Apa yang membedakan sistem pemilihan pada Pemilu 2004 dengan

Lihat Foto

KOMPAS/HANDINING

Ilustrasi

KOMPAS.com - Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu indikator atau tolak ukur dari demokrasi. Keterbukaan dan kebebasan dalam pemilihan umum mencerminkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu sistem dalam pemilihan umum adalah sistem proporsional. Sistem proporsional adalah sistem di mana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil.

Dalam sistem proporsional, ada kemungkinan penggabungan partai atau koalisi untuk memperoleh kursi. Sistem proporsional disebut juga sistem perwakilan berimbang atau multi member constituenty.

Terdapat dua jenis sistem di dalam sistem proporsional yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memiih langsung wakil-wakil legislatifnya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja.

Baca juga: Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia

Berikut perbedaan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup:

Poin Pembeda	Proporsional Terbuka	Proporsional Tertutup
Pelaksanaan	Partai Politik mengajukan daftar calon yang tidak disusun berdasarkan nomor urut dan tanpa nomor di depan nama. (Biasanya susunannya hanya berdasarkan abjad atau undian).	Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut ditentukan oleh partai politik.
Metode pemberian suara	Pemilih memilih salah satu nama calon.	Pemilih memilih partai politik.
Penetapan calon terpilih	Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.	Penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Jika partai mendapatkan dua kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2.
Derajat keterwakilan	Memiliki derajat keterwakilan yang tinggi karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung, sehingga pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya.	Kurang demokratis karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di legislatif. Pilihan partai politik belum tentu pilihan pemilih.
Tingkat kesetaraan calon	Memungkinkan hadirnya kader yang tumbuh dan besar dari bawah dan menang karena adanya dukungan massa.	Didominasi kader yang mengakar ke atas karena kedekatannya dengan elite parpol, bukan karena dukungan massa.
Jumlah kursi dan daftar kandidat	Partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh.	Setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil.
Kelebihan	Mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. Terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Terbangunnya kedekatan antarpemilih.	Memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya. Mampu meminimalisir praktik politik uang.
Kekurangan	Peluang terjadinya politik uang sangat tinggi. Membutuhkan modal politik yang cukup besar. Rumitnya penghitungan hasil suara. Sulitnya menegakkan kuota gender dan etnis.	Pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai mereka. Tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat. Menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pascapemilu.
Negara yang menerapkan	Austria, Belanda, Belgia, Brazil, dan lain-lain.	Afrika Selatan, Argentina, Israel, Bulgaria, Ekuador, dan lain-lain.
Penerapannya di Indonesia	Pemilu legislatif 2004, 2009, 2014, dan 2019.	Pemilu 1955, Pemilu Orde Baru, dan Pemilu 1999.

Referensi

Jurdi, Fajlurrahman. 2018. Pengantar Hukum Pemilu. Jakarta: Penerbit Kencana
Pamungkas, Sigit. 2009. Perihal Pemilu: Yogyakarta: POLGOV Fisipol UGM

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

BERANDA (current)
TENTANG KPU KEPRI
- Visi dan Misi
- Profil Anggota
  - Dari Masa ke Masa
  - Periode 2018-2023
- Struktur Sekretariat
- Tugas dan Kewenangan
- Informasi Kepegawaian
- Sejarah KPU
  - Pemilu 1955
  - Pemilu 1971
  - Pemilu 1977-1997
  - Pemilu 1999
  - Pemilu 2004
  - Pemilu 2009
  - Pemilu 2014
  - Pemilu 2019
- RENSTRA KPU KEPRI
- RENJA KPU KEPRI
- DIPA/RKA
- Laporan Keuangan KPU Kepri
- LAKIP/TAPKIN/PK
INFORMASI
- Ragam Info
- Pengumuman
- Agenda Kegiatan
- Giat Pekan Ini
- Release
- Opini
- PDPB
BERITA
- Berita Terkini
- Kepri
- Opini
- Nasional
- Pengumuman
- Nusantara
REGULASI
- UU
- Peraturan KPU
- Keputusan KPU
- Lain-lain
LENSA
TUTORIAL
MAKALAH
ARSIP
- Pemilihan Legislatif
- Pemilihan Presiden
- Pemilihan Kepala Daerah
  - Gubernur
  - Bupati/Walikota
MEDIA SOSIAL
- Twitter
- Facebook
- Youtube
- Instagram
INFO PEMILIHAN
- Seluruh Indonesia
- Provinsi Kepulauan Riau
  - Gubernur
  - SK Parpol
  - Profil Paslon Terpilih
  - Paslon Terplih Prov. Kepri
  - Perolehan Suara
  - Daftar Paslon
HUBUNGI KAMI

BAB 51.apa yang membedakan sistem pemilu pada 2004 dengan pemilu sebelumnya dan sebutkan kekurangan dan kelebihannya. 2.uji kompetensi akhir pada bab 5 Jawab 1.Yang berbeda dari sistem pemilu yang diselenggarakan sebelumnya adalah, di sistem pemilu 2004, pemilih berhak memilih partai dan wakil rakyatnya. Sedangkan di pemilu sebelumnya pemilih hanya berhak memilih partainya saja, wakil rakyatnya akan ditentukan oleh partai.Lalu, untuk bisa mencalonkan kandidat sebagai presiden, partai - partai di pemilu 2004 harus mendapat suara kumulatif sebesar 3 %.Kelebihan : - Pemilih bisa langsung memilih wakil yang ia rasa cocokKekurangan : - Banyak partai yang mulai memanfaatkan hal ini dengan mencalonkan artis, dan figure - figure terkenal2.Latih Uji Kompetensi 1). jelaskan perbandingan antara pemilu yang dilakukan pada masa orde baru dengan masa orde reformasi! 2). apa yang dimaksud dengan desentralisasi pemerintahan, jelaskan! berikan pula penjelasan tentang pembaharuan yang terjadi di bidang ini!