KOMPAS.com - Bentuk Pemerintahan Amerika Serikat (AS) sesuai dengan Konstitusi Amerika Serikat (AS), yang ditulis untuk memperbaiki kekurangan konstitusi pertama negara itu, Undang-undang Konfederasi (1781–89), mendefinisikan AS menggunakan sistem pemerintahan federal.
Artinya, kekuasaan tertentu didelegasikan kepada pemerintah nasional dan yang lainnya didelegasikan kepada negara bagian.
Pemerintah nasional terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dirancang untuk memastikan, melalui pemisahan kekuasaan dan melalui checks and balances. Dengan ini, tidak ada satu badan pemerintahan yang dapat mensubordinasi dua cabang lainnya.
Ketiga cabang tersebut saling terkait, masing-masing dengan otoritas yang tumpang tindih namun cukup berbeda.
Baca juga: Sejarah Berdirinya Amerika Serikat hingga Pembentukan Konstitusinya
Konstitusi Amerika Serikat
Konstitusi AS merupakan konstitusi nasional tertulis tertua di dunia yang masih berlaku. Secara resmi Konstitusi AS diratifikasi pada 1788, dan mulai berlaku pada 1789, ketika George Washington dilantik sebagai presiden pertama negara itu.
Meskipun Konstitusi berisi beberapa ketentuan khusus, masih ada ketidakjelasan di banyak bidang dan tidak dapat secara komprehensif menangani berbagai masalah yang kompleks (misalnya, sejarah, teknologi, dan lain-lain.), yang muncul selama berabad-abad sejak ratifikasinya.
Oleh karena itu, Konstitusi AS dianggap sebagai dokumen yang hidup. Artinya, bisa berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari interpretasi baru terhadap ketentuan-ketentuannya.
Amandemen Konstitusi memerlukan proposal dengan dua pertiga suara dari setiap majelis Kongres, atau oleh konvensi nasional yang diminta atas permintaan legislatif dari dua pertiga negara bagian, diikuti dengan ratifikasi oleh tiga perempat dari legislatif negara bagian atau oleh konvensi di banyak negara bagian.
Dalam kurun waktu lebih dari dua abad sejak pengesahan Konstitusi, AS telah melakukan 27 kali amandemen.
AFP PHOTO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/POOL
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat memberikan pidato di depan Kongres di Gedung Capitol, Washington DC, pada 28 April 2021. Berdiri di belakangnya adalah Wakil Presiden Kamala Harris (kiri) dan Ketua House of Representatives Nancy Pelosi.
Baca juga: Dollar sebagai Mata Uang Amerika Serikat: Asal-usul dan Artinya
Badan eksekutif pemerintah Amerika Serikat
Badan eksekutif dipimpin oleh presiden, yang harus merupakan warga negara Amerika Serikat, berusia minimal 35 tahun, dan menjadi penduduk negara tersebut setidaknya selama 14 tahun.
Via Wikipedia.org
Ilustrasi peta Amerika Serikat. [Via Wikipedia.org]
KOMPAS.com - Sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah republik konstitusional federal dan demokrasi perwakilan.
Melansir USA Facts (2021), pemerintah Amerika Serikat bertindak berdasarkan checks and balances yang ditentukan oleh Konstitusi negara, yang berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi.
Di Amerika Serikat, warga negara biasanya tunduk pada 3 tingkat pemerintahan, yaitu federal, negara bagian, dan daerah. Tugas pemerintah daerah biasanya dibedakan antara pemerintah county (setingkat kabupaten) dan munisipal.
Teks asli Konstitusi menetapkan struktur dan tanggung jawab pemerintah federal dan hubungannya dengan masing-masing negara bagian Amerika Serikat yang berjumlah 50.
Konstitusi negara telah diamandemen 27 kali, termasuk 10 amandemen pertama, Bill of Rights, yang menjadi dasar utama dari hak-hak individu orang Amerika Serikat.
Baca juga: Bagaimana Sejarah Amerika Serikat Berdiri?
Struktur pemerintahan federal
Konstitusi Amerika Serikat membagi pemerintah federal menjadi tiga cabang fungsi, untuk memastikan tidak ada individu atau kelompok yang mendapatkan terlalu banyak kendali di pemerintah pusat.
Cabang legislatif bertugas untuk membuat undang-undang (Kongres); cabang eksekutif untuk menjalankan undang-undang (Presiden, Wakil Presiden, Kabinet); dan cabang Yudisial untuk mengevaluasi hukum (Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya).
Setiap cabang pemerintahan dapat mengubah tindakan cabang lainnya, contohnya sebagai berikut:
Contoh pertama, presiden dapat memveto RUU legislatif yang disahkan oleh Kongres sebelum menjadi undang-undang.
Contoh kedua, Kongres bisa mengkonfirmasi atau menolak penunjukan presiden dan dapat memberhentikan presiden dari jabatannya dalam keadaan luar biasa.
Dalam sistem presidentil kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif seorang presiden menunjuk pembantu-pembantu yang akan memilih departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertanggungjawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat maka menteri-pun tidak bisa diberhentikan olehnya. Sistem ini terdapat di Amerika Serikat yang mempertahankan kedudukan 3 (tiga) kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif satu sama lain saling menguji serta saling mangadakan perimbangan (check and balance). Kekuasaan membuat undang-undang ditangan kongres sedangkan presiden mempunyai hak veto terhadap undang-undang yang sudah dibuat itu. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden dan pemimpin-pemimpin departemen adalah para menteri yang tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Karena presiden itu dipilih oleh rakyat dan hanya bertanggungjawab kepada rakyat. Tugas peradilan dilakukan oleh badan-badan peradilan yang pada azasnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Hakimnya diangkat seumur hidup selama kelakuannya tidak tercela dan ada sebagian yang dipilih oleh rakyat.
Latar belakang negara Amerika Serikat yang menganut sistem presidentil adalah kebencian rakyat Amerika Serikat terhadap pemerintahan Raja George ke III, sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara monarchie dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka mereka lebih suka mengikuti jejak Montesquieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya, karena dalam Trias Politica itu terdapat sistem check and balance.
Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidentil, namun sistem ini bukan merupakan suatu konsekuensi, diadakan karena Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran Trias Politica. Jadi jika ada sistem pemerintahan presindentil itu harus diukur dengan syarat-syarat seperti tersebut di atas, maka di Indonesia tidak terdapat sistem presidentil yang murni. Dari Pasal 4 dan 17 Undang-Undang Dasar 1945 telah menunjukkan, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidentil. Presiden menjadi kepada eksekutif dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggung'jawab kepadanya.
Referensi: Kadir Herman (2019) Dosen mata kuliah PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM. FAKULTAS HUKUM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ESA UNGGUL
persatuan itu di dorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang... dan...tolong di jawab
5mendatar 5 menurut tentang kebangkitan Nasional tahun 1908tolong di jawab ya hari ini di kumpul
1. dimana terjadinya kasus Asabri?2. mengapa terjadinya kasus itu?3. bagaimana penyelesaian kasus Asabri?
3. Berikan komentar saudara/mahasiswa mengenai hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan pasal dan UUD 1945. Apakah pemerintah republik indonesia d … an warga negara indonesia telah memenuhi segala hak dan kewajiban coba berikan alasannya
4. Saudara jelaskan makna apa yang dapat diambil setelah mempelajari tentang sejarah perjuangan bangsa indonesia dan nilai-nilai yang harus dilestarik … an dan berikan alasannya
Sebutkan dan jelaskan tentang Tuntutan pokok atau primer dan Tuntutan tambahan adalah Tuntutan provisionil.!
Kenapa sumber energi yang dapat diperbarui tidak cepat habis
Makna dari perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan sosial jelaskan arti atau makna secara universal: masyarakat Indonesia adalah satu, perike … hidupan Bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
tuluskan bela negara dalam bidang pertahanan dan ke amanan
12. Pelaksanaan pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh masyarakat merupakan perwujudan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan ....a.politikb.ekonom … ic.sosial budayad.pertahanan dan keamanan