Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal Sustainable Development Goals (SDGs) adalah seruan segera untuk bertindak mengakhiri kemiskinan sambil meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan mengatasi perubahan iklim. Peringkat Indonesia dalam Indeks SDG 2020 telah mengalami peningkatan, dari peringkat 102 pada 2019 menjadi 101 dari 166 negara. Indeks ini mengukur kinerja berdasarkan kemajuan pencapaian 17 tujuan dalam SDGs. Meski mengalami peningkatan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Dalam laporan ‘The Sustainable Development Goals and Covid-19‘, 10 dari 17 SDGs di Indonesia telah membaik di mana terdapat stagnasi untuk tujuan 5 (Kesetaraan Gender), 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), 14 (Ekosistem Laut) , 15 (Ekosistem Daratan), dan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
Terlepas dari perkembangan positif di bidang-bidang tertentu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) ), 10 (Berkurangnya Kesenjangan), 15 (Ekosistem Daratan), dan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
Covid-19 dan Dekade Aksi untuk mencapai SDGs
Pada September 2019, para pemimpin dunia menyerukan Dekade Aksi, dengan janji untuk memobilisasi pembiayaan, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan implementasi nasional dalam mencapai sasaran dengan target pada 2030. Sayangnya awal tahun ini kita dihantam oleh pandemi Covid-19, krisis kesehatan yang dengan cepat menjadi krisis kemanusiaan dan sosial ekonomi, berdampak pada kemajuan kita dalam mencapai 17 SDGs.
The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU WIDER) melaporkan bahwa 400 juta orang telah jatuh miskin karena Covid-19. Di Indonesia sendiri dilaporkan terdapat 1,63 juta orang miskin baru akibat pandemi ini.
Terkait tujuan 8 Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, the International Labour Organisation (ILO) memprediksi bahwa 195 juta orang kehilangan pekerjaan. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja RI menyebutkan 3,05 juta orang telah kehilangan pekerjaan. Selain itu, ada peningkatan jumlah masker dan limbah alat pelindung diri, yang memengaruhi tujuan 14 Ekosistem Laut dan 15 Ekosistem Daratan.
Beberapa contoh di atas menimbulkan kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat menghambat pencapaian SDGs di Indonesia. Batas waktu 10 tahun ditambah dengan tantangan baru akibat pandemi membuat situasi seolah tidak mungkin. Namun beberapa orang berpendapat bahwa kita harus melihat ini sebagai peringatan dan kesempatan untuk mengevaluasi kembali dan menyesuaikan strategi kita dalam mencapai SDGs.
Apa selanjutnya yang kita lakukan untuk mencapai SDGs?
Seringkali isu-isu tentang SDGs belum merambah dan menjadi perhatian bersama di tingkat daerah. Proses lokalisasi pencapaian SDGs di tingkat daerah sebenarnya merupakan salah satu kunci kemajuan Indonesia ke depan.
Sebagai bagian dari upaya melaksanakan SDGs, Indonesia sedang mempersiapkan peluncuran SDG Academy Indonesia di akhir tahun 2020. Kolaborasi antara UNDP Indonesia, Tanoto Foundation, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia sebagai program inovatif baru yang dirancang untuk membantu para pelaku pembangunan Indonesia dalam menggunakan kerangka SDG, termasuk kontekstualisasi dan pelokalan SDG untuk mengembangkan kepemimpinan dan kapasitas manajemen SDG dan pengetahuan khusus tentang SDG masalah mereka. Diharapkan program dalam SDG Academy Indonesia mampu mempercepat pencapaian SDGs pada tahun 2030.
—
Tanoto Foundation adalah organisasi filantropi keluarga independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada tahun 1981.
Tujuan pembangunan kelautan di Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi ekonomi, pemerataan kesejahteraan meningkatkan daya saing sumber daya manusia sektor kelautan, meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik di sektor kelautan.
Secara umum, pembangunan bidang kelautan, merupakan program pemerintah bersama rakyat untuk mewujukan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945.
Presiden Joko Widodo meluncurkan poros maritim yang disebut sebagai “Doktrin Jokowi atau World Martime Fulcrum” pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur (East Asia Summit) yang belangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar.
Baca Juga:
Jadi, secara tegas Indonesia mengumumkan kepada negara-negara sahabat bahwa bidang kelautan merupakan fokus pembangunan yang berkelanjutan sekaligus tujuan pembangunan bidang kelautan.
Presiden Joko Widodo menyebutkan ada lima pilar utama pembangunan sektor industri maritim di Indonesia, yaitu:
Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.
Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat.
Ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
Keempat, diplomasi maritim, dengan mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Diplomasi maritim ini untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan.
Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
4 Tujuan Pembangunan Bidang Kelautan di Indonesia
Berikut ini penjelasan 4 tujuan pembangunan bidang kelautan di Indonesia:
Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan
Ekspor industri maritim, merupakan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ekspor perikanan dari Indonesia, tercatat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor perikanan tahun 2020 meningkat 9,82 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Demikian pula volume ekspor Januari–Maret 2020 mencapai 295,13 ribu ton atau meningkat 10,96 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.
Amerika Serikat menempati urutan pertama dari lima negara tujuan utama ekspor selama Januari–Maret 2020. Nilai ekspor ke negeri Paman Sam tersebut mencapai USD508,67 juta (40,97 persen). Di peringkat kedua, Tiongkok dengan nilai USD173,22 juta (13,95 persen). Ketiga ada negara-negara di ASEAN dengan nilai USD162,29 juta (13,07 persen).
Selanjutnya, Jepang dengan nilai USD143,82 juta (11,59 persen), dan Uni Eropa dengan nilai USD82,05 juta (6,61 persen) melengkapi daftar keempat dan kelima.
Dari sisi komoditas, udang mendominasi ekspor ke negara-negara tersebut dengan nilai mencapai USD466,24 juta (37,56 persen). Disusul tuna-tongkol-cakalang (TTC) dengan nilai USD176,63 juta (14,23 persen). Kemudian cumi-sotong-gurita dengan nilai USD131,94 juta (10,63 persen). Selanjutnya, rajungan-kepiting dengan nilai USD105,32 Juta (8,48 persen) dan rumput laut dengan nilai USD53,75 Juta (4,33 persen).
Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha
Pelaku usaha bidang kelautan khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil.
Agar kesejahteraan pelaku usaha meningkat, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian melakukan berbagai cara untuk pelaku usaha maritim khususnya pembudidaya rumput laut antara lain pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan rumput laut melalui kegiatan pelatihan, pendampingan oleh tenaga ahli, dan fasilitasi bantuan mesin pengolahan rumput laut.
Tahukan kamu, bahwa produksi rumput laut di Indonesia adalah yang terbesar di dunia? Bahkan kontribusi Indonesia sebagai penghasil rumput laut telah diakui dunia internasional.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, ekspor rumput laut Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 memiliki tren positif yang naik hingga 0,81 persen. Pada periode Januari-April 2019, ekspor rumput laut sebesar USD 92,92 juta atau naik 3,98 persen dibanding capaian di periode yang sama tahun lalu USD 89,37 juta.
Ekspor rumput laut Indonesia tertinggi didominasi oleh ekspor rumput laut mentah Euchema spp dalam bentuk kering atau fresh yang dapat dikonsumsi manusia dengan total ekspor pada tahun 2018 mencapai USD140,41 juta.
Indonesia sendiri merupakan penghasil rumput laut kering terbesar di dunia dengan produksi 328 ribu ton atau 61,18 persen total produksi dunia di tahun 2017. Rumput laut juga diekspor dalam bentuk agar dan karagenan.
Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan
Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan merupakan kewajiban seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Upaya ini dilakukan, agar sumber daya kelautan tetap terjaga dan terus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Beberapa caranya adalah pelestarian hutan mangrove di wilayah pesisir, penyelamatan terhadap ekosistem terumbu karang melalui program taman bawah laut dengan cara transplantasi terumbu karang. Misalnya yang dilaksanakan di sekitar pantai Tanjung Gelam yang berada dalam kawasan Kepulauan Karimunjawa, yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Program taman laut sendiri bertujuan untuk melakukan restorasi terumbu yang nantinya menyerupai taman bawah laut. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan dan melindungi sumber daya laut dalam aspek alam, sosial kemasyarakatan, sumberdaya manusia dan ekonomi.
Pembuatan taman laut menggunakan metode biorock yakni proses teknologi deposit elektro mineral yang berlangsung di dalam laut.
Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa
Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia.
Sidang Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 silam encatat sejarah baru, dengan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan oleh IMO dan berada di dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II.
ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal – kapal internasional atau freedom to passage sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982.
Pemerintah Indonesia wajib mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional terkait dengan operasional maupun urusan teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran.
Itulah tujuan pembangunan bidang kelautan, tentu kamu bisa menambahkannya lagi berdasarkan pendapatmu.