Apa yang dimaksud dengan demokrasi proletar?

Sistem pemerintahan demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang paling banyak dianut di negara-negara di dunia. Sistem pemerintahan demokrasi sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat, karena pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, rakyat memiliki peran dan kekuasaan tertinggi baik secara langsung maupun tidak langsung didalam suatu negara demokrasi. Walaupun banyak negara yang sama-sama menganut sistem pemerintahan demokrasi, namun setiap negara tetap memiliki ciri-ciri pemerintahan masing-masing yang khas. Yang terpenting disini adalah syarat sistem pemerintahan demokrasi yang dapat terpenuhi oleh masing-masing negara demokrasi.

Sistem pemerintahan demokrasi sendiri bermacam-macam, salah satunya adalah sistem demokrasi yang dilihat dari segi ideologi. Jika dilihat dari segi ideologi, terdapat dua macam sistem pemerintahan demokrasi, yaitu:

• Demokrasi Konstitusional atau Demokrasi Liberal

Sistem pemerintahan demokrasi konstitusional berarti bahwa kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang kepada warga negara. Selain itu, pemerintah juga tidak dapat dengan seenaknya ikut campur dalam berbagai aspek kehidupan negara dan unsur-unsur masyarakat,  karena setiap bagiannya telah memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang telah diatur dalam suatu konstitusi. Banyak negara yang menganut sistem demokrasi ini, salah satunya adalah Indonesia.

• Demokrasi Rakyat atau Demokrasi Proletar

Sistem pemerintahan demokrasi rakyat atau yang disebut juga sebagai demokrasi proletar merupakan suatu sistem demokrasi yang berdasar pada ajaran komunisme dan marxisme. Dalam sistem demokrasi proletar, hak asasi warga negara tidak diakui berbeda atau bertentangan dengan sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi proletar banyak dianut negara-negara sebelum runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990.

Menurut beberapa ahli, sebenarnya semua sistem demokrasi merupakan demokrasi rakyat karena memiliki ciri-ciri pemerintahan yang hampir sama namun tujuannya berbeda. Dalam sistem pemerintahan proletar sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kehidupan masyarakat negara tanpa kelas sosial dan juga tanpa kepemilikan pribadi. Bagi sistem pemerintahan proletar negara merupakan suatu alat untuk mencapai kepentingan kolektifisme dan mencapai komunisme, serta sebagai salah satu sarana sosialisasi politik.

Sebagai suatu sistem pemerintahan demokrasi yang memenuhi fungsi diktator, demokrasi proletar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Membebaskan kepemilikan pribadi dimana negara memegang semua kepemilikan penting yang menguasai hajat hidup warga masyarakatnya.
• Dalam proses pelaksanaan kebijakan biasanya didasarkan pada diktator atau pemaksaan, karena hak asasi setiap warga negara tidak diakui.
• Sistem multi partai satu kekuasaan yang berarti bahwa terdapat banyak partai sebagai sarana aspirasi rakyat tetapi kekuasaan tertinggi terdapat pada satu partai besar saja.

Beberapa Negara yang Menganut Demokrasi Proletar

China sebagai salah satu negara yang menganut demokrasi proletar baik di masa lalu hingga sekarang merupakan negara yang berhaluan ideologi komunisme. Dimana ideologi komunisme menekankan adanya kepemilikan bersama ditangan negara yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat dan masyarakat tanpa kelas. Dalam ideologi ini kepentingan-kepentingan individu tunduk terhadap kepentingan negara, sehingga hak individu tidak terlalu diutamakan.

Salah satu ciri yang menunjukkan China masih menganut demokrasi proletar adalah dari sistem multi partai satu kekuasaan yang berlangsung, sebagai salah satu ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi proletar. Ada berbagai macam partai di China yang tergabung dalam partai non-komunis  yang juga memiliki peran dalam pemerintahan China sebagai sarana aspirasi rakyat. Walaupun terdapat partai lain, tetapi kekuasaan tetap dipegang oleh satu partai yaitu Partai Komunis sebagai partai terbesar di China. Oleh sebab itu sistem partai di China disebut sebagai sistem multi partai satu kekuasaan.

Dari beberapa pengertian dan ciri-ciri demokrasi proletar diatas dapat di analisis beberapa negara yang menganut demokrasi proletar, baik berlangsung dalam sejarah maupun masih berlangsung hingga sekarang. Demokrasi proletar banyak dianut dan berkembang sebelum Uni Soviet runtuh pada tahun 1990, terutama di negara-negara Eropa Timur. Negara-negara tersebut antara lain:

1. Cekoslovakia
2. Polandia
3. Hungaria
4. Rumania
5. Bulgaria
6. Yugoslavia

Sedangkan di Asia sendiri ada negara Tiongkok dan Republik Rakyat Cina atau RCC yang menganut sistem demokrasi proletar ini. Sejak runtuhnya Uni Soviet, banyak negara-negara tersebut yang tidak lagi menganut sistem demokrasi proletar,  sebagai contoh adalah negara Yugoslavia. Berbeda dengan Yugoslavia, sistem demokrasi proletar atau demokrasi rakyat masih dianut dan berlangsung di RRC atau yang lebih di kenal dengan negara China sebagai negara komunis terbesar.

Sebagai salah satu negara yang menganut demokrasi proletar, China tetap mementingkan kesejahteraan rakyat.  Walaupun pada kenyataannya, upaya mengatasi ketimpangan sosial sebagai salah satu ciri dari demokratis proletar masih belum bisa dicapai sepenuhnya oleh pemerintahan China. Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin melebar nya ketimpangan miskin dan kaya yang disebabkan oleh faktor ketimpangan sosial seperti pembangunan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di China.

Walaupun China dianggap sebagai negara komunis yang kaya dan sebagai contoh negara maju. Namun tetap saja, kondisi yang dihadapi pemerintahan China tersebut tidak membuat China hengkang dari demokrasi proletar atau demokrasi rakyat, hingga saat ini sistem pemerintahan di China masih berdasar pada ideologi komunisme. Demikian penjelasan mengenai negara yang menganut demokrasi proletar, dimana salah satunya yang masih menganut sistem tersebut hingga sekarang adalah China.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi proletar merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaannya di tangan negara dan berhaluan komunisme atau ideologi marxisme. Yang mana sistem ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa Timur sebelum Uni Soviet runtuh pada tahun 1990. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai sistem pemerintahan demokrasi di dunia.

b.Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar; yaitu demokrasi yang didasarkan padapaham marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencitacitakan kehidupan yang tidakmengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribaditanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut,apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr.Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandanganMiriam Budiardjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi jugamencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alatuntuk mencapai komunisme dan kekerasaan dipandang sebagai alat yang sah.3. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyata.Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warganegaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atauundang-undang secara langsung.b. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistemperwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yangjumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yangdihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasiperwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.15. 10 pilar demokrasi1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha EsaDemokrasi yang berketuhanan yang maha esa berarti sistem penyelenggaraannegara harus taat, konsisten dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yangmaha esa. Dengan begitu maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dantindakan yang jauh dari tercela. Sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontalmaupun penyebab pelanggaran HAM vertikal.2. Demokrasi dengan kecerdasan

Yang kedua ini berarti aturan dan penyelenggaraan demokrasinya menurut UUD1945. Bukan lewat naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa. Pelaksanannya lebihmenurut kecerdasan rohani, aqliyah, rasional dan kecerdasan emosional. Maka denganpola pikir tersebut masyarakat bisa melakukan tindakan yang rasional.3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyatDemokrasi pancasila kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat, jadi prinsipnyarakyatlah yang memiliki kedaulatan. Nah kedaulatan rakyat ini dibatasi dan dipercayakankepada wakil rakyat, yaitu MPR (DPR/DPD) dan DPRD. Suara rakyat dapat ditampungpada satu wadah, untuk kemudian disampaikan secara jelas dan tepat melalui wakilrakyat.4. Demokrasi dengan rule of lawHal ini mempunyai empat makna penting :Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, sertamengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan,demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 57 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document