang penting karena demi....a. tantangan yang harus dihadapib. menimbulkan peperangan c. mempert … ahankan peperangand. mewujudkan kesejahteraan pemerintahe. nama baik pemerintah​