Cibinong, 11 Mei 2015
Sosialisasi tentang Hak, Kewajiban dan Sanksi Wajib Pajak yang akan diperiksa, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 dengan peserta para Wajib Pajak yang akan diperiksa bertempat di Ruang Rapat DISPENDA lantai 1. Dalam tiap-tiap masyarakat, ada hubungan antara manusia dengan manusia, dan selalu ada peraturan yang mengikatnya yaitu hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Hak untuk memperoleh gaji / upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan atau untuk bekerja.
Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk iuran untuk membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki gedung, mobil dan barang lain membawa kewajiban untuk menyumbang kepada negara. Pembayaran Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama - sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal melayani para wajib pajak untuk membayar pajak.
Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dalam hal ini sebagai wajib pajak mengerti dan memahami Hak, Kewajiban dan Sanksi Wajib Pajak apabila lalai dalam membayar pajak seiring dengan penerimaan Hak dan Kewajibannya.
Jasa Pajak – Pajak merupakan istilah yang cukup familier bagi konsultan pajak Surabaya dan pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Istilah pajak sering dijumpai dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari Pajak kendaraan, PPN, Pajak Bumi dan Bangunan hingga Pajak Penghasilan. Pajak bersifat memaksa dan menjadi iuran wajib bagi warga negara terutama seorang wajib pajak. Jika dilihat lebih jauh, pajak memiliki banyak sekali manfaat yang mungkin belum anda ketahui. Simak ulasan berikut yang akan membahas manfaat pajak dan pentingnya peran yang dimiliki pajak.
Kenali Apa itu Pajak dan Jenis-Jenisnya
Pajak merupakan pungutan wajib yang dikenakan pada individu atau perusahaan dengan ketentuan dan persyaratan yang diberlakukan. Pajak bersifat memaksa berdasarkan pada Undang Undang dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga penolakan untuk membayar pajak merupakan pelanggaran hukum yang akan dikenai sanksi. Konsultan pajak Surabaya akan membantu anda dalam menyelesaikan permasalahan pajak anda. Jenis-jenis pajak sendiri bisa digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan sifat, instansi atau lembaga pemungutnya, dan sistem pemungutannya.
1. Pajak Berdasarkan Sifatnya
Berdasarkan dengan sifatnya, pajak bisa dikategorikan menjadi Pajak Subyektif dan Pajak Objektif. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya berdasarkan suatu keadaan atau kondisi pribadi dari seorang Wajib Pajak. Sedangkan Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi dari objek pajaknya.
2. Pajak Menurut Instansi atau Lembaga Pemungutnya
Berdasarkan pada instansi atau lembaga pemungutnya, pajak bisa dikategorikan menjadi dua Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun Kantor Inspeksi Pajak. Yang mana semua instansi pemungut pajak tersebut berada di bawah naungan Kementrian Keuangan. Sementara itu, Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya
Berdasarkan dengan cara pemungutannya, maka pajak bisa dikategorikan sebagai Pajak Langsung dan Tidak Langsung. Pajak Langsung merupakan pajak yang beban pajaknya ditanggung oleh pihak wajib pajak itu sendiri. Pajak langsung tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang beban pajaknya bisa dialihkan kepada pihak lain. Dimana wajib pajak bisa mengalihkan kewajiban pajaknya pada orang lain.
Baca Juga: Pelajari dengan Baik Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah
Manfaat Pajak Bagi Masyarakat
Dana yang terkumpul atau diperoleh dari pelaksanaan pembayaran pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Perolehan yang didapatkan dari pembayaran pajak tersebut menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara. Sehingga, penting bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dengan baik. Konsultan pajak Surabaya menjadi solusi bagi anda dalam mengurus masalah pajak anda.
Semua hasil perolehan dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, akan digunakan oleh negara untuk pembiayaan berbagai kebutuhan negara. Dimana perolehan pajak tersebut diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Manfaat yang dimiliki pajak sebagai sumber pendapatan negara diantaranya yaitu:
- Membiayai seluruh kebutuhan pengeluaran Negara seperti pembangunan nasional. Kemudian pembiayaan penegakan hukum dan keamanan negara. Pembiayaan infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan pembiayaan lainnya.
- Membantu mengatur laju dari inflasi
- Membantu untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara
- Sebagai suatu alat yang membantu untuk mendorong kegiatan ekspor
- Membantu memberikan perlindungan terhadap barang produksi yang berasal dari dalam negeri
- Membantu menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian yang ada di Indonesia
Untuk menyelesaikan kewajiban pajak anda dengan baik dan penuh tanggung jawab, konsultan pajak Surabaya adalah opsi tepat. Konsultan pajak akan membantu anda mempersiapkan hingga melaporkan pajak yang dimiliki dengan lebih efektif.
Apabila anda yang berada di Surabaya memiliki permasalahan pajak, dan membutuhkan bantuan dari konsultan pajak Surabaya, anda dapat menghubungi kami di halaman ini untuk melakukan konsultasi pajak secara online. Agar pembayaran pajak bisnis anda optimal dan tidak mahal.
1. hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur hidupnya dan anggota kelu … arganya menurut kebiasaan mereka. maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang terus berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat dari suatu masyarakat. lambat laun masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat menjadikan adat itu berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat. a. silakan anda analisis, bagaimana proses terbentuknya hukum adat secara sosiologis pada masyarakat suku batak! b. silakan anda analisis, bagaimana proses terbentuknya hukum adat secara yuridis pada masyarakat suku batak! 2. mengangkat anak pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan atau pengangkatan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarganya sendiri, sehingga dalam hal ini antara anak angkat dengan orang tua angkat akan timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama layaknya seperti orang tua dengan anak kandungnya. a. menurut analisis anda, apakah anak angkat berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya menurut hukum waris adat sasak? b. menurut analisis anda, apakah hukum waris adat harus mempertimbangkan nilai kepatutan dalam memberikan waris terhadap anak angkat? 3. hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat. hak tersebut berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya dan merupakan pendukung utama kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. a. menurut analisis anda, bagaimana konsep kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat minangkabau ? b. menurut analisis anda, apakah tanah ulayat dapat dicabut kepemilikannya ? 4. penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. penyelesaian sengketa non litigasi diantaranya adalah penyelesaian yang dilakukan diluar persidangan. fungsionaris adat memiliki peran dalam penyelesaian sengketa adat. a. menurut analisis saudara, apakah penyelesaian sengketa adat melalui jalur non litigasi sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan? b. menurut analisis saudara, apakah penyelesaian sengketa dalam peradilan adat diakui dalamperaturan perundang-undangan?
Anggota dpr dipilih memalui pemilihan umum. hal ini diatur dalam uud 1945 yang diamandemen pada tanggal...
Apa akibatnya bila kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam pandangan mostesquieu berada pada satu orang atau badan penguasa!
Apa strategi pembelajaran yang ingin segera ibu/bapak coba praktikan di kelas untuk menguatkan dimensi beriman, bertakwa kepada tuhan yme, dan berakhl … ak mulia?
Apakah dalam kasus tersebut telah menerapkan strategi pengelolaan pembelajaran multikultural? kemudian diminta menjelaskan alasannya!
B. carilah bukti- bukti sosiologis bahwa pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat indonesia
B. buatlah analisis apa akibatnya bila kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pandangan mostesquieu berada pada satu orang atau badan penguasa!
Buatlah suatu analisa komparasi mengenai staatsrecht in ruimere zin (hukum negara dalam arti luas) dan staatrecht in engeree zin (hukum negara dalam a … rti sempit) dalam perspektif konstitusi dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara dalam konsepsi pemahaman hukum tata negara sehingga dalam kajian htn konstitusi, struktur lembaga negara, pola relasi kerja antar organ dipelajari secara bersamaan?
C. carilah factor-faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai pancasila dalam masyarakat indonesia dewasa ini
Dalam pasal 22 ayat (1) uud nri 1945 dikatakan bahwa "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengga … nti undang-undang" (perpu), bagaimana kedudukan perpu dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut undang-undang no. 12 tahun 2011?