Jelaskan mengapa keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin semakin memburuk

Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin, Sejak akhir tahun 1959, keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot. Dengan kegagalan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian, kemerosotan melanda semua sektor ekonomi yang vital. Sebagai dampaknya, harga barang-barng konsumsi naik dan biaya hidup meningkat. 

Masalah operasi pemulihan keamanan dengan adanya berbagai pemberontakan di Indonesia seperti PRRI/Permesta dan DI/TII serta perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat menjadi salah satu sebab utama kemerosotan ekonomi. 

Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin Sementara itu, PKI berpendapat bahwa kemerosotan ekonomi ini disebabkan Indonesia menjalankan sistem kapitalisme dan feodalisme. 

Konsepsi Djuanda 

Pasca operasi pembebasan Irian Barat, pemerintah berusaha merehabiltasi perekonomian Indonesia. Rencana tersebut disusun dalam suatu konsepsi yang disebut Konsepsi Djuanda. Namun dalam pelaksanaannya , banyak mengalami kendala-kendala. 

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi dengan mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin. 

Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. 

Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri). 

Penundaan Dekon 

Pada bulan September 1963 Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan.  

Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis. 

Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk. Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp 1000 (uang lama) diganti dengan Rp 1 (uang baru). 

Baca juga Penyimpangan Politik Luar Negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). 

Puncak dari segala krisis ini adalah terjadinya peristiwa pemberontakan G-30-S pada tanggal 1 Oktober 1965. 

Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestise politik atau mercusuar, dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri.

KOMPAS.com - Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) gagal di Indonesia.

Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yakni:

1. Ekspor dan invesasi merosot
2. Menipisnya cadangan devisa
3. Inflasi mencapai ratusan persen
4. Harga kebutuhan pokok mahal

Adapun penyebabnya antara lain:

1. Indonesia baru merdeka
2. Pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali
3. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat
4. Anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno
5. Kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian

Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) (2018).

Ekonomi terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia baru 15 tahun merdeka. Perekonomian masih sangat lemah.

Kondisi politik saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah. Pemberontakan dan gejolak ini membuat aktivitas perekonomian terganggu.

Lalu, apa itu ekonomi terpimpin?

Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Karakteristik Politik Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin

Pusat memegang kekuasaan yang besar. Kewenangan Soekarno saat itu sangat besar.

Kebijakannya untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian.

Kegiatan ekspor pun terhenti. Akibatnya, sejak tahun 1961, negara harus terus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa.

Pada 1965 cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dollar AS sebagai dampak politik konfrontasi Malaysia dan negara-negara barat.

Panglaykim dan HW Arnt dalam The Indonesian Economy: Facing a New Era? (1966) mencatat krisis ekonomi ini berlangsung sejak 1960.

Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Sejarah dan Latar Belakangnya

Lebih dari itu, Soekarno justru makin gencar menghamburkan uang negara untuk menunjukkan kehebatan Indonesia.

Biaya pemerintah untuk proyek politik mercusuar seperti Games of the New Emerging Forces (Ganefo) pada 1963 dan Conference of the Emerging Forces (Conefo) pada 1965 membengkak.

Buruknya perekonomian

Besarnya defisit anggaran belanja pemerintah pada 1961-1965 meningkat. Dari 29,7 persen pada 1961 menjadi 63,4 persen pada 1965.

Sejak 1961, situasi moneter yang makin parah ditandai dengan laju inflasi yang tinggi (hiperinflasi).

Pendapatan per kapita Indonesia turun secara signifikan antara 1962-1963.

Situasi semakin parah ketika Indonesia keluar dari PBB.

Baca juga: Dampak Demokrasi Terpimpin di Berbagai Bidang

Pada 1965, tingkat peredaran uang naik hingga 161 persen. Sementara inflasi mencapai 592 persen.

Bantuan asing berhenti karena Soekarno menolak bantuan dana sebesar 400 juta dollar AS dari International Monetary Fund (IMF). Investasi juga merosot tajam.