Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya sengketa akibat pelanggaran terhadap hak cipta dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak cipta di pengadilan   niaga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Terjadinya sengketa mengenai hak cipta karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu tanpa hak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengakibatkan pencipta atau pemegang hak cipta dirugikan seperti bentuk pelanggaran hak cipta yakni melakukan pembajakan yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau Penggunaan Secara Komersial yaitu adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. 2. Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dilakukan melalui pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan niaga tata cara gugatan, upaya hukum dan penetapan semnetara pengadilan.Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. Show
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang hak paten di Indonesia dan bagaimana proses penyelesaian sengketa hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum. Dengan menggunakanmetode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum hak paten di Indonesia, di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran yaitu proses pendaftaran melalui tahapan permohonan oleh inventor dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sistem ini di kenal pula dengan sebutan Sistem Ujian (Examination Sistem). Pengajuan permohonan perdaftaran paten harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu : persyaratan formal/administrasi dan substantif, yang akan melahirkan dua tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan formal administrasi dan pemeriksaan substantif. 2. Penyelesaian sengketa hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan kewenangan kepada pihak yang berhak memperoleh paten untuk dapat menggugat ke Pengadilan Niaga. Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten tersebut (Pasal 142). Selanjutnya pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang merugikan pemegang paten. Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan tersebut hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti di buat dengan menggunakan invensi yang telah di beri paten. “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terbilang cukup tinggi. Pemerintah mencatat telah melakukan penanganan 1.184 perkara pelanggaran HKI dalam 5 tahun terakhir ini. Sebanyak 658 perkara terkait dengan merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, delapan kasus rahasia dagang, dua kasus tata letak sirkuit terpadu, dan dua kasus perlindungan varietas tanaman. Dari berbagai macam bidang HKI tersebut, sengketa terkait hak cipta merupakan dua teratas dari semua kasus yang ada. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)). Apabila dalam bidang hak cipta ini timbul suatu sengketa antara para pihak yang berselisih, maka penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 95 ayat (1) UUHC). Baca juga: Yuk Kenali Lisensi Creative Commons, Agar Tidak Melanggar Hak Cipta! Namun secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian, yaitu (D.Y. Witanto, dalam buku “Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”, hlm. 5): Bentuk penyelesaian sengketa hak cipta secara litigasi (peradilan)
Dalam UUHC ada sekitar 8 pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana penjara dan pidana denda terkait sengketa hak cipta yang diatur pada Pasal 112 sampai Pasal 119 UUHC. Di dalam pasal 120 UUHC ditegaskan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan yang berarti tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
Pengaturan tentang Penetapan Sementara Pengadilan dalam UU HKI khususnya Hak Cipta diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Selain itu, penetapan sementara pengadilan dalam sengketa hak cipta diatur di dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 UUHC. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:
Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dengan memenuhi persyaratan:
Baca juga: Ini Dia! Contoh Pelanggaran Hak Cipta dalam Kehidupan sehari-hari Bentuk penyelesaian sengketa hak cipta secara non litigasi (alternative dispute resolution)Alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS)).
Pasal 1 angka 1 UU AAPS menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. Pada umumnya Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain (Penjelasan bagian umum UU AAPS):
Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Mediasi sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan. (Rachmadi Usman, dalam buku “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, hlm.99)
Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat hukum saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut (Andre Wijaya, Skripsi “Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Studi Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu”, hlm.85-86).
Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. (Gatot P. Soemartono, Modul “Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, hlm. 8)
Konsiliasi pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, mengingat terdapat keterlibatan pihak ke-3 yang netral (yang tidak memihak) yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa, yaitu konsiliator. Namun peran konsiliator lebih aktif dibandingkan mediator yaitu (Bambang Sutiyoso, dalam buku yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam menghadapi Sengketa kini dan mendatang”, hlm. 92):
Punya pertanyaan terkait hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya? Konsultasikan dengan Kami. Hubungi SmartLegal.id dengan menekan tombol dibawah ini. Bagaimana jika melanggar hak paten?Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dilarang apda pasal 160 UUP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang pasal 160 ...
Bagaimana solusi apabila terjadinya pelanggaran hak cipta?Atas pelanggaran itu, pencipta atau pemegang hak cipta untuk melindungi ciptaannya dapat melakukan upaya hukum arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau jalur litigasi dengan mengupayakan gugatan perdata bahkan tuntutan pidana.
Bagaimana cara melaporkan pelanggaran hak paten di Indonesia?Langkah yang diperlukan adalah (Pasal 55 UU HC dan Pasal 4 Permen 26/2015): Melaporkan kepada DJKI terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Mengisi formulir di lama web DJKI https://pengaduan.dgip.go.id/index.
Bagaimana cara mengatasi jika memiliki karya intelektual tetapi ditolak untuk dipatenkan?Khusus inventor yang ditolak, diperbolehkan mengajukan banding ke Komisi Banding Paten. Nantinya, akan berlanjut ke Pengadilan Niaga dan kasasi Mahkamah Agung. Apabila inventor pengajuan hak paten tetap ditolak, maka hasil hak kekayaan intelektual akan menjadi public domain.
|