Penerapan Dwi Fungsi ABRI Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional.
 Dwifungsi ABRI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan, namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. Dwifungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dwifungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen.
Setelah penyerahan kedaulatan 1949, Angkatan Darat menerima kekuasaan sipil. Melihat bahwa kelemahan sistem politik menjadi jelas, perwira semakin merasa mereka memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam politik untuk "menyelamatkan bangsa". Ketika darurat militer dideklarasikan pada tahun 1957 sampai sekarang, Angkatan Darat memperluas perannya dalam bidang ekonomi dan administrasi politik.
Jendral A.H. Nasution, pimpinan TNI-AD pada saat itu berbicara kepada Presiden Soekarno, bahwa sangat ingin melanjutkan peran ini setelah darurat militer dicabut, dan karena itu mengembangkan konsep "Jalan Tengah" di mana Angkatan Darat diberikan peluang bagi peranan terbatas di dalam pemerintahan sipil.[1]
Dari 25-31 Agustus 1966, Seminar Angkatan Darat Kedua diadakan. Para peserta yang perwira Angkatan Darat senior dan lebih dari 100 peserta dari SESKOAD. Ini revisi dari doktrin Angkatan Darat, yang dipandang mengandung terlalu banyak pengaruh komunis. Doktrin baru ini menetapkan fungsi Angkatan Darat di luar militer, yaitu "untuk berpartisipasi dalam setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang ideologi, politik dan ekonomi dan bidang sosial budaya".[2] Hal ini juga menghasilkan dokumen berjudul "Kontribusi Angkatan Darat dari Ide untuk Kabinet Ampera". Ini memiliki dua bagian:
Pada masa pemerintahan Soeharto, konsep ini mengalami perubahan dan menjadikan TNI secara organisatoris (bukan perorangan) menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati, serta lembaga-lembaga legislatif dalam wadah Fraksi ABRI/TNI. Melalui dwifungsi dan "Orde Baru" sebagai kendaraan politik, tentara bisa masuk dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia, dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto. Dwifungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan menyusul runtuhnya rezim Soeharto. Pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000, disepakati untuk menghapus doktrin ini yang akan dimulai setelah Pemilu 2004 dan diharapkan selesai pada Pemilu 2009.
Di materi Sejarah Kelas 12 ini, kita bakal bahas konsep dwifungsi ABRI era Orde Baru. Yuk, simak pembahasannya! Hai, Sobat Zenius! Apakah elo tahu kalau dahulu, tentara Indonesia bukan hanya mempunyai wewenang sebagai kekuatan militer negara, tetapi juga sebagai pengatur pemerintahan negara? Nah, konsep ini disebut sebagai dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah suatu konsep yang muncul dari kebuntuan tentara Indonesia untuk tetap berkontribusi untuk negara selepas Indonesia berdaulat sebagai sebuah negara. Oke, mari kita mulai pembahasan lengkapnya! Dwifungsi ABRIKenapa konsep dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini muncul dan direalisasikan pada era Orde Baru? Kita mesti lihat gimana konteks kehidupan bernegara pada era tersebut. Nah, selepas Indonesia berperang mempertahankan kemerdekaan dan adanya berbagai operasi militer untuk menumpaskan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, tentara Indonesia mengalami kebuntuan untuk ikut berpartisipasi bagi kemerdekaan. Kita tahu kalau setelah Indonesia merdeka, ada berbagai tantangan dari pihak luar yang mengancam kedaulatan Indonesia. Semua tantangan ini, kan, dihadapi oleh tentara Indonesia. Namun, setelah tantangan-tantangan dari pihak luar tersebut mulai terkikis satu per satu, pemerintah era tersebut mulai berpikir bagaimana caranya supaya tentara Indonesia bisa terlibat lagi untuk negara ini. Ibaratnya, kalau Avengers-nya Marvel berhasil melawan musuh-musuh yang mengancam dunia dan semua musuh tersebut sudah dikalahkan, selanjutnya, mau ngapain lagi? Kira-kira begitu, ya, ilustrasinya, hehe. Konsep dwifungsi ABRI pertama kali digagas oleh Abdul Haris Nasution pada pidatonya di ulang tahun Akademi Militer Nasional tanggal 13 November 1958. Gagasan tersebut diperkenalkannya dengan istilah Jalan Tengah. Gagasan tersebut pada akhirnya diresmikan sebagai kebijakan politik era Orde Baru lewat Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1982. Baca Juga: Latar Belakang dan Visi Pemerintahan Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12 Tentara Indonesia tidak ingin terlalu mengintervensi pemerintahan dan merusak demokrasi karena hal tersebut justru akan berubah menjadi “junta militer”, yaitu pemerintahan diktator militer. Oleh karena itu, kebijakan dwifungsi ABRI ini dipercaya dapat mengakomodasi kebutuhan tentara Indonesia untuk terus berpartisipasi selepas kemerdekaan Indonesia. Sebelum lanjut, kalau elo mau nonton video pembahasan tentang konsep dwifungsi ABRI secara lebih lengkap, bisa diakses lewat link di bawah ya! Penghapusan Dwifungsi ABRIOke, sekarang ayo kita lanjut! Pada praktiknya, konsep dwifungsi ABRI era Orde Baru ini justru melenceng dari niat awalnya. Sebagai suatu organisasi, ABRI memiliki peran dalam proses penyusunan dan pelaksanaan pemerintahan. Peran ABRI sebagai organisasi militer era Orde Baru tersebut dikenal dengan istilah “dinamisator dan stabilisator” dalam politik dan ekonomi bangsa. Dwifungsi ABRI memungkinkan ABRI mempunyai kekuasaan negara dan hal ini membuat demokrasi terkikis. Selain itu, kerap terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ketika militer memegang kekuasaan. Militer dianggap terlalu mencampuri urusan sipil dan negara. Setelah runtuhnya rezim Soeharto, dwifungsi ABRI perlahan-lahan dihapuskan. Kesepakatan ini terjadi pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000 dan akan dimulai setelah Pemilihan Umum (pemilu) 2004 serta diharapkan telah selesai pada pemilu 2009. Oke, setelah kita membahas konsep dwifungsi ABRI, di bawah ini ada soal yang bisa langsung dikerjain. Selamat mengerjakan! Baca Juga: Kelebihan dan Kelemahan Era Orde Baru Indonesia – Materi Sejarah Kelas 12 Contoh Soal
a. Pendidikan b. Kebudayaan c. Kependudukan d. Sosial-politik e. Kesejahteraan Pembahasan:
Jawaban: d. **** Oke! Sekarang, kita sudah selesai membahas konsep dwifungsi ABRI. Oh, ya, selain Sejarah, ada banyak pelajaran lainnya di Zenius, seperti Matematika, Biologi, Sosiologi, dan masih banyak lagi. Elo bisa akses itu semua di sini secara GRATIS menggunakan akun yang sudah didaftarkan di website atau lewat aplikasi Zenius. Selamat belajar! Baca Juga: Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12 |
Jelaskan pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
