Bagaimana prinsip - prinsip anti korupsi dapat diterapkan dalam lembaga pemerintah atau negara
jelaskan yang dimaksud ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
apa kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis lembaga pemerintah pusat: kementerian, non kementerian, dan lembaga nonstruktural.
tolong bantu kerjakan soal Pramuka tentang PBB plss..soal ada di atas
tolong bantu jawab pramuka materi PBBsoal ada diatas
identifikasi nilai Pancasila yg sesuai dan bertentang dalam menyikap pengaruh globalisasi yg mewarnai kehidupan sehari-hari
14. Perhatikan pernyataan berikut! 1. Menjunjung tinggi pada tujuan nasional. 2. Menunjukkan tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan 3. Mengakomoda … si kepentingan bersama dalam pembuatan kebijakan 4. Membiarkan pemerintah membuat kebijakan sesuai keinginannya.5. Memberikan hak yang sama kepada semua warga negara Indonesia 6. Memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah membuat kebijakan Contoh perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi pancasila ditunjukkan pada nomor.... A 1, 2, 3, dan 4 B. 1,2,3. dan 5 C.2,3,4, dan 5 D.2, 3, 4, dan 6 E. 3,4,5, dan 6
Raja menyelanggarakan kesejahteraan rakyat memperhatikan suara perlemen sebagai aspirasi yang mewakili pendapat rakyat yang dipimpin oleh perdana ment … eri berarti negara tersebut menjalankan pemerintahan
penyusupan dari suatu pihak ke pihak lain untuk mencari kelemahan lawan dan akhirnya untuk menguasainya disebut(bela negara)TOLONG DIJAWAB
13. Prinsip keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sangat penting dan strategis karena dapat meningkatkan partisipasi masyar … akat dalam pembangunan pernyataan berikut sesuai dengan hakekat keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kecuali...A. Setiap kebijakan pemerintah jelas meskipun rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya diketahui public. B. Keadaan yang memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. C. Kesediaan Pemerintah untuk memberikan informasi factual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan. D. Situasi yang memungkinkan pemerintah dengan mudah mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat melalui berbagai saluran informasi. E. Suatu kondisi yang memungkinkan masyarakat dengan mudah mendapatkan akses informasi mengenai kebijakan kebijakan pemerintah
JAKARTA- Menyusul peristiwa Teror Thamrin, pemerintah harus memeriksa seluruh buku pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah tidak dapat melakukan pembiaran atas penerbitan buku yang mendidik generasi muda dengan mengabaikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pembiaran penerbitan buku pelajaran yang bertentangan dengan Pancasila dapat menghancurkan negara dan bangsa Indonesia di masa mendatang.
Demikian ditegaskan peneliti dari Sinaksak Center, Dr Salman Pasaribu H, di Jakarta, Rabu (20/1).
Salman menjelaskan, paham radikalisme di Indonesia sudah masuk ke dunia pendidikan. Diceritakan bahwa pada tahun 2015 di Jombang diketemukan buku pelajaran agama yang bertentangan dengan nilai Pancasila karena tidak mengakui keberadaan agama lain dan sekaligus mengajak untuk melakukan tindak kekerasan terhadap penganut agama yang berbeda.
“Itu bentuk radikalisme yang muncul dalam buku pelajaran sekolah. Dari buku pelajaran tersebut, seharusnya pemerintah dapat menelusuri siapa yang berperan dalam penyusunan buku tersebut dan bagaimana buku itu bisa lolos sensor. Radikalisme agama tidak boleh ada di Indonesia karena jelas bertentangan dengan nilai Pancasila,” ujar Salman.
Menurut dosen Pasca Sarjana ini, radikalisme akan tumbuh subur di suatu negara karena tiga faktor pendukung yakni, kekuatan jaringan antara dalam negeri dan luar negeri, budaya permisif dari sebuah masyarakat serta lemahnya pencegahan atau penegakan hukum oleh pemerintah terhadap kelompok yang dapat dikategorikan sebagai teroris.
Radikalisme dalam wujud terorisme, lanjut Salman, tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagamaan yang menimbulkan sentimen berwujud anti budaya dan tafsir sempit atas doktrin, ideologi ataupun teologi. Radikalisme terjadi di Indonesia, karena banyak kelompok masyarakat di negara ini yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pluralitas.
“Radikalisme ataupun terorisme tidak melulu pada masalah agama tetapi dapat berujud dalam berbagai dimensi. Beranggapan sebagai kelompok mayoritas, atau suku mayoritas di suatu daerah juga merupakan bibit radikalisme yang mengancam persatuan Indonesia. Konflik horizontal antar suku mayoritas dan minoritas merupakan wujud radikalisme. Jika suku atau kelompok mayoritas gagal mengintegrasikan nasionalisme berbasis pada pluralitas, pada saat itu munculah nasionalisme sempit dan mengarah pada pemerkosaan terhadap sila ketiga dari Pancasila terancam. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok-kelompok agama,” ujarnya.
Radikalisme sebagai paham akan mudah mempengaruhi karakter generasi yang baru tumbuh ketika nilai-nilai yang diyakini itu dicantumkan atau disisipkan dalam pelajaran sekolah. Penyisipan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dapat disebabkan unsure kesengajaan tetapi juga akibat ketidaktelitian dari pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan dan penerbitan buku itu. Anak-anak yang baru tumbuh akan dengan mudah menyerap apa saja yang ditulis dalam buku pelajaran sekolah, baik itu benar ataupun salah.
Dijelaskan lebih lanjut, Indonesia adalah milik bangsa Indonesia dan bukan milik bangsa lain. Dalam beberapa kasus warga negara Indonesia secara sadar membiarkan dirinya dikuasai oleh ideologi bangsa lain dengan menghancurkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
“Penghancuran budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia akan terus berlanjut jika bangsa Indonesia tidak mampu melawan. Hanya dengan menjunjung tinggi budaya sendiri, Indonesia mampu melawan pengaruh budaya asing yang bersifat menghancurkan tersebut,” pungkasnya. (gor)
Editor : Gora Kunjana ()
Jakarta, Owntalk.co.id – Ketahanan nasional bangsa Indonesia kembali diuji pada era globalisasi, banyak tantangan yang datang ke dalam sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu diantaranya adalah merebaknya faham radikal terorisme. Faham ini menyasar seluruh kalangan dari berbagai usia dari dewasa hingga remaja.
Aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar (28/03/2021) dan serangan terhadap Mabes Polri (31/03/2021) adalah rentetan aksi terorisme yang membuat banyak kalangan khawatir. Hal ini seperti mengajak kita mengingat serangkaian tindakan terorisme di beberapa tahun silam, seperti bom Thamrin (2016), bom Surabaya (2018), bom bunuh diri di Jimbaran-Bali (2005) serta serangkaian aksi teror bom lainnya.
Laporan Global Index Terrorism (GTI) tahun 2020 yang dirillis oleh Institute for Economics and Peace (IEP) menunjukan bahwa dalam skala global Indonesia berada di peringkat 37 dengan skor 4.629 dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme, sedangkan di Asia Pasifik Indonesia berada di posisi ke- 4.
Baca Juga :
- Kapolres Meranti Pimpin Sertijab Dua Kasat dan Lima Kapolsek
- Sarling (Sarapan Keliling) Di Gerai Vaksin Polres Karimun
- DPRD Meranti Bentuk 3 Pansus untuk Membahas 4 Ranperda, Ini Susunan dan Tugasnya
Lantas, faktor pendukung yang melatar belakangi munculnya faham radikalisme di Indonesia yakni, kekuatan jaringan antara dalam negeri dan luar negeri, budaya permisif dari sebuah masyarakat serta lemahnya pencegahan atau penegakan hukum oleh pemerintah terhadap kelompok yang dapat dikategorikan sebagai teroris.
Radikalisme sebagai paham akan mudah mempengaruhi karakter generasi yang baru tumbuh ketika nilai-nilai yang diyakini itu dicantumkan atau disisipkan dalam pelajaran sekolah. Penyisipan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dapat disebabkan unsure kesengajaan tetapi juga akibat ketidaktelitian dari pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan dan penerbitan buku itu. Anak-anak yang baru tumbuh akan dengan mudah menyerap apa saja yang ditulis dalam buku pelajaran sekolah, baik itu benar ataupun salah.maka itu akan sangat merusak ketahanan nasional indonesia