Apa tujuan dibuat pusat pusat pertumbuhan di Indonesia?

Rangkaian kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan selama ini tetap saja belum mampu mewujudkan pemerataan dan kesinambungan berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia yang sesuai dengan harapan masyarakat. TeIjadinya disparitas dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar di berbagai daerah dan sektor kehidupan masyarakat menyebabkan pertumbuhan wilayah tidak merata. Upaya pemerataan pembangunan terns mendapat perhatian yang serius dalam setiap kebijaksanaan pembangunan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui kebijaksanaan pembangunan wilayah. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pendekatan pembangunan wilayah, daerah diberikan wewenang untuk mengelola pembangunan diwilayahnya, dalam rangka menerapkan kebijaksanaan pembangunan wilayah dan penerapan azas desentralisasi dan dekonsentrasi. Dijadikannya kota kabupaten sebagai pusat pertumbuhan di tingkat kabupaten, diharapkan mampu mendorong aktifitas perekonomian keeamatankeeamatan sekitamya. Kedudukan kota kabupaten sebagai pusat pemerintahan, pertumbuhan dan pusat pelayanan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitamya akan menyediakan keperluan masyarakat akan sarana dan prasarana kemasyarakatan. Sebagai kabupaten barn yang mernpakan pemekaran dan Kabupaten Indragiri Hulu, keberadaan Kabupaten Kuantan Singingi masih diliputi berbagai keterbatasan baik fasilitas maupun data pereneanaan pembangunan. Kabupaten Kuantan Singingi muneul sebagai suatu wilayah pengembangan barn yang melahirkan pusat pemerintahan dan pertumbuhan barn di Propinsi Riau. Pusat pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan ini berada di Keeamatan Kuantan Tengah. Untuk itulah sangat penting mengkaji optimalisasi dan efisiensi pusat pemerintahan yang ada saat ini yakni Keeamatan Kuantan Tengah. Pengakajian ini diperlukan karena lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi lebih eendrung kepada kondisi historis wilayah dari adanya kondisi sejarah yang menempatkan kawasan ini sebagai Landschap Der Kuantan Districter sejak zaman pemerintahan Belanda. Kajian ini juga perlu dilihat dari segi aksesibilitas prasarana wilayah yang masih sangat terbatas baik dari segi infrastruktur wilayah maupun infrastruktur perhubungan yang sangat mempengaruhi efisiensi jangkauan pelayanan untuk setiap daerah. Sebagai kabupaten barn keberadaan fasilitas pelayanan di Kuantan Singingi belum begitu memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya tata rnang yang konfrehensif agar dalam penerapan pembangunan tidak teIjadi ketimpangan. Kajian ini juga dapat dikaitkan dengan usaha pengembangan wilayah di bidang ekonomi dikaitkan dengan tujuan pengembangan agro based industry perlu adanya suatu pusat yang akan menjadi daerah kawasan ekonomi dibidang pertanian (Renstra Kuantan Singingi 2002-2006). Masalah pokok lainnya yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah kesatuan integral dari wilayah-wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi yang masih belum searah dengan kondisi dasar wilayah seperti halnya tidak seimbangnya luasan wilayah dengan keberadaan unit desa yang mewadahinya sehingga hal ini akan sangat berpengaruh bagi penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan dalam memberikan akses dan pelayanan kepada rnasyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (I) menganalisis faktor yang melandasi penetapan Kecarnatan Kuantan Tengah sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi, (2) menganalisis tingkat optimasi penetapan Kecarnatan Kuantan Tengah sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi, dan (3) menganalisis dampak sosial ekonomi dengan ditetapkannya Kecarnatan Kuantan Tengah sebagai pusat pemerintahan terhadap rnasyarakat,( 4) mengetahui altematif lokasi pusat pertumbuhan yang opotimal serta pusat pelayanan dalam upaya pengembangan wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat mernberikan optimasi dalam pembangunan wilayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif Analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif dari data yang diperoleh untuk menggambarkan analisis penetapan Kecarnatan Kuantan tengah sebagai pusat pemerintahan dan melihat dampak sosial ekonomi rnasyarakat dengan ditetapkannya Kecarnatan Kuantan Tengah (Kota Teluk Kuantan) sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan. Sedangkan metode analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis P-Median dengan menggunakan program komputer Java P-Median Problem. Metode ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efisiensi dan optimalisasi pusat pemerintahan (Kota Teluk Kuantan) dan menemukan altematif pusat pertumbuhan yang optimal dalam rangka pengembangan wilayah. Analisis dilakukan dengan menekaukan pada bobot jumlah penduduk, bobot luas wilayah dan faktor jarak dan biaya. Hasil olahan data dengan menggunakan indikator bobot luas wilayah, bobot jumlah penduduk, bobot sarna pengaruh biaya dan jarak, bobot jumlah penduduk pengaruh jarak, bobot luas wilayah pengaruh jarak, bobot jumlah penduduk pengaruh biaya, bobot luas wilayah pengaruh biaya temyata menunjukkan hasil yang sarna, yaitu sama-sama menunjukkan Kecamatan Kuantan Tengah merupakan lokasi yang optimal. Keberadaan pusat pemerintahan di Kecamatan Kuantan Tengah akan berimplikasi pada meruginya tempat lain (backwash effect), namun efek ini tidak terlihat secara nyata. Konsep kutup dan pusat pertumbuhan mengharapkan teIjadinya spread effect yang luas ke daerah hinterland, rnaka agar teljadi spread effect yang lebih merata dalam pernbangunan diperlukan altematif-altematif lokasi sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan. Altematif disini adalah sebagai perencana dalam pembangunan wilayah agar tidak teIjadi perrnasalahan-perrnasalahan dimasa mendatang. Altematif lokasi jika Kecarnatan Kuantan Tengah dirnasukkan dalam perencanaan maka berdasarkan hasil analisis sebelumnya rnaka Kecarnatan Kuantan Tengah merupakan lokasi yang optimal. Namunjika Kecarnatan Kuantan Tengah tidak dirnasukkan dalam perencanaan lokasi optimal berdasarkan bobot jumlah penduduk dan bobot sarna baik dipengaruhi jarak rnaupun biaya sarnasarna menunjukkan Kecarnatan Benai merupakan lokasi yang optimal. Hasil olahan data dengan menggunakan bobot luas wilayah baik pengaruh jarak maupun biaya menunjukkan Kecamatan Singingi merupakan lokasi yang optimal. Berdasarkan hasil analsis tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Kuantan Tengah adalah wilayah yang optimal dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu jika pemerintah daerah melakukan alternative pembangunan wilayah dengan memperioritaskan pembangunan wilayah di Kecamatan Kuantan tengah, maka pembangunan sarana dan prasarana kantor/pusat pemerintahan tetap di wilayah ini dengan cara memperluas bagian wilayah kota, mengingat daerah yang masuk dalam bagian wilayah kota di Kecamatan Kuantan Tengah belum begitu luas. Jika kecamatan Kuantan Tengah sebagai pusat pemerintahan maka untuk tercapainya pemerataan atas berbagai sektor pembangunan dan untuk membuat pusat pertumbuhan baru maka sebaiknya melakukan prioritas pengembangan untuk sektor pertanian di wilayah Kecamatan Singingi dan Sektor Jasa dan pariwisata di Kecamatan Benai. Untuk mencapai efisiensi pelayanan dan optimalisasi wilayah dan sektor pembangunan, pmerintah daerah diharapkan lebih menekankan pembangunan dengan memperhatikan struktur ruang wi1ayah kota kabupaten mengingat banyak bermunculan kawasan atau tempat yang tidak sesuai dengan penempatannya dan mengganggu struktur ruang wilayah, selain itu melakukan berbagai penertiban terhadap kawasan-kawasan sekitar kota yang menghambat kelancaran pembangunan wilayah.

JAKARTA-Pengembangan daerah di luar Pulau Jawa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru perlu diciptakan agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah di Indonesia."Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) sesuai UU No. 17 2007, sudah digariskan bahwa kita harus mengembangkan daerah lain di luar Jawa sebagai pusat-pusat pertumbuhan," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Max Pohan di Jakarta, Selasa (6/9).Menurutnya, perlu ada suatu program yang dapat menekan tingkat urbanisasi agar dapat mengalihkan secara cepat untuk mengakselerasi pembangunan di luar Jawa. Dengan demikian, masyarakat akan mencari kehidupan yang lebih baik di daerah lain, tidak terpusat pada suatu daerah.Ditambahkannya, untuk merealisasikan hal itu diperlukan kemauan politik bagaimana membangun daerah, yang pusat juga harus ada kemauan besar untuk mendorong pembangunan di daerah lain.Sebagai contoh, perlu ada semacam morotarium terhadap pembangunan mal dan apartemen di Jakarta sebagai cara untuk mengurangi daya tarik Jakarta sebagai kota yang dapat memberikan kehidupan. Moratorium yang ia maksud adalah tidak memberi izin baru bagi pembangunan mal-mal di Jakarta.Menurutnya, pembangunan mal dan apartemen di Jakarta menyulut adanya kalangan plaju yaitu orang-orang yang tidak tinggal di Jakarta tetapi di Bodetabek, namun bekerja di Jakarta, "Kaum plaju, komuter, naik motor, kereta, itu yang menimbulkan traffic yang luar biasa, sehngga diharapkan Pemda DKI bisa melakukan jeda pembangunan 3-5 tahun pembangunan mal dan apartemen untuk lebih membenahi infrastruktur. Sehingga paling tidak gaung daya tarik Jakarta itu harus dihentikan sementara," jelasnya.Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2011 mencapai 6,5%. Secara spasial pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi 57,7% dari PDB.

Di Pulau Jawa provinsi-provinsi yang memberikan sumbangan terbesar adalah DKI Jakarta 16,2% , Jawa Timur 14,8%, Jawa Barat 14,3%, dan Jawa Tengah 8,4% . Data tesebut menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi tujuan untuk mencari nafkah, sehingga kepadatan penduduk juga bertumpu di pulau ini.(ant/hrb)

Editor : herry barus ()