Contoh ancaman Disintegrasi Bangsa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 1965.

Sekutu menyampaikan ultimatum kepada sutan syahrir untuk meninggalkan bandung selatan pada tanggal berapa?

Perjanjian penyerahan wilayah nusantara dari belanda ke inggris adalah

Menurut Anda apa yang akan terjadi jika pada tahun 1950 pusat penelitian batik di Yogyakarta tidak membentuk koperasi batik gkbi​

Siapakah bapak pandu sedunia ?Jelaskan dengan lengkap !Tolong yg pramuka :)(sebenarnya ini cuma kuis pramuka,yg ngasal,, LAPOR!!)​

apa akibat dari perang 80 tahun?

7 1/5 +3 2/5 + 1 2/5= ​

mengapa nabi muhammad melakykan hijrah ke madinah​

Mengapa pada tahun 1950 muncul koperasi batik gkbi di Yogyakarta​

Jelaskan tata cara salat fardhu secara singkatmohon jawabannya yaa​

apakah contoh lain dari organisasi Panitia???

Contoh ancaman Disintegrasi Bangsa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 1965.

Contoh ancaman Disintegrasi Bangsa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 1965.
Lihat Foto

KOMPAS.COM/MUHLIS AL ALAWI

Yanto Eko Cahyono, warga Kabupaten Bantul, Yogyakarta menunjuk nama kakeknya, Insp Pol Suparbak yang terukir di Monumen Kresek (Monumen kekejaman pembantaian PKI) yang berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (0/10/2019). Yanto bersama istrinya mencari keberadaan makam kakeknya, Insp Pol Suparbak yang menjadi korban pembantaian PKI tahun 1948 di Madiun.

KOMPAS.com - Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa peristiwa pergolakan di dalam negeri. Puncaknya adalah peristiwa Gerakan 30 September atau dikenal dengan G30S. 

Sebelum peristiwa G30S, beberapa pemberontakan juga pernah terjadi di Indonesia. Berikut di antaranya: 

Peristiwa PKI Madiun 1946

Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern (2008) karya MC Ricklefs, peristiwa PKI Madiun 1948 merupakan bentuk kekecewaan hasil perundingan Renville. Di mana Indonesia mendapat kerugian yang sangat besar.

Kekecewaan tersebut mengakibatkan PKI menginginkan kembali kekuasaan di bawah pemerintahan Amir Syariffudin. 

Dalam buku Lubang-Lubang Pembantaian PKI di Madiun (1990) karya Maksum, Amir yang merasa kecewa kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948, di mana PKI menjadi salah satu yang tergabung di dalamnya.

Baca juga: Latar Belakang Pemberontakan PKI di Madiun

Muso dan Amir mendeklarasikan sebagai pemimpin kelompok tersebut. Muso dan Amir menggoyahkan kepercayaan masyarakat dengan menghasut dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan mencurigai satu sama lain.

Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah mengirim divisi Siliwangi I dan II di bawah pemerintahan Kolonel Soengkono dan Kolonel Soebroto.

Akibatnya beberapa tokoh PKI melarikan diri ke Tiongkok dan Vietnam, Muso terbunuh, dan Amir ditangkap kemudian dihukum mati pada 20 Desember 1948. 

Pemberontakan DI/TII

Awal pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Pemberontakan tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi meluas hingga Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. 

Kartosuwirjo yang merupakan pemimpin DI/TII tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat akibat penghapusan kesepakatan Perjanjian Renville. 

Pemerintah kemudian mengerahkan TNI untuk menumpas pemberontakan DI/TII dalam operasi Bratayudha dan Pagar Betis. AKibatnya, Sekarmadji Madijan Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati. 

Baca juga: PKI dan Perjuangan Pergerakan Nasional

Lihat Foto Wikipedia Kapten Raymond Westerling yang disebut terlibat dalam pembantaian di Sulawesi Selatan dan membentuk Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang menyerang Bandung pada 1950. Pemberontakan APRA

Latar belakang pemberontakan APRA karena adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). 

Raymond Wasterling yang saat itu menjabat sebagai pimpinan AngkatanPerang Ratu Adil (APRA) menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami penjajahan Belanda dan Jepang. Sehingga membutuhkan kemakmuran seperti yang diramalkan Ramalan Jayabaya. 

Keganasan APRA yang telah membunuh 79 anggota APRIS atau Angkatan Perang RIS dan penduduk sipil, membuat APRIS mengejar segeromblan APRA.

Berkat APRIS, APRA gagal dalam menculik semua menteri dan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX serta Pejabat Staf Angkatan Perang Kolonel TB. Simatupang. Hingga akhirnya Westerling meninggalkan Indonesia dan usaha APRA menjadi sia-sia.

Peristiwa Andi Aziz

Pemberontakan ini dipelopori oleh Andi Azis pada tahun 1950 yang dianggap sebagai mantan perwira KNIL. Latar bleakang peristiwa ini karena Andi Azisi ngin mempertahankan Negara Indonesia Timur.

Di samping itu faktor lainnya disebabkan adanya keinginan Andi Azis untuk menentang campur tangan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) terhadap konflik yang ada di Sulawesi Selatan.

Baca juga: Peristiwa G30S: Siapakah Sosok Letnan Untung?

Untuk menanggulangi pemberontakan ini, pemerintah meminta Andi Azis untuk melaporkan diri ke Jakarta agar dapat mempertanggungjawabkan yang sudah ia lakukan.

Setelah didesak oleh Sukawati selaku presiden Negara Indonesia Timur (negara bagian RIS pada tahun 1946-1950), akhirnya Andi Azis ditangkap.

Hingga kemudian tentara APRIS dan KL-KNIL melakukan baku tembak dan pemberontakan ini berakhir setelah Andi Azis meninggal dan KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger) sebagai tentara Kerajaan Hindia Belanda meninggalkan Makassar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki kepentingan tersendiri. Kepentingan ini bisa saja menimbulkan gesekan-gesekan di lapisan masyarakat yang bisa menimbulkan suatu keadaan dimana tidak adanya sebuah kesatuan dan menghilangnya keutuhan yang bisa menjadi alasan terjadinya perpecahan. Inilah yang disebut dengan ancaman disintegrasi bangsa.

Ancaman Disintegrasi Bangsa Indonesia

Sebagai negara yang memiliki berbagai macam keragaman, mulai dari agama hingga suku, Indonesia menjadi sedikit rentan dengan sebuah disintegrasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, yaitu:

Konflik Kenegaraan atau Sistem Pemerintahan

Salah satu contoh konflik yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa adalah munculnya PRRI dan PERMESTA. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan PERMESTA singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta.

Pergerakan ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera, karena angkatan darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera, merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau angkatan darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur. Oleh karena itu mereka mulai mendirikan dewan-dewan sendiri.

Dewan-dewan ini juga memiliki pemimpinnya masing-masing, di antaranya

  • Dewan Banteng di Sumbar dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein
  • Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Maludin Simbolon
  • Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual
  • Dewan Garuda di Sumsel dipimpin oleh Letkol Barlian

Dewan-dewan ini pun disatukan oleh Letkol Achmad Husein pada 15 Februari 1958, bersama Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri Sumatera Barat. Kabar mengenai pemberontakan PRRI ini pun menyebar ke berbagai daerah Sulawesi lainnya. Hal inilah yang memulai gerakan dukungan dari masyarakat yaitu PERMESTA.

Respon dari Pemerintah Pusat adalah dengan melakukan operasi militer. Operasi militer yang pertama itu ditujukan untuk meredam PRRI, dan operasi ini bernama Operasi 17 Agustus, dipimpin oleh Letkol Achmad Yani, mencegah ancaman disintegrasi bangsa ini.

Konflik Ideologi

Salah satu konflik ideologi di Indonesia terjadi 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Terjadi pemberontakan PKI Madiun. Awalnya, ancaman itu muncul setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi perdana menteri Soekarno – Hatta. Amir merupakan perdana menteri ekonomi kedua Republik Indonesia.

Amir Syarifuddin merasa kecewa dengan penurunannya sehingga ia membuat Front Demokrasi Rakyat yang isinya adalah partai-partai komunis di Indonesia. Tiga partai yang bergabung dalam FDR adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Buruh Indonesia (PBI).

Tujuan Amir Syarifuddin membentuk FDR adalah untuk menjatuhkan kabinet Mohammad Hatta. Sementara Musso yang memimpin PKI madiun, ingin mendirikan Negara Sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun. Untuk mencegah pemberontakan yang terus berlanjut, pemerintah pun mengirim angkatan bersenjata ke Madiun, dan terjadilah pertempuran. Perbedaan ideologi antara komunisme dan pancasila menjadi pemicu dari konflik ini.

Konflik Kepentingan

Salah satu bentuk dari konflik ini adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang dari konflik ini karena adanya penolakan masyarakat Maluku, terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menolak jika Negara Indonesia Timur, bergabung ke dalam NKRI.

Namun banyak masyarakat dari Indonesia bagian timur lainnya yang memilih untuk bergabung dengan NKRI. Akibatnya, masyarakat Maluku lebih memilih untuk mendirikan negara mereka sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada 25 April 1950, dipimpin oleh Mr. Dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil. Chris Soumokil ini merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur

Untuk bisa mengkondisikan RMS ini, pemerintah Indonesia pun mengirimkan Dr. J. Leimena untuk bisa berunding dengan Soumokil. Namun, usaha ini tidak berhasil. Langkah selanjutnya yang diambil oleh NKRI adalah mengirimkan Kolonel Alex Kawilarang bersama pasukannya dalam sebuah usaha untuk menaklukkan RMS. Pada tahun 1963 Soumokil berhasil ditangkap di pulau Seram dan dijatuhi hukuman mati.dan mengakhiri RMS.

Nah itu dia berbagai macam ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia. NKRI adalah negara yang luas dengan berbagai macam keanekaragamannya, menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintahan. Pemerintah harus bisa bersikap adil dan memenuhi berbagai hak dari warga negara.

Apakah kamu memiliki pertanyaan mengenai hal ini? Silahkan tuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk share pengetahuan ini.