Jakarta - Kurang lebih 1400 tahun yang lalu di Madinah, -kota sehat menurut WHO-, disepakati Piagam Madinah. Ini adalah sebuah dokumen perjanjian tertulis yang diprakarsai Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk mempersatukan beberapa golongan yang ada di Madinah saat itu.
Pada 27 sampai 28 Januari 2020 lalu misalnya, Konferensi Internasional Al-Azhar mengutip Piagam Madinah dalam salah satu rumusannya. "Negara menurut pandangan Islam adalah negara bangsa modern yang demokratis konstitusional. Al-Azhar-diwakili oleh para ulama kaum Muslim hari ini-menetapkan bahwa Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan negara agama (teokratis) karena tidak memiliki dalil dari khazanah pemikiran kita. Ini dipahami secara tegas dari Piagam Madinah dan praktek pemerintahan Rasul serta para khalifah rasyidin setelah beliau yang riwayatnya sampai kepada kita. Para ulama Islam, di samping menolak konsep negara agama, mereka juga menolak negara yang mengingkari agama dan menghalangi fungsinya dalam mengarahkan manusia." Demikian isi rumusan nomor 12 dari Konferensi Internasional Al-Azhar yang dikutip Tim Hikmah dari laman Kementerian Agama, Rabu 27 Januari 2021. Sejarah dan Tujuan Piagam Madinah Ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tiba di Madinah, di wilayah itu sudah tinggal beberapa golongan. Mereka antara lain: Muslimin yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar, orang-orang musyrik dari sisa-sisa Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi: Banu Qainuqa di sebelah dalam, Banu Quraiza di Fadak, Banu'n-Nadzir tidak jauh dari sana dan Yahudi Khaibar di Utara. Untuk kaum Muhajirin dan Anshar sudah ada solidaritas sebagai sesama muslim. Namun untuk golongan Aus dan Khazraj ini sangat rentan sekali terjadi konflik. Maka untuk menghentikan potensi konflik antar Bani Aus dan Bani Khazraj, juga dengan golongan lain, Nabi Muhammad SAW setelah berdiskusi dengan Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab dan sejumlah sahabat membuat sebuah dokumen perjanjian tertulis. Dalam dokumen yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah itu ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas komunitas lain di Madinah. Apa Isi Piagam Madinah? Sejumlah referensi menyebutkan Piagam Madinah dibuat sekitar tahun 622 Masehi di awal-awal Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tiba di Madinah, yang sebelumnya dikenal sebagai Yatsrib. Berikut ini isi Piagam Madinah yang redaksinya dikutip dari Buku Sejarah Hidup Muhammad karya Muhammad Husain Haekal.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Perjanjian ini dari Muhammad-Nabi, antara orang=orang beriman dan kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yatsrib (Madinah) serta mengikut mereka dan menyusul mereka dan berjuang bersama-sama mereka bahwa: mereka adalah satu umat, di luar golongan orang lain Kaum muhajirin dari kalangan Quraisy adalah tetap menurut adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah antara sesama mereka dan mereka menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman. Isi Piagam Madinah berikutnya, KLIK HALAMAN SELANJUTNYA UNTUK MEMBACA
(erd/erd) Piagam Madinah (Bahasa Arab: صحیفة المدینه, shahifatul madinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasthrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622.[1][2] Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau berkeinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Cita-cita tersebut yang kemudian mendorong Nabi Muhammad untuk menyusun sebuah dokumen yang disebut sebagai Mitsaq al-Madinah, dari sinilah kemudian dikenal nama Piagam Madinah. Piagam tersebut juga menjadi dasar hukum bagi kehidupan bermasyarakat di Madinah, untuk itu Piagam Madinah juga terkadang disebut sebagai Konstitusi Madinah.[3] Piagam Madinah disusun bukan hanya dari pemikiran Nabi Muhammad saja, tetapi meliputi gagasan-gagasan dari semua tokoh stakeholder dalam masyarakat Madinah. Untuk itulah Piagam Madinah disusun berdasarkan konsensus bersama seluruh komponen masyarakat Madinah. Ahli hukum Islam Inggris berdarah India, Muhammad Hamidullah bahkan menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi demokratis modern pertama di dunia.[4] Kondisi DemografisKetika Nabi Muhammad SAW hijah dari Mekah ke Madinah, beliau ingin mendirikan suatu tatanan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Untuk dapat memahami kondisi dan situasi sosial di Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan sensus penduduk Madinah. Hasil dari sensus tersebut ditemukan bahwa dari 10.000 penduduk Madinah, penduduk Muslim hanya 1.500 jiwa, sementara orang Yahudi ada 4.000 jiwa dan 4.500 jiwa lainnya masih menganut paganisme (musyrikin). Berdasarkan sensus tersebut, maka penduduk Muslim di Madinah pada awalnya adalah kelompok minoritas.[5] Setelah melakukan sensus Nabi Muhammad SAW kemudian mempertemukan tiga entitas masyarakat Madinah, yakni: Muslim, Yahudi, dan musyrikin. Kaum Muslim terdiri dari Kaum Muhajirin dan Kaum Ansar; Kaum Muhajirin terdiri dari Bani Hasyim dan Bani Muthallib, sementara Kaum Anshar terdiri dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Penyatuan Bani Aus dan Bani Kazraj tersebut juga dikenal sebagai Bai'at Aqabah II.[6] Kemudian Kaum Yahudi terdiri dari Bani Qaynuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Berdasarkan kondisi ini maka masyarakat Madinah pada saat itu adalah komunitas yang pluralistik, untuk itulah kemudian Nabi Muhammad SAW mempertemukan semua komponen masyarat Madinah.[7] PerumusanTindakan pertama Nabi Muhammad SAW setelah bertemu dengan masyarakat Madinah adalah mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar. Pertemuan antara dua kelompok Muslim itu diadakan di rumah Anas bin Malik. Setelah mepersaudarakan kaum Muslimin, Nabi Muhammad kemudian menyatukan seluruh kelompok Yahudi dengan perjanjian aliansi dan kebebasan beragama. Setelah berhasil mempersatukan seluruh kelompok yang ada di Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian merinci perjanjian sosial-politik Madinah, perjanjian inilah yang kemudian menjadi Piagam Madinah.[8] Berikut isinya, lengkap dengan teks asli berbahasa Arab:
Piagam Madinah menjadi landasan konstitusi sekaligus pengikat nilai dan norma yang ada dalam masyarakat Madinah. Penyusunan naskah Piagam Madinah juga melibatkan seluruh komponen masyakat Madinah saat itu, maka tentu saja didalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang terkandung. Nilai-nilai demokrasi yang terkadung dalam Piagam Madinah antara lain; persamaan, kebebasan, hak asasi manusia, musyawarah, dan toleransi.[9]
|